<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/mukhtarudin-1358058581.jpg" alt="Menteri P2MI, Mukhtarudin saat meresmikan Lounge PMI di Bandara Internasional Juanda, Kamis (9/10). (Dokumentasi Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Menteri P2MI, Mukhtarudin saat meresmikan Lounge PMI di Bandara Internasional Juanda, Kamis (9/10). (Dokumentasi Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masih ingat Rizal Sampoerna, pemuda asal Banyuwangi yang bekerja sebagai PMI di Kamboja? Ya, ia pulang dalam kondisi tragis dan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Meski sudah memakan korban, fenomena PMI ilegal yang menjadi korban penipuan hingga TPPO masih marak terjadi di sekitar kita. Hal ini menjadi perhatian khusus Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P21MI).&nbsp; Menteri P2MI, Mukhtarudin, mengimbau calon pekerja migran agar mengikuti prosedur resmi. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan memberi banyak manfaat bagi diri sendiri, keluarga, serta negara. "Kalau mau menjadi pekerja migran harus melalui jalur yang benar. Ada balai kerja, melalui prosedur yang resmi agar aman. Berangkat jadi pekerja migran, pulang menjadi juragan, begitu," celetuk Mukhtarudin setelah meresmikan Lounge PMI di T2 Bandara Internasional Juanda, Kamis (9/10).&nbsp; Berdasarkan data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), selama periode 1 - 30 September 2025, sebanyak 80 PMI dipulangkan. Dari jumlah tersebut, 76 di antaranya merupakan PMI ilegal.&nbsp; Rinciannya, 52 orang PMI yang dipulangkan adalah laki-laki dan 28 orang adalah perempuan. Pemulangan tersebut dilakukan lantaran beberapa hal: 63 PMI terkendala, 4 sakit, dan 13 meninggal dunia.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Menteri Mukhtarudin meresmikan Lounge PMI di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda. Lounge ini menjadi yang keenam di antara bandara-bandara internasional di tanah air.&nbsp; Mukhtarudin mengatakan lounge ini akan menjadi pelayan bagi PMI yang pulang dari luar negeri. Baik itu pulang dalam keadaan sehat hingga meninggal dunia. Ia menegaskan, semua harus dilayani.&nbsp; "Ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada pejuang pejuang devisa yang menghidupi keluarganya dan perekonomian bagi negara kita. Semua dilayani oleh lounge dari layanan pekerja migran ini," imbuhnya.&nbsp; Dengan adanya Lounge PMI di Bandara Juanda, Mukhtarudin berharap potensi penipuan dan TPPO dapat diminimalisir. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan mengikuti prosedur resmi saat ingin bekerja di luar negeri.&nbsp; "Ini termasuk pusat informasi juga agar masyarakat tahu, orang yang mau nipu seperti apa, kalau bekerja secara legal seperti apa, jadi sebagai pusat informasi bagaimana menjadi PMI yang aman," pungkas Mukhtarudin.

Menteri P2MI mengimbau calon pekerja migran untuk mengikuti prosedur resmi, Lounge PMI di Bandara Juanda diresmikan.

TPPO Masih Marak, Menteri P2MI Mukhtarudin Ingatkan Calon Pekerja Migran Lewati Jalur Legal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/R3Wu2cwEtWaXynCoaeKsjbUVEO7M3ReaAplOJD2F-3556723577.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan penindakan tegas terhadap penambangan ilegal. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan penindakan tegas terhadap penambangan ilegal. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah ada penukaran jabatan dengan dicopotnya kader Golkar, Dito Ariotedjo, dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga&nbsp;dengan masuknya Mukhtarudin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pernyataan Bahlil tersebut berkaitan dengan perombakan susunan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta,&nbsp;Senin (8/9). "Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini penugasan dari Bapak Presiden," kata Bahlil usai menghadiri Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Dalam pelantikan dan perombakan susunan menteri Kabinet Merah Putih itu, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan sejumlah menteri, salah satunya Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari Menpora. Bahlil menegaskan bahwa pemberhentian Dito Ariotedjo yang merupakan kader Partai Golkar dalam kabinet merupakan hak prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki Presiden Prabowo. "Itu kan hak prerogatif Bapak Presiden ya, menyangkut pelantikan menteri ataupun pencopotan&nbsp;reshuffle, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Karena itu, kita hargai," kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat ditanya lebih lanjut soal alasan Muktaruddin sebagai Kepala BP2MI, Bahlil kembali menegaskan bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden. Namun demikian, Bahlil&nbsp;mengakui bahwa pihaknya mewakili partai berlambang pohon beringin itu hanya merekomendasikan nama Muktaruddin sebagai kader kepada Presiden Prabowo. "Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," kata Bahlil. Sementara untuk posisi Menpora, Bahlil mengaku tidak mengetahui siapa sosok yang akan menggantikan Dito Ariotedjo yang telah memimpin kementerian tersebut sejak 2023 saat dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Bahlil menegaskan bahwa pemberhentian Dito Ariotedjo yang merupakan kader Partai Golkar dalam kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Mukhtarudin Masuk Kabinet, Ketum Golkar Bahlil Bantah Jatah Kursi Menpora untuk Partainya Ditukar BP2MI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/Mukhtarudin-4-250459446.jpg" alt="Mukhtarudin kini diangkat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding. (partaigolkar.com)" width="100%">
<figcaption>Mukhtarudin kini diangkat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding. (partaigolkar.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Senin (8/9) di Istana Negara.&nbsp; Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut. Pelantikan ini menandai babak baru dalam perjalanan politik Mukhtarudin, sosok politisi senior Partai Golkar yang telah malang melintang di parlemen.&nbsp; Pria kelahiran Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 6 September 1964 itu tercatat sudah tiga kali menjadi anggota DPR RI. Terakhir, ia menjabat sebagai anggota Komisi XII DPR periode 2024&ndash;2029 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Tengah sebelum dilantik menjadi Menteri P2MI. <h2>Rekam Jejak Panjang Mukhtarudin di DPR dan Partai Golkar</h2> Karir politik Mukhtarudin dibangun di bawah bendera Partai Golkar. Sejak awal 2000-an, ia sudah aktif di tingkat daerah sebagai Wakil Ketua DPD II Golkar Kotawaringin Barat (2003&ndash;2008).&nbsp; Perlahan, ia naik ke struktur pusat dan dipercaya mengemban berbagai posisi strategis. Mulai dari Wakil Koordinator Provinsi Kalteng Bappilu, Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, hingga Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial di DPP Partai Golkar. Rekam jejaknya di Senayan juga tidak singkat. Mukhtarudin pertama kali duduk di DPR RI pada periode 2004&ndash;2009, lalu kembali terpilih untuk periode 2019&ndash;2024, dan kini kembali menjabat untuk periode 2024&ndash;2029 berdasarkan informasi yang dirangkum dari laman resmi DPR. Pengalaman panjang di legislatif membuatnya dinilai sebagai figur yang memahami dinamika kebijakan publik, termasuk sektor-sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. <h2>Latar Belakang Pendidikan dan Karir</h2> Mukhtarudin menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, dengan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada 1988.&nbsp; Sebelum aktif di politik, ia berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (1990&ndash;2002). Selain itu, ia juga sempat menjadi staf pengajar di STIE Nusantara serta terjun di dunia usaha sebagai pengusaha swasta. Pengalaman lintas bidang ini memperkaya perspektifnya sebelum akhirnya fokus membangun karir di jalur politik nasional. Penunjukan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI sekaligus Kepala BP2MI menjadi ujian baru dalam karir politiknya. Lembaga ini memiliki mandat besar: melindungi pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara, memastikan hak-hak mereka terlindungi, sekaligus memperkuat peran negara dalam tata kelola penempatan tenaga kerja luar negeri. Dengan latar belakang panjang sebagai legislator dan politisi Golkar yang terbiasa mengelola isu-isu publik, Mukhtarudin dihadapkan pada tugas berat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran, sektor yang kerap menjadi sorotan publik.

Presiden Prabowo Subianto melantik Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, menekankan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Profil Mukhtarudin, Politikus Partai Golkar Anggota DPR 3 Periode yang Ditunjuk Jadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Mukhtarudin.jpg" alt="Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin. (Dok. partaigolkar.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin. (Dok. partaigolkar.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dana hibah dari asing memiliki potensi bahaya. Salah satunya, hibah itu bisa menjadi jalan untuk mengintervensi berbagai kebijakan pemerintah. Seperti sorotan kepada Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang menerima dana hibah dari Bloomberg Philantropies milik Michael Bloomberg. Hibah itu rawan digunakan untuk menyetir kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia.  Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menjelaskan, pemerintah harus menjunjung kedaulatan ekonomi nasional dan tak tunduk dengan intervensi dari lembaga swadaya masyarakat baik asing maupun lokal. Alasannya, lebih banyak dampak buruk yang dihasilkan dari regulasi-regulasi berkat intervensi ini. Seperti, dana hibah Bloomberg Philantropies untuk Pemprov DKI Jakarta. “Pemerintah tidak boleh tunduk dengan intervensi Bloomberg ini, apalagi Bloomberg ini memang sudah terlalu jauh,” jelasnya.  Selama ini Bloomberg Philanthropies dikenal sebagai lembaga donor yang memberikan dana hibah kepada negara berkembang. Serta negara penghasil tembakau dengan tujuan mengurangi konsumsi rokok. Lewat hibah yang diberikan, Bloomberg kerap turun campur dalam kebijakan yang bahkan tak terkait dengan industri tembakau. Bahkan, Bloomberg Philanthropies kerap menghambat pengentasan Covid-19.  Salah satu contohnya, terjadi di Filipina. Awal tahun lalu sejumlah pekerja yang terlibat di industri tembakau dilarang mengakses vaksin Covid-19 yang disediakan oleh pemerintah. Alasannya, ada regulasi yang melarang industri tembakau melakukan interaksi dengan pemerintah. Regulasi tersebut diterbitkan Kementerian Kesehatan Filipina satu dekade silam, tepat setelah mendapat hibah dari Bloomberg Philanthropies.  "Regulasi ini sempat berimplikasi pada tingkat vaksinasi yang lambat di Filipina karena tergolong diskriminasi terhadap suatu kelompok," urainya.  Tak hanya di Filipina, beberapa rumah sakit di Nepal yang sebelumnya menerima bantuan dari The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease dan Vital Strategies dicegah menerima bantuan terkait Covid-19 berupa masker medis, alat uji, sampai ventilator dari perusahaan tembakau. "Kedua lembaga ini terafiliasi dengan Bloomberg," urainya.  Dia mencurigai bahwa motif kucuran hibah dari Bloomberg Philanthropies adalah kepentingan bisnis perdagangan global. Maklum saja, Michael Bloomberg memang memiliki kedekatan dengan jaringan farmasi global seperti Novartis, Pfizer, GSK yang memiliki produk nicotine replacement therapy (NRT) yang merupakan obat terapi berhenti merokok.  “Gerakan anti tembakau ini jelas bermuatan kepentingan bisnis dalam perdagangan global. Sehingga pemerintah sangat perlu untuk melindungi kepentingan nasionalnya,” jelasnya.  Ketika Pemda DKI Jakarta merilis Seruan Gubernur 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok, sejumlah pihak menduga aturan itu terkait dengan surat Gubernur Anies atas bantuan yang diberikan Bloomberg Philanthropies. Dugaan ini diperkuat fakta Pemda DKI Jakarta memang telah menjalin kerja sama dengan Vital Strategies.  Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Syamsurijal mendesak Pemda DKI memberi penjelasan terkait hubungannya dengan Bloomberg Philanthropies dan afiliasinya. Apalagi bila Pemda DKI terbukti menerbitkan regulasi karena didorong hibah dari Bloomberg tersebut.  “Pernyataan Vital Strategies yang mengaku memberi dana ke sejumlah Pemda seperti DKI Jakarta, Bogor untuk mendorong regulasi antitembakau harus dipastikan. Tak hanya pemda, pemerintah pusat juga jangan sewenang-wenang dalam persoalan pembatasan rokok," jelasnya.

Ingatkan Bahaya Hibah Asing

Mukhtarudin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mukhtarudin

Berita Terkini

TPPO Masih Marak, Menteri P2MI Mukhtarudin Ingatkan Calon Pekerja Migran Lewati Jalur Legal

Mukhtarudin Masuk Kabinet, Ketum Golkar Bahlil Bantah Jatah Kursi Menpora untuk Partainya Ditukar BP2MI

Profil Mukhtarudin, Politikus Partai Golkar Anggota DPR 3 Periode yang Ditunjuk Jadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Ingatkan Bahaya Hibah Asing

Download Aplikasi JawaPos.com