<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/deklarasi-NU.jpg" alt="UNJUK KEKOMPAKAN: Sekitar 12 ribu personel Banser menampilkan aksi koreografi pada acara resepsi puncak 1 Abad NU di Gor Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin (7/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>UNJUK KEKOMPAKAN: Sekitar 12 ribu personel Banser menampilkan aksi koreografi pada acara resepsi puncak 1 Abad NU di Gor Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin (7/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ”Indonesia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Dunia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Universe, welcome to the second century of Nahdlatul Ulama,” seru Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.  Kalimat itu diteriakkan Gus Yahya, sapaannya, saat memberikan sambutan pada resepsi puncak Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU di GOR Delta, Sidoarjo, kemarin.  Kalimat senada ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, para kiai, dan nahdliyin yang memenuhi area GOR. ”Pak Jokowi dan Ibu (Iriana Jokowi, Red) sugeng rawuh, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama,” ucap Gus Yahya disambut tepuk tangan hadirin.  Dia menyampaikan, mulai kemarin NU sudah memasuki gerbang abad kedua. Dia mengajak warga nahdliyin untuk terus bekerja keras memajukan NU. Itulah cara untuk menghormati perjuangan para ulama yang mendirikan organisasi tersebut pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 silam. ”Tidak ada yang lebih patut untuk kita lakukan selain syukur pada anugerah Ilahi. Dan berkhidmah dengan kerja keras dan ikhlas untuk mendapat berkah,” ujar Gus Yahya.  Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengingatkan warga nahdliyin untuk memiliki mental yang kuat. Memegang teguh prinsip ahlussunnah wal jamaah. Tidak mudah dipengaruhi pihak-pihak luar. Dia meminta prinsip itu menjadi bekal nahdliyin dalam memasuki abad kedua NU.  ”Siapkan diri kalian untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Jika orang-orang baik, kalian harus baik. Dan jika mereka rusak, kalian jangan menjadi orang zalim,” pesannya menyitir sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi.  PBNU juga menetapkan tekad 1 Abad NU. Deklarasi itu merupakan hasil Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang digelar Senin (6/2) lalu di Surabaya. Dokumen terangkum dalam enam poin yang dibacakan Ketua Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri dalam bahasa Arab. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dibacakan Ketua Panitia Harlah 1 Abad NU Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid.  Isu krusial yang disikapi terkait pandangan sebagian kelompok Islam yang mencita-citakan penyatuan umat Islam dalam naungan negara tunggal. Yaitu, khilafah. Pendapat itu berakar pada tradisi fikih klasik. Bagaimana pandangan NU?  Alih-alih setuju dengan sikap itu, NU justru memilih jalan lain. Yenny mengatakan, NU mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru dengan mengembangkan wacana baru tentang fikih. Yaitu, fikih yang dapat mencegah eksploitasi identitas. Menangkal penyebaran kebencian antar golongan. Tapi, di sisi lain mendukung solidaritas, saling menghargai perbedaan manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia. ”Kami mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis,” kata Yenny yang membacakan teks.  Tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia. ”Visi seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah,” papar Yenny.  Dia menjelaskan, keinginan mendirikan kembali negara khilafah dinilai berbahaya saat ini. Di luar semangat untuk menyatukan umat Islam sedunia, khilafah berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Sebab, muslim dan nonmuslim akan memiliki hubungan yang saling berhadapan. ”Sehingga NU berpandangan tidak pantas untuk diusahakan dan dijadikan sebagai aspirasi,” beber Yenny.  Dia menyampaikan ISIS sebagai contoh kasus. Pendirian ISIS berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama. Bahwa dalam syariat Islam harus menjaga lima prinsip. Yaitu, nyawa, agama, akal, keluarga, dan harta. ”Usaha mendirikan kembali negara khilafah nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama,” lanjutnya.  Upaya itu bisa menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial-politik. Lebih dari itu, jika berhasil, usaha-usaha tersebut akan mengakibatkan runtuhnya sistem negara bangsa serta mengakibatkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan, kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, serta tatanan keluarga.  Di sisi lain, lembaga multilateral seperti PBB berikut piagamnya dinilai masih menjadi dasar paling kukuh untuk mengembangkan fikih baru. Piagam PBB dimaksudkan sejak awal untuk mengakhiri perang yang amat mendesak. Tapi, NU menilai PBB belum sempurna dan harus berbenah. ”Ini penting guna menegakkan masa depan peradaban umat manusia yang damai dan harmonis,” tandas Yenny.  Presiden Joko Widodo hadir dalam resepsi 1 Abad NU. Pada kesempatan itu, Jokowi meyakini bahwa NU tumbuh dan mampu menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi bagi masyarakat internasional. ”Pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia,” katanya.  Jokowi memandang NU sebagai organisasi yang mampu menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Karena itu, Jokowi mendorong NU untuk tetap menjadi garda terdepan dalam membaca gerak zaman yang terus mengalami perubahan. ”NU harus terdepan dalam membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi serta menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab,” ujar Jokowi.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu berharap lembaga pendidikan NU dapat mempersiapkan para nahdliyin muda yang mampu beradaptasi dan menjawab tantangan global. Di samping itu, para generasi muda harus dirangkul agar tradisi dan adab keislaman tetap mengakar kuat di dalam diri mereka.  ”Saya juga berharap NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab ahlussunnah wal jamaah. Terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” ucap Jokowi.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, NU harus bertransformasi dan adaptif dengan perkembangan zaman. Ma’ruf yang juga menjabat mustasyar PBNU mengatakan, perubahan zaman selalu diiringi dengan aneka tantangan. Baginya, budaya transformasi dan adaptasi sejatinya sudah berjalan di NU. Sejak berdiri hingga saat ini, NU terus bertransformasi. Kondisi itu bisa dilihat dari kontribusi yang diberikan para tokoh atau kiai NU.

Harlah 1 Abad NU Deklarasikan Fikih Baru Cegah Eksploitasi Identitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Ketua-PBNU-KH-Yahya-Cholil-Staquf-Miftahul-Hayat-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DARI muktamar fikih peradaban hingga beragam acara seni dan kebudayaan, peringatan 1 Abad NU akan menjadi momen yang patut dikenang. Menjelang pemilu, NU juga menegaskan menolak politik identitas. Berikut rangkuman wawancara Jawa Pos dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di kampus UIII Depok (30/1) dan di beberapa kesempatan lain.  Di antara rangkaian acara 1 Abad NU adalah Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Bisa diceritakan soal acara itu?  Muktamar ulama ini akan kita jadikan agenda tahunan. Untuk itu, kita sebut muktamar internasional pertama tentang fikih peradaban.  Apa yang ingin dihasilkan dari muktamar ini?  Kami memilih topik tentang Piagam PBB. Jadi, mengkaji Piagam PBB di mata syariat. Hasilnya nanti kita bawa ke forum yang lebih luas. Selain itu, hasilnya nanti kita sampaikan ke Sekjen PBB. Kita minta dalam Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang hasil kajian Piagam PBB di mata syariat diangkat jadi topik pembahasan.  Banyak acara seni dan kebudayaan saat puncak resepsi 1 Abad NU. Ada pesan khusus yang ingin disampaikan?  Baru pertama NU membuat acara tampilan seni modern secara cukup besar skalanya. Kita harapkan ke depan nilai Islam aswaja harus bisa dihadirkan ke masyarakat lewat kendaraan seni modern juga. Supaya tidak jadi buntut atau mengekor. Tapi, berkembang seni kreasi budaya modern membawa nilai-nilai NU.  Satu hal yang ingin saya imbau kepada warga NU dan masyarakat yang hadir. Acara kita ini bukannya ingin berhura-hura. Tapi, ingin mengambil berkah NU. Juga menjadikan momen harlah sebagai momen yang patut dikenang. Semoga ini jadi cerita yang bisa dituturkan sampai generasi berikutnya. Sampai abad kedua usia NU.  Saat ini sudah mulai masuk tahun politik. Khususnya menjelang Pilpres 2024. Sikap PBNU?  Saya sampaikan tidak akan ada calon presiden dan wakil presiden atas nama NU. Karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang yang berusaha menutupi kekurangannya hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya. Semua harus berdasar pada kapasitas masing-masing.  Kalau ada yang mendekati NU untuk kepentingan itu?  Yang kita tanya kredibilitas, kapasitasnya. Kita lihat track record-nya. Apakah yang ditawarkan masuk akal. Dan kita lihat apakah track record-nya ideal dan terbukti untuk melaksanakan apa yang dia tawarkan nanti.  Berarti akan mendukung kalau ada yang mendekati NU?  Ya, dukungan tapi tidak atas nama lembaga. NU sebagai organisasi, sebagai institusi, tidak boleh digunakan untuk dukung-mendukung dan kegiatan politik apa pun.  Di tahun politik ada kekhawatiran muncul politik identitas. Bagaimana tanggapannya?  Kami menolak politik identitas. Kami menolak dijadikannya identitas apa pun, termasuk identitas Islam, identitas agama, termasuk identitas NU, untuk menggalang dukungan. Siapa pun yang hendak maju, yang hendak menawarkan diri sebagai calon apa pun, hendaknya didasarkan pada prestasinya, kredibilitasnya sendiri, track record-nya sendiri. Tidak didasarkan pada klaim-klaim identitas.

Yahya Cholil Staquf: Bukan Hura-Hura, tapi Mengambil Berkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/wapres-pbnu.jpg" alt="MUKTAMAR INTERNASIONAL: Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>MUKTAMAR INTERNASIONAL: Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kiprah Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya diakui di dalam negeri. Di panggung internasional, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia itu juga sering menorehkan sejarah.  Misalnya pembentukan Komite Hijaz yang dibidani KH Wahab Hasbullah pada 1926. Komite tersebut bertugas melakukan diplomasi dengan Raja Ibnu Saud di Hijaz (Arab Saudi).  Salah satu tujuannya ialah meminta kemerdekaan bermazhab di Arab Saudi. Berkat kegigihan para kiai yang tergabung dalam Komite Hijaz, aspirasi umat Islam Indonesia yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah diterima Raja Ibnu Saud.  Kini kiprah NU makin diakui di dunia. Saat peringatan Harlah 1 Abad NU, apresiasi mengalir dari tokoh-tokoh dunia. Di antaranya disampaikan Wakil Imam Besar Al Azhar Kairo Muhammad Al-Dhuwaini. Dia datang ke Surabaya untuk menerima penghargaan dari NU. Selain itu menjadi pembicara pada Muktamar Internasional Fikih Peradaban.  Setelah mengikuti pembukaan muktamar kemarin, Muhammad Al-Dhuwaini diterima Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Pada kesempatan itu, Al-Dhuwaini menyampaikan beberapa hal. Antara lain permohonan maaf karena grand syekh Al Azhar tidak bisa hadir. Dia juga berterima kasih atas anugerah yang diberikan oleh NU. ”Izinkan kami sampaikan bahwa pemikiran NU adalah pemikiran mulia,” katanya.  Menurut Al-Dhuwaini, pemikiran NU menggunakan metodologi yang sudah teruji. Bagi dia, ada persamaan antara pemikiran NU dan fikih di Al Azhar Kairo. Karena itu, dia berharap kerja sama antara NU dan Al Azhar, termasuk pemerintah Indonesia dengan Al Azhar, ke depan makin ditingkatkan.  Al-Dhuwaini juga menyinggung soal pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di kampus Al Azhar Kairo. Secara latar belakang, pelajar Indonesia di Al Azhar Kairo ada juga yang dari keluarga NU. Menurut dia, mahasiswa Indonesia di Al Azhar mendapatkan tempat khusus di hati para guru besar di sana. Sebab, mahasiswa dari Indonesia memiliki kualitas akademik yang bagus. Selain itu, perilakunya juga bagus. Dia mendukung jika ke depan skema pengiriman mahasiswa Indonesia ke Kairo ditingkatkan kualitasnya.  Ma’ruf Amin menyampaikan, Al Azhar Kairo memang menjadi salah satu tujuan utama mahasiswa Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 10.300 mahasiswa yang kuliah di kampus Islam tertua di dunia itu. ”Tahun ini lebih dari 170 mahasiswa Indonesia mendapatkan beasiswa kuliah di Al Azhar,” katanya.  Apresiasi terhadap NU juga datang dari delegasi Muhammad bin Zayed University for Humanities Uni Emirat Arab (UEA) Dr Maryam Al-Zaidi. ”Konferensi ini sangat penting dan masya Allah, banyak kata-kata bijak yang kita dengar dari kegiatan ini,” katanya kemarin.  Maryam mengakui tentang masifnya persoalan intoleransi dan koeksistensi di berbagai belahan dunia. Karena itu, dia menyampaikan bahwa forum serupa Muktamar Internasional Fikih Peradaban sangat perlu digelar. Dia juga mengaku salut kepada NU yang berhasil mempertemukan delegasi dari dalam maupun luar negeri.  Wakil presiden juga mengatakan bahwa muktamar fikih peradaban sangat penting. ”Fikih yang selama ini dibuat mungkin sudah berusia 100 tahun. Tantangan yang dihadapi juga (masalah) 100 tahun lalu,” katanya. Padahal, kondisi saat ini berbeda. Persoalan masyarakat juga kian beragam. Karena itu, dibutuhkan kajian fikih terbaru.  Ma’ruf mencontohkan, pada masa lalu sering terjadi peperangan. Sedangkan saat ini kondisi masyarakat sudah berbeda. Karena itu, umat membutuhkan kajian fikih baru atau kontemporer. Sehingga bisa menyelesaikan persoalan dunia seperti kerusakan lingkungan, peperangan, dan persoalan lain. Salah satu yang dibahas dalam muktamar itu adalah peran PBB. ”PBB itu, menurut fikih lembaga seperti apa,” katanya.  Geopolitik Global  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pbnu_1-750x456.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DELEGASI INTERNASIONAL: Sejumlah perwakilan tokoh agama dari berbagai nengara menghadiri pembukaan Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 kemarin (6/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)  Pergelaran akbar Muktamar Internasional Fikih Peradaban berlangsung monumental kemarin (6/2). Kegiatan di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya itu dibuka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Ajang tersebut dihadiri 80 ulama dari 23 negara.  Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf berharap Muktamar Internasional Fikih Peradaban bisa menjadi kegiatan rutin dari tahun ke tahun. ”Ini langkah awal. Kita ingin ada muktamar kedua, ketiga, dan seterusnya,” kata Gus Yahya, sapaannya.  Melalui pertemuan ulama dari berbagai negara, jelas Gus Yahya, muktamar menghasilkan solusi. Islam harus sungguh-sungguh hadir sebagai bagian dari solusi masalah. Sebagai penyelesaian masalah. ”Dan tidak dianggap sebagai bagian dari masalah,” tuturnya.  Menurut Gus Yahya, pergelaran internasional itu bisa menjadi tindak lanjut dari forum pemimpin agama-agama di seluruh dunia dalam forum R20 pada November 2022. Dalam forum itu dicapai sejumlah kesepakatan. Salah satunya, para pemimpin agama sepakat untuk membangun gerakan bersama untuk mewujudkan dunia yang lebih damai dan harmonis.  Sejak itu, jelas Gus Yahya, komunitas agama di seluruh dunia mulai bekerja. Tujuannya mengupayakan inisiatif-inisiatif solusi dari perspektif agama masing-masing. ”Hari ini NU menginisiasi satu upaya dari sisi Islam bagi sumbangan sebagai perjuangan mewujudkan peradaban masa depan manusia yang lebih mulia, damai, dan harmonis,” tegasnya.  Ketua Lakpesdam PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menerangkan, sejumlah persoalan dibahas dalam Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Salah satu yang urgen terkait dengan ancaman terhadap perdamaian global. ”Harmoni global terancam oleh aktor yang dilakukan negara,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pbnu_2-750x435.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> AKRAB: Sinta Nuriyah (kiri) didampingi Yenny Wahid berbincang dengan tokoh NU Banjarmasin KH Muhammad Ramli di sela pembukaan Muktamar Internasional Fikih Peradaban kemarin (6/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)  Saat ini, imbuh Gus Ulil (sapaannya), ada negara unilateral yang melakukan invasi dan penyerangan ke negara lain. Tanpa mengindahkan aturan bersama yang diatur oleh lembaga multilateral atau PBB. Terkait persoalan global itu, NU memandang tokoh agama bisa memainkan peran. ”Kita ingin tokoh-tokoh agama terlibat aktif dalam membicarakan isu global,” ucapnya.  Termasuk membahas kedudukan PBB dalam kacamata fikih. Menurut Ulil, hal tersebut penting karena banyak sekali konvensi atau kesepakatan dalam PBB yang bisa memengaruhi kehidupan umat Islam. Salah satunya terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan. ”Apakah kesepakatan itu mengingatkan umat Islam atau tidak?” ujarnya.  Persoalan lain yang dibahas adalah pandangan ulama atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, jelas Afifuddin, masih ada saja kelompok Islam yang merindukan lahirnya kembali negara khilafah Islamiyah. Nah, para ulama dalam forum fikih peradaban kemarin sepakat bahwa negara bangsa adalah sah. ”Tentu dalam pandangan para kiai dan ulama sah,” katanya. Hanya, sambung dia, argumen hukum syariah harus dirumuskan agar bisa disampaikan ke publik dari sudut fikih dan Islam.  Gus Yahya juga menyampaikan makalah terkait pentingnya merumuskan dasar-dasar hukum fikih baru untuk menciptakan perdamaian dan harmoni global. Dia menyinggung keinginan sebagian kalangan Islam untuk mendirikan negara khilafah.  Gus Yahya menilai kondisi itu tidak lagi tepat untuk situasi saat ini. Sebab, situasi global sudah berubah total. Dia khawatir, jika keinginan mendirikan khilafah diteruskan, akan ada potensi kekacauan global. ’’Tentu tidak tepat untuk situasi sekarang,’’ terangnya.  Nah, berbagai pandangan ulama itu bakal terangkum dalam Deklarasi Tekad 1 Abad NU. Itu akan dibacakan hari ini di GOR Delta Sidoarjo. Menurut KH Ulil Abshar Abdalla, tekad tersebut menjadi visi NU ke depan untuk membangun tata dunia yang lebih damai. ’’Ini akan menjadi rekomendasi bagi dunia global,’’ ujar Ulil.

Gus Yahya: Keinginan Dirikan Khilafah Picu Kekacauan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/nu_hijaukan.jpg" alt="SAKSI SEJARAH: Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menandatangani salah satu poster yang dipamerkan dalam acara Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Hotel Shanri-La, Surabaya, kemarin (5/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAKSI SEJARAH: Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menandatangani salah satu poster yang dipamerkan dalam acara Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Hotel Shanri-La, Surabaya, kemarin (5/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 68 foto lawas terpampang rapi dalam pameran di Hotel Shangri-La, Surabaya, kemarin (5/2). Di bawah foto-foto tersebut, terdapat penjelasan ringkas. Itu adalah rangkaian foto dan dokumen perjalanan Komite Hijaz yang dilakukan KH Wahab Hasbullah dan Syekh Ghanaim Al Amir sebagai utusan NU yang bertemu Raja Ibn Saud pada 1928.  Pameran foto dan dokumen Komite Hijaz itu dibuka langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Gus Yahya –sapaannya– berkeliling melihat langsung manuskrip-manuskrip kuno itu. Foto dan dokumen tersebut cukup lengkap terkait gambaran perjalanan Komite Hijaz. Dalam foto juga dimuat kapal yang dipakai untuk berlayar. Namanya kapal Plancius yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak.  Kapal yang dinaiki dari Pelabuhan Tanjung Perak transit di Singapura. Di sana, KH Wahab Hasbullah bertemu ulama ahlusunah waljamaah. KH Wahab juga singgah di Johor, Malaysia. Dokumen-dokumen menggambarkan pertemuan KH Wahab dengan sejumlah ulama Madinah hingga bertemu dengan Raja Ibn Saud untuk menyampaikan aspirasi dari organisasi ulama ahlusunah waljamaah.  Momen pameran foto dan dokumen Komite Hijaz itu mengawali Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang digelar hari ini.  Gus Yahya menjelaskan bahwa rangkaian peringatan satu abad NU itu bakal dihadiri 79 ulama ahli fikih dunia. Para ulama yang mengonfirmasi hadir berasal dari 40 negara. ’’Yang sudah hadir sekitar 60 ulama dari 79 yang telah konfirmasi hadir,’’ jelasnya.  Muktamar Fiqih Peradaban diharapkan melahirkan diskursus atau wacana tentang peradaban ke depan. Salah satu yang akan dibahas terkait dengan Piagam PBB. Sebab, Piagam PBB memiliki implikasi yang signifikan dalam memengaruhi peradaban dunia.  ’’Maka, di usia NU yang mencapai 100 tahun ini bisa membawa perubahan bagi peradaban dunia yang lebih baik,’’ tuturnya.

Sisi Lain Harlah 1 Abad NU: Ulama dari 40 Negara Bahas Fikih Peradaban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/santri-7_februari.jpg" alt="LESTARIKAN TRADISI: Sekitar 10 ribu peserta mengikuti Jalan Sehat Sarungan di Salatiga, Jawa Tengah, kemarin. Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Harlah 1 Abad NU. (ALOYSIUS JAROT NUGROHO/NYM/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>LESTARIKAN TRADISI: Sekitar 10 ribu peserta mengikuti Jalan Sehat Sarungan di Salatiga, Jawa Tengah, kemarin. Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Harlah 1 Abad NU. (ALOYSIUS JAROT NUGROHO/NYM/ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puncak acara peringatan Hari Lahir (Harlah) 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) tinggal dua hari lagi. Kendati acara dipusatkan di Gelora Delta, Sidoarjo, imbasnya diprediksi bakal sangat terasa di Surabaya. Sebab, acara tersebut akan dihadiri jutaan warga nahdliyin dari berbagai daerah.  Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat pemerintah pusat akan bermalam di Surabaya. Untuk membantu warga Surabaya yang ingin menghadiri acara harlah NU, Pemkot Surabaya kemarin (4/2) mengadakan rapat koordinasi.  Dinas perhubungan (dishub) menyebutkan, ada tiga titik pemberangkatan yang sudah ditentukan. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pengumpulan massa.  ”Nanti ada di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) itu yang pesertanya dari PCNU. Kedua, ada di Sekolah Khadijah, tetapi ini khusus Fatayat NU. Terakhir, ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), ini nanti Kementerian Agama yang mengoordinasi,” kata Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru.  Pemkot Surabaya, jelas Tundjung, akan menyediakan feeder (minivan). Jumlahnya akan dibagi untuk pem berangkatan titik TIJ dan Sekolah Khadijah. Selain itu, ada bus yang disediakan PCNU Surabaya.  ”Pemberangkatan di TIJ rencananya dibuka langsung oleh Pak Wali (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Red),” ujarnya.  Potensi kepadatan lalu lintas juga diantisipasi. Rencananya, para pekerja di sarankan melaksanakan work from home (WFH). Namun, detail teknisnya masih disusun. Yang jelas, surat dari Pemprov Jatim sudah turun untuk ditindaklanjuti daerah terdampak.  ”Mobilitas masyarakat pasti sangat tinggi. Utamanya yang dari luar kota. Ini surat WFH tinggal menunggu turun dari Sekda,” ujar Kepa la Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto.  Keamanan dan ketertiban Surabaya juga bakal ditingkatkan. Sebab, presiden dan wakil presiden akan bermalam di Surabaya pada 5–7 Februari. Tempat-tempat yang dianggap vital bakal mendapat pengamanan lebih ketat.  ”Koordinasi dengan OPD terkait dan TNI/Polri sudah di laksanakan. Fokusnya nanti juga agar jalur-jalur utama tidak sampai macet,” tutur Eddy. <h3>Muktamar Fikih Peradaban</h3> Menjelang resepsi puncak peringatan 1 abad NU, di selenggarakan pula Muktamar Internasional Fikih Peradaban I di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/2). Forum itu menghadirkan 15 pembicara dari dalam dan luar negeri. Mereka akan mengulas berbagai persoalan kontemporer dari sudut pandang Islam.  Menurut Najib Azca, tim pengelola materi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I, muktamar itu merupakan ajakan dan dorongan kepada para ulama dan fuqaha untuk membangun konstruksi fiqhiyyah yang solid mengenai legitimasi syariah bagi konstruksi negara-bangsa. Termasuk ke sepakatan dalam bentuk kelembagaan dan Piagam PBB.  "Hal ini penting dilakukan karena perbincangan perihal itu absen dalam kanon-kanon fikih yang ditulis para ulama yang memang sebagian besar disusun pada masa konstruksi politik berbasis khilafah," kata wakil Sekjen PBNU tersebut.  Ajakan dan dorongan untuk memperkuat legitimasi terhadap Piagam PBB menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat multilateralisme dalam pergaulan internasional. Apalagi, belakangan terjadi penguatan terhadap pendekatan unilateralisme.  Menurut Najib, langkah yang diambil PBNU itu bisa dilihat sebagai ikhtiar besar untuk memperkuat multilateralisme dalam resolusi konflik dan penyelesaian krisis internasional.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/grafis-1-abad-nu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) juga sempat menyinggung soal Piagam PBB. Dia mengatakan, pembicaraan tentang tata dunia damai baru muncul setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Piagam PBB. Sebelumitu, masyarakat dunia masih diliputi sektarianisme yang sarat konflik, termasuk di internal umat Islam sendiri.  Menurut dia, apabila hendak mengembangkan wacana syariat tentang perdamaian dan toleransi, harus bermuara dari Piagam PBB. Untuk itu, hal pertama yang harus disepakati adalah kejelasan kedudukan Piagam PBB di mata syariat.  "Ini perjanjian sah atau tidak (di mata syariat, Red)? Karena ini perjanjian di antara pemimpin-pemimpin politik. Kalau sah di mata syariat, ini urusan pertim bangan fikih, dengan disiplin yang sangat kompleks. Tapi, rumusan itu yang bisa di jadikan pijakan dan meng ikat, bukan hanya bagi anggota PBB, tapi juga warga negara masing-masing," paparnya.

Puncak Acara Resepsi 1 Abad NU 7 Februari, Surabaya Terapkan WFH