<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/1000564844-914095097.jpg" alt="Aksi penolakan tarif PPN 12 persen oleh Aliansi Mahasiswa Jatim di Taman Bungkul Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi penolakan tarif PPN 12 persen oleh Aliansi Mahasiswa Jatim di Taman Bungkul Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam beberapa jam kedepan kita akan meninggalkan tahun 2024. Tahun yang penuh dengan perjuangan yang tidak mudah. Siapa sangka, usai pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2023 yang pada saat itu diteken Joko Widodo selaku Presiden RI, masyarakat Indonesia nyatanya masih harus berupaya untuk pulih. Di tengah urusan domestik paling mikro, soal gimana agar dapur tetap mengepul, situasi perekonomian nasional dan global sungguh tidak baik-baik saja. Di sisi lain, disrupsi teknologi telah mengubah secara signifikan tentang bagaimana cara orang berinteraksi, konsumsi, bertransaksi, hingga melakukan rekreasi. Akibatnya, aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan itu semua berubah. Berbagai sektor ekonomi menghadapi tantangannya masing-masing sepanjang 2024. Industri ritel banyak yang gulung tikar. Begitu juga dengan garmen. Transaksi perdagangan elektronik meningkat, namun produk impor meluap, memukul telak para pelaku UMKM. Imbasnya PHK dimana-mana. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, tecermin dari deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Di tataran elite, pergantian pemimpin seolah malah jadi panggung para "suporter". Bagi-bagi jabatan komisaris BUMN jadi tontonan masyarakat yang hilir-mudik menenteng surat lamaran kerja. Tak terkecuali di tingkat asosiasi, dinamika perebutan takhta kepemimpinan mewarnai perjalanan 2024. Sebagai refleksi akhir tahun, berikut JawaPos.com rangkumkan 10 peristiwa ekonomi yang paling menyita perhatian publik sepanjang 2024. 1. Demo Peternak Sapi Perah Muka para peternak sapi perah memerah, bahkan mereka lantas membuang puluhan ton susu sapi hasil peternakannya lantaran tidak diserap oleh Industri Pengolahan Susu (IPS). Kejadian ini viral di media sosial dilakukan oleh peternak sapi perah Boyolali, Jawa Tengah, sebagai aksi protes terhadap keberpihakan pemerintah dan industri yang lebih mengutamakan susu impor untuk suplai IPS. Tak hanya oleh para peternak Boyolali, kekecewaan yang sama juga dirasakan oleh para peternak sapi perah di Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik yang dituju diduga menerapkan pembatasan jumlah penerimaan susu perah lokal, mengakibatkan sejumlah peternak sapi perah tidak dapat mendistribusikan hasil dari susu perahnya. Sementara itu, pemerintah berpendapat mutu atau kualitas dari susu sapi perah lokal masih harus ditingkatkan sehingga sesuai dengan standar IPS. 2. Sritex Pailit Tak hanya bagi pelaku usaha di sektor pertanian, 2024 juga menjadi tahun yang berat bagi pelaku usaha di sektor manufaktur atau industri pengolahan. Salah satu pabrik tekstil tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1966, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Kepailitan emiten bursa dengan kode ticker SRIL itu pun menjadi kabar duka bagi ribuan karyawan pabrik yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/SRITEX-1037934045.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Usai dinyatakan pailit, ribuan karyawan PT Sari Warna Asli dan PT Kreasi Apparel Indopacific, dua anak usaha Sritex tetap melakukan aktivitas produksi, menyelesaikan pesanan buyer. Bahkan mereka sampai kerja lembur. Dalam upaya penyelamatan, manajemen Sritex pun mengajukan banding pembatalan putusan kepailitan ke Mahkamah Agung (MA). Namun sayangnya, upaya kasasi ini pun ditolak. Kabar terakhir, setelah upaya kasasi ditolak MA, sekitar 10 ribu karyawan Sritex berencana melakukan aksi di Jakarta awal Januari 2025. 3. Tom Lembong jadi Tersangka Korupsi Impor Gula Menginjak kuartal-IV 2024, masyarakat dikejutkan oleh kabar penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atas dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa pengusutan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini sudah berjalan sejak Oktober 2023. Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Perbuatan itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 400 miliar. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/JKT_-Thomas-Lembong-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT07-3081325170.jpeg" alt="Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Tim sukses sekaligus sahabat Anies Baswedan yang juga pernah menjadi penasihat dan pembuat pidato Joko Widodo ini pun mengajukan upaya praperadilan. Sayangnya, PN Jakarta Selatan dalam persidangan Selasa (26/11), memutuskan menolak permohonan praperadilan yang dilayangkan oleh Thomas Trikasih Lembong. Dengan begitu, maka penetapan tersangka kepada Tom Lembong dinilai sah secara hukum. Sehingga proses hukum akan berlanjut hingga pemberkasan kasus tuntas dan disidangkan pokok materinya. 4. Kisruh Munaslub Kadin Indonesia Berita panas lain dari kalangan elite yang terjadi pada 2024 datang dari Kamar Dagang (Kadin Indonesia). Dualisme kepemimpinan dimulai sejak Munaslub Kadin Indonesia yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024, dan mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum, menggeser posisi Arsjad Rasjid. Sehari berselang, atau Minggu, 15 September 2024, sebanyak 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi menyatakan penolakan atas hasil Munaslub. Penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Sesuai AD/ART, seharusnya Arsjad Rasjid masih menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026. Sementara itu, pada Selasa, 16 September 2024, Arsjad Rasjid melalui Wakil bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K Harjono menyebut, akan memberikan sanksi kepada anggota pengurus yang melanggar AD/ART. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015098477/kadin-indonesia-pimpinan-arsjad-rasjid-beri-sanksi-anggota-yang-dukung-anindya-bakrie-sebagai-ketum-hasil-munaslub">Kadin Indonesia Pimpinan Arsjad Rasjid Beri Sanksi Anggota yang Dukung Anindya Bakrie sebagai Ketum Hasil Munaslub</a> Kedua kubu, baik Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie, sama-sama ngotot. Joko Widodo selaku Presiden saat itu pun angkat tangan, seolah ogah diseret-seret dalam perebutan kekuasan organisasi pelaku usaha yang didirikan 1968 atas Prakarsa Gubernur DKI Jakarta saat itu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Screenshot_2024-10-03-18-26-12-838_comgoogleandroidgm-edit-4268014499.jpg" alt="Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie. (Instagram Anindya Bakrie)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie. (Instagram Anindya Bakrie)</figcaption>
</figure> Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang memang dekat dengan keduanya pun menjembatani pertemuan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Tanda-tanda islah tampak setelah pertemuan tersebut, yang menghasilkan keputusan akan digelar Munas Kadin usai pelantikan Presiden. 5. Sejumlah Relawan Prabowo jadi Komisaris BUMN Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum juga dilantik, Juli 2024. Meskipun begitu, diketahui sejumlah relawan dan pendukung Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah ditunjuk menduduki jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kabar ini sedikit banyak menyita perhatian publik, di tengah harapan masyarakat akan perbaikan pemerintahan dan orang-orang yang duduk di dalamnya. Euforia pemilu pun perlahan surut melihat sejumlah nama yang dianggap 'bukan' kapasitasnya untuk menduduki posisi tersebut. Sebagai informasi, sejumlah nama relawan dan pendukung pemenangan Prabowo-Gibran ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Pertama ada Grace Natalie sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi Komisaris MIND ID. Berikutnya, Condro Kirono (juga Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran) ditunjuk jadi Komisaris Independen Pertamina. &nbsp; Fuad Bawazier sebagai Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga Anggota Dewan Pembina Gerindra, ditunjuk sebagai Komisaris Utama MIND ID. Sedangkan, Ketua Dewan Pakar Gerindra Burhanuddin Abdullah mendapat posisi Komisaris PLN. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/tambang-2635418181.jpg" alt="ILUSTRASI Areal konsesi tambang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Areal konsesi tambang.</figcaption>
</figure> 6. Bagi-bagi Konsesi Tambang untuk Ormas Sebelum lengser, Jokowi mengeluarkan keputusan kontroversial, bagi-bagi izin konsesi tambang untuk dikelola organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. &nbsp; "Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal 83A Ayat (1). Pada Ayat (3) dijelaskan, IUPK dan/atau kepemilikan saham ormas keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri. Keputusan ayahanda Gibran Rakabuming Raka ini pun mendapat sorotan, utamanya terkait kemampuan ormas keagamaan dalam bisnis tambang dan dampak lingkungannya. Namun, Muhammadiyah -salah satu ormas yang setuju dengan keputusan Jokowi ini- berkomitmen akan memberikan contoh baik dalam pengelolaan tambang. 7. Pembentukan BP Investasi Danantara, Super Holding BUMN Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia, Kamis 7 November 2024. Pembentukan Danantara itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. BP Danantara akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan BUMN. Sebagai penanggung jawab BP Danantara, Muliaman Hadad akan langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara di Singapura. Kemudian, keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokus, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/JKT_-Jasa-Retail-Wajib-Sertifikat-Halal_MIFTAHUL-HAYAT-01-1736033895.jpeg" alt="Suasana di salah satu tempat belanja retail yang terpasang logo halal di Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana di salah satu tempat belanja retail yang terpasang logo halal di Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> 8. Kelas Menengah Makin ke Pinggir, Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Pemulihan ekonomi pasca pandemi tak berjalan mulus, setidaknya itulah yang dirasakan sebagian besar masyarakat kelas menengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan RI mengalami deflasi lima bulan berturut-turut, terhitung sejak Mei 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015149544/ri-alami-deflasi-5-bulan-berturut-turut-ekonom-soroti-soal-penurunan-daya-beli-kelas-menengah">RI Alami Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, Ekonom Soroti Soal Penurunan Daya Beli Kelas Menengah</a> Merespons hal itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan deflasi bulanan dalam 5 bulan terakhir belum dapat ditarik kesimpulan penurunan daya beli masyarakat. Namun, kata dia, jika mempertimbangkan data-data lainnya mulai dari data tenaga ter-PHK hingga penurunan rasio disposable income terhadap PDB nasional memang terdapat tren penurunan daya beli kelas menengah. Senada, ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof FX Sugiyanto meyakini bahwa deflasi berkepanjangan yang dialami Indonesia diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang turun. Menurut dia, deflasi yang terjadi dalam satu-dua bulan bisa berdampak baik bagi masyarakat karena mereka bisa berbelanja dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Namun, jika deflasi terjadi terlalu lama, maka hal ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat menahan untuk mengeluarkan uang atau daya beli masyarakat memang turun. Meski banyak pengamat menangkap sinyal ini, namun pemerintah berkelit. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, deflasi yang terjadi merupakan dampak dari upaya pemerintah mengendalikan harga-harga, misalnya melalui operasi pasar murah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/guntur-aga-981966328.jpg" alt="Sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah, Medan, Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, menggelar aksi penolakan PPN 12 persen. (Guntur Aga/Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah, Medan, Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, menggelar aksi penolakan PPN 12 persen. (Guntur Aga/Radar Jogja)</figcaption>
</figure> 9. PPN 12 Persen yang Bikin Resah Masyarakat Sementara ormas keagamaan mendapat jatah konsesi tambang, dan para relawan memperoleh jatah kursi di BUMN, masyarakat justru mendapat kado kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan mulai diberlakukan besok, 1 Januari 2025. Kenaikan PPN menjadi 12 persen itu disebutkan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Lagi-lagi, banyak ekonom telah mengingatkan pemerintah bahwa keputusan tersebut bakal semakin menekan daya beli masyarakat. Namun, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, keputusan menaikkan PPN menjadi 12 persen ini bertujuan untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat pun protes akan keputusan ini. Kemarin, ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) menerobos masuk dan menguasai Gedung DPRD Provinsi Sumut Senin (30/12) sore. Aksi itu mereka lakukan setelah tuntutan para mahasiswa terkait pembatalan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tak didengar. Aksi serupa yang menjadi keresahan masyarakat ini juga pecah di Jogja. Massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil melakukan aksi di Gedung DPRD DIJ dan Nol Kilometer Jogja, Senin, 30 Desember 2024. Sementara di Kalimantan Timur (Kaltim), Aliansi Masyarakat Kaltim, menggelar penolakan di depan pintu utama Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Minggu (29/12) sore. Mereka melakukan orasi, membentangkan spanduk penolakan, hingga membakar ban. Tak hanya elemen masyarakat dan mahasiswa, penolakan juga disampaikan oleh kalangan pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan PPN 12 persen pada Januari 2025. Meski bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen, namun barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak biaya produksi. Seperti bahan baku yang turut mengalami kenaikan atas pengenaan pajak dimaksud. 10. iPhone 16 Dilarang Masuk Pasar Indonesia Kabar terakhir yang barangkali bikin patah hati para Fans Apple adalah pemerintah tegas melarang penjualan iPhone 16 di Tanah Air. Bahkan barang tersebut juga sudah tidak ada lagi di e-commerce yang biasa diakses konsumen Indonesia. Masalahnya, disebutkan bahwa pihak Apple belum merealisasikan komitmen investasinya di Indonesia. Selain itu, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) iPhone 16 juga belum memenuhi persyaratan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menegaskan pemerintah baru akan mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia jika Apple Inc sudah melunasi komitmen investasinya. Masih kurang Rp 291 miliar dari komitmen investasi Rp 1,7 triliun.

Berbagai sektor ekonomi menghadapi tantangannya masing-masing sepanjang 2024. Industri ritel banyak yang gulung tikar. PHK dimana-mana.

Kaleidoskop 2024: Refleksi Akhir Tahun, 10 Peristiwa Ekonomi yang Paling Menyita Perhatian Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/WhatsApp-Image-2023-08-31-at-172613-2013363544.jpeg" alt="Dari kiri Direktur Retail Banking BSI Ngatari, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman D. Hadad, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh." width="100%">
<figcaption>Dari kiri Direktur Retail Banking BSI Ngatari, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman D. Hadad, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muliaman Darmansyah Hadad diberikan amanah menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pria kelahiran Bekasi, 3 April 1960 ini, pada masa mudanya menempuh pendidikan Sarjana pada Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1984. Kemudian, pada tahun 1990 mengambil pendidikan S-2 di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, Amerika Serikat (AS), dan meraih gelar Master of Public Administration pada tahun 1991. Pada tahun 1996, Muliaman Hadad memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari Monash University, Australia. Dia menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2006-2012, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2012-2017, kemudian Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Swiss merangkap Liechtenstein dari tahun 2018 sampai 2023. Dalam ranah korporasi, dia menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak tahun 2023, dan Komisaris Independen PT Astra Independen sejak tahun 2023. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai penanggung jawab Badan Danantara, Muliaman Hadad akan langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara di Singapura. Kemudian, keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokus, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.

Muliaman menempuh pendidikan Sarjana pada Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.

Mantan Ketua DK OJK Muliaman D Hadad jadi Kepala Badan Danantara, Urus Superholding BUMN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/muliaman-hadad-753190733.jpg" alt="Komisaris Utama BSI Muliaman D Hadad memaparkan kinerja perbankan syariah yang resilience di tengah gejolak ekonomi domestik dan dunia." width="100%">
<figcaption>Komisaris Utama BSI Muliaman D Hadad memaparkan kinerja perbankan syariah yang resilience di tengah gejolak ekonomi domestik dan dunia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) optimistis pasar modal syariah resilience. Meski, perekonomian global melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat tinggi. Namun, akan selalu ada peluang di tengah volatilitas. SVP Wealth Management BSI Asri Natanegeri menilai, kondisi ekonomi maupun geopolitik global memang tidak bisa dikontrol. Namun, penting bagi perbankan menjaga kedalaman pasar modal. Terutama dalam menyediakan instrumen produk investasi syariah. Semakin beragam instrumen investasi di bisnis wealth management, harapannya dapat mendongkrak potensi pasar. Khususnya, nasabah prioritas BSI. Dengan supply produk yang banyak, maka dapat memberikan akses nasabah untuk menempatkan dananya ke instrumen investasi syariah. Apalagi, saat ini suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) dan Bank Indonesia (BI) semakin tinggi. Sentimen tersebut akan menjadi tekanan bagi obligasi. "Nah bagi nasabah investor yang belum punya exposure ke obligasi, berarti ini momen untuk time to buy. Karena memang harganya lagi murah," terang Asri saat ditanyai Jawa Pos dalam acara Market Outlook 2024, Rabu (25/10). Per Juni 2023, jumlah kelolaan BSI prioritas sekitar 55 ribu nasabah. Pertumbuhannya sekitar 14 persen secara tahunan. Nominal dana kelolaan BSI Prioritas mencapai Rp 60 triliun dengan pertumbuhan 12 persen year-on-year (YoY). BSI berkolaborasi dengan sejumlah manager investasi menerbitkan 6 produk reksa dana syariah. Yakni, Trimegah Kas Syariah, TRIM Syariah Berimbang, TRIM Syariah Saham, Sucorinvest Sharia Money Market Fund, Sucorinvest Sharia Sukuk Fund, dan Batavia Dana Saham Syariah. Adapun sejumlah manajer investasi yang digandeng meliputi Mandiri Manajemen Investasi, Bahana TCW Investment Management, BNP Paribas Asset Management, Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Manulife Aset Manajemen Indonesia, Sucorinvest Asset Management, dan Trimegah Asset Management. "Keenam produk tersebut termasuk dalam kelas aset reksa dana syariah pasar uang, reksa dana syariah pendapatan tetap, reksa dana syariah campuran dan reksa dana syariah saham," kata Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna. Saat ini porsi dana kelolaan reksa dana baru 15 persen dari total dana kelolaan BSI Prioritas. Dia berharap, melalui enam produk tersebut mampu meningkatkan porsi mencapai 30 persen. Dia meyakini, beragam reksa dana syariah dapat melengkapi kebutuhan berinvestasi masyarakat. Sekaligus memberikan banyak pilihan instrumen investasi. Tentu dengan menyesuaikan dengan berbagai kelas aset sesuai profil risiko dan kebutuhan nasabah. Pembelian reksadana dapat dilakukan melalui cabang terdekat dengan investasi mulai dari Rp 100 ribu. Reksadana syariah, khususnya reksadana pasar uang, merupakan instrumen investasi yang menarik di tengah kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu pada 2024. Komisaris Utama BSI Muliaman D Hadad memaparkan, kinerja sektor perbankan syariah masih menjadi salah satu sektor yang akan resisten di tengah gejolak ekonomi domestik dan dunia. Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK) menjadi salah satu faktor penopang pertumbuhan positif industri perbankan syariah tahun ini. Pertumbuhan aset perbankan syariah tumbuh 2,53 persen secara year-to-date (YtD). Sedangkan, perbankan nasional justru menurun 0,5 persen YtD. Begitu pula pembiayaan perbankan syariah yang tumbuh 6,95 persen YtD. Melebihi perbankan nasional yang tumbuh 3,66 persen YtD. "Sementara pemerimaan DPK perbankan syariah naik 0,98 persen YtD, di saat perbankan nasional turun 1,29 persen YtD," ucap Muliaman.

Semakin beragam instrumen investasi di bisnis wealth management, harapannya dapat mendongkrak potensi pasar.

Kinerja Perbankan Syariah Resilience, Dorong Nasabah Investasi Instrumen Pasar Modal Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/teten-dubes-ri-swiss.jpg" alt="Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman Hadad bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menyaksikan peresmian ITH. Kegiatan itu bertempat di toko Pasar Indonesia, Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022. Foto: KBRI Bern for JawaPos." width="100%">
<figcaption>Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman Hadad bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menyaksikan peresmian ITH. Kegiatan itu bertempat di toko Pasar Indonesia, Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022. Foto: KBRI Bern for JawaPos.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman Hadad bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menyaksikan peresmian  Indonesia Trading House (ITH) di Swiss.  Kegiatan itu bertempat di toko Pasar Indonesia, Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022. Peresmian tersebut dihadiri juga oleh, Yukki Nugrahawan Hanafi (Wakil Ketua Umum Koordinator I Kamar Dagang Indonesia (Kadin)) dan Atase Perdagangan RI Jenewa.  Pemilik Pasar Indonesia AG, Catharina Oehler sendiri, merupakan diaspora Indonesia di Swiss yang berusaha sejak tahun 1999. Sementara itu dari pihak Kadin hadir pula ketua Komite Bilateral Swiss Kadin, Francis Wanandi, dan Ronald Bonia dari Kadinda Papua.  ’’ITH diharapkan dapat menjadi pintu masuk produk-produk Indonesia. Baik produk makanan dan nonmakanan ke pasar Swiss dan pasar Eropa. Indonesia harus memanfaatkan Swiss sebagai hub untuk pintu masuk produk Indonesia ke pasar Eropa, sebagai implementasi dari perjanjian Indonesia-EFTA CEPA", ujar Dubes Muliaman.  Kemudian, Yukki mengatakan bahwa ITH Swiss ini merupakan kerja sama Kadin dengan diaspora yang pertama di Eropa dan akan direplikasikan ke berbagai negara. ’’Peresmian ITH ini merupakan bukti keberhasilan dari kolaborasi Kadin dengan mitra di Swiss (Pasar Indonesia AG). Kami mengapresiasi dukungan dari KBRI Bern dan Kementerian Perdagangan RI. Pada prinsipnya, kami akan terus mendukung upaya kemajuan dan peningkatan perdagangan Indonesia untuk tembus pasar Eropa", ujar Yukki.  "Kami juga memahami perhatian utama para diaspora Indonesia akan tingginya biaya logistik, semoga kita bisa cari solusi bersama terkait isu logistik dimaksud", lanjutnya.  Dalam kegiatan itu, Teten memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss, terutama untuk peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya Eropa. ’’Saya kira sekarang dengan dukungan teknologi akan cukup mudah membantu penjualan produk-produk Indonesia lewat jaringan diaspora, asal ada partner yang menyediakan warehousenya," ujar Teten.  Dia juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan market platform atau marketplace untuk pemasaran produk-produk UMKM Indonesia serta keterhubungannya dengan jejaring ITH, diaspora Indonesia, dan para pelaku pasar di luar negeri.  ’’Jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Catherina dan juga dukungan Pak Dubes yang luar biasa, serta Kadin. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi di berbagai tempat karena sekarang ini produk UMKM juga sudah berkualitas untuk dapat memenuhi standar internasional,’’ urai Teten.  Peresmian pendirian ITH adalah tindak lanjut dari penandatanganan pendirian Indonesia Trading House atau ITH oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rasyid di sela perhelatan World Economic Forum (WEF)  yang bertempat di Indonesia Pavilion pada 24 Mei 2022. (*)  &nbsp;

Teten dan Dubes RI Hadiri Peresmian Indonesia Trading House di Swiss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Muliaman-Hadad.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Swiss Muliaman Hadad telah dimintai keterangan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pemberiaan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) terhadap Bank Century.  Muliaman mengaku dirinya dikonfirmasi oleh tim penyelidik KPK seputar pertanyaan yang sama dengan pemeriksaan sebelum-sebelumnya.  "Masih soal pemeriksaan yang sama, kalau ada perubahan atau tidak ya biar cepat selesai. Ya banyak (pertanyaan) kan tebal dokumennya," kata Muliaman di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/5).  Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah enggan membeberkan secara rinci soal mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut. Febri mengaku, penyidik hanya mendalami kasus korupsi Bank Century.  "Tadi saya cek ke tim ada kebutuhan permintaan keterangan (terkait kasus Century). Kalau didalami terkait apa, belum bisa saya sampaikan karena masih dalam proses penyelidikan," ucap Febri.  Febri menuturkan, pihaknya telah meminta keterangan terhadap 36 saksi terkait dengan kasus korupsi Bank Century. Mereka berasal dari unsur pejabat BI, LPS, dan pihak swasta.  "Nanti tentu kami akan mempelajari lebih lanjut dari pemeriksaan dan dokumen lain dalam dugaan tindak pidana korupsi Century," ungkap Febri.  Penyidik KPK telah meminta keterangan mantan Wakil Presiden Boediono, Komisaris Bank Mandiri Hartadi Agus Sarwono, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.  Selain itu, penyidik KPK juga telah meminta keterangan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya di LP Sukamiskin. KPK saat ini tengah melakukan pengembangan kasus ini berdasarkan putusan sidang Budi Mulya.  Dalam putusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung, Budi sudah divonis 15 tahun penjara dan disebut melakukan korupsi bersama-sama di antaranya dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah.  Kemudian, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.  Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI. Selain itu, ada nama lain yakni Robert Tantular dan Hermanus Hasan, serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.  &nbsp;

Kembali Telisik Kasus Century, KPK Panggil Dubes Swiss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2096_19038_426631-franck-ribery.jpg" alt="Franck Ribery" width="100%">
<figcaption>Franck Ribery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam daftar starting line up yang nantinya dikeluarkan oleh pelatih Bayern Muenchen Pep Guardiola kontra Bayer Leverkusen nanti malam, nama Franck Ribery sudah tentu tidak akan dimasukkan karena masih belum pulih benar dari cedera engkelnya. Namun, peran Ribery begitu sentral, baik bagi Muenchen maupun bagi timnas Prancis. Ketika winger 32 tahun harus absen Maret lalu saja, penampilan Die Rotten seperti tersendat. Phillip Lahm dkk menelan empat kekalahan di paro kedua, termasuk tiga kekalahan beruntun diawal Mei, masing-masing atas Bayer Leverkusen (0-2), Augsburg (0-1), serta SC Freiburg (1-2). Tahun ini adalah pertama kalinya bagi Prancis untuk tak menggunakan tenaga Ribery yang memutuskan untuk pensiun dari pentas internasional per Agustus tahun lalu sejak namanya tercoret dari skuad Piala Dunia Brasil karena cedera punggung. Hasilnya? Prancis hanya memperoleh satu kemenangan atas Denmark dari empat laga persahabatan yang telah dijalani sejak Maret 2015. Mereka bahkan kalah tipis dari tim gurem Albania pada 13 Juni lalu. Situasi inilah yang membuat pelatih Didier Deschamp begitu meradang. Sebab, dirinya berpacu dengan waktu untuk bisa segera mencari winger yang telah 68 gol dari 193 penampilan bersama Bayern selama delapan musim di Bundesliga. Agenda terdekat bagi Tim Ayam Jantan adalah menghadapi Portugal di laga persahabatan Estadio Jose Alvalade, Kamis pekan depan (4/9). Dari kandidat yang ada, nama winger Atletico Madrid Antoine Griezmann serta pilar Lyon Mathieu Valbuena bisa menjadi opsi untuk menggantikan Ribery di sayap kanan Prancis. "Dia adalah pemain kelas dunia yang bisa meraih penghargaan Ballon d'Or. Kami tidak bisa mengganti pemain seperti itu hanya dalam waktu semalam,"ungkap Didier Deschamp seperti dilansir L'Equipe. Pelatih yang sudah menukangi Prancis selama tiga tahun terakhir itu menyatakan masih membutuhkan kontibusinya bersama timnas. Namun, gelandang bertahan yang mengantarkan Prancis menjadi kampiun Piala Dunia 1998 itu melanjutkan bahwa dirinya memahami dan mendukung keputusan Ribery untuk mundur dari dunia internasional. "Saat ini dirinya sudah terakumulasi oleh berbagai cedera. Karena itu, hal terpentung baginya adalah sembuh dan mengembalikan kesenangannya di sepakbola,"imbuhnya. Tidak jauh berbeda dengan Prancis, Jerman pun tengah mempersiapkan skuad untuk menghadapi Polandia pada lanjutan kualifikasi Euro yang juga dihelat pada Kamis depan. Dirinya pun memanggil 23 pemain dimana Bayern yang menjadi kampiun musim lalu justru hanya mengirimkan empat pemainnya. Hal ini setelah Bastian Schweinsteiger yang hijrah ke Old Trafford bersama Manchester United musim ini. Jumlah itu bisa berkurang menjadi tiga jika Jerome Boateng tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. (apu/ndi/JPG)

Pentingnya Ribery Bagi Bayern Muenchen dan Timnas Prancis

muliaman hadad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muliaman hadad