<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ingin-minahasa-merdeka-dpr-itu-separatisme_m_130704.jpeg" alt="Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha." width="100%">
<figcaption>Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10), berujung saling klaim kemenangan. Hal itu memunculkan dualisme kepemimpinan di internal partai berlambang Ka'bah, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Sejumlah politikus senior partai berinisiatif membentuk Tim Penyelamat PPP, sebagai respons atas dualisme kepemimpinan yang kembali mencoreng citra partai politik berlambang Ka&rsquo;bah tersebut.&nbsp; Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha menyatakan pihaknya telah menghubungi sejumlah senior partai untuk membentuk Tim Penyelamat PPP. Ia menegaskan, Tim Penyelamat PPP akan diisi oleh mereka yang tidak tergabung dalam dua kubu. "Saya merasa perlu adanya tim penyelamat partai untuk menyelesaikan konflik ini, yang terdiri atas para senior PPP yang tidak terlibat dari kedua kubu tersebut," kata Syaifullah Tamliha dihubungi JawaPos.com di Jakarta, Selasa (30/9). Ia memastikan, Tim Penyelamat PPP diharapkan akan membawa kesejukan dan jalan penengah atas polemik dualisme kepemimpinan dari partai berlambang Ka'bah. Sebab, ia khawatir dari kedua kubu tersebut jika dimenangkan tidak akan mendapat simpati rakyat. "Kubu manapun yang dimenangkan, PPP tetap tidak mendapat simpati rakyat, terutama yang milenial atau gen Z. Kisruh saling adu fisik pada pemilu 2029 yang akan datang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk diviralkan kembali menjadikan PPP tidak diminati lagi oleh pemilihnya," cetusnya. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP ini mengapresiasi sikap pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang tidak akan mengesahkan dua kubu tersebut. "Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang disampaikan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra untuk tidak mengesahkan SK bagi kedua kubu tersebut. Sikap pemerintah tersebut sudah dalam rel yang benar untuk tidak memihak di era demokrasi saat ini, yaitu mesti netral dan tidak memihak," tegasnya. Lebih jauh, Tamliha menyebut terdapat tiga opsi untuk menyelamatkan PPP dari kecerobohan dua kubu tersebut. Ia menuturkan, menggelar Muktamar Luar Biasa, Islah atau mengganti lambang dan nama partai, sebagaimana telah dilakukan PDI menjadi PDI Perjuangan. "Opsi islah mungkin perlu dikesampingkan, sebab kedua kubu adalah biang keruk pecahnya partai," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pad Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.

Senior PPP membentuk Tim Penyelamat untuk menyikapi dualisme kepemimpinan dan klaim kemenangan di Muktamar X.

Senior PPP Bakal Bentuk Tim Penyelamat Partai Sikapi Dualisme, Isinya Tokoh Netral

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/ppp-5-3284581379.jpg" alt="Plt Ketum PPP Mardiono saat diwawancarai oleh awak media usai membuka Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakut, pada Sabtu (27/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Ketum PPP Mardiono saat diwawancarai oleh awak media usai membuka Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakut, pada Sabtu (27/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9) berujung saling klaim kemenangan secara aklamasi. Kubu Muhamad Mardiono menyatakan pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025&ndash;2030 telah selesai dan dimenangkan oleh Mardiono. Di sisi lain, kubu Agus Suparmanto juga mengklaim kemenangan dengan cara serupa. Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, mulanya mengumumkan Mardiono sebagai calon ketua umum terpilih usai menjadi satu-satunya calon yang hadir. Amir mengklaim, Mardiono didukung oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara. &ldquo;Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,&rdquo; kata Amir Uskara dalam konferensi pers usai muktamar, Sabtu malam (27/9). Penetapan calon ketua umum ini maju dari jadwal semula. Mardiono menyebut sejak awal sudah ada tanda-tanda potensi keributan dalam muktamar. Karena itu, berdasarkan AD/ART partai, proses pemilihan dapat dipercepat jika dinilai dalam kondisi darurat. &ldquo;Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,&rdquo; ujar Mardiono. Namun, keputusan itu langsung ditolak sebagian peserta Muktamar. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy menyatakan penetapan Mardiono tidak sah. Menurutnya, pemilihan yang dilakukan di sebuah ruangan lantai 10 Hotel Mercure, Jakarta Utara, menyimpang dari mekanisme partai. &ldquo;Kami mengajak seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan Muktamar, tetapi mau ngamar,&rdquo; sindir Romy dalam acara Tasyakuran Muktamar X PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). Romy menegaskan, Muktamar tidak mungkin digelar hanya di suatu ruangan dengan jumlah peserta terbatas. &ldquo;Tentulah tidak mungkin sebuah Muktamar PPP yang pesertanya ada 1.304 orang kemudian berkumpul di salah satu kamar hotel dan menyatakan telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum,&rdquo; tegasnya. Sementara, Agus Suparmanto menyatakan tidak ada dualisme kepemimpinan dalam hasil Muktamar X PPP. Ia mengajak kubu Mardiono untuk bersama-sama membangun PPP. "Setelah Muktamar selesai kita bersatu lagi, bertegur sapa, berangkulan lagi dalam menyampaikan langkah bersama membangun dan membesarkan PPP," ucap Agus dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu meminta para kader PPP untuk tidak berlarut dalam Muktamar X. Ia meminta para kader partai Ka'bah menyongsong masa depan partai. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/agus-suparmanto-1244500497.jpg" alt="Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih Agus Suparmanto dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih Agus Suparmanto dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> "Tidak boleh di antara kita berlarut dengan Muktamar, karena Muktamar sudah selesai dengan sebuah keputusan yang diambil. Saatnya kita menatap ke depan dan mengayunkan langkah bersama," tegasnya. Dualisme kepemimpinan sejak era Romahurmuziy Fenomena saling klaim kemenangan ini mengulang sejarah dualisme kepemimpinan di tubuh partai Ka&rsquo;bah. Pada 2014, menjelang Pilpres, konflik serupa juga terjadi. Saat itu, Romy menolak sikap Ketua Umum Surya Dharma Ali yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Romy lantas menginisiasi Rapimnas di Jakarta yang dihadiri 26 Ketua DPW dan 25 pengurus pusat, hingga akhirnya Suryadharma Ali diturunkan dari kursi ketua umum. Masih di tahun yang sama, dualisme kembali mencuat lewat dua Muktamar yang digelar kubu Romy dan Djan Faridz. Muktamar Ancol pada 2 November 2014 menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya pada 15&ndash;19 Oktober 2014 memilih Romy. Dualisme itu baru berakhir pada 2017 setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan lewat Peninjauan Kembali (PK) bahwa kepemimpinan Romy yang sah. Putusan tersebut sebelumnya didahului oleh Muktamar islah yang digelar pada 2016 di Jakarta. </div>

Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9) berujung saling klaim kemenangan secara aklamasi.

Mardiono-Agus Suparmanto Saling Klaim Kemenangan, Dualisme Kepemimpinan PPP Terjadi Sejak Romahurmuziy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/Screen-Shot-2025-09-29-at-085722-536372362.png" alt="Pelaksanaan Muktamar X PPP di kawasan Ancol, Jakut. Kubu Agus Suparmanto mengklaim menang secara aklamasi menjadi ketum PPP. Klaim serupa sudah disampaikan lebih dulu kubu Muhammad Mardiono (IST)." width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan Muktamar X PPP di kawasan Ancol, Jakut. Kubu Agus Suparmanto mengklaim menang secara aklamasi menjadi ketum PPP. Klaim serupa sudah disampaikan lebih dulu kubu Muhammad Mardiono (IST).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Muktamar X PPP yang dibuka pada Sabtu sore (27/9) berujung saling klaim kemenangan secara aklamasi. Kubu Muhammad Mardiono menyatakan pemilihan ketua umum (ketum) PPP periode 2025-2030 telah selesai dan dimenangkan oleh Mardiono. Di lain sisi, kubu Agus Suparmanto juga mengklaim kemenangan secara aklamasi.&nbsp; Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Muhammad Qoyyum Abdul Jabbar membeber kronologi pelaksanaan muktamar hingga Agus Suparmanto dinyatakan menang secara aklamasi menjadi ketum PPP. Dia menyampaikan bahwa Sidang Paripurna I memang dibuka oleh salah satu panitia SC, Amir Uskara. Dalam sidang tersebut muncul interupsi yang meminta pimpinan sidang ditentukan oleh muktamirin. &rdquo;Namun, Pak Amir sama sekali tidak menghiraukan dan memberi kesempatan peserta mengungkapkan pendapatnya. Muktamirin mengungkapkan keberatan atas kepemimpinan sidang yang statusnya adalah ketua tim pemenangan salah satu calon ketua umum dan meminta sidang dipimpin oleh ketua SC dan sekretaris SC muktamar,&rdquo; terang dia pada Senin (29/9). Sayangnya, Qoyyum menyatakan bahwa Amir tidak memenuhi permintaan muktamirin. Bahkan, Amir dinilai malah menantang muktamirin lewat kalimat-kalimat yang diucapkan. Menurut dia hal itu telah mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang, karena secara jelas telah menghilangkan hak bicara peserta muktamar. &rdquo;Dengan pernyataan &rsquo;meski kalian DPW dan DPC, tetapi saya yg menentukan karena saya yang pegang palu&rsquo;. Pernyataan tersebut mengundang perselisihan antar peserta sidang yang memicu kericuhan. Dengan kericuhan tersebut Pak Amir tidak bisa melanjutkan sidang dan seluruh pimpinan sidang meninggalkan ruang sidang,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Atas kekosongan pimpinan sidang, lanjut Qoyyum, muktamirin yang bertahan menuntut sidang dilanjutkan oleh panitia SC Muktamar X PPP dan pengurus PH DPP PPP. Mereka mendesak sidang diteruskan secara adil dan konstitusional dengan mempertimbangkan pendapat muktamirin. Diantaranya dengan mendaulat beberapa panitia SC untuk memimpin sidang. Beberapa panitia SC tersebut terdiri atas Muhammad Qoyyum Abdul Jabbar, Komaruddin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfiyah, Chairunnisa, Ainul Yakin, Dahliah Umar, dan KH. Musyafa Noer. Sidang pun dilanjutkan dengan agenda pembahasan jadwal dan tata tertib muktamar yang dipimpin oleh Ketua Sidang Muhammad Qoyyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Komarudin Taher. Hal serupa disampaikan oleh Rusman Yakub. Dia menyampaikan bahwa sidang berlanjut sampai Sidang Paripurna ke-II dengan agenda LPJ DPP PPP 2020-2025 yang dipimpin oleh Ketua Sidang Komarudin Taher dan Sekretaris Choirunisa. Menurut dia, pimpinan sidang sudah meminta kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono melalui sambungan telepon. &rdquo;Komunikasi telepon oleh Waketum (PPP) Musyafa sebanyak tiga kali, namun tidak mendapat respons,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Karena itu, Rusman menyatakan, sidang dilanjutkan ke Paripurna ke-III dengan Ketua Sidang Komarudin Taher dan Sekretaris Ainul. Sidang itu membahas Pandangan Umum DPW-DPW. Menurut dia seluruh DPW yang diwakili oleh 4 zona yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi-Bali-Nusra-Maluku-Papua menyampaikan menolak LPJ Plt Ketum PPP Mardiono.&nbsp; &rdquo;Dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum tersebut Ketua DPW PPP se-Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap H. Agus Suparmanto sebagai ketua umum Muktamar PPP 2025,&rdquo; bebernya. Sidang pun berlanjut sampai Paripurna IV dengan Ketua Sidang Rusman Yakub dan Sekretaris Ainul Yakin. Dalam sidang diputuskan pembahasan perubahan AD/ART, khususnya terkait persyaratan calon ketum dan masa pemberlakuan perubahan. Muktamirin pun memutuskan perubahan syarat calon ketum dan pemberlakuan perubahan AD/ART saat ditetapkan.&nbsp; &rdquo;Sidang Paripurna V, &nbsp;yaitu pembahasan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum atau Formatur Dengan Ketua Sidang Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Ainul Yakin. Muktamirin Menyepakati syarat Calon Ketua Umum sesuai dengan perubahan AD/ART yang ditetapkan pada sidang Paripurna ke-IV,&rdquo; imbuhnya. Terakhir, dalam sidang pleno ke-VI yang dipimpin oleh Qoyum Abdul Jabbar dan Sekretaris Dahliah Umar, pimpinan sidang menerima pendaftaran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat 1 calon yang tidak lain adalah Agus Suparmanto, pendaftaran diterima dengan membuktikan KTA partai.&nbsp; &rdquo;Pimpinan sidang menyampaikan kepada muktamirin terkait pandangan DPW dan DPC untuk pemilihan H. Agus Suparmanto. Muktamirin menyepakati secara aklamasi memilih H. Agus Suparmanto sebagai ketua umum PPP 2025-2030,&rdquo; tandas Rusman.&nbsp; Sebelumnya, Muhammad Mardiono menyatakan bahwa agenda Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara (Jakut) telah dipercepat. Usai pembukaan pada Sabtu sore, acara berlanjut hingga pemilihan ketua umum (ketum). Hasilnya, dia terpilih secara aklamasi sebagai ketum PPP. &nbsp;Di hadapan awak media, Mardiono mengakui bahwa muktamar tersebut dipercepat karena sempat muncul ketegangan yang menyebabkan kerusuhan saat pembukaan agenda besar PPP tersebut berlangsung. Karena itu, acara dipercepat dan berlanjut sampai pemilihan. &rdquo;Saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak proses awal pembukaan hingga terakhir tadi telah diputuskan secara aklamasi (Muhammad Mardiono terpilih sebagai ketum PPP 2025-2030),&rdquo; kata dia.&nbsp;

Kubu Muhammad Mardiono menyatakan pemilihan ketua umum (ketum) PPP periode 2025-2030 telah selesai dan dimenangkan oleh Mardiono.

Kubu Agus Suparmanto Beber Kronologi Muktamar X PPP Hingga Pemilihan Ketum Secara Aklamasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/rommy-620159052.jpg" alt="Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy, bersama Ketua Umum terpilih PPP Agus Suparmanto usai acara Tasyakuran Muktamar X PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy, bersama Ketua Umum terpilih PPP Agus Suparmanto usai acara Tasyakuran Muktamar X PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy, menyebut klaim terpilihnya Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi tidak sah. Ia menilai, pemilihan yang dilakukan di sebuah ruangan lantai 10 Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, tidak sesuai mekanisme partai. Menurutnya, tindakan tersebut jauh menyimpang dari tata cara Muktamar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Hal itu ia sampaikan usai acara Tasyakuran Muktamar X PPP yang digelar di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). "Kami mengajak seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan Muktamar, tetapi mau ngamar," kata Rommy menyindir. Ia menegaskan, Muktamar tidak mungkin digelar hanya di suatu ruangan dengan jumlah peserta terbatas.&nbsp;"Tentulah tidak mungkin sebuah Muktamar PPP yang pesertanya seperti yang rekan-rekan lihat di sini jumlahnya ada 1.304, kemudian berkumpul di salah satu kamar hotel mengatakan telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum," ujarnya. Rommy menekankan, kepengurusan PPP yang sah hanya melalui forum resmi yang konstitusional. Ia meyakini, terpilihnya Agus Suparmanto sah dan konstitusional dalam Muktamar X PPP. "Saya mengajak rekan-rekan media untuk berpikir secara jernih, secara sehat, dan mohon ini dikabarkan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa kepengurusan PPP terpilih melalui sebuah proses yang konstitusional menurut anggaran dasar dan rumah tangga partai yang berlaku," tegasnya. Ia juga menegaskan, keabsahan forum Tasyakuran Muktamar X dengan hadirnya para pimpinan PPP, kiai, serta pejabat partai tingkat pusat sebagai saksi sah kepengurusan.&nbsp;"Kami para ketua majelis, para pimpinan, para kiai, para pejabat partai di tingkat pusat semuanya menjadi saksi," imbuh Rommy. Sebelumnya, kubu Mardiono mengklaim telah menetapkannya sebagai Ketua Umum PPP periode 2025&ndash;2030 secara aklamasi dalam sidang tertutup Muktamar X di Hotel Mercure, Sabtu (27/9). Pimpinan sidang Amir Uskara menyebut Mardiono didukung oleh 30 DPW dan berhak menyusun kepengurusan bersama delapan formatur. Namun, pada forum Muktamar X, Agus Suparmanto juga mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025&ndash;2030 secara aklamasi. Pimpinan sidang paripurna Qoyum Abdul Jabbar menyatakan seluruh muktamirin dari DPW dan DPC sepakat menetapkan Agus sebagai ketua umum setelah resmi mendaftar dengan menyerahkan KTA PPP.

Romahurmuziy menegaskan pemilihan Mardiono sebagai Ketum PPP tidak sah, menyebut bukan Muktamar tapi mau ngamar.

Romahurmuziy Sindir Klaim Aklamasi Mardiono sebagai Ketum PPP: Bukan Muktamar tapi Mau Ngamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/agus-suparmanto-1244500497.jpg" alt="Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih Agus Suparmanto dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih Agus Suparmanto dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih Agus Suparmanto mengajak semua kader partai Ka'bah untuk bersatu dan berangkulan setelah terselenggaranya Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9). Pernyataan itu disampaikan Agus saat menyampaikan sambutan dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). Tak dipungkiri, Muktamar X PPP melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Kedua pihak saling mengklaim kemenangan secara aklamasi. "Setelah Muktamar selesai kita bersatu lagi, bertegur sapa, berangkulan lagi dalam menyampaikan langkah bersama membangun dan membesarkan PPP," kata Agus saat memberikan sambutan. Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu meminta para kader PPP untuk tidak berlarut dalam Muktamar X. &nbsp;Ia meminta para kader partai Ka'bah menyongsong masa depan partai. "Tidak boleh di antara kita berlarut dengan Muktamar, karena Muktamar sudah selesai dengan sebuah keputusan yang diambil. Saatnya kita menatap ke depan dan mengayunkan langkah bersama," ujarnya. Agus menekankan, pihaknya akan kembali membawa kejayaan bagi PPP untuk kembali melenggang ke parlemen pada Pemilu 2029. "Di depan kita ada tantangan besar, tantangan terbesar PPP pasca Muktamar adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan umat kepada PPP, setelah 2024 umat meninggalkan kita. Dengan semua potensi dan kekuatan PPP, mari kita jemput dan harapan umat," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih Agus Suparmanto mengajak semua kader partai Ka'bah untuk bersatu.

Klaim Tak Ada Dualisme PPP, Agus Suparmanto: Tidak Boleh Berlarut dengan Muktamar!