<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/188-Etoll-Non-Tap-1485934630.jpg" alt="Ilustrasi penggunakan E-Toll versi lama. (Pojok Satu/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggunakan E-Toll versi lama. (Pojok Satu/JPG)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berhasil melakukan simulasi penerapan sistem transaksi tol non tunai nir-sentuh Multi Lane Free Flow (MLFF). Simulasi ini dilakukan pada pembayaran tol di Jalan Tol Bali-Mandara pada Rabu (22/11) lalu. Dengan diterapkannya sistem ini, pengguna tidak perlu lagi menghentikan kendaraan di gerbang tol atau antre untuk melakukan pembayaran. MLFF yang merupakan metode pembayaran tol tanpa membuka kaca/tapping ini, memungkinkan pengguna jalan tol untuk melintasi gerbang tol tanpa perlu menghentikan kendaraan. Teknologi yang digunakan dalam MLFF adalah Global Navigation Satellite System (GNSS), sebuah sistem yang memungkinkan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit. Dengan teknologi ini, alat pembaca tidak perlu dipasang di setiap gerbang tol, berbeda dengan&nbsp;radio frequency identification&nbsp;atau RFID. GNSS menggunakan alat yang terpasang di dalam mobil, dan ketika kendaraan melintasi gerbang tol, alat tersebut akan terbaca melalui sistem di satelit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013347580/hati-hati-ada-penggantian-dms-di-tol-dalam-kota-dan-jakarta-tangerang-ini-titik-lokasinya">Hati-hati Ada Penggantian DMS di Tol Dalam Kota dan Jakarta-Tangerang, Ini Titik Lokasinya</a> Dikutip dari laman Badan Pengatur Jalan Tol KemenPUPR pada Minggu (3/12), Basuki memberikan pesan agar pada awal penerapan MLFF, dilakukan sosialisasi yang jelas bagi masyarakat yang ingin mencoba teknologi pembayaran tol tanpa henti tersebut. &ldquo;Pastikan diberikan papan informasi yang jelas untuk jalur khusus uji coba penerapan MLFF sehingga masyarakat sudah siap sejak sebelum memasuki Jalan Tol Bali-Mandara,&rdquo; ungkapnya. Ia menyatakan bahwa uji coba MLFF ini adalah tahap transisi, mirip dengan peralihan dari transaksi tunai ke non-tunai dengan tapping e-money. Peralihan tersebut dipastikan membutuhkan waktu, karena harus mengubah kebiasaan masyarakat. &ldquo;Teknologinya sudah pasti siap, tantangannya adalah bagaimana implementasinya kepada masyarakat,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Saya yakin proses ini akan berjalan lancar. Ini adalah langkah untuk kemajuan dengan memanfaatkan teknologi,&rdquo; pungkasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013336269/komitmen-jasa-marga-selesaikan-5-proyek-jalan-tol-di-pulau-jawa-berikut-progres-dan-daftarnya">Komitmen Jasa Marga Selesaikan 5 Proyek Jalan Tol di Pulau Jawa, Berikut Progres dan Daftarnya</a> Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono menyatakan bahwa uji coba transisi MLFF pada tahap awal akan terbatas hanya pada lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai. Rencananya akan diterapkan secara menyeluruh pada semua lajur gerbang tol pada bulan Maret 2024. Uji coba dimulai sejak Minggu kedua November 2023 dan akan terus diperbaiki seiring persiapan alat dan simulasi. Peluncuran uji coba terbatas, terutama untuk kendaraan pegawai pemerintah, dijadwalkan akan dimulai pada 12 Desember 2023 hingga Januari 2024. &nbsp;***

Penerapan sistem transaksi tol non-tunai nir-sentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) menjadikan pengguna tidak perlu antre.

Pembayaran Tol Tanpa Tapping akan Diterapkan 2024, Pengguna Tak Perlu Antre dan Berhenti Lagi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/IMG_20231123_122447-973719208.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam dalam kunjungan kerjanya ke Bali untuk meninjau simulasi penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau MLFF di Jalan Tol Bali-Mandara, pada Rabu (22/11)." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam dalam kunjungan kerjanya ke Bali untuk meninjau simulasi penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau MLFF di Jalan Tol Bali-Mandara, pada Rabu (22/11).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian PUPR mengumumkan pelaksanaan uji coba pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan digelar pada Selasa, 12 Desember 2023 hingga Januari 2024. Diketahui, rencana ini mundur dari sebelumnya yang dijadwalkan pada Desember 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam dalam kunjungan kerjanya ke Bali untuk meninjau simulasi penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau MLFF di Jalan Tol Bali-Mandara, pada Rabu (22/11) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Basuki mengatakan uji coba alat, aplikasi, dan simulasi di lapangan MLFF telah diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai sejak pekan ke-2 November 2023. Untuk diketahui, pada uji coba tahap pertama, MLFF hanya akan diterapkan pada satu lajur dari lima lajur yang dimiliki Tol Bali-Mandara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013316951/tanggapi-kontroversi-terkait-manajemen-agensi-newjeans-ador-merilis-pernyataan">Tanggapi Kontroversi Terkait Manajemen, Agensi NewJeans ADOR Merilis Pernyataan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara uji coba terbatas terkait keandalan dan efektivitas sistem MLFF akan dilakukan pada 12 Desember 2023 hingga Januari 2024 pada kendaraan-kendaraan operasional pemerintah," kata Menteri Basuki dikutip dalam Instagram resmi Kementerian PUPR, Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Basuki berpesan, MLFF perlu disosialisasikan dengan jelas bagi masyarakat yang ingin mencoba teknologi bayar tol tanpa henti ini. Sebab, mengubah kebiasaan masyarakat dari transaksi cash menjadi non-cash membutuhkan waktu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Basuki optimistis bahwa penerapan MLFF ini akan berjalan lancar. Terlebih hal ini untuk membawa RI menjadi negara yang maju dengan memanfaatkan teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013316947/sinergi-dengan-yayasan-buddha-tzu-chi-dki-renovasi-rumah-11-kk-di-tanah-tinggi">Sinergi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, DKI Renovasi Rumah 11 KK di Tanah Tinggi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teknologinya pasti sudah siap, tantangannya bagaimana implementasinya kepada masyarakat. Saya optimistis proses ini akan berjalan lancar. Ini proses untuk lebih maju dengan memanfaatkan teknologi," pungkas Menteri Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR mengumumkan pelaksanaan uji coba pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan digelar pada pekan kedua Desember 2023. Meski tidak disebutkan secara spesifik tanggal pelaksanaannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Westin Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/11), mengatakan MLFF berpeluang untuk diperluas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan rencana, perluasan sistem pembayaran tol nirsentuh MLFF akan dilakukan di 6 tol di Pulau Jawa, termasuk Jakarta. Hanya saja, keputusannya akan ditentukan oleh hasil evaluasi pelaksanaan uji coba di Jalan Tol Bali Mandara. Adapun evaluasi tersebut akan dilakukan pada akhir Desember 2023, tepatnya dua minggu setelah MLFF diujicobakan di Bali.</div>

Uji coba pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan digelar pada Selasa, 12 Desember 2023 hingga Januari 2024.

Uji Coba Pembayaran Tol Nirsentuh MLFF di Bali Dilakukan 12 Desember 2023 hingga Januari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/IMG-20231114-WA0013-2502589932.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Westin Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/11), mengatakan pelaksanaan uji coba MLFF pada minggu kedua Desember 2023." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Westin Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/11), mengatakan pelaksanaan uji coba MLFF pada minggu kedua Desember 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian PUPR mengumumkan pelaksanaan uji coba pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan digelar pada pekan kedua Desember 2023. Diketahui, rencana ini mundur dari sebelumnya yang dijadwalkan pada Desember 2022. &ldquo;Iya (pelaksanaan uji coba MLFF) minggu kedua Desember,&rdquo; kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Westin Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/11). Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan soal peluang untuk perluasan pelaksanaan pembayaran tol nirsentuh ini. Berdasarkan rencana, perluasan sistem pembayaran tol nirsentuh MLFF akan dilakukan di 6 tol di Pulau Jawa, termasuk Jakarta. Hanya saja, keputusannya akan ditentukan oleh hasil evaluasi pelaksanaan uji coba di Jalan Tol Bali Mandara. Menurut Menteri Basuki, evaluasi tersebut akan dilakukan pada akhir Desember 2023, tepatnya dua minggu setelah MLFF diujicobakan di Bali. &ldquo;Di trial, dicoba selama dua minggu, kemudian akan kita evaluasi. Dan akhir Desember nanti kita evaluasi, kalau itu bagus dan berhasil kita expand, kalau ada kekurangan kita improve dulu baru coba lagi, baru expand,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali pada Desember 2023. Uji coba skala kecil di jalan tol Bali Mandara, untuk selanjutnya mencakup seluruh gerbang maupun ruas jalan yang beroperasi secara bertahap. Sebelum pelaksanaan, Kementerian PUPR telah berkoordinasi bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) untuk menyamakan persepsi terkait penerapan MLFF di Bali. Koordinasi dengan perusahaan asal Hongaria tersebut dilakukan, termasuk tentang sistem sinkronisasi dan isu-isu yang bersifat teknis untuk memastikan bahwa penerapan pembayaran tol nirsentuh benar-benar berfungsi dengan baik serta tidak menjadi masalah baru di kemudian hari.

Pelaksanaan uji coba pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan digelar pada pekan kedua Desember 2023.

Uji Coba Pembayaran Tol Nirsentuh MLFF Dilakukan pada Minggu Kedua Desember 2023 di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230222-presiden-tinjau-tol-ikn-01.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan semua ruas-ruas tol baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diterapkan sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).  ”Untuk ruas-ruas tol baru (IKN) pasti akan menggunakan MLFF semuanya,” ujar Kepala BPJT Danang Parikesit seperti dilansir dari Antara.  Danang mengatakan, BPJT mengusulkan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda untuk menjadi salah satu ruas yang akan diterapkan MLFF kepada Menteri PUPR.  ”Kemungkinan salah satu ruas yang kita usulkan kepada Bapak Menteri PUPR adalah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda,” ujar Danang.  Menurut Danang, penerapan MLFF di jalan tol tersebut bertujuan untuk menyongsong digitalisasi di IKN. Sebelumnya, BPJT Kementerian PUPR sudah mengidentifikasi ada enam ruas tol yang akan diuji coba MLFF, yakni Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Dalam Kota, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Bali-Mandara, dan Balikpapan-Samarinda.  BPJT berencana melakukan uji coba transisi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 di Bali.  Danang Parikesit mengatakan, uji coba dilakukan secara bertahap dengan pengguna selama masa transisi bisa langsung bertransaksi melalui sistem MLFF menggunakan aplikasi tanpa melewati palang tol. Namun gerbang untuk transaksi non-tunai konvensional tetap beroperasi.  Dengan MLFF, lanjut dia, sistem transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu elektronik. Sehingga, dapat mengurangi antrean di gerbang tol.  ”Selain itu, MLFF membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien,” tutur Danang.  Dia menambahkan, pemilihan Bali telah melalui proses diskusi, mempertimbangkan bahwa ruas tol itu belum terlalu padat. Sehingga, akan lebih mudah melaksanakan pengawasan untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik.

Kementerian PUPR Sebut Semua Ruas Tol Baru di IKN Diterapkan MLFF