<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/WhatsApp-Image-2023-09-03-at-225957-3938977145.jpeg" alt="Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama ulama di Kota Medan, Sabtu (2/9)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama ulama di Kota Medan, Sabtu (2/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi sebentar lagi lengser dari jabatannya. Selama menjadi orang nomor 1 di Sumut, para ulama merasa mendapat perhatian dari mantan pangkostrad tersebut. Kinerja Edy Rahmayadi selama menjabat gubernur di provinsi itu mendapat apresiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut. "Banyak hal yang tidak bisa saya uraikan. Tapi posisi MUI sejak kepemimpinan beliau (Gubernur Edy Rahmayadi) terlihat dan nyata punya peran di Sumut," ungkap Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak di Medan akhir pekan lalu. Banyak perubahan dan perkembangan di tubuh MUI Sumut berkat campur tangan Edy selama menjadi gubernur Sumut. MUI diberi kewenangan dan tugas membantu para hafiz dan hafizah setiap bulan. "Tahun ini ada 27 imam yang dibantu dan dibiayai setiap bulan melalui MUI. Ini satu dukungan yang memang dibutuhkan untuk pengembangan masa-masa mendatang," tegas Maratua. Begitu juga dengan fatwa yang dikeluarkan MUI Sumut. Itu mendapat dukungan dari Edy Rahmayadi. "Kami merasakan mendapatkan tanggapan positif dari Pak Gubernur atas fatwa fatwa MUI selama ini," katanya. Semangat Edy untuk memajukan umat juga mendapatkan acungan jempol dari Maratua. Terbukti, dengan niatan Edy terhadap pembangunan Masjid Agung Sumut. "Masjid Agung itu salah satu keinginan beliau (Gubernur) untuk memajukan umat di Sumut ini," katanya. Sementara itu, Edy Rahmayadi mendorong ulama terus berperan membangun Sumut. Caranya, dengan mengeluarkan fatwa-fatwa. Menurut dia, rakyat membutuhkan tuntunan dan fatwa dari ulama. "Ulama-ulama inilah yang saya sangat harapkan untuk ikut membangun Sumut yang sama - sama kita cintai ini. Saya mohon ke depan dukunglah siapapun Gubernurnya," kata Edy. Selain itu, Edy berpesan kepada para ulama agar mengingatkan umat muslim di Sumut untuk senantiasa mengeluarkan zakatnya. Apalagi potensi zakat di Sumut mencapai Rp 8 triliun, namun yang terkumpul setiap tahun baru mencapai Rp 700 miliar. "Ayo bergandengan tangan para ulama. Kita bisa melakukannya," ajak Edy.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebentar lagi lengser dari jabatannya. Selama menjadi orang nomor 1 di Sumut, para ulama mendapat perhatian.

MUI di Sumut Beberkan Dukungan Edy Rahmayadi selama Jabat Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pro-kontrak-ini-penjelasan-islam-nusantara-secara-ringkas_m_.jpg" alt="Seminar bertema Bincang-Bincang Islam Nusantara di Kota Medan, Sabtu (18/8)." width="100%">
<figcaption>Seminar bertema Bincang-Bincang Islam Nusantara di Kota Medan, Sabtu (18/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pro kontra ihwal <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/08/2018/mui-sumut-kaji-soal-penggunaan-nama-islam-nusantara" target="_blank">Islam Nusantara</a> berkembang belakangan di kalangan masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara merupakan aliran sesat gaya baru.&nbsp; Namun apa sebenarnya Islam Nusantara?. Secara ringkas, Islam Nusantara dibeberkan dalam sebuah diskusi bertemakan 'Islam Nusantara: Paham, Aliran Atau Gagasan?'. Diskusi tersebut digelar di Hotel Madani, Medan, Sabtu (18/8). Diskusi itu dihadiri sejumlah tokoh. Diantaranya, Ketua ISNU Sumut Nispul Khoiri, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak yang juga Mustasyar PWNU Sumut, serta Dekan FKM UIN Sumatera Utara Azhari Akmal Tarigan.&nbsp; Juga hadir, Wakil Ketua PWNU Sumut Zainul Irfan Harahap, Ketua PCNU Kota Medan Ahmad Firdausy Hutasuhut, Aswan Jaya, Pengurus MUI Sumut Fahruddin Azmi, serta puluhan peserta seminar. Di awal diskusi, peserta mencecar pertanyaan seputar polemik Islam Nusantara. Berbagai pertanyaan tersebut kemudian dijelaskan dengan gamblang oleh Ahmad Baso yang notabene penulis buku berjudul Islam Nusantara.&nbsp; "Islam Nusantara itu Islam yang diperkaya dengan tradisi ke-Indonesiaan. Sejak pertama masuk ke Indonesia, para penyebar Islam mengakomodir sejumlah tradisi ke-Indonesiaan," katanya. Ahmad Baso pun menyebutkan tradisi Islam Nusantara yang dipraktikkan sebagian besar rakyat Indonesia. Di antaranya tradisi muludan, tahlilan dan lainnya. "Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di nusantara, setidaknya sejak abad ke-16," terangnya. Lebih lanjut lagi dia menjelaskan, Islam Nusantara merupakan hasil interaksi, konstektualisasi, indigenisasi, dan divernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. "Sederhananya, Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan ada istiadat lokal Indonesia dalam merumuskan fikihnya," pungkasnya.

Pro Kontrak, Ini Penjelasan Islam Nusantara Secara Ringkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-sumut-kaji-soal-penggunaan-nama-islam-nusantara_m_.jpg" alt="Seminar bertema Bincang-Bincang Islam Nusantara di Kota Medan, Sabtu (18/8)." width="100%">
<figcaption>Seminar bertema Bincang-Bincang Islam Nusantara di Kota Medan, Sabtu (18/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Polemik wacana Islam Nusantara masih bergulir. Fakta di lapangan masih banyak pro kontra yang terjadi. Di Sumatera Utara istilah Islam Nusantara masih dalam kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu disampaikan langsung oleh Pengurus MUI Sumut Fahruddin Azmi dalam Seminar Nasional Islam Nusantara yang digelar oleh Ikatan Sarjana Nadhalatul Ulama (ISNU)&nbsp; Sumatera Utara di Hotel Madani, Sabtu (18/8). Fahruddin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memberikan tanggapan ihwal wacana Islam Nusantara tersebut. Namun dia tak menampik soal perdebatan. Khususnya soal ajaran Islam yang berkaitan dengan ayat-ayat Alquran. "Justru ini melahirkan khazanah dunia Islam," sebutnya. Islam kata Fahruddin, memberikan kebebasan memahami agama dengan nalar. Tapi dalam berbagai hal seperti aqidah tidak ada perbedaan. "Dengan tersebarnya agama ini. maka Islam dipahami berdasarkan keyakinan pemeluk barunya. Ini menjadi persoalan sehingga beberapa ulama membuat metodologi,&rdquo; tandasnya. Ada tiga metodologi yang diberikan ulama atas perkembangan Islam, yakni Metodologi Takwimiyah yaitu menyempurnakan budaya dan memasukannya ke dalam Agama Islam. Kemudian metodologi Takwiniyah yakni memelihara budaya dan mendampinginya dengan nilai islam. Serta Tabdil yaitu mengganti budaya itu. "Ini yang dilakukan oleh Wali Songo saat menyebarkan Islam ke Nusantara. Dan memang ada yang belum disempurnakan," sebut Fahruddin. Ihwal Islam Nusantara, menurutnya adalah bentuk usaha kreatif dengan memaknai Islam sesuai konteks. Itu tidak masalah karena menjadi bagian dari cara mengembangkan Islam. "MUI melihat Islam di Indonesia sudah ada di jalan yang tepat bahkan Islam di Indonesia sudah berhasil meletakan dasar-dasar kenegaraan," sebutnya. MUI Sumut masih melakukan penelitian mendalam terkait itu. Mulai dari kajian buku hingga penelusuran dasar pemikirannya. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut Maratua Ismanjuntak mengatakan, masih banyak orang yang salah paham memaknai Islam Nusantara. Banyak yang menyalahkan tanpa memahami isinya secara holistik. "Kalo di Sumut kerukunan antar umat beragama terjamin, yang menjadi masalah itu intern umat beragama," sebutnya. Mewakili akademisi, Azhari Akmal Tarigan dari UIN Sumut mengatakan tidak ada masalah soal Islam Nusantara bagi kalangan perguruan tinggi terutama perguruan tinggi agama.&nbsp; Sebab di perguruan tinggi agama, Islam itu dibahas dari berbagai aspek. Masalah justru berada di akar rumput.&nbsp; "Di tengah masyarakat, islam itu disampaikan tanpa metodologi jadi hanya menerima produk sehingga dilontarkan Islam Nusantara banyak yang menolak, " ungkapnya.

MUI Sumut Kaji soal Penggunaan Nama Islam Nusantara

mui sumut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mui sumut

Berita Terkini

MUI di Sumut Beberkan Dukungan Edy Rahmayadi selama Jabat Gubernur

Pro Kontrak, Ini Penjelasan Islam Nusantara Secara Ringkas

MUI Sumut Kaji soal Penggunaan Nama Islam Nusantara

Download Aplikasi JawaPos.com