<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/4-Desember-2023-Muktamar-Pemikiran-NU-2937436491.jpg" alt="Muktamar Pemikiran NU ke-2 (santri.web.id)" width="100%">
<figcaption>Muktamar Pemikiran NU ke-2 (santri.web.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Muktamar Pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) 2023, berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (1/12) hingga Minggu (3/12). Dilaporkan oleh JawaPos.com dikutip dari Antara, Dalam forum tersebut, 11 poin keputusan dihasilkan melalui tukar gagasan lintas generasi, akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat. Steering Committee Muktamar Pemikiran NU, Rumadi Ahmad, menyatakan harapannya agar hasil tersebut menjadi panduan atau setidaknya arah bagi NU. Poin pertama menegaskan untuk menjauhi pretensi politik atau menjauhi dukung-mendukung dalam politik elektoral. Poin kedua menandai karakter "Muktamar Pemikiran," menyoroti instan, emosional, dan dangkalnya ruang publik saat ini. Poin ketiga menekankan perlunya ruang percakapan mendalam di tengah pendangkalan komunikasi dan pemiskinan ide. Poin keempat mengajak kembali tema masyarakat ke percakapan publik, menghadapi tantangan dan ancaman terhadap lembaga masyarakat. Poin kelima merinci bahwa bentuk masyarakat harus menjadi tema terbuka yang diperbincangkan oleh semua pihak, bukan tertutup yang eksklusif. Poin keenam menekankan nilai-nilai fundamental bagi bentuk masyarakat di masa depan, termasuk kejujuran, amanah, keadilan, kerja sama, dan konsistensi. Poin ketujuh menegaskan bahwa dalam rumusan masyarakat di masa depan, manusia harus mendapatkan kedudukan utama dan menjadi pusat perhatian. "Masyarakat yang dibayangkan adalah masyarakat manusia, dengan manusia sebagai fokus utama," ujar Rumadi Ahmad. Poin kedelapan mengingatkan bahwa meskipun manusia mendominasi gambaran masyarakat masa depan, aspek ekologis tidak boleh diabaikan. Keseimbangan dengan lingkungan perlu diperhatikan. Poin kesembilan menyoroti perkembangan cepat dalam kecerdasan buatan, dengan pesan bahwa tidak perlu mencurigai atau takut. Percaya kepada eksistensi manusia, karena unsur ilahiah dalam dirinya, dapat mengarahkan perkembangan kecerdasan buatan. Poin kesepuluh merinci bahwa masyarakat di masa depan harus didasarkan pada visi keterbukaan, keadilan, penghormatan pada keragaman, akhlak mulia, keluarga, pengasuhan anak, pendidikan anak, dan kesetaraan. Poin kesebelas menegaskan bahwa Muktamar Pemikiran tidak menolak modernitas, modernisasi, dan perkembangan sosial, tetapi juga turut merumuskan sikap terhadap perkembangan tersebut. Dalam pertemuan itu Rumadi Ahmad juga menegaskan bahwa, "Muktamar tidak menolak modernitas, melainkan memberikan pandangan terhadap perkembangan tersebut," tambahnya. Secara ringkas Muktamar Pemikiran NU tersebut menekankan penghindaran dukung-mendukung politik elektoral dan karakter mendalamnya. Fokus pada ruang percakapan, tantangan masyarakat, dan nilai-nilai fundamental masyarakat di masa depan. Serta mengakui kedudukan sentral manusia, pentingnya keseimbangan ekologis, dan sikap terbuka terhadap modernitas.

Muktamar Pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) 2023, berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (1/12) hingga Minggu (3/12).

Muktamar Pemikiran NU Sahkan 11 Poin Keputusan, Tinjauan Mendalam Terhadap Agenda Utama Islami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-11.jpg" alt="Ilustrasi wilayah pesisir. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wilayah pesisir. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya menyatakan kesiapannya menyambut peringatan 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama di Kota Surabaya. Hal itu disampaikan di hadapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dalam acara Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU Ke-96 di Kantor PCNU Kota Surabaya, Kamis (17/2).  ”Saya dan warga Kota Surabaya siap lahir batin ketika nanti 1 abadnya NU, Muktamarnya di Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Kepada Gus Yahya, sapaan akrab Ketua Umum PBNU, Eri mengatakan, akan terus berupaya menjadi ahlussunah wal jamaah. Misalnya, dengan membuat majelis keagamaan.  ”Surabaya sudah siap untuk menjadi ahlussunah wal jamaah. Tiap bulan di kecamatan ada majelis yang dikomandoi ulama,” terang Eri.  Selain itu, Eri juga meyakinkan Gus Yahya bahwa Kantor PCNU Kota Surabaya akan dijadikan sebagai cagar budaya. Kantor tersebut sebelumnya pernah menjadi Kantor PBNU Pusat.  ”Kantor PCNU Kota Surabaya ini akan menjadi cagar budaya. Saya sedang memikirkan pemindahan Kantor PCNU. Tempat ini akan menjadi cagar budaya dan museum,” papar Eri.  Menanggapi hal itu, Gus Yahya menyetujui rencana wali kota. Hal itu dilakukan untuk menjaga ikatan dengan asal mula NU.  ”Ini saya setuju kalau jadi museum. Supaya bisa lebih mudah dan terjamin perawatannya,” ujar Gus Yahya.  Bila gedung yang terletak di Jalan Bubutan VI No 2 Surabaya tersebut dijadikan cagar budaya dan museum, Gus Yahya berharap acara istighosah bisa dilaksanakan di tempat tersebut. Gedung yang menjadi kantor pusat NU sejak 1926 hingga 1931 itu bisa juga sebagai tempat berdoa.  ”Tempat ini juga bisa digunakan sebagai istighosah supaya enerji spritualnya bisa didapat,” papar Gus Yahya.  Terkait permintaan Eri supaya Surabaya menjadi tempat peringatan 1 abad dan Muktamar NU, Gus Yahya mengatakan, akan mendaftarkan keinginan itu ke sistem. ”Akan diproses,” ucap Gus Yahya.

Permintaan Wali Kota Surabaya ke Ketua PBNU pada Acara Harlah Ke-96

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/KH-MIFTACHUL-AKHYAR.jpg" alt="KH Miftachul Akhyar (MUI Gresik for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KH Miftachul Akhyar (MUI Gresik for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akhirnya buka suara tentang polemik rangkap jabatan sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat hadir di acara Halaqah Ulama &amp; Umara yang digelar MUI Kabupaten Gresik hari ini (8/1), dia menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri.  ‘’Kalau sekarang disuruh mundur, jangankan MUI, diminta (mundur sebagai) Rais Aam pun, saya serahkan. Saya tidak ada kepentingan,’’ ujarnya.  Sebelumnya, pengasuh Ponpes Miftashussunnah Surabaya itu menceritakan, dukungan agar dirinya tetap di MUI memang banyak. Baik dari berbagai pengurus wilayah (PW), berbagai MUI provinsi, bahkan di pusat pun meminta untuk tetap menjabat sebagai ketua umum MUI. ‘’Sebetulnya tidak ada pelanggaran, AD ART di NU,’’ ujarnya.  Apalagi, kebijakan itu sejak zaman KH Sahal Mahfudz dan KH Ma’ruf Amin juga sudah berlaku. Keduanya, juga rangkap jabatan sebagai Rais Aam PBNU sekaligus ketua umum MUI.  Bahkan, lanjut Kiai Miftach, dirinya menerima sebagai ketua umum MUI tersebut setelah dirayu hampir selama dua tahun. ‘’Saya tolak, saya katakan tidak. Tapi, setelah kira-kira satu tahun lebih, ada utusan PBNU menyampaikan salam dari Panglima TNI dan Kapolri, waktu itu dijabat Pak Hadi dan Pak Tito. Saya tanya, apa kirim salamnya? Dijawab, nagih janji. Saya bilang, saya janji apa,’’ ungkapnya.  Waktu itu, Kiai Miftach memilih tetap diam saja. Dia tidak bilang mengiyakan juga tidak menyatakan menolak. ‘’Saya menjadi pendengar yang baik,’’ ujarnya.  Sampai titik waktu tanggal 24 November 2020, munas MUI dilaksanakan. Dia pun diminta untuk datang ke Jakarta. Namun, pada tanggal tersebut dirinya tidak bisa karena ada acara menikahkan santri. ‘’Bukan menikahi santri. Saya tidak bisa tanggal 24. Akhirnya, tanggal 25 munas,’’ katanya.  Dia pun pergi ke Jakarta dan mampir ke kantor PBNU dulu sampai sesudah Isya. Sekitar pukul 22.00 WIB, dirinya baru ke Hotel Sultan tempat pelaksanaan munas MUI berlangsung.  ‘’Waktu itu sudah pleno untuk pemilihan. Saya di kamar saja, nanti sudah terpilih, saya akan turun. Rupanya, panitia kelupaan, setengah dua saya dijemput ke kamar,’’ lanjut Kiai Miftach.  Panitia menyampaikan sudah ada nama yang terpilih sebagai ketua umum MUI. ‘’Saya tanya, siapa yang terpilih? Jawab panitia, ya Pak Kiai,’’ ceritanya.  Malam itu, Kiai Miftach pun sempat bimbang. Kalau amanah itu ditolak, maka dirinya tidak mau dituduh orang yang melakukan bidah di NU. ‘’Kiai Sahal diterima, Kiai Ma’ruf diterima, juga merangkap. Kalau saya tolak, maka pelaku bidah pertama. Saya tidak sanggup mendapat tuduhan itu. Akhirnya, dengan berat hati saya terima,’’ paparnya.  Dia menambahkan, ketika menerima amanah sebagai ketua umum MUI itupun semua susunan kepengurusan sudah terisi. Mulai pengurus harian hingga dewan pertimbangan. Tinggal satu yang belum, yakni wakil sekretaris.  ‘’Hanya satu yang sempat saya mengisikan. Saya tidak banyak mengenal pengurus sebelumnya yang dipilih itu siapa, masuk sudah diisi,’’ ujarnya.  Namun, dia sempat berbicara dengan KH Ma’ruf Amin sebagai ketua umum MUI sebelumnya untuk memasukkan beberapa nama sebagai pengurus. Akhirnya, usulan itu diterima. ‘’Itulah ceritanya. Kalau sekarang disuruh mundur, mundur. Saya tidak ada kepentingan. Kepada AHWA saya sampaikan, samikna wa athokna. NU diminta pun saya serahkan. Inilah yang ada, maka mohon doanya semua itu berjalan dengan baik,’’ pungkasnya.  Sebelumnya, dalam muktamar ke-34 di Lampung pada 23-24 Desember 2021 lalu, KH Miftachul Akhyar kembali dipilih ahlul halli wal aqdi (AHWA) sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026. Namun, salah satu catatan dalam musyawarah sembilan kiai sepuh itu adalah KH Miftachul Akhyar tidak rangkap jabatan di organisasi lain. Yakni, sebagai ketua umum MUI.  Setelah gelaran muktamar di Lampung selesai, banyak pengurus NU dan MUI meminta agar KH Miftachul Akhyar tidak mundur atau tetap menjabat sebagai ketua umum MUI. Termasuk dari Jawa Timur.

KH Miftachul Akhyar Siap Mundur sebagai Ketua Umum MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/MOHAMMAD-NUH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ALHAMDULILLAH, Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) telah terlaksana dengan sejuk, berkualitas, dan bermartabat. Musyawarah sebagai roh utama muktamar benar-benar menjiwai dalam muktamar ke-34 ini. Memang benar, sebelum muktamar ada kekhawatiran terulangnya kegaduhan Muktamar Ke-33 NU di Jombang (2015). Kekhawatiran tersebut sangat wajar karena kuatnya polarisasi yang terjadi di elite PBNU, saling dukung di antara dua kandidat utama, dan lemahnya jembatan yang menghubungkan kedua kandidat. Berkat kasih sayang dan pertolongan Allah SWT, doa para masyayikh, serta kerja keras dan kompaknya panitia pelaksana dan pengarah, muktamar ke-34 berhasil terselenggara dengan baik. Perbedaan pandangan dan dinamikanya dapat dikelola dengan memanfaatkan ruang musyawarah dan demokrasi.  Penentuan Rais Aam KH Miftachul Akhyar oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) sepenuhnya dilakukan melalui musyawarah dengan penuh keadaban, kesantunan, dan ketawadukan. Itulah yang dilaporkan Juru Bicara AHWA Prof KH Zainal Abidin di depan rapat pleno AHWA. Sedangkan pemilihan ketua umum diawali dengan musyawarah serta dilanjutkan dengan proses pemilihan yang sangat demokratis, dewasa, matang, dan berkualitas. Hal itu ditandai dengan saling memuji dan menghormati antara Prof Dr KH Said Aqil Siroj dan KH Yahya Cholil Staquf yang pada akhirnya ditetapkan sebagai ketua umum PBNU. Terima kasih, Panjenengan berdua dan muktamirin telah memberikan pelajaran dan keteladanan dalam berdemokrasi secara sejati (true democracy). Semuanya berakhir dengan saling rida dan mendukung demi kemajuan NU. Happy ending.  Faktor Kunci Kesuksesan  Pertama, keinginan dan kesadaran warga nahdliyin, khususnya para masyayikh, yang sangat kuat agar kegaduhan pada muktamar ke-33 di Jombang tidak terulang. Kesadaran kolektif itu menjadi ”mesin” penghapus trauma muktamar ke-33 sekaligus sebagai energi positif untuk mengantarkan muktamar ke-34 dengan sejuk. Oleh karena itu, sebagai ketua panitia pengarah, berkali-kali penulis menegaskan pentingnya mendesain agar muktamar ke-34 berlangsung dengan sejuk. Mengubah kandidasi dengan menampilkan daftar negatif (negative list) kandidat menjadi daftar positif (positive list).  Kedua, muktamar ke-34 merupakan muktamar terakhir pada 100 tahun pertama NU sekaligus mengantarkan NU memasuki 100 tahun kedua. Jangan sampai pada estafet terakhir, kita ”gagal” menyerahkan estafet kepemimpinan memasuki 100 tahun kedua. Semangat 100 tahun dan harapan lahirnya pembaharu-mujadid (kolektif) dan sistem baru dalam mengelola sumber daya NU menjadi pendorong muktamar ke-34 harus sukses. Tidakkah, Rasulullah SAW pernah bersabda: ”Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung seratus tahun seseorang yang memperbaharui agamanya.” (HR Abu Daud)  Ketiga, di tengah menguatnya saling dukung menyebabkan polarisasi makin kuat. Namun, di saat yang sama, potensi terjadinya benturan (clash) makin kuat. Untuk mengurangi terjadinya benturan, steering committee (SC) menyiapkan ruang dialog sebagai jembatan penghubung untuk memperbesar common sense sekaligus memperkecil perbedaan. Kesejukan dan kesuksesan muktamar adalah tanggung jawab bersama, sedangkan siapa yang terpilih adalah takdir. Beberapa kali dialog itu dilakukan. Sebelum muktamar dimulai sampai muktamar berlangsung. Penyelesaian di luar persidangan sangat efektif untuk menekan terjadinya benturan. Itulah sebabnya dilakukan beberapa kali skors. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, sidang pleno yang krusial seperti pembahasan tata tertib, laporan pertanggungjawaban, sidang AHWA untuk menetapkan rais aam, dan pleno pemilihan ketua umum, semuanya berlangsung dengan sejuk.  NU Bermasa Depan  Tidak banyak organisasi yang bisa bertahan hingga 100 tahun. Alhamdulillah, NU sebentar lagi berusia 100 tahun. Bahkan, bila dilihat secara saksama, NU memiliki masa depan (bermasa depan) sangat luar biasa. Dengan catatan tidak salah kelola (mal-manage). Optimisme itu didasarkan atas beberapa faktor kunci (geostrategis) NU ke depan.  Pertama, bonus demografi. Sebagai bagian dari Indonesia yang sedang menikmati populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa dan puncaknya diperkirakan hingga 70 persen dari populasi (2035), maka dengan menggunakan logika sederhana, tentu yang paling banyak berusia produktif adalah warga NU. Apa alasannya? Populasi Indonesia yang beragama Islam 87 persen, warga nahdliyin (kedekatan dengan NU) 59,2 persen (Hasanudin Ali, 2021). Inilah peluang sekaligus tantangan bagi NU ke depan. Apakah populasi usia produktif tersebut bisa menjadi bonus demografi atau malah menjadi bencana demografi.  Penguatan layanan pendidikan (termasuk ponpes) dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, serta berkeadilan menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi bencana demografi. Demikian juga pemberdayaan ekonomi dan sistem dakwah yang mengajarkan, memahamkan, dan menjadikan aswaja sebagai habituasi publik, khususnya bagi digital native, sebagai bagian dari ekosistem NU yang harus dikembangkan.  Kedua, mobilitas vertikal warga nahdliyin, baik secara akademik, sosial, ekonomi, maupun politik. Makin banyak warga NU yang berkesempatan melanjutkan pendidikan dan jabatan akademik yang lebih tinggi. Profesi yang ditekuni lebih variatif. Semula lebih terkumpul di bidang keagamaan, sekarang mengalami penyebaran ke profesi lain seperti dokter, insinyur, dan sebagainya. Hal itu meniscayakan untuk meredesain dan ekspansi rumah besar NU agar mampu menampung sekaligus memobilisasi sumber daya NU. Bila tidak, dikhawatirkan NU mengalami brain drain sumber daya terbaiknya, termasuk para diaspora NU. Menjadikan lembaga riset dan inovasi dengan memanfaatkan data-data yang dimiliki NU, transformasi digital, dan inkubasi bisnis adalah sebagian dari ekosistem baru NU.  Ketiga, bonus digital. Semua menyadari bahwa sekarang ini adalah era digital, dengan teknologi digital sebagai teknologi yang dibutuhkan semua disiplin kehidupan (generic purpose of technology/GPT). Karena sifatnya sebagai GPT, transformasi tata kelola organisasi melalui transformasi digital bukan pilihan (choice), melainkan keharusan (imperative). Kalau tidak, kita hanya mendapat manfaat paling rendah dari teknologi digital, yaitu sebagai pendukung (support). Padahal, masih ada level manfaat di atasnya, yaitu sebagai penggerak (driver), pemungkin (enabler), transformasi (transformer), dan mesin disrupsi (disruptor).  Masa depan NU sangat berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Bukan karena jumlah populasi warga NU semata, namun paham keagamaan dan kebangsaan NU yang telah menjadi pengikat dan penguat NKRI. Kini saatnya melakukan transformasi aset NU yang sifatnya intangible, tangible menjadi aset real dan berujung pada kekuatan real. Kontribusi NU bagi Indonesia makin kuat dan nyata. Insya Allah. (*)  <hr />  *) MOHAMMAD NUH, Ketua Steering Committee (SC) Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama

NU Bermasa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/MUZAKKI.jpg" alt="AKH. MUZAKKI" width="100%">
<figcaption>AKH. MUZAKKI</figcaption>
</figure>SUDAH 12 tahun sejak 30 Desember 2009, Gus Dur meninggalkan kita semua. Namun, tokoh yang bernama KH Abdurrahman Wahid itu senantiasa hadir di hati dan pikiran banyak gugusan warga bangsa ini. Persis seperti maksim Arab berikut: man ahabba syai’an fa katsura dzikruhu. Terjemahannya begini: barang siapa yang sedang suka atas sesuatu, dia pasti akan sering menyebut-nyebutnya. Kata ”menyebut-nyebut” di sini bisa dalam pengertian menyuarakan sesuatu yang disukai secara verbal. Dan bisa pula berarti menjadikannya sebagai bagian penting yang integral dalam hidupnya, baik pribadi maupun kolektif organisasi.  Makna maksim di atas sangat kuat untuk bisa ditangkap dari kalangan pengikut Nahdlatul Ulama (NU) atas diri, pikiran, dan aksi Gus Dur. Perhelatan terbaru organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia itu, yakni Muktamar Ke-34 NU di Lampung pada 22–24 Desember lalu, menjadi bukti pembenarnya. Dua kontestan calon ketua umum saat itu, KH Said Aqil Siroj dan KH Yahya Cholil Staquf, sama-sama menjadikan Gus Dur bukan hanya sebagai inspirator perjuangan di NU. Namun juga menjadikannya sebagai tagline atas ikhtiar sosialisasi, yang dalam bahasa politik disebut kampanye, untuk memperebutkan dan meraih hati muktamirin.  Jika Kiai Said membangun tagline berbunyi ”Melanjutkan Perjuangan Gus Dur”, Gus Yahya (panggilan akrab KH Yahya Staquf) mengembangkan jargon ”Menghidupkan Gus Dur”. Kedua calon ketua umum PBNU waktu itu tampak sama-sama menjadikan Gus Dur sebagai tema sentral perjuangan untuk merebut hati peserta muktamar.  Kiai Said menjadikan Gus Dur sebagai simbol gerakan yang ingin dilanjutkan dalam kepemimpinan di NU. Gus Yahya menjadikan pikiran dan perilaku Gus Dur sebagai basis ideologi perjuangan dalam kepemimpinan di NU ke depan. Keduanya membangun komitmen seperti itu karena sama-sama memahami dengan baik betapa besarnya karisma Gus Dur di kalangan warga nahdliyin pada khususnya dan warga bangsa Indonesia pada umumnya.  Mengapa keduanya menjadikan Gus Dur sebagai simbol dan destinasi perjuangan? Tentu pertanyaan itu sangat menarik untuk diulas lebih jauh sekaligus untuk mengurai apa yang telah diwariskan Gus Dur bagi bangsa dan negara serta agama di Indonesia ini.  Dalam perkembangan Indonesia modern, Gus Dur telah menjadi ideolog baru di NU dan juga bangsa ini. Bukan saja dalam kaitannya dengan bagaimana memahami, memaknai, dan menerjemahkan agama di tengah fakta sosial yang tidak tunggal di Indonesia, tapi juga membangun relasi yang seimbang dan setara antara agama dan negara serta antara kekuatan masyarakat sipil dan negara.  Gus Dur dalam hidupnya mampu membangun konsep yang membuat agama dan lokalitas bukan dalam hubungan yang antagonistis. Tapi menempatkan keduanya dalam pola relasi yang komplementer (saling melengkapi). Keduanya bisa dibedakan, tapi tak bisa dipisahkan. Mirip dengan dua sisi mata uang (two sides of the same coin).  Untuk konteks negara dengan multikulturalisme yang cukup tinggi dengan semua pemangku kepentingan sosiokultural berposisi sama sebagai pemegang saham kebangsaan dan kenegaraan seperti di Indonesia ini. Pembangunan konsep relasi agama dan lokalitas yang komplementer. Juga relasi agama dan negara yang harmonis serta hubungan masyarakat sipil dan negara yang setara seperti yang dilakukan Gus Dur dalam hidupnya sangat dibutuhkan dengan baik.  Apalagi, dalam konteks peran organisasional, Gus Dur telah berkesempatan dan sekaligus mampu memainkan tiga fungsi dengan baik. Ketiga fungi dimaksud meliputi champion (pemenang), agent (pelaku aktif perubahan), dan sponsor (pelopor). Dalam perspektif tata kelola organisasi, champion berarti mereka yang percaya perubahan dan berusaha mendapatkan komitmen dan sumber daya untuk itu, tetapi mungkin tidak memiliki wewenang langsung untuk mewujudkannya. Sebagai pribadi, selama hidupnya Gus Dur sangat percaya perubahan sebagai instrumen gerak sebuah masyarakat serta mampu membangun komitmen yang kuat untuk terjadinya perubahan di tengah masyarakat melalui aksi pemberdayaan dan atau pendampingan masyarakat.  Di atas champion terdapat agent, yang berarti mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengimplementasikan perubahan dan dievaluasi berdasar kemampuannya untuk mengimplementasikan proyek. Posisinya sebagai ketua umum PBNU selama tiga periode (1984–1989, 1989–1994, dan 1994–1999) membuat Gus Dur mampu meningkatkan perannya dari sekadar champion menjadi agent yang mengimplementasikan perubahan melalui ormas dengan jumlah pengikut terbesar ini.  Lebih lanjut, per definisi, sponsor berarti mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengimplementasikan perubahan dan dievaluasi berdasar kemampuannya untuk mengimplementasikan proyek. Dalam peran ini, melalui posisi dan prestasi politik terbaiknya sebagai presiden RI (1999–2001), Gus Dur lebih lanjut meningkatkan peran organisasionalnya. Yakni dari sekadar champion lalu agent menjadi sponsor yang diberi kewenangan oleh negara untuk memimpin perubahan. Terutama saat Indonesia keluar dari otoritarianisme selama 32 tahun selama periode Soeharto dan memantapkan reformasi yang setahun sebelumnya dipimpin Presiden Habibie.  Di tengah menyeruaknya problem identifikasi sosial politik dan keagamaan terhadap kebutuhan relasi antara agama dan lokalitas, serta agama dan negara, dan bahkan masyarakat sipil dan pemerintah belakangan ini, memori publik pun lalu melayang ke khazanah sosial intelektual yang telah ditinggalkan Gus Dur. Apalagi saat problem identifikasi sosial tersebut tidak menemukan solusi dan kata akhir yang baik. Ingatan publik pada Gus Dur pun makin menemukan pembenarannya secara memadai.  Gus Dur sangat piawai memainkan perannya sebagai individu dan pemimpin organisasi besar dalam membangun kohesi internal di NU maupun harmoni dengan gugus sosial lintas batas agama, suku, ras, dan kelas sosial di Indonesia. Pascareformasi hingga saat ini, secara simplistis bisa dikatakan, belum muncul tokoh bangsa yang mampu membangun ideologi gerakan sehebat Gus Dur. Termasuk dari NU sekalipun.  Maka, sangat pantas jika siapa pun yang berada dalam lintasan kepemimpinan di NU pasti berusaha menghidupkan kembali gagasan pemikiran dan praktik sosial keagamaan hingga politik Gus Dur. Bukan hanya sebagai inspirasi, tapi juga sebagai referensi perjuangan diri dan organisasi. Muktamar Ke-34 NU di Lampung tahun 2021 lalu adalah salah satu bukti pembenar terkini. (*)  <hr />  *) AKH. MUZAKKI, Sekretaris PWNU Jawa Timur, guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Gus Dur dan Muktamar NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-2-5.jpg" alt="Napi di salah satu lapas di Surabaya mengikuti kegiatan kajian. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Napi di salah satu lapas di Surabaya mengikuti kegiatan kajian. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin Kota Surabaya menjadi tuan rumah tempat penyelenggaraan Muktamar NU ke-35. Dia juga berharap Kota Surabaya menjadi tempat napak tilas lahirnya organisasi NU di Kota Pahlawan.  ”Saya berharap betul karena kantor PBNU pertama kali ada di Surabaya. Ketika Kiai Mbah Hasyim Asy'ari menyampaikan resolusi jihad meminta seluruh warga mempertahankan Indonesia dengan resolusi jihadnya maka seluruh kiai kumpul di Kota Surabaya,” ujar Eri saat menerima silaturahmi Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) di Balai Kota Surabaya, Senin (27/12).  Menurut dia setelah resolusi jihad itu muncul peristiwa 10 November. Dalam peristiwa itu, warga Kota Surabaya banyak berperan dan ambil bagian.  ”Pertarungan dan pertempuran dari seluruh warga Kota Surabaya, dari seluruh agama, khususnya warga nahdliyin untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” ucap Eri.  Sebab itu, ke depan Eri sangat berharap agar Muktamar yang ke-35 bisa dilakukan di Surabaya. Dia juga siap bila kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dibuka di Kota Surabaya.  ”Jadi, Insya Allah kita akan melihat bahwa Nahdlatul Ulama resolusi jihadnya di Surabaya, kantor PBNU di Surabaya, Muktamar juga pernah dilakukan di Surabaya,” tutur Eri.  ”Insya Allah kebersamaan kita dengan gotong royongnya kita, dengan inspirasi yang sudah diberikan kepada saya, Insya Allah kita bersama-sama bisa memberikan yang terbaik bagi warga nahdliyin di Kota Surabaya,” imbuh dia.  Sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) menyongsong satu abad atau seratus tahun. NU terbentuk di Surabaya tahun 1926. Pada 2026, selain tepat satu abad sekaligus juga akan jadi ajang Muktamar NU ke-35.  NU baru menggelar Muktamar ke-34 di Provinsi Lampung. Dalam muktamar itu Gus Yahya Staquf terpilih sebagai ketua Tanfidziah PBNU masa khidmat 2022–2026.

Wali Kota Sebut Surabaya Siap Jadi Tuan Rumah Muktamar NU Ke-35

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/keluar-dari-jebakan-rutinitas-ramadan_m_134763.jpeg" alt="Nadirsyah Hosen" width="100%">
<figcaption>Nadirsyah Hosen</figcaption>
</figure><h3>Setelah Sandal dan Ketum Tertukar: NU Memasuki Abad Kedua</h3> MUKTAMAR Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung baru saja berakhir. Persiapan panitia yang serbaringkas di masa darurat pandemi, konflik, dan polarisasi kontestasi serta isu dan fitnah berhamburan. Ajaibnya, semuanya berujung antiklimaks: muktamar berjalan lancar dan NU tetap bersatu. Apa yang terjadi sebenarnya?  Ketegangan selama persidangan yang melelahkan tentu saja ada. Letupan kecil –yang langsung viral dan disorot media– tentu juga ada. Tapi, secara umum muktamar tahun ini berjalan dengan khidmat dan ceria. Tidak seperti dua muktamar sebelumnya di Makassar dan Jombang.  Salah satu tokoh yang perlu dicatat dengan tinta emas adalah Prof M. Nuh selaku ketua steering committee (panitia pengarah). Beliaulah bintang cemerlang di muktamar Lampung. Tak banyak yang tahu bahwa sebelum muktamar berlangsung, Prof Nuh mengumpulkan kedua kubu yang berkompetisi untuk bertemu berkali-kali. Hal-hal krusial dan bisa menimbulkan kegaduhan beliau tengahi dan selesaikan di luar muktamar. Sehingga kedua kubu memasuki muktamar dengan tenang dan sejuk.  Bahkan, dalam arena muktamar pun beliau turun tangan langsung sebagai pemimpin sidang. Pembawaan beliau yang adem dan sabar menunjukkan kelasnya tersendiri. Itu sebabnya, secara umum muktamar berjalan dengan sukses. Kalau bukan Prof Nuh yang memimpin sidang, mungkin ceritanya akan lain.  Begitu juga banyak ulama dan kekasih Allah yang menempuh laku spiritual agar muktamar berjalan dengan lancar. Tentu nama-nama mereka tidak muncul di medsos. Ada yang datang ke Lampung, tapi memilih menjadi romli (rombongan liar) bukan utusan resmi dan menjaga keutuhan NU dengan caranya. Ada yang berada jauh dari Lampung, berdoa di tempat tertentu demi persatuan NU.  Karakter NU yang Demokratis  Di samping peran lahiriah Prof M. Nuh dan kontribusi batiniah para ulama dan kekasih Allah, berjalannya muktamar dengan baik juga berkat makin dewasanya warga NU dalam berdemokrasi. Pemilihan tidak hanya berdasar kalkulasi suara, tetapi juga mengedepankan akhlak.  Tengok saja bagaimana penjelasan anggota AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) yang bermusyawarah menentukan rais aam terpilih. KH Zainal Abidin (Sulawesi Tengah) mewakili sembilan anggota AHWA menjelaskan di depan muktamirin bagaimana para kiai sepuh berdiskusi dengan akrab dan penuh adab.  Kita juga saksikan bagaimana KH Said Aqil Siroj dan KH Yahya Cholil Staquf yang berkontestasi secara ketat, tapi mampu mengedepankan akhlak mulia. Saling memuji dan menghormati. Demokrasi plus akhlak itulah yang ditunjukkan NU untuk bangsa ini.  Yang Tertukar  Namun, bukan NU kalau tidak ada guyonannya. Viral beredar luas bagaimana di sela-sela penghitungan suara ada pengumuman sandal kiai yang tertukar setelah salat Subuh. Rupanya, karena kelelahan, ada peserta yang salah pakai sandal utusan lainnya. Panitia pun mengumumkan sandal yang tertukar tadi justru pada momen krusial penghitungan suara. Inilah karakter santri, baik di pondok pesantren maupun di arena muktamar, selalu sigap menjaga sandal kiainya.  Guyonan lain muncul. Kali ini oleh salah satu media yang keliru menampilkan headline bahwa yang terpilih sebagai ketua umum PBNU adalah Buya Yahya, lengkap dengan memasang foto Buya Yahya, ulama karismatik dari Cirebon. Media tersebut rupanya tidak hadir di Lampung dan tidak mengerti bahwa yang terpilih adalah Yahya yang lain, bukan Yahya yang itu. Setelah ada peristiwa sandal tertukar, malah muncul guyonan ketua umum yang tertukar. NU menunjukkan bahwa bangsa ini perlu kembali pada kaidah Gus Dur: ”Gitu aja kok repot!”  Pascamuktamar  Pertanyaan utamanya memang bagaimana setelah muktamar ini rais aam dan ketua umum PBNU terpilih mampu melaksanakan amanat dan mandat muktamirin dengan sebaik mungkin. Pertama, tim formatur perlu menyusun kabinet kepengurusan yang zakenkabinet alias kabinet ahli dan profesional serta mencerminkan masa transisi dan regenerasi memasuki abad kedua NU. Para kiai penjaga aswaja, para pemikir strategis yang visioner, serta praktisi kalangan profesional perlu dipertimbangkan untuk memperkuat jajaran kepengurusan PBNU.  Kedua, kemandirian NU dalam berkhidmat, seperti yang diamanatkan muktamar, harus menjadi perhatian PBNU 2021–2026. Setelah acara muktamar saya didatangi peserta dari Kudus yang merupakan petani tebu. Beliau mengeluhkan nasib warga NU di level bawah. Itu contoh kenyataan yang harus dijawab rais aam dan ketua umum terpilih. Keberpihakan kepada rakyat kecil yang mayoritas warga NU menjadi sebuah kewajiban.  Konsesi yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di pembukaan muktamar juga harus disikapi dengan jernih. NU harus bisa tawasuth agar berbagai kepentingan bisnis bisa berjalan dengan baik tanpa merusak alam dan lingkungan. Selain itu, memberikan kemaslahatan untuk semua pihak, bukan kalangan tertentu saja.  Ketiga, Kiai Yahya selaku ketua umum terpilih sudah menegaskan berkali-kali bahwa tidak akan ada capres-cawapres 2024 dari PBNU. Nah, bagaimana sikap itu bisa diwujudkan dalam bentuk kemandirian politik NU, tanpa menafikan aspirasi politik warga NU sendiri? Ini tentu perlu kajian mendalam.  ’Ala kulli hal, selamat kepada para panitia, muktamirin, dan khususnya pasangan duet rais aam-ketua umum PBNU terpilih. Semoga sukses menjalankan amanat. Terima kasih pula atas pengabdian KH Said Aqil Siroj dan A. Helmy Faishal Zaini selaku Ketum dan Sekjen yang lama. Semoga tercatat sebagai amal jariah. (*)  &nbsp;  *) NADIRSYAH HOSEN, Rais Syuriah PCINU Australia-Selandia Baru

PBNU Butuh Zakenkabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/durian.jpg" alt="Durian oranye Banyuwangi. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>Durian oranye Banyuwangi. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Durian terbilang buah sejuta umat. Begitu banyak penggemar. Nah, Lampung merupakan satu di antara provinsi penghasil durian terbesar dan terbaik di Indonesia. Salah satu sentra durian di Kepulauan Sumatera itu ada kawasan Lembah Hijau.  Durian itu juga menjadi daya tarik para peserta dan penggembira muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Mereka beramai-ramai mendatangi Lembah Hijau. Para pedagang pun mendapatkan berkahnya. Senyum kembali merekah, setelah dua tahun tersendat dampak pandemi.  Lembah Hijau adalah kawasan destinasi wisata di Bandar Lampung. Lokasinya, di perbukitan Sukadanaham. Jaraknya tidak sampai 5 kilometer dari kota Bandar Lampung, yang menjadi lokasi pelaksanaan muktamar ke-34 NU. Para pedagang durian berjejer di sepanjang jalan. Mereka membangun kios atau tenda-tenda sederhana. Durian beragam jenis bergelantungan. Menggoda setiap mata para pengguna jalan yang melintasinya.  ‘’Sampeyan di dalam mobil saja. Biar saya yang turun,’’ kata KH Mustain yang mengajak JawaPos.com menikmati durian di kawasan Lembah Hijau di sela-sela riuh muktamar NU itu.  KH Mustain adalah pengasuh pondok pesantren tahfid Alquran di Bandar Lampung. Asli lahir dari Desa Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Sudah cukup lama menetap di Bandar Lampung. Dia santri dari Abuya Muhtadi Dimyati, Banten. Saat ini, cukup banyak santri tahfidz Alquran asuhannya. Baik putera maupun puteri.  Setelah berdialog dengan pedagang durian, JawaPos.com pun diminta keluar dari kendaraan. ‘’Sama saja dengan di tempat lain. Kalau mau membeli juga harus tawar-menawar dulu,’’ ungkapnya sambil senyum.  Dengan harga cuma Rp 25 ribu per buah, puluhan durian ukuran cukup besar pun terbeli. Jika dibandingkan dengan di Jawa, harga durian itu jauh lebih murah. Uang Rp 250 ribu sudah dapat 10 buah durian lokal besar-besar. Itupun boleh dicoba lebih dulu. Kalau tidak manis, boleh dikembalikan. Ganti dengan durian yang manis.  Data dari BPS dan direktorat jenderal hortikultura, Provinsi Lampung termasuk penghasil durian dalam jumlah besar di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mengalami penurunan produksi. Pada 2015, jumlah produksi durian di Provinsi Lampung mencapai 46.856 ton. Nah, pada 2019 turun tinggal 16.218 ton.  Bisa jadi, sama dengan daerah di lain, penurunan itu lantaran Lampung terus bertumbuh menuju kota metropolis. Kehadiran tol di Pulau Sumatera itu juga ikut berkontribusi terhadap geliat perkembangannya. Banyak lahan-lahan perkebunan berubah menjadi kawasan permukiman.  Saat ini, Lampung sudah mulai memasuki masa panen durian. Puncaknya, pada Januari-Februari. ‘’Kalau pas puncak musim panen, durian seperti tidak ada harganya,’’ ucap KH Mustain.  Selain menikmati beragam citarasa durian, pengunjung juga dapat menikmati panorama alam perbukitan. Kanan-kiri menghijau. Seolah sedang berada di kawasan Pacet, Mojokerto saja. Di sisi barat kawasan Sukadanaham, juga dapat melihat panorama eksotis kawasan pesisir dari atas perbukitan.  Sebetulnya, di Lampung ada begitu banyak tempat untuk menikmati durian. Kawasan Lembah Hijau itu hanya salah satunya. Yang buka 24 jam. Karena itu, Lembah Hijau menjadi satu destinasi favorit pengunjung di Lampung. Di sekitar itu juga terdapat eduwisata, waterpark terebesar, taman satwa, dan sejenisnya.  Lampung juga dikenal kenikmatan citarasa kopinya. Selain lezat saat langsung seruput, di Lampung juga ada budaya mencocol durian ke minuman kopi. Buang biji buah duriannya, celupkan ke kopi panas. Lalu, makan pelan-pelan. Sensasi rasa kopi dan duriannya akan menyapa lidah. Langsung lumer. Berpadu rasa asam dan manis khas durian Lampung.  Tentu, semakin asyik saat menikmati cocolan kopi durian tersebut bersama para sahabat atau keluarga. Sambil bercerita masa lalu atau ngobrol ngalor-ngidul tentang apapun. Termasuk, rasan-rasan masa depan NU di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf, yang terpilih dalam muktamar ke-34 itu.  Terimakasih Lampung, Akrab dan Bersahabat  Tentu bukan durian itu yang menjadi pertimbangan PBNU menunjuk Lampung sebagai tuan rumah muktamar ke-34. Tapi, ada alasan kuat yang melatarinya. Selain Lampung, sebetulnya ada provinsi lain yang juga mengajukan diri jadi tuan rumah muktamar. Yakni, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jabar, Jateng, DI Jogjakarta, Jatim, dan Kalimantan Selatan.  Namun, setelah melalui kajian tim, melalui Surat Keputusan Nomor 420/AII/04 D/10/2019, PBNU akhirnya memilih Lampung sebagai tuan rumah muktamar ke-34. Ada beberapa pertimbangan Lampung ditetapkan sebagai tuan rumah itu. Pertama, aspek historikal. Artinya, wilayah tersebut belum pernah ditempati muktamar.  Kedua, performa organisasi. Baik dari sisi kelengkapan struktur maupun perangkat NU. Ketiga, perkembangan sosial kultural dan aspek-aspek politik lokal. Keempat, kemampuan sharing (berbagi) tanggung jawab. Dan, kelima adalah infrastruktur. Mulai transportasi, penginapan, hingga akses terhadap pemenuhan dasar muktamirin seperti makanan dan minuman.  Setelah tergelar, Ketua Steering Committee (SC) Muktamar ke-34 NU Prof M. Nuh menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak kontribusi demi kesuksesan muktamar tahun ini. “Alhamdulillah, perjalanan muktamar ke-34 ini, meskipun waktu yang sangat pendek, tetapi berkat dukungan yang sangat luar biasa, bisa berjalan lancar dan sukess. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya,” ungkapnya di sela-sela penutupan muktamar ke-34 NU Jumat (24/12)  Nuh menyebut, muktamar ke-34 ini merupakan tonggak persiapan NU dalam menyambut satu abad atau 100 tahun yang kedua. Karena itu, kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan muktamar di Lampung patut disyukuri. “Kami dari SC maupun OC berterima kasih setinggi-tingginya. Khususnya, kepada masyarakat Lampung yang sangat akrab dan bersahabat sehingga muktamar di Lampung ini berjalan dengan baik,” ujarnya.  Dia menambahkan, pelaksanaan muktamar di Lampung berjalan sangat beradab dan bermartabat. Seluruh rangkaian acara bisa diselesaikan dengan sangat baik. ‘’Kami berterima kasih kepada para pimpinan Universitas Lampung (Unila). Termasuk kampus UIN Raden Intan, kampus Malahayati, dan Pesantren Darussa’adah,” ungkap mantan rektor ITS itu.  Muktamar ke-34 ini, lanjut dia, merupakan jalan pembuka bagi kepemimpinan NU selanjutnya. Bukan hanya menyediakan road map agenda NU pada 5 tahun mendatang. Namun, juga 25 tahun ke depan. ‘’Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya,’’ pungkas mantan menteri pendidikan itu.

Muktamar NU, Kelezatan Kopi dan Durian Lembah Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/muktamar-nu-kiai_miftach.jpg" alt="BELUM SELESAI: Suasana sidang pleno Muktamar Ke-34 NU di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Hingga pukul 23.30 tadi malam ((23/12), pemilihan ketua umum PBNU belum rampung. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BELUM SELESAI: Suasana sidang pleno Muktamar Ke-34 NU di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Hingga pukul 23.30 tadi malam ((23/12), pemilihan ketua umum PBNU belum rampung. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah keseruan pemilihan ketua umum PBNU, Muktamar Ke-34 NU juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Total, ada sebelas rekomendasi dari berbagai bidang. Salah satunya adalah kepemilikan tanah yang perlu dibatasi.  Kesebelas tema atau klaster rekomedasi muktamar untuk pemerintah terkait dengan paham keagamaan, demokrasi dan gerakan antikorupsi, ekonomi dan kesejahteraan, serta kedaulatan rakyat atas tanah.  Kemudian, soal pendidikan, pesantren, kebudayaan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan iklim, internasional, serta masalah-masalah lain yang bersifat mendesak.  Dalam rekomedasi kedaulatan rakyat atas tanah tersebut, Muktamar Ke-34 NU mendesak pemerintah menerbitkan regulasi yang membatasi kepemilikan tanah oleh pejabat negara. Selain itu, negara atau pemerintah perlu memperkuat perlindungan kepemilikan rakyat atas tanahnya. Forum muktamar menilai, kebijakan pembangunan kerap menjadikan rakyat sebagai kelompok lemah dan rentan ditindak.  Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar Ke-34 NU Alissa Wahid menuturkan, negara perlu memberikan afirmasi dan fasilitasi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan rakyat. Selain itu, negara harus hadir dalam setiap sengketa pertanahan untuk menegakkan prinsip perlindungan warga.  Forum muktamar juga merekomendasikan, penegakan hukum atas sengketa tanah pertanahan harus ditujukan untuk mencegah terjadinya perampasan. ’’Terutama perampasan yang dilakukan kelompok yang lebih berkuasa terhadap kelompok rakyat lemah,’’ kata Alissa kemarin (25/12).  Di dalam jurnal berjudul Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia yang diterbitkan Agrarian Resource Center, Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria disebutkan, luas daratan di Indonesia sekitar 190 juta hektare. Dari total luas ini, 62 persen di antaranya dikuasai korporasi.  Gini ratio penguasaan tanah oleh petani hanya 0,72 persen. Angka itu menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan penguasaan tanah yang sangat lebar dan serius. Jika tidak segera ditangani, persoalan ketimpangan ini bakal terus bertambah.  Rekomendasi lainnya adalah pemerintah diminta segera membentuk direktorat jenderal (ditjen) pesantren di Kementerian Agama (Kemenag).  Alissa menyatakan, pembentukan ditjen pesantren ini penting untuk diwujudkan. ’’Karena pesantren memiliki kekhasan tersendiri,’’ ujarnya. Salah satunya adalah sistem pendidikan pesantren berdiri secara independen tanpa campur tangan negara.  Usul pembentukan ditjen pesantren sebelumnya disinggung Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag M. Ali Ramdhani. Dia menjelaskan, kajian soal penerbitan ditjen pesantren sudah dibuat Kemenag dan dibahas lebih tinggi lintas kementerian. Menurut dia, urusan pendidikan pesantren cukup luas dan khas. Jadi, memang perlu dibuat ditjen pesantren tersendiri. Selama ini pesantren merupakan bagian dari Ditjen Pendis Kemenag.

Rekomendasi Muktamar NU: Kepemilikan Tanah Pejabat Perlu Dibatasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/KAUS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kota Bandar Lampung tak lagi riuh. Jalanan ibu kota itu tak lagi padat. Sebab, Sabtu (25/12) ribuan muktamirin dan para penggembira sudan balik kampung. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) telah rampung.  Prof M. Nuh, ketua SC Muktamar Ke-34 NU, pun lega.  Bahkan, seusai memimpin pleno pemilihan ketua umum PBNU, mantan menteri pendidikan itu tidak kuat membendung bulir-bulir air matanya. Guru besar itu terisak. Menangis. Saat wartawan mewancarainya, Jumat (24/12) lalu.  ‘’Selamat untuk Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf, Red) telah terpilihnya menjadi ketua umum PBNU. Mudah-mudahan beliau dapat membawa NU ke depan menjadi lebih dan lebih baik,’’ ujar mantan rektor ITS Surabaya itu.  Di muktamar NU kali ini, Nuh memang satu di antara panitia yang supersibuk. Jauh-jauh hari sejak persiapan. Di usianya yang tidak lagi muda, selama muktamar berlangsung, praktis dia juga tidak tidur beberapa hari. Kalaupun bisa terlelap pasti tidaklah jenak. Memimpin sidang dari pagi ke pagi lagi.  Nuh tetap terisak saat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof KH Said Aqil Siraj. Yang sejak muktamar ke-31 di Makassar 2010 menjadi ketua umum PBNU menggantikan KH Hasyim Muzadi. ‘’Terima kasih untuk Kiai Said. Mudah-mudahan dapat menjadi teladan bagi kita atas semua kontribusinya selama menjadi ketua umum PBNU,’’ katanya.  Lepas siapapun Rais Aam dan ketua tanfidziyah sesuai pilihan muktamirin, Nuh dan para panitia lain serta seluruh warga Nahdliyin memang bersyukur. Pelaksanaan muktamar berjalan kondusif. Jika sempat ada riak-riak selama proses pleno, masih sangat wajar. Bagian dinamika yang sama-sama bertujuan baik.  Wapres KH Ma’ruf Amin juga mengapresiasi gawe lima tahunan di NU tersebut. Ketegangan yang dikhawatirkan makin memanas, sama sekali tidak terjadi. ‘’Ini karena NU organisasi yang bepengalaman dan dikendalikan oleh pilot-pilot yang handal sehingga situasi segawat apapun dapat diatasi dengan akhir yang menyenangkan,’’ ujarnya saat menutup muktamar.  Bersyukur pula, karena muktamar yang dihelat di masa pandemi, tidak menjadi klaster paparan Covid-19. Test antigen maupun PCR terhadap para muktamirin oleh tim kesehatan dari Lampung, hasilnya semua juga negatif. Memang, pelaksanaan di ruang-ruang muktamar, terbilang patuh protokol kesehatan.  Muktamar ke-34 telah selesai. Ribuan peserta dan penggembira juga pulang. Mereka membawa kesan masing-masing. Juga, oleh-oleh berupa pernak-pernik. Terutama kaus bergambar logo muktamar. Barang yang selalu menjadi serbuan setiap kali hajatan itu tergelar. Laris manis. Di semua tempat stan-stan pameran.  Pameran di Lapangan Saburai, misalnya. Saking larisnya penjualan kaus muktamar, pedagang sampai membawa sablon dan hairdryer ke stannya. Cetak di tempat dan langsung dikeringkan dengan pemanas rambut itu. Tidak hanya itu. Lantaran stok kaus polos kosong, kaus bergambar Kakbah dan bendera Arab Saudi pun disablon muktamar NU. Tetap laku juga.  Kaus yang dibanderol seharga Rp 65 ribu tetap saja laris manis. Pembeli berjibun. Bahkan, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi pun ikut antre membeli kaus unik itu. Depan bergambar Kakbah, belakang bergambar logo muktamar NU itu. ‘’Yang mahal itu bukan harganya, tapi nilai kausnya ini,’’ katanya.  Selain di Lapangan Saburai, pedagang di kampus Universitas Lampung (Unila) juga demikian. Kaus-kaus bergambar muktamar ludes sejak hari pertama. Subhan, salah pedagang kaus muktamar pun tersenyum. Dia beberapa kali mengucap syukur. ‘’Alhamdulillas. Laris sekali. Bisa buat membeli sepeda anak,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Bukan hanya senyum Subhan yang mengembang. Tapi, ada begitu banyak pedagang, UMKM, dan pelaku usaha lain mendapat berkah.  Muktamar di Bandar Lampung telah selesai. Dendang syair Ya Lal Wathon tidak lagi terdengar di setiap perempatan lampu merah kota itu. Baliho, reklame, spanduk hingga karangan bunga tidak lagi terpajang. Tinggal meninggalkan jejak cerita sejarahnya.  Muktamar NU masih lima tahun lagi. Entah di mana dan bagaimana lagi. Yang pasti, tentu tidak hanya warga NU yang menunggu. Bangsa Indonesia menunggu kerja, kerja, kerja pengurus PBNU baru di bawah kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya, sesuai tema: Menuju kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia.

Air Mata Prof M. Nuh dan Kaus Berlogo Muktamar NU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muktamar nu

Berita Terkini