<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/Kantor-MUI-Jabar-4110774460.jpg" alt="Gedung MUI Jawa Barat. (MUI Jabar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung MUI Jawa Barat. (MUI Jabar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat (MUI Jabar) mengecam ajaran menyimpang di sebuah rumah ibadah yang dikelola Umi Cinta di Perumahan Dukuh Zamrud, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Ajaran sesat itu menjanjikan masuk surga dengan membayar Rp 1 juta. Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar menegaskan, praktik semacam itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan berpotensi menyesatkan umat. Ajaran yang menyebut surga bisa ditebus dengan uang tidak bisa dibenarkan. &rdquo;Apalagi jika ternyata sampai berdampak pada perubahan perilaku sosial seperti istri melawan suami atau anak membangkang orang tua,&rdquo; kata Rafani seperti dilansir dari Antara di Bandung. Fenomena seperti ini, lanjut Rafani, bukan hal baru di Jawa Barat. Dia menyebut kasus ini memiliki kemiripan dengan ajaran sesat Surga Eden yang sempat muncul di Cirebon pada awal 2010-an. Seiring dengan meningkatnya keresahan masyarakat, MUI Jabar mendorong MUI Kota Bekasi untuk segera melakukan kajian mendalam terhadap isi ajaran yang disampaikan di rumah ibadah tersebut. Rafani juga meminta aparat penegak hukum untuk turut menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. &rdquo;Aparat bisa bertindak apabila ada bukti pelanggaran hukum. Tapi diperlukan kajian keagamaan terlebih dahulu dari MUI setempat,&rdquo; tutur Rafani Achyar. Selain itu, lanjut dia, MUI Jabar mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang atau menimbulkan keresahan. &rdquo;Segera laporkan ke MUI, aparat, atau perangkat daerah seperti camat jika mendapati hal serupa,&rdquo; tandas Rafani. Sementara itu, Ketua MUI Kota Bekasi Saifuddin Siroj mengungkapkan telah memanggil pemilik rumah ibadah, Putri Yeni alias Umi Cinta, untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan dilakukan setelah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi menggelar pertemuan bersama warga guna menggali penjelasan terkait materi keagamaan yang disampaikan. Dia juga menyoroti adanya laporan perubahan perilaku peserta pengajian, termasuk di kalangan pelajar, setelah mengikuti kegiatan Umi Cinta. Selain itu, dia menilai sistem pengajian yang mencampurkan jamaah laki-laki dan perempuan tanpa pemisah fisik sebagai bentuk pelanggaran terhadap kaidah fiqih dalam Islam. &rdquo;Dalam pengajian, laki-laki dan perempuan harus dipisah. Kalau tidak, ini menjadi salah satu hal yang memicu keresahan masyarakat,&rdquo; ucap Saifuddin Siroj.

MUI Jabar kecam ajaran menyimpang di sebuah rumah ibadah di Kota Bekasi. Ajaran itu menjanjikan masuk surga dengan membayar Rp 1 juta

MUI Jabar Kecam Janji Masuk Surga Berbayar Rp 1 Juta di Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/Screenshot_20230621_180413_Instagram-01-200231110.jpg" alt="Ilustrasi MUI Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MUI Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memimpin penyelidikan bersama dengan tim investigasi yang telah dibentuk Pemprov Jabar terkait dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat Iip Hidajat menuturkan keputusan tersebut berdasar surat keputusan (SK) yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (20/6). Untuk anggotanya melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, yakni dari kepolisian, TNI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. &rdquo;Jadi, hari ini (21/6), SK tersebut ditandatangani Pak Ridwan Kamil dan tim investigasi itu ketuanya MUI Jawa Barat,&rdquo; kata Iip seperti dilansir dari Antara. Iip mengatakan, tim investigasi nanti mengumpulkan bukti otentik terkait adanya dugaan ajaran aliran sesat oleh pengelola Ponpes Al-Zaytun yang meresahkan masyarakat. &rdquo;Untuk mekanisme kerjanya, tim tersebut ada dua kemungkinan. Bisa datang ke sana atau kita akan memanggil pimpinan ponpes tersebut dan investigasi itu akan dilakukan selama satu pekan,&rdquo; terang Iip Hidajat. Untuk hasilnya, lanjut Iip, akan disampaikan dalam waktu tujuh hari atau hingga Selasa pekan depan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Ponpes Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. Tim itu terdiri atas unsur pendidikan, aparat penegak hukum, MUI, dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tim itu bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi. &rdquo;Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum yang ada di Indonesia, dan tindakan lain bisa disimpulkan,&rdquo; kata Ridwan Kamil. &rdquo;Tim dibentuk untuk menghasilkan dua poin, yakni merespons keresahan yang ada di masyarakat dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun,&rdquo; tambah dia. Untuk itu, gubernur minta pihak Ponpes Al-Zaytun kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi itu. Sebab, beberapa kali Ponpes Al-Zaytun menolak pihak-pihak yang ingin melakukan konfirmasi. &rdquo;Yang terpenting dari kacamata pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum, tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur,&rdquo; ucap Ridwan Kamil. &rdquo;Kami tidak mau melakukan keputusan secara emosional, tanpa ada tabayun atau verifikasi dulu,&rdquo; kata Ridwan Kamil.

MUI Provinsi Jabar pimpin penyelidikan bersama dengan tim investigasi Pemprov Jabar terkait dugaan penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun

MUI Jawa Barat Pimpin Investigasi Terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/IMG_20230502_154047-3469589152.jpg" alt="Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar." width="100%">
<figcaption>Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat minta kepolisian segera mengungkap motif kasus penembakan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (2/5) siang. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar mengatakan, walaupun pelaku dikabarkan meninggal setelah peristiwa itu, diharapkan polisi tetap bisa mengungkap untuk menemukan titik terang atas kasus itu. &rdquo;Mudah-mudahan polisi bisa ungkap siapa dan apa motif pelaku ini melakukan penembakan. Ini harus segera diungkap karena kalau tidak, maka ini bisa menimbulkan keresahan,&rdquo; kata Rafani seperti dilansir dari Antara di Kantor MUI Jabar, Kota Bandung, Selasa (2/5). Menurut Rafani, pihaknya kaget atas peristiwa itu. Sebab, di Kantor MUI Pusat di Jakarta sedang ada kegiatan rapat pimpinan. Setelah adanya kejadian itu, dia mengaku langsung banyak menerima pertanyaan dari pengurus MUI di tingkat kabupaten atau kota. Di samping itu, dia masih menunggu arahan dari pengurus MUI Pusat untuk menentukan sikap atas adanya peristiwa teror itu. Sejauh ini, menurut dia, belum ada pengamanan khusus di Kantor MUI Jawa Barat. Apabila diperlukan berdasar arahan MUI Pusat, pihaknya segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Dia memastikan pelayanan masyarakat di Kantor MUI Jawa Barat di Jalan Martadinata, Kota Bandung, tetap berjalan normal seperti biasa. &rdquo;Apalagi ini baru masuk setelah libur, banyak pelayanan yang harus dilakukan,&rdquo; terang Rafani Achyar. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Komarudin mengungkapkan pelaku penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, merupakan pria berinisial M, 60. &rdquo;Identitas pelaku sudah ada, inisialnya M dengan usia sekitar 60-an. KTP domisili Lampung,&rdquo; kata Komarudin saat dikonfirmasi di Kantor MUI Pusat, Selasa (2/5). Insiden penembakan itu diduga dilakukan dengan menggunakan airsoft gun. Akibat penembakan itu, dua orang pegawai MUI dikabarkan mengalami luka-luka serta kaca menuju pintu masuk Kantor MUI pecah.

MUI Jabar minta kepolisian mengungkap motif kasus penembakan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (2/5) siang

MUI Jabar Minta Polisi Segera Ungkap Motif Penembakan Kantor MUI Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/IMG_20230403_134313-3937898107.jpg" alt="Petugas bank menunjukkan uang rupiah tunai baru di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat di Kota Bandung." width="100%">
<figcaption>Petugas bank menunjukkan uang rupiah tunai baru di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat di Kota Bandung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menyebut penukaran uang tunai baru hanya boleh dilakukan sebatas menukar dan tidak boleh bersifat jual beli. Penukaran uang baru itu biasa dilakukan menjelang Lebaran. Sekretaris MUI Jabar&nbsp;Rafani Achyar mengatakan, uang tunai memiliki fungsi sebagai alat tukar. Uang tunai bukan komoditas yang harus diperjualbelikan, sehingga nilainya pun harus setara. &rdquo;Sebetulnya tidak boleh tukar uang di jalanan, misalnya tukar Rp 1.000 harus dibeli Rp 1.200,&rdquo; kata Rafani seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (3/4). Apabila penukaran uang itu dilakukan dengan sifat jual beli, lanjut dia, hal itu menyimpang dari fungsi utama uang. Untuk itu, dia pun meminta kepada masyarakat agar menukar uang tunai baru hanya di tempat yang resmi seperti Bank Indonesia (BI) atau perbankan lain. &rdquo;Jadi kalau ditukar di BI, ya ditukar saja, tidak ada memberikan kelebihan,&rdquo; terang Rafani Achyar. Sebelumnya, Bank Indonesia Perwakilan Jabar&nbsp;menyatakan telah menyediakan 800 titik penukaran uang tunai baru di Jabar. Khusus untuk Bandung Raya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan terpadu penukaran uang di halaman Kantor BI Perwakilan Jawa Barat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung. Pada layanan terpadu itu, BI bekerja sama dengan 14 bank untuk menyediakan layanan penukaran uang. Maksimal, setiap orang bisa menukarkan uang senilai Rp 3,8 juta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar sebut penukaran uang tunai baru hanya boleh dilakukan sebatas menukar dan tidak boleh bersifat jual beli

MUI Jabar Tegaskan Penukaran Uang Tunai Baru Tidak Boleh Bersifat Jual Beli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220601-WA0008.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau pencarian anak sulungnya di Sungai Aaree Kota Bern, Swiss. Humas Kemenlu-KBRI Bern/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau pencarian anak sulungnya di Sungai Aaree Kota Bern, Swiss. Humas Kemenlu-KBRI Bern/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mengimbau warga menggelar salat gaib terkait dengan pencarian putra sulung Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril. Pencarian sudah memasuki hari keenam.  ”Kalau memang belum ada kepastian hingga enam hari ini, sebaiknya bisa dilaksanakan salat gaib. Itu tuntunannya,” kata Sekretaris MUI Provinsi Jawa Barat Rafani Akhyar seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (1/6).  Menurut Rafani Akhyar, anjuran tersebut berdasar kondisi proses pencarian Eril di Sungai Aare, Bern, Swiss, oleh tim SAR. Hingga saat ini, pencarian belum membuahkan hasil. Saat ini sudah memasuki hari keenam sejak Emmeril dilaporkan hilang pada Kamis (26/5).  Rafani mengatakan, salat gaib dilakukan bukan mendahului nasib Eril yang belum mendapatkan titik terang. Namun, hal itu bagian dari ikhtiar dan menolong Emmeril.  ”Untuk menolong yang bersangkutan dari sisi keagamaan kita bisa segerakan salat gaib. Ini sesuai tuntunan agama. Salat gaib ini kan mendoakan,” ujar Rafani.  Dia mengatakan, MUI Jawa Barat sejak awal sudah memberikan imbauan resmi pada warga dan MUI tingkat kabupaten/kota untuk menggelar doa bersama agar Eril bisa segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan selamat.  Rafani mengatakan MUI Jawa Barat dan MUI tingkat kabupaten/kota bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, pejabat eselon II dan keluarga menggelar doa bersama di Gedung Negara Pakuan Bandung. MUI juga mengimbau agar warga memberikan dukungan dan empati kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan keluarga agar Eril dapat ditemukan dalam keadaan selamat.

MUI Jawa Barat Imbau Warga Salat Gaib Terkait Pencarian Eril

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mui-jabar-haramkan-game-pubg-kang-emil-untuk-melindungi-masyarakat_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa haram game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurut Emil, sapaan akrabnya, hal itu guna melindungi masyarakat. "Selama tujuannya untuk melindungi masyarakat, melindungi umat saya selalu mendukung," ucap Emil seperti dikutip RMOL Jabar (Jawa Pos Group), di Gedung DPRD Jabar, Kamis (21/3). Dirinya menilai, MUI memang memiliki tugas untuk membuat fatwa terhadap aspek-aspek yang mebuat orang bingung. "Saya kira tugas MUI memang membuat fatwa terhadap aspek-aspek yang membuat orang masih bingung, terkait positif negatif dan sebagainya," katanya. Namun, Emil enggan memberi komentar banyak terkait wacana fatwa haram game PUBG tersebut. "Tapi karena saya belum melihat materinya, saya belum bisa memberi komentar terlalu jauh," pungkasnya. Sebelumnya, MUI Jabar mewacanakan fatwa haram game PUBG. Wacana itu mengemuka pasca penembakan brutal yang menewaskan puluhan orang yang tengah beribadah di dua masjid di Selandia Baru. Pelaku penyerangan disebut-sebut terinspirasi game berbasis online tersebut.

MUI Jabar Haramkan Game PUBG, Kang Emil: Untuk Melindungi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mui-jabar-kaji-fatwa-pubg-jadi-game-haram-seperti-di-india_m_.jpg" alt="Ilustrasi: game PUBG." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: game PUBG.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) tengah menjadi sorotan serius Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, permainan besutan Tencent Games itu secara tidak langsung menjadi penyebab aksi kekerasan yang terjadi di Christchurch, Selandia Baru, beberapa waktu lalu. Ketua MUI Jabar Rachmat Syafe&rsquo;i mengatakan, pihaknya mendapat informasi yang beredar bahwa pelaku menjalankan aksinya karena terinspirasi <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/18/03/2019/pubg-mobile-jadi-game-terlarang-16-pelajar-diciduk-polisi-india" target="_blank">PUBG</a>. Game daring tersebut sekarang ini menjadi tren bagi anak muda, termasuk di Jabar. Saat disinggung apakah MUI Jabar akan mengeluarkan fatwa atau aturan terkait game tersebut, Syafe&rsquo;i menyebut, hal itu harus melalui kajian terlebih dahulu. &ldquo;Kami harus teliti secara tepat, apakah menimbulkan kerusakan atau memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Namun, yang namanya kekerasan mengarah ke terorisme, sama sekali tidak dapat diterima,&rdquo; tegasnya sebagaimana dikutip dari Jabarekspres.com (Jawa Pos Group), Kamis (1/3). Sebagaimana JawaPos.com beritakan sebelumnya, PUBG sudah menjadi game terlarang di India. Pemerintah negara bagian Gujarat di India melarang PUBG Mobile lantaran game tersebut dinilai memicu hal buruk. Malahan saat ini Negeri Gangga itu sudah menangkap 16 pelajar dan mahasiswa karena bermain PUBG Mobile. Mereka kedapatan bermain game jenis battle royale seminggu setelah larangan di Gujarat diberlakukan. Menurut seorang pejabat polisi di negara bagian itu, PUBG Mobile sangat membuat ketagihan. Para siswa yang dituduh bahkan tidak sadar ketika aparat kepolisian memperhatikan mereka. India memang diketahui concern terhadap game <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/18/03/2019/pubg-mobile-jadi-game-terlarang-16-pelajar-diciduk-polisi-india" target="_blank">PUBG Mobile</a> belakang ini. Beberapa pejabat terkait bahkan pernah menyebutnya sebagai 'game setan' karena efek yang dianggap buruk kerap menimpa pemainnya. Menurut pemerintah India, pelarangan game besutan Tencent dan Bluehole itu menyusul serangkaian kasus di India akibat memainkan game tersebut.

MUI Jabar Kaji Fatwa PUBG Jadi Game Haram seperti di India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ridwan-kamil-programkan-belajar-bahasa-inggris-untuk-ulama-jabar_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi kantor MUI." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi kantor MUI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak ada hentinya merencanakan program-program andalan dan inovatif untuk warganya. Kali ini, program belajar Bahasa Inggris akan hadir yang diperuntukkan para ulama Jabar. Program tersebut bersinergi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar untuk kepentingan umat. Program ini diharapkan akan menjadi salah satu cara agar siar Islam atau dakwah para ulama Jabar bisa mendunia. Karena Bahasa Inggris kunci untuk eksis di mancanegara. "Program pelatihan Bahasa Inggris ini untuk para ulama, sehingga ulama Jabar bisa saya kirim ke luar negeri dengan modal Bahasa Inggris sebagai alat komunikasinya," kata Ridwan Kamil di Kantor MUI Jabar, Bandung, Jumat (14/9). Kang Emil sapaan Ridwan Kamil menyebut ada sepuluh program dakwah Islam dalam perda terkait pendidikan agama yakni pesantren, subuh berjamaah, magrib mengaji, zakat digital, serta satu pesantren satu usaha. Ada pun program keren lainnya yakni belajar Bahasa Inggris, dan dakwah digital. Menurutnya dakwah digital ini akan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Seperti berdakwah di media sosial&nbsp;yang akan didorong penyebarannya oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Untuk kontennya itu dari MUI Jabar penyebarannya oleh kami," ucapnya. Kunjungan ke kantor MUI Jabar merupakan sebagai wujud silaturahmi dan juga mensinkronkan program pemerintah dan MUI yang akan dijalankan lima tahun ke depan. Sehingga program-program MUI akan dibantu pemerintah daerah. Yakni diantaranya provinsi halal, pelatihan ulama, infrastruktur, hingga kesekretariatan pun akan dibantu secara maksimal.

Ridwan Kamil Programkan Belajar Bahasa Inggris untuk Ulama Jabar

mui jabar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mui jabar

Berita Terkini