<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/9MEQmOxUFoqleVbiSp6P7W6ckAnWTyexn3V0aoyd-1-1205454559.jpg" alt="Pimpinan Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) KH. Dzulqarnain M. Sunusi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) KH. Dzulqarnain M. Sunusi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Undang-undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat memperkarakan kewenangan negara atau pemerintah yang terlibat dalam pengumpulan sekaligus pendistribusian zakat. gugatan itu pun menimbulkan pro dan kontra, karena sejumlah pihak juga menyuarakan bahwa pemerintah sah untuk mengelola zakat.&nbsp; Salah satunya adalah pimpinan Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) KH. Dzulqarnain M. Sunusi. Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki wewenang yang sah untuk mengatur dan mengelola zakat. Pernyataan tersebut disampaikan Dzulqarnain menanggapi uji materi Undang-Undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi. Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar dan Dewan Pengawas Syariah LAZ Peduli Dakwah itu mengatakan, pengelolaan zakat oleh pemerintah bukan hanya sah secara hukum positif. Tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. &ldquo;Sebenarnya, wewenang untuk mengatur zakat, membagi, mengumpulkan, dan mendistribusikannya, berada di tangan pemerintah," kata Dzulqarnain dalam keterangannya Minggu (18/5). Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih dan ditegaskan pula dalam kitab-kitab akidah para ulama ahli Sunnah dari masa dahulu.&nbsp; Dia menambahkan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu di kalangan ulama. Justru, lanjut dia, pihak yang pernah menolak peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dalam sejarah Islam adalah kelompok Khawarij. Yaitu kelompok yang telah lama dikenal menyimpang dalam beragama. &ldquo;Permasalahan ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi," tandasnya. Dalil-dalil dari empat mazhab fikih, kesepakatan para ulama, dan referensi dalam kitab-kitab akidah para ulama ahli sunnah telah secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki otoritas dalam mengelola zakat. Menurut Dzulqarnain, semua ini hanya persoalan mengingatkan kembali dasar-dasarnya. "Tinggal mengutip nash-nash yang sudah jelas. Seharusnya tidak ada lagi seorang muslim yang menyelisihi hal ini,&rdquo; kata dia. Selain dari sisi hukum syar&rsquo;i, lanjut Dzulqarnain, pengelolaan zakat oleh pemerintah memiliki dasar kuat dari sisi kemaslahatan. Dalam Islam, maslahat merupakan salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan hukum.&nbsp; Peran negara, dalam hal ini Baznas, menjamin zakat didistribusikan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Dengan dukungan hukum positif melalui Undang-Undang 23/2011 itu, keberadaan Baznas tidak hanya legal, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.&nbsp;

MUI Sulsel mendukung pengelolaan zakat oleh pemerintah, menegaskan bahwa hal ini sah secara hukum dan sesuai syariat Islam.

Undang-Undang Zakat Digugat di MK, MUI Sulsel Sebut yang Menolak Pemerintah Kelola Dana Zakat itu Kelompok Khawarij

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-06-at-20.45.00-780x470_800x482.jpg" alt="MUI Gowa dan MUI Sulsel bahas dugaan aliran sesat Bab Kesucian di Gowa yang viral beberapa waktu lalu. MUI Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>MUI Gowa dan MUI Sulsel bahas dugaan aliran sesat Bab Kesucian di Gowa yang viral beberapa waktu lalu. MUI Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa melakukan konsolidasi dengan MUI Sulawesi Selatan terkait viralnya aliran Bab Kesucian yang diduga menyimpang dari syariat Islam.  Ketua MUI Kabupaten Gowa KH Abu Bakar Paka mengatakan, pimpinan aliran Bab Kesucian tidak begitu paham tentang agama. ”Kalau dari pemahaman agamanya tidak begitu baik. Tapi dia (pimpinan) hanya mengajarkan kepada muridnya bagaimana beragama dan lebih kepada filsafat,” ujar KH Abu Bakar Paka seperti dilansir dari Antara.  KH Abu Bakar menyatakan, aliran itu kemungkinan ingin membuat agama baru, namun masih dalam taraf asumsi pribadi. Karena itu, pihaknya menyarankan kepada Bidang Fatwa MUI agar menyiapkan berkas jawaban sebagai bahan pertanggungjawaban atas fatwa yang telah dikeluarkan.  ”Saya harapkan kepada bidang fatwa untuk menyiapkan semua jawabannya sebagai pertanggungjawaban atas fatwa tersebut. Suatu hari nanti kita akan dipanggil pihak kejaksaan untuk memperjelas semua bukti-bukti yang diarahkan ke aliran sesat Bab Kesucian ini,” kata KH Abu Bakar Paka.  Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulsel KH Syamsul Bahri menambahkan, seharusnya MUI Sulsel mempersiapkan semua bukti dan data yang ada. ”Mereka seakan-akan menuduh MUI itu salah dalam mengeluarkan fatwa. Kami pun mendalami perkataan dan ajaran dari pimpinan aliran tersebut,” terang KH Syamsul Bahri.  Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry mengatakan, MUI tidak perlu lagi melakukan klarifikasi terkait aliran sesat tersebut. Hal itu menjadi ranah penegak hukum apakah aliran tersebut sesat atau tidak.  ”Untuk aliran Bab Kesucian yang viral itu, biarlah pihak pengadilan yang akan memutuskan apakah aliran ini dinyatakan sesat atau tidak,” papar Muammar Bakry.  Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel KH Ruslan Wahab mengatakan, saat ini pihaknya mengumpulkan semua bukti serta data yang ada untuk diperlihatkan ke pihak-pihak yang berwenang agar nanti menjadi pertimbangan dan pihak pengadilan akan mengambil sikap yang tegas dalam penentuan hukum.

MUI Gowa dan Sulsel Konsolidasi Terkait Aliran Bab Kesucian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-minta-kelompok-masyarakat-jangan-provokasi-penolakan-vaksin-mr_m_.jpg" alt="Ilustrasi: MUI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: MUI</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan telah menerima aduan mengenai dugaan ajaran sesat yang menimbulkan kegaduhan.  Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry mengatakan, kedua bentuk penyimpangan ajaran itu sejak 2022 dan awal 2023. ”Sampai saat ini baru dua, satunya lokasinya di Kota Makassar dan satunya lagi di Kabupaten Gowa,” ujar KH Muammar Bakry seperti dilansir dari Antara.  KH Muammar Bakry mengatakan, kedua bentuk ajaran sesat itu, satunya menyebut sebagai aliran Hakikinya Hakiki di wilayah Kota Makassar dan satunya di Kabupaten Gowa dengan aliran Bab Kesucian. Adapun ajaran sesat yang di wilayah Kota Makassar itu sudah dilakukan penelusuran, klarifikasi dan verifikasi, sehingga dikeluarkan maklumat.  Maklumat tersebut telah dikeluarkan MUI Kota Makassar Nomor: Maklumat-01/MUI.MKS/XII/2022 tentang Ajaran Hakikinya Hakiki. Dia pun mengapresiasi langkah cepat MUI Makassar yang telah mengeluarkan maklumat menyikapi kesesatan yang ada pada kelompok tersebut.  ”Maklumat ini sifatnya rekomendasi kepada yang berwenang untuk melakukan pembinaan hingga penindakan jika dibutuhkan. Selain itu, dengan maklumat ini diharapkan ada pencegahan yang maksimal agar warga tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang merusak Akidah Islam,” kata KH Muammar Bakry.  Dalam Maklumat tersebut tertulis 10 kriteria bagi suatu ideologi yang dianggap merusak orisinalitas agama Islam berdasar Rakernas MUI pada 2007 yaitu, mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang enam dan Rukun Islam yang lima, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.  Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran, melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir, mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.  Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.  Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.  Setelah mencermati aliran Hakikinya Hakiki yang berkembang di tengah masyarakat Makassar yang sudah meresahkan umat Islam, bahkan lebih luas lagi karena telah menjadi viral di media sosial, MUI Kota Makassar mensinyalir beberapa poin kesesatan yang ada pada ajaran ini.  Pertama, menyalahi rukun iman yang ditetapkan Alquran, surah Annisa ayat 59. Kedua, jaminan masuk surga oleh Karaengnya (01) juga bertentangan dengan ajaran Islam, ketiga, mengaku pernah bertemu dengan Allah ta’ala. Keempat, mengaku haji bisa diperoleh dari gurunya tanpa melakukan ibadah haji di Makkah, kelima, niat salat juga bertentangan dengan ajaran Islam yang disepakati jumhur ulama.  ”Berdasar poin-poin yang disebutkan di atas, MUI Kota Makassar menyatakan kesesatan aliran Hakikinya Hakiki. Dalam maklumat tersebut juga diharapkan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan pembinaan,” ujar KH Muammar Bakry.

MUI Sulsel Terima Dua Aduan Tentang Ajaran Sesat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-indragiri-hulu-geger-dapat-selebaran-diduga-aliran-sesat_m_200767.jpeg" alt="Selebaran yang diduga berisi aliran sesat yang ditemukan di depan rumah warga Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau pada Jumat subuh (31/3) lalu." width="100%">
<figcaption>Selebaran yang diduga berisi aliran sesat yang ditemukan di depan rumah warga Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau pada Jumat subuh (31/3) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan dugaan aliran sesat bernama Bab Kesucian. Aliran tersebut ditemukan di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulsel. Kementerian Agama (Kemenag) segera verifikasi lapangan dan mengajak dialog anggota aliran tersebut.  Diantara ajaran aliran tersebut yang dicap sesat adalah, anggotanya dilarang salat lima waktu. Kemudian juga tidak boleh makan ikan. Menurut MUI Sulsel, ajaran dari aliran Bab Kesucian tersebut sudah jelas keluar dari ajaran Islam.  Menag Yaqut Cholil Qoumas merespon adanya aliran Bab Kesucian itu. dia mengatakan sudah meminta jajaran Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan untuk melakukan verifikasi lapangan. Sehingga bisa mendapatkan informasi yang lengkap secara langsung dari orang terkait.  ’’Penting untuk mendapatkan informasi yang benar-benar berdasarkan informasi yang sebenarnya. Selanjutnya diajak dialog,’’ tuturnya di Jakarta Senin (2/1). Dia menegaskan pendekatan yang mereka lakukan adalah dialog. Termasuk mendengar penjelasan langsung dari pentolan atau pengikut aliran Bab Kesucian tersebut.  ’’Perlu digali, sumber keyakinan mereka dari mana. Dan argumentasinya seperti apa,’’ jelasnya. Jika nanti ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pemahaman keagamaan mereka, tugas Kemenag untuk memberikan edukasi, dakwah, dan pendampingan. Khususnya kepada para anggotanya.  Kemudian kepada para pimpinan aliran Bab Kesucian itu, perlu juga diajak untuk berdialog dan pendekatan persuasif. Selain urusan dialog keagamaan, juga diajak berbicara terkait regulasi dalam penyebaran agama. Supaya penyebaran agama tidak mengarah pada unsur penistaan agama.  ’’Saya menghimbau warga untuk tetap tenang,’’ katanya. Warga juga tidak boleh main hakim sendiri. Nantinya pelibatan aparat penegak hukum dimungkinkan jika ditemukan unsur tindak pidana dan tidak bisa diselesaikan melalui dialog.

Muncul Aliran Sesat Bab Kesucian, Anggotanya Dilarang Salat 5 Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220702_190718.jpg" alt="MUI Sulsel keluarkan fatwa soal uang panai di secretariat MUI, Jalan Masjid Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/7). MUI Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>MUI Sulsel keluarkan fatwa soal uang panai di secretariat MUI, Jalan Masjid Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/7). MUI Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menerbitkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai atau uang sebagai harta yang diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan.  ”MUI merekomendasikan untuk keberkahan uang panai diimbau mengeluarkan sebagian infak kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi,” kata Ketua MUI Sulsel KH Najamuddin seperti dilansir dari Antara di Sekretariat MUI Sulsel, Jalan Masjid Raya Makassar, Sabtu (2/7).  Dalam fatwa tersebut, MUI Sulsel merekomendasikan agar uang panai yang telah menjadi tradisi dalam pernikahan Suku Bugis dan Makassar itu dapat menghasilkan infak. Selain itu, direkomendasikan hendaknya uang panai tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan dan disepakati secara kekeluargaan, demi menghindarkan dari sifat-sifat tabzir dan israf (pemborosan) serta gaya hedonis.  Menurut KH Najamuddin, fatwa tersebut berkesesuaian dengan Quran Surah Al Baqarah 2:185 dan Q.S Al Maidah 5:6, tentang memudahkan kehidupan serta Q.S Al Baqarah 2:195 dan Q.S Al Qasas 28:77 tentang perbuatan baik.  Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel KH Ruslan menambahkan, untuk ketentuan hukum uang panai yakni adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah. Prinsip syariah dalam uang panai, yakni mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi pihak laki-laki.  Selanjutnya, kata Ruslan, memuliakan perempuan, jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami sebagai bentuk tolong-menolong (ta’awun) dalam rangka menyambung silaturahmi.  ”Fatwa ini mulai berlaku pada 1 Juli 2022, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya,” papar KH Ruslan.  Untuk itu, lanjut dia, setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, diimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa itu.  Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry mengatakan, fatwa tersebut dikeluarkan setelah menimbang bahwa pemberian uang panai merupakan adat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Uang panai merupakan pemberian uang dan materi lain yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahan.  Uang panai  Suku Bugis-Makassar digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga. Uang panai berbeda dengan mahar. Sebab, mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah.  Sedangkan uang panai adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat Bugis-Makassar sebagai biaya yang disediakan pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

MUI Sulsel Terbitkan Fatwa tentang Uang Panai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220604_183645.jpg" alt="Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan KH Najamuddin. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan KH Najamuddin. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan KH Najamuddin menanggapi adanya dugaan kelompok tertentu menyalahartikan khilafah dalam setiap kegiatannya untuk menjadi bagian dari terorisme.  ”Khilafah tidak identik dengan terorisme dan khilafah tidak boleh disalahartikan,” ujar KH Najamuddin seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sabtu (4/6).  Dia menjelaskan, khilafah dalam arti kepemimpinan adalah sesuatu yang wajib dalam pandangan Islam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan jika kalian bertiga keluar dari daerah angkatlah satu pemimpin dalam perjalanan.  ”Jika tiga saja harus ada pemimpin, dalam komunitas rukun tetangga atau rukun warga (RT/RW) hingga negara perlu ada pemimpin,” tutur KH Najamuddin.  Untuk itu, lanjut dia, kepemimpinan disesuaikan dengan kebutuhan satu komunitas. Ada berbentuk monarki dalam berbagai bentuknya seperti kerajaan (mamlakah), ada berbentuk republik, dan lain sebagainya. Tidak ada model yang baku ditawarkan Islam kecuali hanya prinsip-prinsip seperti musyawarah dan lain-lain.  ”Dari sistem itu, ada pemimpin dijuluki amir, rais daulah, almalik, sultan, dan sebagainya. Semua itu sebenarnya adalah eksistensi manusia sebagai khalifah,” papar KH Najamuddin.  Menurut dia, jika ada orang muslim Indonesia yang tidak mengakui pemerintahan yang sah, mulai dari kecamatan hingga negara, bahkan ada niat untuk melakukan separatis, bisa saja dia masuk dalam kategori orang yang tidak berbaiat.  ”Rasulullah menyebutkan siapa yang tidak berbaiat jika mati, matinya dalam keadaan jahiliyah atau kafir. Kesiapan kita mengikuti aturan negara dan tunduk aturan negara, pada hakikatnya kita berbaiat kepada NKRI yang menjadi kewajiban kita selaku muslim di Indonesia,” ucap KH Najamuddin.  Karena itu, perlu dipahami khilafah dengan makna yang sebenar-benarnya agar tidak terjadi pemahaman yang mengarah kepada ekstremisme dan radikalisme. Memahami substansi khilafah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  ”Pancasila bagi bangsa Indonesia sudah final. Founding father kita yang terdiri atas ulama, menganalogikan dengan Piagam Madinah yang pernah dibuat Nabi dalam menyatukan elemen umat dalam bingkai negara Madinah,” terang KH Najamuddin.  Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengasumsikan konvoi kendaraan bermotor dengan membawa spanduk bertuliskan Kebangkitan Khilafah oleh kelompok Khilafatul Muslimin, belum lama ini di Jakarta, dinilai bisa berpotensi mengarahkan dan melahirkan paham terorisme.

MUI Sulsel Sebut Khilafah Tidak Identik Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220415-WA0038_1.jpg" alt="Tangkapan layar video jamaah tarawih di salah satu masjid yang menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melaksanakan salat tarawih. MUI Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video jamaah tarawih di salah satu masjid yang menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melaksanakan salat tarawih. MUI Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menyatakan, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum tarawih yang dilakukan jamaah masjid dan kemudian viral, terkesan melecehkan agama maupun negara.  Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry menyebut, agama maupun negara masing-masing memiliki nilai kesakralan tersendiri. Agama dan negara harus ditempatkan pada proporsinya.  ”Sebaiknya kegiatan seperti ini tidak perlu dilakukan agar tidak terkesan melecehkan agama maupun bangsa,” kata KH Muammar Bakry seperti dilansir dari Antara di Makassar, Jumat (15/4).  Dalam video tersebut sejumlah jamaah masjid berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya jamaah berdiri dan melanjutkan salat tarawih bersama.  Video berdurasi 2 menit 7 detik itu viral di media sosial. Kemudian dibagikan berkali-kali di aplikasi percakapan WhatsApp dan medsos lainnya. Seorang pria mengenakan baju koko dan kopiah putih memimpin jamaah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jamaah kompak bernyanyi di dalam masjid dua lantai tersebut.  Perekam video juga memperlihatkan beberapa sudut ruangan masjid. Salah satunya mimbar di samping ruang imam salat.  KH Muammar Bakry menjelaskan, syiar agama yang ditolerir dilaksanakan adalah yang tidak bertentangan dengan syariah dan akal sehat mainstream umat Islam. Syiar yang dimaksud seperti ceramah agama sebelum tarawih, zikir, wirid, dan sejenisnya.  Meski demikian, Dekan Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar itu mengimbau kepada umat Muslim agar menyikapi masalah itu dengan bijak. Sebab, boleh jadi ada oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan golongan tertentu.

MUI Sulsel Sebut Nyanyi Indonesia Raya sebelum Tarawih Lecehkan Agama

MUI Sulsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#MUI Sulsel

Berita Terkini