<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/New-Project-25-2307474829.jpg" alt="Muyawarah Kubro NU di Ponpes Lirboyo Kediri menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik di tubuh PBNU. (Instagram @ala_NU)" width="100%">
<figcaption>Muyawarah Kubro NU di Ponpes Lirboyo Kediri menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik di tubuh PBNU. (Instagram @ala_NU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah Tokoh dan Kiai Sepuh NU menggelar Musyawarah Kubro Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/12).&nbsp; Musyawarah tersebut mengusung tema &ldquo;Meneguhkan Keutuhan Jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama&rdquo; yang dihadiri oleh berbagai unsur struktural serta tokoh-tokoh penting NU. Musyawarah Kubro ini diikuti oleh jajaran Mustasyar PBNU, Syuriyah PBNU, Tanfidziyah PBNU, badan otonom NU, Rais dan Ketua PCNU se-Indonesia, Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia, serta para masyayikh dan pengasuh pondok pesantren. Selain itu, Pesantren Lirboyo juga mengundang sejumlah tokoh dan sesepuh NU. Di antaranya Mustasyar PBNU KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma&rsquo;ruf Amin, KH Said Aqil Siroj, serta para sesepuh Nahdlatul Ulama seperti KH Umar Wahid dan KHR Moh Kholil As&rsquo;ad Syamsul Arifin. Dari Musyawarah Kubro tersebut, para peserta menyepakati sejumlah keputusan penting. Kesepakatan pertama adalah memohon kepada kedua belah pihak yang berselisih agar melakukan islah atau rekonsiliasi dalam batas waktu paling lambat tiga hari. Islah tersebut dihitung sejak Minggu, 21 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Para peserta berharap upaya perdamaian dapat segera tercapai demi menjaga keutuhan Jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama. &ldquo;Kedua, jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada Mustasyar untuk membentuk panitia Muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama satu hari ke depan terhitung sejak batas akhir islah,&rdquo; sebagaimana tertuang dalam hasil Musyawarah Kubro NU. Kesepakatan ketiga menyebutkan, apabila opsi pertama dan kedua tidak terpenuhi, para peserta Musyawarah Kubro sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB). Pelaksanaan MLB tersebut akan didasarkan pada kesepakatan Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) NU yang hadir dalam Musyawarah Kubro. "Adapun waktunya, paling lambat sebelum Rombongan Haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan," tegasnya. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil Musyawarah Kubro Nahdlatul Ulama dan ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring.

Musyawarah Kubro NU di Lirboyo menghasilkan tiga kesepakatan penting, termasuk islah dan opsi Muktamar Luar Biasa.

Musyawarah Kubro NU di Lirboyo Sepakat Dorong Islah PBNU hingga Muktamar Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/1000564563-1546610774.jpg" alt="Ilustrasi Nahdlatul Ulama (NU). (Nu Online)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Nahdlatul Ulama (NU). (Nu Online)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presidium Penyelamat Organisasi dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PO &amp; MLB NU) sukses menggelar Pra Muktamar Luar Biasa (MLB) NU pada Selasa-Sabtu (17-21/12). Hasilnya, ada sejumlah nama yang diusulkan menjadi calon Ketua Umum PBNU, untuk menggantikan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Kabar ini diungkap Ketua PO &amp; MLB NU KH Abdussalam Shohib alias Gus Salam. &rdquo;Ini merupakan usul dari peserta Pra MLB di Surabaya-Jombang pada (17-21/12) Daftar nama-nama kandidat pengganti Gus Yahya, akan disampaikan dalam forum MLB tahun depan,&rdquo; ujar Gus Salam. Menurut Gus Salam, ada delapan nama tokoh yang masuk dalam daftar kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dua diantara mereka berasal dari internal PBNU, yakni KH ZM dan KH RAZ. Sementara ingat tiga tokoh berasal dari unsur Ketua PWNU, yakni KH AGR, KH JM, dan KH AHM. Tiga tokoh lainnya berasal dari kader NU non-non-struktural, yakni KH AAK, KH MM, dan KH YC. Pelaksanaan MLB NU, lanjut Gus Salam, rencananya digelar paling cepat pada Januari 2025. Bertepatan dengan Harlah NU berdasar kalender Hijriah maupun Masehi. Paling lambat pada Syawal 1446 Hijriah. Ada lima daerah yang diusulkan menjadi tempat penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa NU, yakni Surabaya, Bangkalan, Jombang, Semarang, Cirebon, dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Selain kandidat Ketua Umum PBNU, peserta Pra MLB juga mengusulkan 21 nama tokoh kiai sebagai calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sembilan kiai merupakan Masyayikh AHWA di Muktamar ke-34 NU di Lampung. &rdquo;Ditambah sembilan masyayikh (baru) yang memenuhi kriteria AHWA dalam ART NU, terutama &lsquo;Allamah, berwibawa dan memiliki keagungan akhlak Sohibul Maqom,&rdquo; tukas Gus Salam.

Panitia Muktamar Luar Biasa NU menyebut ada sejumlah nama yang diusulkan jadi calon Ketua Umum PBNU menggantikan KH Yahya Cholil Staquf

Perebutan Kursi Ketum PBNU! 8 Nama Kiai Muncul di Pra Muktamar, Siapa yang Bakal Gantikan Gus Yahya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/cak-imin-2-2218866715.jpg" alt="Ketum PKB Muhaimin Iskandar tidak mau ikut campur soal MLB PBNU. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum PKB Muhaimin Iskandar tidak mau ikut campur soal MLB PBNU. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Wacana perombakan jajaran pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lewat Muktamar Luar Biasa (MLB), semakin santer terdengar. Rencananya, kegiatan itu digelar di Surabaya, 20-21 Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditemui di Surabaya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, enggan menanggapi isu Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU. Dia menyatakan tidak mau ikut campur yang bukan menjadi kewenangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ah, saya nggak ikut-ikut, ya (terkait pelaksanaan MLB PBNU, Red)," tutur pria yang akrab disapa Cak Imin itu, seusai menghadiri sebuah acara di Kampus Lidah Wetan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pergantian jajaran pengurus seharusnya digelar setiap lima tahun sekali. Artinya bila sesuai kalender, MLB PBNU ini digelar 2026 mendatang. Namun kemudian dipercepat menjadi akhir Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ini karena adanya dorongan dari kelompok yang menamai diri sebagai Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Bisa Nahdlatul Ulama (PO &amp; MLB NU). Mereka bahkan sudah menggelar FGD Pra MLB pada Selasa (17/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil FGD Pra MLB menyatakan bahwa Ketua PBNU Yahya Staquf, telah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PBNU. Hal itu dikatakan Divisi Hukum dan Advokasi PO &amp; MLB NU Jafar Shodiq.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jafar Shodiq mengungkap Yahya Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, sewenang-wenang dalam mencopot pengurus daerah. Seperti pemberhentian pengurus PWNU di Kalimantan dan Riau yang terkesan sepihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Poin kesalahan yang fatal, yang pertama adalah menggiring organisasi ini kepada hal yang bersifat menjauhkan organisasi ini dari akar rumput warga Nahdliyin," ujar Jafar di Surabaya, Selasa (17/12) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelanggaran AD/ART ini dinilai Jafar, sudah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan muktamar luar biasa. Sebagaimana pasal 74 ART PBNU tentang ketua umum dan rais aam harus diganti karena telah melanggar AD/ART.</div>

Pergantian jajaran pengurus seharusnya digelar setiap lima tahun sekali. Artinya bila sesuai kalender, MLB PBNU ini digelar 2026 mendatang.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar Ogah Komentari MLB PBNU: Ah, Saya Nggak Ikut-ikut Ya!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/Ketua-Umum-PBNU-Yahya-Cholil-Staquf-Dery-Ridwansah-3JPG-451243584.jpg" alt="Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (21/3/2024). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (21/3/2024). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Penyelenggaraan forum luar biasa di sejumlah organisasi sedang marak. Kali ini isu atau wacana forum luar biasa menggoyang tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sejumlah kiai menggelar pertemuan di Jawa Timur dan Cirebon, membahas pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU).&nbsp; Pengurus PBNU sendiri menilai wacana Muktamar Luar Biasa itu sebagai hoax. Tudingan itu diantaranya disampaikan Ketua PBNU Abdullah Latopada. Dia memastikan tidak ada satupun pengurus cabang maupun pengurus wilayah NU yang terlibat dalam wacana Musyawarah Luar Biasa NU abal-abal tersebut.&nbsp; "Saya pastikan tidak ada cabang ataupun wilayah yang ikut. Kan itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran," kata Latopada dalam keterangannya Minggu (15/9).&nbsp; Mantan Ketua PP GP Ansor itu menjelaskan Muktamar Luar Biasa NU abal-abal tersebut, hanyalah wacana usang. Kemudian didengungkan kembali oleh segelintir orang, yang tidak memiliki legitimasi apapun di bawah jajaran pengurus PBNU. "Mereka ini gerombolan pengangguran. Kami tahu persis siapa dalangnya," kata dia. Menurut Latopada, di lingkungan NU, tidak pernah ada rebutan jabatan. Sebab, struktur PBNU telah kokoh dan terkonsolidasi hingga bawah. "Karenanya jika ada klaim mereka didukung PCNU dan PWNU, maka saya pastikan itu tindakan menyebar Hoax. Di NU itu tidak ada rebutan jabatan," ujarnya. Sebelumnya respon terhadap isu Muktamar Luar Biasa NU juga disampaikan Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi. Dia mengatakan wacana menggulirkan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama itu hanya manuver segelintir orang saja. "Tidak mungkin terjadi," katanya.&nbsp; Pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu menjelaskan sejumlah kiai yang mengusulkan adanya Muktamar Luar Biasa itu juga tidak jelas. Bukan kiai sepuh atau ulama senior yang memiliki pengaruh di Nahdlatul Ulama. Sain itu juga bukan kiai yang mempunyai jabatan struktural di kepengurusan PBNU.&nbsp; "Hanya sekelompok barisan sakit hati saja yang berulah," paparnya. Gus Fahrur meyakini pengurus cabang Nahdlatul Ulama tidak akan ada yang tertarik untuk menggelar Muktamar Luar Biasa tersebut. Dia menegaskan tidak ada istilah berontak di dalam kamus kepengurusan PBNU.&nbsp; Dia bahkan menyebut bahwa wacana Muktamar Luar Biasa itu kemungkinan hanya mimpi atau gagasan dari sekelompok pengangguran saja. "(Pengurus PBNU) sangat solid," katanya. Lantas apakah PBNU akan melakukan upaya hukum terhadap sekelompok orang yang mewacanakan Muktamar Luar Biasa itu? Gus Fahrur mengatakan, untuk sementara dilihat saja dulu. Bakal sejauh mana perkembangannya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015076202/pbnu-respons-adanya-wacana-muktamar-luar-biasa-nahdlatul-ulama">PBNU Respons Adanya Wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama</a> Sebelumnya wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama disampaikan oleh beberapa orang yang tergabung dalam Presidium Muktamar Luar Biasa. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi momentum bagi para ulama untuk mengkritik keras kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf yang dianggap menyimpang dari khittah (garis dasar) NU.&nbsp;

"Saya pastikan tidak ada cabang ataupun wilayah yang ikut. Kan itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,"

Digoyang Wacana Muktamar Luar Biasa, Pengurus PBNU Tuding Dihembuskan Pengurus Abal-Abal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/pbnu-muktamar-1712039614.jpg" alt="Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi. (Dokumentasi PBNU)" width="100%">
<figcaption>Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi. (Dokumentasi PBNU)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> JawaPos.com - Sejumlah kiai memunculkan wacana menggelar Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama. Bahkan mereka sudah melakukan konsolidasi. Upaya tersebut dilakukan di Cirebon, beberapa waktu lalu. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons adanya usulan Muktamar Luar Biasa tersebut.&nbsp; Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi mengatakan wacana menggulirkan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama itu hanya manuver segelintir orang saja. "Tidak mungkin terjadi," katanya saat dihubungi Selasa (10/9). Pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu menjelaskan sejumlah kiai yang mengusulkan adanya Muktamar Luar Biasa itu juga tidak jelas. Bukan kiai sepuh atau ulama senior yang memiliki pengaruh di Nahdlatul Ulama. Sain itu juga bukan kiai yang mempunyai jabatan struktural di kepengurusan PBNU. "Hanya sekelompok barisan sakit hati saja yang berulah," paparnya. Gus Fahrur meyakini pengurus cabang Nahdlatul Ulama tidak akan ada yang tertarik untuk menggelar Muktamar Luar Biasa tersebut. Dia menegaskan, tidak ada istilah berontak di dalam kamus kepengurusan PBNU. Dia bahkan menyebut bahwa wacana Muktamar Luar Biasa itu kemungkinan hanya mimpi atau gagasan dari sekelompok pengangguran saja. "(Pengurus PBNU) sangat solid," katanya. Lantas apakah PBNU akan melakukan upaya hukum terhadap sekelompok orang yang mewacanakan Muktamar Luar Biasa itu? Gus Fahrur mengatakan, untuk sementara dilihat saja dulu. Bakal sejauh mana perkembangannya. Sebelumnya wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama disampaikan oleh beberapa orang yang tergabung dalam Presidium Muktamar Luar Biasa. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi momentum bagi para ulama untuk mengkritik keras kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf yang dianggap menyimpang dari khittah (garis dasar) NU. KH Imam Baihaqi, Ketua OC Presidium Muktamar Luar Biasa (MLB) NU, dalam konferensi persnya menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal menyelamatkan organisasi NU. Berdasarkan 'Amanat Bangkalan' yang dirumuskan pada 18 Agustus 2024, Presidium telah melakukan berbagai langkah konkret melalui silaturrahmi, koordinasi, dan konsolidasi dengan pesantren-pesantren An-Nahdliyyah dan struktural NU di seluruh Indonesia </div>

Wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama disampaikan oleh beberapa orang yang tergabung dalam Presidium Muktamar Luar Biasa.

PBNU Respons Adanya Wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/PSI-sowan-ke-PKB-Dery-Ridwansah-8JPG-1257091578.jpg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep silaturahim ke Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta. Selasa (6/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep silaturahim ke Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta. Selasa (6/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar merespons isu Muktamar Luar Biasa (MLB) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menyatakan tidak mau tahu soal rencana PBNU. "PKB tidak boleh ikut-ikut urusan organisasi yang bukan wewenangnya. Oleh karena itu, saya tidak mau tahu urusan yang terjadi di sana (PBNU) karena bukan urusan saya," kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/8), sebagaimana dilansir dari Antara. Menurut dia, hal terpenting yang perlu dilakukan partainya&nbsp;ataupun PBNU adalah berpegang teguh pada konstitusi negara. Muhaimin merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). "Kalau ada ormas atau partai politik tidak taat pada undang-undang ataupun konstitusi, ya itu membahayakan negara kita," jelasnya. Sebelumnya, tokoh NU dari Jawa Timur Abdussalam Shohib alias Gus Salam mengatakan bahwa akar rumput mulai resah melihat PBNU akhir-akhir ini yang melenceng jauh dari tugas utama. Sehingga MLB PBNU bisa terjadi kapan saja. Dia mengatakan bahwa NU sejatinya memiliki peran untuk menyejukkan umat. Namun, dia menilai sikap-sikap intervensi justru menjadi gaya baru bagi PBNU. "PBNU hari ini jauh dari kondusif. MLB merupakan bom waktu yang siap meledak kapanpun," kata Gus Salam dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8).

Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan tidakmau tahu urusan di PBNU, terkait isu dorongan muktamar luar biasa PBNU.

Isu Dorongan Muktamar Luar Biasa PBNU Berembus, Muhaimin: Saya Tidak Mau Tahu Urusan di Sana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didampingi pengurus partai menghadiri acara penyerahan bantuan kepada warga di kantor DPP PKB di Jakarta, Minggu (17/5/2020). PKB menyerahkan bantuan 300 ribu paket sembako dan satu juta masker" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didampingi pengurus partai menghadiri acara penyerahan bantuan kepada warga di kantor DPP PKB di Jakarta, Minggu (17/5/2020). PKB menyerahkan bantuan 300 ribu paket sembako dan satu juta masker</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Gus Ami) menahkodai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di periode keduanya itu semakin disorot banyak kalangan. Tak terkecuali para pengamata politik.  Salah satunya Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai ada beberapa hal yang menunjukkan tren PKB semakin positif. Salah satunya, dari segi perolehan suara.  "Sejak Pemilu 2014, posisi PKB semakin diperhitungkan. Suaranya PKB naik signifikan dibanding sebelumnya saat didera konflik di awal-awal," kata Zaki kepada wartawan, Senin (19/4).  Dia mengatakan, tren positif ini terlihat kembali dalam survei terbaru Charta Politica beberapa waktu lalu. Pada survei itu, PKB berada di tiga besar. "Perkembangan ini tidak boleh membawa PKB terlena karena situasi berjalan sangat dinamis. Mudah terjadi perubahan," ujarnya.  Kemudian, Zaki juga juga menuturkan, bahwa selama periode kepemimpinan Muhaimin Iskandar, PKB menjadi semakin solid. beberapa potensi konflik bisa diatasi Muhaimin Iskandar, sehingga tidak meruncing dan berdampak serius.  "Faktanya jauh lebih solid jika dibanding masa-masa sebelumnya yang sarat konflik. Muhaimin mampu memanage PKB lebih dinamis," tuturnya.  Lebih lanjut, Zaki juga mengatakan jika dicermati tren positif PKB memang tidak bisa dipisahkan dari strategi dan kepemimpinan Muhaimin Iskandar yang lebih kreatif. Hal tersebut, kata dia, jika dibandingkan ketua umum partai politik lainnya.  "Pada pemilu 2014 ia menggandeng musisi Ahmad Dhani dan Bang Haji Rhoma Irama misalnya yang ternyata dampak elektoralnya luar biasa. Ia juga cukup berhasil dalam menjaga hubungan baik dengan NU, dengan para kiai dan santri. Sekaligus pintar merangkul kaum milenial yang jumlahnya sangat besar," ungkapnya.  Tak hanya itu, lanjutnya, PKB sejauh ini berhasil dalam positioning dirinya sebagai kekuatan religius yang nasionalis, mengintegrasikan wawasan keagamaan dan kebangsaan dan sebagai pengusung moderatisme beragama.  "Berada di titik spektrum tengah. Jika mampu dijaga secara konsisten, hal ini akan menjadi poin positif bagi PKB kedepannya yang membedakan dengan Parpol dua lainnya," katanya.  Terkait dengan wacana muktamar luar biasa (MLB) PKB, dia menilai sebaiknya ada rekonsiliasi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Karena menurut Zaki, semua persoalan harus didiskusikan dan dibicarakan bersama dengan membuka ruang dialog. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/04/2021/wisnu-saya-yang-merancang-dan-menciptakan-logo-demokrat/">Baca Juga: Wisnu: Saya yang Merancang dan Menciptakan Logo Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Dirinya percaya bahwa PKB sebagai partai yang terbuka, inklusif, mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pandangan yang ada. Karena, amat disayangkan sekali jika PKB kembali didera konflik dan terpecah belah seperti era sebelumnya.  "MLB sama sekali bukan solusi, justru bisa-bisa membuat partai kaum Nahdliyyin ini terpuruk. Yang terbaik adalah membangun dialog dan bersama-sama bersinergi membesarkan PKB," tuturnya.  Menurut dia, prinsipnya adalah demokrasi yang sehat dan kuat sangat dipengaruhi oleh dinamika kepartaian yang juga sehat. Dia berpendapat, jika peran dan fungsi Parpol lemah atau dilemahkan, akan membawa kerugian besar bagi stabilitas politik dan demokrasi, termasuk kerugian dalam kehidupan bernegara.  "Salah satu fungsi pemerintah adalah menjaga dinamika kepartaian tetap kondusif. Karena itu, pemerintah jangan sampai terlibat dalam intervensi-intervensi terhadap urusan internal Parpol," pungkasnya.

Zaki: Soliditas PKB Lebih Teruji di era Gus Ami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-18-at-10.57.43.jpeg" alt="Ketua DPC PKB Rembang Mohammad Hanies Cholil Barro (kanan). (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PKB Rembang Mohammad Hanies Cholil Barro (kanan). (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rembang membantah isu rencana Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB. Apalagi MLB itu disinyalir untuk menggulingkan Ketua Umum Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI.  Ketua DPC PKB Rembang Mohammad Hanies Cholil Barro memastikan jajarannya masih solid di bawah kepemimpinan Gus AMI. "Itukan isu di luar Jateng, di luar Rembang. Kalau di Rembang masih kondusif, solid tetap mendukung dan satu komando dengan kepengurusan Gus AMI," kata Mohammad Hanies Cholil Barro dalam keterangannya, Minggu (18/4).  Adik kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) itu menegaskan tidak ada isu MLB di Kabupaten Rembang. Menurut dia, MLB hanyalah isu-isu kecil yang sengaja dibesarkan.  "Tidak ada isu tersebut di wilayah kami. Mungkin itu isu lokal yang dibawa ke nasional. Jadi seolah-olah isu nasional," ujar Hanies.  Hanies mengaku segera menggelar konsolidasi dengan sejumlah kader, termasuk sowan kepada kiai.  "Nanti kita akan konsolidasi dengan PAC, Ranting. Termasuk agenda sowan ke kyai karena kita ini juga kepengurusan baru," ucap keponakan Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) itu.  Hanies yang juga Wakil Bupati Rembang itu tidak mau berpikir lebih jauh terkait MLB PKB yang digembar-gemborkan oleh pihak luar. Dia mengaku lebih fokus membahas program-program selama bulan Ramadan.  "Sebenarnya kita gak mau bahas isu-isu gak beres seperti itu. Di Bulan Ramadan, kita fokus program di Bulan Ramadan lah," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9Mf4JekEzv4

Pastikan Rembang Kondusif, Adik Gus Yaqut Tepis Isu MLB PKB