<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/Screen-Shot-2025-10-06-at-164111-2631571507.png" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10). (Isimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10). (Isimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP, antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dualisme kepemimpinan PPP yang berkepanjangan, setelah Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9). Supratman menjelaskan, pihaknya telah menerima surat dari PPP yang berisi pemberitahuan tentang perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal antara dua kubu yang sebelumnya sempat berselisih.&nbsp; Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenkumham resmi menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai struktur kepengurusan PPP hasil kesepakatan.&nbsp; &ldquo;Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, dimana Pak Haji Muhamad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal dan Fauzan menjadi Bendahara Umum," kata Supratman di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10). Supratman berharap, keputusan ini dapat membawa suasana sejuk di internal partai dan mengakhiri ketegangan yang sempat mencuat.&nbsp; &ldquo;Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,&rdquo; ujar Supratman. Ia juga meminta pengurus PPP yang baru segera melengkapi susunan kepengurusan secara penuh, agar proses administrasi di Kemenkum dapat diselesaikan tanpa hambatan.&nbsp; &ldquo;Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti sesegera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap, dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru juga,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga mengingatkan pentingnya soliditas internal PPP menjelang agenda politik nasional ke depan. Ia menilai, partai dengan sejarah panjang seperti PPP memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas politik nasional. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa PPP di bawah kepengurusan baru akan segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai langkah konsolidasi.&nbsp; &ldquo;Saya sampaikan bahwa PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan,&rdquo; pungkasnya. </div>

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal PPP , antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus  Supratman

Tak Ingin Polemik Dualisme PPP Berkepanjangan, Menkum Tegaskan Mardiono Ketua Umum dan Taj Yasin Sekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/WhatsApp-Image-2025-09-26-at-211751-1-3240255965.jpeg" alt="SATU BARISAN: Epyardi Asda, Mardiono, dan M. Amir Uskara dalam satu pertemuan di Jakarta beberapa hari lalu. (Istimewa untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>SATU BARISAN: Epyardi Asda, Mardiono, dan M. Amir Uskara dalam satu pertemuan di Jakarta beberapa hari lalu. (Istimewa untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua kubu hasil Muktamar X PPP mengklaim menjadi pihak yang sah menjadi pengurus partai ka'bah. Mereka saling menjaga kondisi partai agar tetap solid dan guyup.&nbsp; Epyardi Asda selaku juru bicara kubu Mardiono mengklaim pihaknya sudah mendaftarkan hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum. "Kami sudah mendaftarkan susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum," klaim Epyardi Asda kepada JawaPos.com, Selasa (30/9).&nbsp; Dia menegaskan bahwa PPP harus dijaga, harus dikembalikan mendapatkan suara saat Pemilu 2029 nanti, dan kembali ke DPR. Untuk menuju ke arah itu memerlukan kesolidan pengurus dan kader. "Mari kita guyup. Jaga marwah partai ini. Jangan sampai ada mantan narapidana membegal partai ini," tandasnya. &nbsp; Di tempat lain, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mememastikan pemerintah tidak akan ikut campur dalam polemik pemilihan ketua umum PPP. Ia meminta persoalan dualisme kepemimpinan di partai berlambang ka'bah itu diselesaikan secara internal oleh para pihak yang berselisih. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016642061/kubu-mardiono-tempati-kantor-dpp-ppp-di-tengah-dualisme-minta-kepolisian-beri-pengamanan">Kubu Mardiono Tempati Kantor DPP PPP di Tengah Dualisme, Minta Kepolisian Beri Pengamanan</a> "Kita pemerintah nggak ikut campur kalau yang soal itu, masa pemerintah ikut campur," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).&nbsp; Dia mengimbau dinamika internal PPP sebaiknya dituntaskan dengan cara mekanisme internal, tanpa melibatkan pihak luar. "Kita pemerintah justru berpikir kalau bisa urusan internal itu diselesaikan secara baik-baik," tegasnya.&nbsp; Politikus Partai Gerindra itu belum mengetahui apakah dua kubu yang berselisih, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sudah menyerahkan pendaftaran susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Dia memastikan Kementerian Hukum akan menilai secara objektif setiap dokumen yang masuk.&nbsp; "Ya kan kita patokannya ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, nanti akan kita lihat aja siapa yang memenuhi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga," jelasnya.&nbsp; Pemerintah, lanjut Supratman, hanya berpegang pada aturan organisasi dalam menilai keabsahan hasil musyawarah nasional (munas) partai. "Pemerintah kementerian Hukum pasti akan melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan munasnya, apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Siapa yang sesuai itu yang akan kita sahkan ya," imbuhnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016641968/menkum-supratman-minta-polemik-dualisme-ketum-ppp-diselesaikan-internal">Menkum Supratman Minta Polemik Dualisme Ketum PPP Diselesaikan Internal</a> Sebagaimana diketahui, Muktamar X PPP yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pada Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto. &nbsp; Di pihak lain, Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020&ndash;2025 Andi Surya menegaskan hingga saat ini Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang sah masih tercatat atas nama Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.&nbsp; &ldquo;Secara legal standing yang sah memimpin dan memiliki kewenangan atas kantor partai adalah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, jadi secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,&rdquo; kata Andi kepada wartawan, Selasa (30/9).&nbsp; Andi mengecam keras langkah pihak-pihak yang berusaha mengambil alih kantor partai tanpa dasar hukum. &ldquo;Kalau ada yang merebut kantor, itu sudah di luar hukum. Kantor ini adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016640066/senior-ppp-bakal-bentuk-tim-penyelamat-partai-sikapi-dualisme-isinya-tokoh-netral">Senior PPP Bakal Bentuk Tim Penyelamat Partai Sikapi Dualisme, Isinya Tokoh Netral</a> Dia menekankan untuk mencegah terjadinya bentrokan, PPP kubu Mardiono telah meminta dukungan keamanan dari Polres Jakarta Pusat. &ldquo;Kami sudah bertemu dan meminta dukungan polisi bila ada aksi-aksi ilegal atau intimidasi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Andi, pihaknya juga telah menyerahkan bukti berupa video dan pesan ancaman yang beredar di media sosial kepada aparat kepolisian. &ldquo;Kami minta polisi bertindak tegas. Jangan sampai ada aksi perampasan atau tindakan melawan hukum di kantor PPP. Dan Alhamdulillah pihak kepolisian akan membantu,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Dia mengimbau seluruh kader dan pihak terkait agar menjaga kondusivitas, serta menyelesaikan perbedaan secara musyawarah. &ldquo;Kalau untuk kepentingan partai, datang baik-baik, kami terbuka. Tapi jangan ada aksi sepihak yang merusak persatuan,&rdquo; imbuhnya.

kubu Mardiono mengklaim pihaknya sudah mendaftarkan susunan kepengurusan hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum.

Kubu Mardiono Klaim Sudah Daftar ke Kementerian Hukum, Minta Kantor DPP PPP Dikawal Polisi

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/ppp-5-3284581379.jpg" alt="Plt Ketum PPP Mardiono saat diwawancarai oleh awak media usai membuka Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakut, pada Sabtu (27/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Ketum PPP Mardiono saat diwawancarai oleh awak media usai membuka Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakut, pada Sabtu (27/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9) berujung saling klaim kemenangan secara aklamasi. Kubu Muhamad Mardiono menyatakan pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025&ndash;2030 telah selesai dan dimenangkan oleh Mardiono. Di sisi lain, kubu Agus Suparmanto juga mengklaim kemenangan dengan cara serupa. Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, mulanya mengumumkan Mardiono sebagai calon ketua umum terpilih usai menjadi satu-satunya calon yang hadir. Amir mengklaim, Mardiono didukung oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara. &ldquo;Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,&rdquo; kata Amir Uskara dalam konferensi pers usai muktamar, Sabtu malam (27/9). Penetapan calon ketua umum ini maju dari jadwal semula. Mardiono menyebut sejak awal sudah ada tanda-tanda potensi keributan dalam muktamar. Karena itu, berdasarkan AD/ART partai, proses pemilihan dapat dipercepat jika dinilai dalam kondisi darurat. &ldquo;Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,&rdquo; ujar Mardiono. Namun, keputusan itu langsung ditolak sebagian peserta Muktamar. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy menyatakan penetapan Mardiono tidak sah. Menurutnya, pemilihan yang dilakukan di sebuah ruangan lantai 10 Hotel Mercure, Jakarta Utara, menyimpang dari mekanisme partai. &ldquo;Kami mengajak seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan Muktamar, tetapi mau ngamar,&rdquo; sindir Romy dalam acara Tasyakuran Muktamar X PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). Romy menegaskan, Muktamar tidak mungkin digelar hanya di suatu ruangan dengan jumlah peserta terbatas. &ldquo;Tentulah tidak mungkin sebuah Muktamar PPP yang pesertanya ada 1.304 orang kemudian berkumpul di salah satu kamar hotel dan menyatakan telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum,&rdquo; tegasnya. Sementara, Agus Suparmanto menyatakan tidak ada dualisme kepemimpinan dalam hasil Muktamar X PPP. Ia mengajak kubu Mardiono untuk bersama-sama membangun PPP. "Setelah Muktamar selesai kita bersatu lagi, bertegur sapa, berangkulan lagi dalam menyampaikan langkah bersama membangun dan membesarkan PPP," ucap Agus dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu meminta para kader PPP untuk tidak berlarut dalam Muktamar X. Ia meminta para kader partai Ka'bah menyongsong masa depan partai. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/agus-suparmanto-1244500497.jpg" alt="Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih Agus Suparmanto dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih Agus Suparmanto dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> "Tidak boleh di antara kita berlarut dengan Muktamar, karena Muktamar sudah selesai dengan sebuah keputusan yang diambil. Saatnya kita menatap ke depan dan mengayunkan langkah bersama," tegasnya. Dualisme kepemimpinan sejak era Romahurmuziy Fenomena saling klaim kemenangan ini mengulang sejarah dualisme kepemimpinan di tubuh partai Ka&rsquo;bah. Pada 2014, menjelang Pilpres, konflik serupa juga terjadi. Saat itu, Romy menolak sikap Ketua Umum Surya Dharma Ali yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Romy lantas menginisiasi Rapimnas di Jakarta yang dihadiri 26 Ketua DPW dan 25 pengurus pusat, hingga akhirnya Suryadharma Ali diturunkan dari kursi ketua umum. Masih di tahun yang sama, dualisme kembali mencuat lewat dua Muktamar yang digelar kubu Romy dan Djan Faridz. Muktamar Ancol pada 2 November 2014 menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya pada 15&ndash;19 Oktober 2014 memilih Romy. Dualisme itu baru berakhir pada 2017 setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan lewat Peninjauan Kembali (PK) bahwa kepemimpinan Romy yang sah. Putusan tersebut sebelumnya didahului oleh Muktamar islah yang digelar pada 2016 di Jakarta. </div>

Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9) berujung saling klaim kemenangan secara aklamasi.

Mardiono-Agus Suparmanto Saling Klaim Kemenangan, Dualisme Kepemimpinan PPP Terjadi Sejak Romahurmuziy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/Pelaksana-Tugas-Plt-Ketua-Umum-Partai-Persatuan-Pembangunan-PPP-Muhamad-Mardiono-5JPG-2431979518.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9) menghasilkan dualisme kepemimpinan. Sebab, dua kubu saling mengklaim kemenangan sebagai ketua umum terpilih periode 2025-2030. Di satu sisi, Muhamad Mardiono mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, sementara di sisi lain forum muktamar memilih Agus Suparmanto. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan keretakan serius di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menegaskan dualisme kepemimpinan dalam partai politik akan selalu menjadi hambatan besar bagi soliditas organisasi. Terlebih, PPP mempunyai pekerja rumah (PR) besar untuk kembali melenggang ke parlemen pada Pemilu 2029. &ldquo;Dimanapun dualisme itu tak kondusif untuk soliditas partai. Apalagi PPP di Pemilu 2024 lalu tak lolos parlemen, tentu ini bisa menghambat konsolidasi internal mereka,&rdquo; kata Adi kepada JawaPos.com, Minggu (28/9). Menurutnya, jika dualisme ini tidak segera diredam, maka peluang PPP untuk bangkit menuju Pemilu 2029 akan semakin tipis. Adi menekankan perlunya langkah damai dan rekonsiliasi di internal partai agar tidak terjadi perpecahan yang lebih dalam. &ldquo;Harus ada upaya mendamaikan kedua belah pihak sebelum konflik dualismenya merembet ke mana-mana. Terutama figur senior dan berpengaruh di PPP harus cari jalan keluarnya yang terbaik,&rdquo; ujarnya. Adi menegaskan, tokoh-tokoh senior PPP memiliki peran sentral dalam meredakan konflik. Kehadiran mereka diyakini bisa menjembatani komunikasi dan menyatukan dua kubu yang kini bersaing memperebutkan kursi ketua umum. &ldquo;Hanya dengan cara ini PPP bisa solid kembali. Jika tidak, tentu menghadapi Pemilu 2029 bisa berat,&rdquo; urainya. Lebih jauh, Adi mengingatkan sejarah panjang PPP memang kerap diwarnai konflik internal. Pola berulang ini sering kali merugikan partai dalam kontestasi politik nasional. &ldquo;PPP relatif sering terjadi konflik yang dalam banyak hal tak menguntungkan untuk soliditas internal," tegasnya. Sebagaimana diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sejatinya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari. Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto. Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara yang memimpin sidang Muktamar X di Ancol, menegaskan hasil Muktamar X menyatakan bahwa ketua umum terpilih secara aklamasi adalah Mardiono. Amir Uskara mengatakan, dirinya membacakan tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum pada Muktamar X. Adapun tatib Muktamar X berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar IX 2020 di Makassar. AD/ART menetapkan bahwa calon ketua umum harus menjadi pengurus harian DPP selama lima tahun atau satu periode atau ketua DPW minimal satu periode. "Karena terkunci di situ, tadi malam pasal 11 saya bacakan bahwa pemilihan harus dihadiri peserta muktamar," ujar Amir Uskara kepada JawaPos.com saat ditemui di kediaman Mardiono di bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (28/9). Dia menuding pihak dari Romahurmuziy yang mengusung Agus Suparmanto berada di dalam arena muktamar. Hanya saja mereka tidak setuju Mardiono dipilih lagi dan memaksakan Agus Suparmanto menjadi ketua umum. "Tidak pernah terjadi di PPP orang luar partai bisa jadi ketum," tegasnya. Lebih jauh Amir Uskara mengatakan, karena pemilihan sudah selesai maka Muktamar ditutup. Namun, setelah ditutup Muktamar dilanjutkan oleh kubu Romahurmuziy. Ke depan, imbuh mantan anggota DPR itu, secara administrasi hasil Muktamar X akan diselesaikan ke pemerintah dengan mendaftarkan ke Kementerian Hukum. Dia menyadari Agus Suparmanto tidak diam dan melakukan perlawan terhadap hasil muktamar Sabtu (27/9). "Perlawan itu akan kami hadapi," pungkasnya.

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9) menghasilkan dualisme.

Muktamar X PPP Munculkan Dualisme Kepemimpinan, Pakar Nilai Hambat Konsolidasi Internal Pemenangan 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/mardiono-muktamar-2835142324.jpg" alt="Muhammad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai ketum PPP melalui Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakut pada Sabtu (27/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai ketum PPP melalui Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakut pada Sabtu (27/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Agenda Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara (Jakut) dipercepat. Usai pembukaan pada Sabtu sore (27/9), acara berlanjut dengan agenda pemilihan ketua umum (ketum) malam ini. Hasilnya, Muhammad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum (ketum) PPP.&nbsp; Di hadapan awak media, Mardiono mengakui bahwa muktamar tersebut dipercepat karena sempat terjadi muncul ketegangan yang menyebabkan kerusuhan saat pembukaan agenda besar PPP tersebut. Karena itu, malam ini acara berlanjut sampai pemilihan.&nbsp;&rdquo;Saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak proses awal pembukaan hingga terakhir tadi telah diputuskan secara aklamasi,&rdquo; kata dia. Saat menyampaikan keterangan tersebut, Mardiono menyatakan di belakangnya ada 28 ketua DPW bersama para ketua cabang dan sekretaris cabang. Termasuk juga para pemegang hak kedaulatan yang tidak lain adalah muktamirin PPP. &rdquo;Itu hampir 80 persen, semuanya menyetujui untuk kami mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Mardiono menyatakan langkah cepat yang diambil oleh penyelenggara Muktamar X dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). Sebab, ada pihak-pihak yang dinilai hendak mencederai agenda muktamar yang sudah disiapkan dengan baik.&nbsp; &rdquo;Namun demikian sekali lagi bahwa AD ART kami sudah mengatur bahwa setiap ada sesuatu hal, maka sudah dipayungi dengan pasal-pasal yang bisa mempercepat pelaksanaan muktamar itu sehingga mengambil keputusan yang disetujui oleh para muktamirin,&rdquo; imbuhnya. Dalam Muktamar X PPP, sempat muncul 3 nama calon ketum. Selain Muhammad Mardiono selaku pelaksana tugas (plt) ketum, ada 2 nama lain yang muncul. Yakni Agus Suparmanto dan Husnan Bey Fanani. Dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi, maka agenda puncak Muktamar PPP sudah terlaksana. Di tempat yang sama, politikus PPP Epyardi Asda mengatakan, ke depan partai harus guyub. Seluruh elemen di PPP kembali bersatu dan bekerja keras agar partai ka'bah kembali DPR. "Pemilihan ini sudah sesuai dengan AD/ART. Kepada pihak-pihak bersatu untuk membesarkan PPP ke depan," tandas Epyardi Asda. (*)

Muhammad Mardiono terpilih sebagai ketua umum PPP dalam Muktamar X yang dipercepat akibat ketegangan. Dia terpilih aklamasi.

Terpilih Aklamasi di Muktamar X, Muhammad Mardiono Kembali Jadi Ketum PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/WhatsApp-Image-2025-09-26-at-211751-1-3240255965.jpeg" alt="SATU BARISAN: Epyardi Asda, Mardiono, dan M. Amir Uskara dalam satu pertemuan di Jakarta beberapa hari lalu. (Istimewa untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>SATU BARISAN: Epyardi Asda, Mardiono, dan M. Amir Uskara dalam satu pertemuan di Jakarta beberapa hari lalu. (Istimewa untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kontestasi menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin panas. Para politisi saling mengeluarkan pernyataan dalam dukungan kandidat yang akan memimpin partai berlambang ka'bah.&nbsp; Politikus PPP Epyardi Asda yang semula sempat mendapat dorongan dari sejumlah kader PPP untuk maju di Muktamar X sebagai salah satu kandidat ketua umum, kini menyatakan mendukung Mardiono untuk melanjutkan perjuangan PPP. Apalagi saat ini PPP tidak berada di parlemen. Epyardi Asda berharap Mardiono mampu membangkitkan kembali PPP dan bisa berada di DPR. Pernyataan mantan ketua DPP PPP itu disampaikan setelah dirinya berkomunikasi langsung dengan Mardiono, M. Amir Uskara, Arwani Thomafi, dan Muhammad Idror (Gus Idror). "Saya sudah berkomunikasi dengan mereka dan menyatakan mendukung Mardiono untuk maju menyelamatkan PPP," ujar Epyardi Asda kepada JawaPos.com pada Jumat malam (26/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016625673/disebut-sering-turun-ke-lapangan-untuk-beri-suntikan-moral-kepada-kader-mardiono-dapat-dukungan-penuh-dpw-dan-dpc-ppp-aceh">Disebut Sering Turun ke Lapangan untuk Beri Suntikan Moral Kepada Kader, Mardiono Dapat Dukungan Penuh DPW dan DPC PPP Aceh</a> Menurut dia, dalam membesarkan PPP dibutuhkan kondisi pengurus atau tim yang guyup. Seluruh kader, tokoh, dan ulama yang selama ini berada di barisan PPP harus bersatu dan guyup. "Langkah ini demi mengembalikan PPP sebagai partai umat untuk berjuang demi bangsa,"tegasnya. &nbsp; Epyardi Asda yang pernah menjadi Bupati Solok itu mengatakan, dalam kontestasi di Muktamar X, PPP sangat terbuka dengan siapa saja. Jika ada tokoh atau figur yang mau bergabung sangat diterima oleh kader. "Namun gabung partai jangan langsung jadi ketua umum. Mulailah dari kader dan pengurus harian dulu," ungkapnya. &nbsp; Dia sangat prihatian dengan adanya oknum-oknum kader atau orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai tokoh PPP. Orang itu kerap "menjual" PPP ke pihak luar demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Contohnya Muhammad Romahurmuziy. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016603717/dukungan-untuk-mardiono-menguat-jelang-muktamar-akhir-pekan-ini-20-lebih-dpc-ppp-jateng-nyatakan-soliditas-kader-internal">Dukungan Untuk Mardiono Menguat Jelang Muktamar Akhir Pekan Ini, 20 Lebih DPC PPP Jateng Nyatakan Soliditas Kader Internal</a> Dia menekankan sangat sampai ada muncul orang-orang yang ingin "menjual" partai ini. "Romy (Romahurmuziy,red) stop menjual partai ini. Jangan menjual klaim-klaim tertentu demi kepentinganmu," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PPP Aceh Ishak Yusuf mengungkap saat ini arus bawah PPP di Aceh mayoritas telah berkomitmen memberi dukungan kepada Mardiono. PPP perlu hijrah untuk meraih kemenangan. PPP harus beralih dari model kepemimpinan sekarang menuju kepemimpinan baru yang lebih progresif. &nbsp; "Ketum PPP nanti harus mampu menakhodai partai untuk meraih kembali kursi DPR yang hilang dan menempatkan eksistensi PPP menjadi udara bagi napas kehidupan umat,&rdquo; pungkas Ishak Yusuf. Sebagaimana diketahui, Muktamar X PPP&nbsp;dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 27-29 September 2025. Salah satu agendanya memilih ketua umum PPP untuk periode 2025-2030.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016595976/jelang-muktamar-x-ppp-ini-karakter-yang-layak-pimpin-partai-kabah-2025-2030">Jelang Muktamar X PPP, Ini Karakter yang Layak Pimpin Partai Ka'bah 2025-2030</a> Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, jika PPP memiliki target untuk lolos ke parlemen pada Pemilu 2029, maka partai itu harus memiliki ketua umum dengan sejumlah kriteria. Paling utama, sosok yang mampu menyatukan dan mengonsolidasi kekuatan politik internal partai.&nbsp; &ldquo;Itu kuncinya. Di 2029 PPP sangat potensial lolos karena ambang batas parlemen turun. Kunci selanjutnya mempertahankan mesin politik dan caleg yang maju di 2024 lalu,&rdquo; kata Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Jumat (19/9).&nbsp; Adi berpendapat, sebetulnya basis politik PPP masih cukup solid meskipun gagal menembus parlemen pada Pemilu 2024. Apalagi parliamentary threshold (PT) di bawah 4 persen. Peluang kembali memiliki wakil di Senayan terbuka lebar. &nbsp; &ldquo;Kuncinya caleg yang maju 2024 lalu maju kembali, plus mencari caleg potensial lain untuk meningkatkan perolehan suara. Kunci pileg itu ada di kekuatan caleg,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Selain itu, figur calon pemimpin PPP mampu membaca perubahan perilaku pemilih. Untuk itu, PPP perlu melakukan transformasi agar tetap sesuai dengan aspirasi umat Islam sekaligus modernisasi politik. &ldquo;Kedua, bisa memodifikasi sekaligus mentransformasi wajah Islam yang lekat dengan PPP dengan realitas pemilih yang mulai berubah total. Di sinilah PR besarnya,&rdquo; ujar Adi.

Epyardi Asda menyatakan mendukung Mardiono untuk melanjutkan perjuangan PPP. Apalagi saat ini PPP tidak berada di parlemen.

Dukung Mardiono di Muktamar PPP, Epyardi Asda Minta Jangan Sampai Ada Orang yang "Menjual" Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/282120768_128481689589088_3749008192973144181_n-3957437602.jpg" alt="Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)" width="100%">
<figcaption>Epyardi Asda. (Instagram/Epyardi Asda)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sempat berlabuh di partai lain, Epyardi Asda kembali ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kembalinya mantan bupati Solok itu ke partai berlambang kakbah tidak sekadar pulang. Melainkan akan maju dalam kontestasi pemilihan ketua umum (ketum) di Muktamar X PPP pada Desember mendatang.&nbsp; Rumor itu terdengar langsung oleh kader PPP di daerah, khususnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Wakil Ketua DPC PPP Solok Sumatera Barat Mevi Nofira sangat antusis mendengar rumor tersebut. &nbsp; "Semua tokoh termasuk berpeluang disambut dengan tangan terbuka jika kembali berlabuh di PPP untuk bersama kami membangun partai," kata Mevi kepada JawaPos.com pada Selasa (16/9).&nbsp; Mevi mengaku lebih bangga jika yang akan masuk adalah tokoh asal Sumatera Barat seperti Epyardi Asda. Apalagi jika Apyardi tidak hanya menjadi kader, tetapi juga maju sebagai calon ketua umum (ketum) PPP di Muktamar X mendatang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016577066/dpc-ppp-jawa-tengah-tentukan-arah-dukungan-di-muktamar-x-kembalikan-partai-ke-senayan">DPC PPP Jawa Tengah Tentukan Arah Dukungan di Muktamar X: Kembalikan Partai ke Senayan!</a> PPP sebetulnya bukan tempat baru bagi Epyardi Asda. Dia pernah menjadi anggota DPR dari dapil Sumbar 1 selama tiga periode. Selain itu Epyardi Asda pernah menjadi Ketua DPW PPP Sumbar. Namun, pada Pemilu 2019 dia berlabuh ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjabat salah satu ketua DPP. Pria yang mengawali karir nakhoda itu maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Solok 2020 dan menjabat satu periode. &nbsp; Pada Pilgub Sumbar 2024, Epyardi Asda maju sebagai salah satu calon gubernur, tetapi tumbang dengan calon petahana. "Kami tentu sangat bangga dengan adanya putra Kabulaten Solok maju sebagai ketua umum DPP apalagi PPP yang merupakan saya salah satu kadernya," kata Mevi.&nbsp; Mevi menyebut bahwa Epyardi saat masih sebagai politisi PPP memiliki banyak prestasi, khususunya di Pemilu 2004, 2009 dan 2014. Epyardi saat ini mampu mendongkrak suara PPP baik untuk DPR maupun DPRD Solok.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016371232/arsul-sani-kenang-sosok-suryadharma-ali-pernah-berjasa-dalam-karier-politik-di-ppp">Arsul Sani Kenang Sosok Suryadharma Ali Pernah Berjasa dalam Karier Politik di PPP</a> "Pada umumnya kader PPP Sumatera Barat akan bangga dengan majunya Epyardi sebagai ketua DPP PPP. Semoga PPP di nusantara ini berjaya di parlemen," ungkapnya.&nbsp; Menurut Mevi, PPP memang membutuhkan banyak tokoh untuk kembali membangun partai. Apalagi kondisi PPP saat ini kurang baik-baik saja sehingga perlu banyak sumbangsih pemikiran dan kontribusi banyak tokoh.&nbsp; Sementara itu, Epyardi Asda belum memberikan komentar soal rumor dia akan maju di Muktamar PPP sebagai calon ketua umumm. Pesan dari JawaPos.com belum dibalas hingga berita ini diunggah.(*)

Epyardi Asda kembali ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia bakal maju sebagai salah satu kandidat ketua umum PPP.

Kembali ke PPP, Epiyardi Asda Bakal Maju Jadi Ketua Umum?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Romahurmuziy-alias-Romy-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi kantor DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/6). Mereka meminta Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy dievalusi. Nama Romahurziy alias Rommy menuai sorotan setelah menyodorkan sejumlah pihak untuk menjadi calon ketua umum partai berlambang Kakbah itu menjelang Muktamar 2025. Ketua DPC PPP Jakarta Utara Junaedi menyatakan Rommy tidak etis mengumbar-umbar jabatan ketua umum PPP. Pernyataan itu memantik sejumlah kader PPP.&nbsp;&ldquo;Dia harus menghentikan segala kegaduhan dan provokasi antar kader PPP,&rdquo; kata Junaedi di depan kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (4/6). Junaedi menyebut, Rommy seharusnya bisa menjaga soliditas partai menjelang gelaran Muktamar 2025. Dia menekankan pernyataan Rommy yang belakangan ini menyodorkan nama eksternal untuk memimpin PPP menyinggung para kader. Pernyataan Rommy malah memecah belah partai dan menggangu soliditas partai.&nbsp;&ldquo;Dia harus meminta maaf secara terbuka atas segala pernyataanya,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Seketeraris Cabang PPP Jakarta Barat Siswanto menyebut Rommy yang pernah memimpin PPP justru pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siswanto heran kengapa Rommy masih bertahan di PPP sampai saat ini.&nbsp;&ldquo;Sudah beberapa kali kami kalah Pemilu. Seharusnya dia dipecat karena memang tak berdampak baik bagi partai ini,&rdquo; tegas Siswanto. Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy menyebut, PPP di bawah kepemimpinan Mardiono telah gagal. Menurut dia, PPP harus fleksibel untuk membuka diri hadirkan calon ketua umum dari eksternal partai jelang Muktamar PPP 2025. "Bahwa kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai Caketum jelas sudah sangat tidak layak," ucap Rommy, Rabu (14/5). Dia mengeklaim hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan pernyataannya tersebut. Karena itu, PPP harus fleksibel dalam membuka diri cari calon ketua umum dari eksternal partai. "PPP harus fleksibel. Disamping internal, PPP harus membuka diri untuk sourcing calon ketum dari luar partai. Tidak perlu kaku memegangi AD/ART yang mensyaratkan caketum harus pernah duduk 1 periode kepengurusan sebagai Pengurus Harian DPP atau Ketua Majelis," pungkasnya. &nbsp;

Kader PPP mendesak evaluasi Romahurmuziy menjelang Muktamar 2025 karena dinilai tidak etis dan memecah belah partai.

Jelang Muktamar, Kader PPP Minta Keberadaan Romahurmuziy Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/WhatsApp-Image-2024-12-14-at-142953-3220310715.jpeg" alt="Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi (tengah). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi (tengah). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mukernas II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja tuntas pekan lalu dan menghasilkan keputusan tentang pelaksanan muktamar. Untuk pelaksanan Muktamar PPP 2025 diputuskan berlangsung setelah hari Idul Fitri 2025, tetapi lokasinya belum ditentukan. "Di Mukernas memang sempat ada usulan tempat Muktamar 2025 di Bali, tetapi ditolak untuk diputuskan dalam forum tersebut. Dan, peserta Mukernas sepakat untuk dibahas dan diputuskan oleh DPP,&rdquo; kata Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah (Jateng) Suyono dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/12). Dengan belum ditetapkannya lokasi Muktamar 2025 PPP, kata Suyono, DPW PPP Jateng mengusulkan kepada DPP agar Semarang diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah Muktamar 2025. DPW Jateng mengaku siap menfasilitasi penyelenggeraan muktamar di Semarang sebagai tuan rumah walaupun bukan semua ditanggung DPW. Bahkan usulan itu telah disampaikan kepada Sekjen PPP Arwani Thomafi. &ldquo;PPP Jateng mengusulkan agar Semarang bisa menjadi tuan rumah muktamar. PPP Jateng juga akan menfasilitasi jika DPP nantinya akan memberikan kepercayaan kepada Semarang untuk menjadi tuan rumah,&rdquo; kata Suyono. Menurut Suyono, Semarang pantas menjadi tuan rumah karena Jateng pernah menjadi lumbung suara. Banyak tokoh PPP juga lahir dari Jateng. Suyono menyebutkan bahwa PPP Jateng bukan hanya mengusulkan lokasi muktamar. Pada sidang-sidang komisi yang digelar di Mukernas, DPW Jateng, dan sejumlah DPW lainnya juga mengusulkan perubahan AD/ART, termasuk perubahan pasal untuk syarat menjadi Ketua Umum PPP. &ldquo;Dinamika perusahaan AD/ART sudah mengemuka dalam sidang-sidang komisi Mukernas. Usulan ini diyakini akan mendapatkan sambutan baik dari peserta muktamar 2025,&rdquo; jelas Suyono.

Suyono mengatakan, DPW PPP Jateng mengusulkan kepada DPP agar Semarang diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah Muktamar 2025.

DPW PPP Jateng Usul Jadi Tuan Rumah Muktamar 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/PPP4-1JPG-2281883880.jpg" alt="Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono usai Mukernas II di Ancol, Sabtu (14/12). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono usai Mukernas II di Ancol, Sabtu (14/12). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memburu jabatan. Puluhan tahun bersama PPP, dia hanya menjalankan setiap amanah yang diberikan. Karena itu, bila kembali mendapat amanah untuk memimpin PPP, dia memastikan bakal melaksanakan amanah tersebut.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Mardiono saat ditanya sejauh mana persiapan dan kemantapan hatinya untuk kembali maju sebagai calon ketua umum (caketum) PPP? &rdquo;Berbagai kesempatan saya sampaikan, saya ini 27 tahun mengabdi di PPP tidak pernah sekali pun memburu (jabatan). Tapi, kalau saya diberi amanah, saya jalankan," kata Mardiono. Ibarat seorang prajurit, kata Mardiono, dia selalu siap melaksanakan tugas bila memang diberi amanah. &rdquo;Kalau saya dipanggil, saya akan hadir. Tapi kalau tidak, saya tidak akan memburu itu. Dan itulah perjalanan pengabdian saya selama ini,&rdquo; ucap Mardiono. Menurut dia, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Ancol, Jakarta Utara tidak dibahas soal caketum PPP.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015423301/mardiono-ungkap-syarat-jadi-ketum-ppp-orang-baru-jangan-ngarep">Mardiono Ungkap Syarat Jadi Ketum PPP, 'Orang Baru' Jangan Ngarep</a> Mardiono memastikan tidak ada satu pun nama caketum yang muncul. Namun demikian, dia mengakui bahwa di luar forum tersebut ada saja yang mendorong dirinya untuk kembali maju sebagai caketum PPP. &rdquo;Tadi nggak ada bahasan sama sekali (soal caketum) itu. Tapi, kalau hari-hari ya biasalah. Namanya juga kita berteman,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Apalagi, lanjut Mardiono, dia tidak pernah menjaga jarak antara ketum dengan pengurus maupun anggota PPP. Semua dekat dan bisa menyampaikan pandangan satu sama lain. &rdquo;Namanya juga saya kan tidak pernah jaga jarak ya antara ketua umum dengan para ketua, para wakil ketua umum. Tapi, dalam forum resmi ini, tadi tidak ada bahasan yang membahas soal itu,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memburu jabatan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muktamar ppp

Berita Terkini