<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/D0E6D35A-8EEF-4F18-8AB0-24A85C4D37BC-474145958.jpg" alt="Umat Islam menunaikan salat Idul Fitri di lingkungan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Jumat (21/4)." width="100%">
<figcaption>Umat Islam menunaikan salat Idul Fitri di lingkungan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Jumat (21/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya Ustad Hamri menyerukan perbedaan waktu salat Idul Fitri yang kembali terjadi tahun ini hendaknya dapat semakin mempererat kerukunan umat beragama atau ukhuwah islamiyah. &rdquo;Perbedaan adalah suatu hal yang biasa. Tidak perlu dijadikan alat untuk memecah belah umat. Supaya ukhuwah islamiyah ini makin kokoh dan erat. Sehingga perbedaan apa pun kita tetap menyatu,&rdquo; kata Hamri usai menjadi khotib salat Idul Fitri di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Jumat (21/4). Pesan mempererat ukhuwah islamiyah di tengah perbedaan, disampaikan di lingkungan Monumen Tugu Pahlawan, yang dulu menjadi pusat pertempuran Arek-arek Suroboyo dalam mempertahankan kemerdekaan pada 10 November 1945. Hal itu mengingatkan bahwa negara Republik Indonesia berdiri karena rakyatnya yang terdiri atas berbagai suku bangsa bersatu melawan penjajah. &rdquo;Di Indonesia juga sudah berkali-kali terjadi perbedaan untuk awal Ramadan, Idul Fitri, dan kemungkinan juga Idul Adha. Muhammadiyah bersikap toleran atas perbedaan ini,&rdquo; ujar Hamri. Salat Idul Fitri di lingkungan Monumen Tugu Pahlawan diselenggarakan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bubutan Surabaya. Salat Idul Fitri dipimpin imam Mustakim, yang juga pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bubutan Surabaya. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bubutan Surabaya setiap tahun rutin menggelar salat Idul Fitri maupun Idul Adha di kawasan bersejarah itu. Kecuali pada masa pandemi virus korona (Covid-19). Berbeda dengan Muhammadiyah, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri tahun ini jatuh pada Sabtu (22/4), setelah diputuskan dalam sidang isbat di Jakarta, tadi malam (20/4). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan berdasar hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk namun tidak memenuhi kriteria baru yang telah disepakati Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri pada Jumat (21/4), didasarkan pada kriteria wujudul hilal.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya menyerukan perbedaan waktu salat Idul Fitri makin mempererat kerukunan umat atau ukhuwah Islamiyah

Muhammadiyah Serukan Ukhuwah Islamiyah dari Tugu Pahlawan Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/armuji-cover-4.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menanggapi wacana usul pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut jelang Ramadan. Wacana itu didukung dua ormas Islam, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Surabaya.  ”Itu merupakan kewenangan kementerian dalam negeri,” kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Meski demikian, lanjut dia, Pemerintah Kota Surabaya saat ini terus bekerja keras agar PPKM turun level. Sehingga saat menyambut Ramadan, warga bisa menjalankan ibadah dengan khidmat.  Menurut dia, ada indikator utama yang menjadi parameter penerapan level PPKM suatu daerah. Yakni indikator transmisi komunitas Covid-19, yang mencakup tiga hal, yaitu data kasus konfirmasi positif Covid-19, data rawat inap, dan data kematian akibat Covid-19.  ”Saat ini untuk angka kesembuhan 94,3 persen atau sekitar 104.053 jiwa dan tren kesembuhan terus meningkat, semoga harapan warga bisa terwujud melalui gotong royong dan kesadaran bersama,” ujar Armuji.  Dia menjelaskan, penanganan Covid-19 di Kota Surabaya telah optimal melalui vaksinasi, testing, dan tracing, yang masif serta penerapan penggunaan protokol kesehatan yang ketat.  Sebelumnya anggota DPR Muhammad Sarmuji mengusulkan agar PPKM jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut. Sebab, pemerintah dinilai sudah berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Selain itu, agar umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan bisa khusyuk dan tidak khawatir melanggar PPKM.  Usul tersebut kemudian mendapat dukungan dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin. Dia setuju dengan adanya wacana tersebut.  Bahkan, dia berharap agar segenap pemangku kepentingan di Indonesia memiliki satu tujuan yang sama. Sehingga, pelaksanaan ibadah Ramadan yang jatuh pada April dapat berlangsung dengan normal dan khidmat.  Hal senada juga diungkapkan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Hamri Al Jauhari. Dia menyebut, jika wacana tersebut berhasil diterapkan, akan memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk beribadah Ramadan tanpa tekanan dari apapun.  Namun demikian, dia mengingatkan agar penerapan prokes tetap dijunjung tinggi seandainya PPKM menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut.

Wakil Wali Kota Surabaya Tanggapi Usul PPKM Dicabut Jelang Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/relaksasi-tempat-ibadah.jpg" alt="RELAKSASI TEMPAT IBADAH: Jamaah salat Isya dan Tarawih di Masjid Al Akbar Surabaya harus mematuhi protokol kesehatan. Mereka harus membawa alas kaki masing-masing untuk menghindari kerumunan saat meninggalkan masjid dan melalui pemeriksaan suhu tubuh. (Ri" width="100%">
<figcaption>RELAKSASI TEMPAT IBADAH: Jamaah salat Isya dan Tarawih di Masjid Al Akbar Surabaya harus mematuhi protokol kesehatan. Mereka harus membawa alas kaki masing-masing untuk menghindari kerumunan saat meninggalkan masjid dan melalui pemeriksaan suhu tubuh. (Ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketegasan pemerintah dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya dipertanyakan. Terutama di tempat ibadah setelah ada pelonggaran atau relaksasi untuk bisa menjalankan ibadah secara bersama-sama atau berjamaah. Padahal, berkerumun menjadi salah satu penyebab persebaran Covid-19.  Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya M. Arif’an menuturkan, semua pihak seharusnya menjaga diri dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum terkendali saat ini. Dia menyatakan bahwa pelonggaran hanya akan membuat jumlah kasus makin cepat merangkak naik.  ’’Seharusnya kita menjadi pemimpin yang adil dan tegas. (Persebaran, Red) di Surabaya terus bergerak naik. Ayo, kita tahan semua taat dengan PSBB,’’ tuturnya.  Namun, menurut Arif’an, yang terjadi tidak begitu. PSBB yang dianggap ketat untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 ternyata malah tidak dipatuhi dan cenderung longgar. Dia meminta, bila ternyata dibuat longgar, sekalian tidak perlu ada PSBB. ’’Kalau kemudian PSBB gak perlu ada, enggak apa-apa buka semua saja. Sekalian buyar,’’ tegas dia.  Ada surat dari Pemprov Jatim yang memperbolehkan Masjid Nasional Al Akbar mengadakan salat Id, tetapi disertai dengan protokol penanganan kesehatan.  Misalnya, memperpendek bacaan salat, mencuci tangan, memakai masker, pengecekan suhu tubuh, dan pengaturan jarak antarsaf minimal 1,5–2 meter.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, di Masjid Nasional Al Akbar, sudah dilaksanakan salat Jumat pada Jumat (15/5). Jamaah yang mengikuti salat harus melalui 12 protokol ketat. Termasuk diminta membawa masuk sandal agar mereka tidak bergerombol ketika keluar. Ada pula pengaturan jarak antarjamaah saat salat.  ’’Sekalian saja seluruh masjid se-Surabaya dibuka. Kami sangat khawatir terjadi transmisi penularan virus korona dalam masjid atau di dalam salat Id,’’ ujar Arif’an.  Di pihak lain, Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Surabaya M. Fikser menuturkan bahwa pemkot menyerahkan sepenuhnya aturan-aturan dalam PSBB kepada pemprov. Termasuk aturan di tempat ibadah. Perwali yang dibuat pemkot juga mengacu pada pergub. ’’Kalau soal tempat ibadah itu, ya sesuai provinsi saja. Surabaya lebih berfokus menangani pelacakan kontak erat pasien terkonfirmasi. Kami melacak sebanyak-banyaknya untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19,’’ jelas dia.  Di tempat terpisah, Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya Romo Yosef Eko Budi Susilo menjelaskan bahwa seluruh gereja Katolik di lingkungan Keuskupan Surabaya masih menyelenggarakan misa secara online. Keputusan tersebut berlaku sejak akhir Maret lalu hingga 31 Mei. ’’Mendekati akhir bulan bakal dievaluasi lagi perlu diperpanjang atau ada pelonggaran,’’ katanya, Sabtu (16/5).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=h8Zf-I5IwgA  https://www.youtube.com/watch?v=jkbxSBgoiV0  https://www.youtube.com/watch?v=6ozETAmAYbs  &nbsp;

Muhammadiyah Surabaya: Bila PSBB Tidak Konsisten, Sekalian Bubar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/akhirnya-bisa-ke-sekolah-naik-sepeda-kayuh-hadiah_m_124068.jpeg" alt="HARUS SEMANGAT YA, DIK: Sunarko (dua dari kiri) bersama anak-anak penerima bantuan." width="100%">
<figcaption>HARUS SEMANGAT YA, DIK: Sunarko (dua dari kiri) bersama anak-anak penerima bantuan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Enam sepeda baru dipajang di depan panggung di salah satu aula di Gedung Dakwah Muhammadiyah Surabaya. Ada tiga sepeda mini dan tiga sepeda gunung. Sepeda akan berpindah tangan dari para donatur Lazismu kepada enam adik asuh program Campus Social Responsibility Dinas Sosial Surabaya.  Bantuan sepeda itu adalah bagian dari program Ayo Sekolah, Rek!. Program sosial Lazismu tersebut bertujuan menolong anak-anak yang putus atau rentan putus sekolah. Enam sepeda itu disumbangkan untuk memberi semangat anak-anak yang tidak mampu. Enam anak tersebut selama ini mengalami kesulitan untuk berangkat sekolah. Sebab, mereka tak memiliki kendaraan.  Satu di antara enam anak itu adalah Ayu Dewantari. Siswi kelas XI SMA Negeri 15 Surabaya tersebut selama ini harus meminjam sepeda temannya untuk berangkat dan pulang sekolah. Anak kedua di antara empat bersaudara tersebut senang ketika mengambil sepeda berwarna biru yang diserahkan oleh Lazismu. Kini jarak 2 kilometer antara sekolah dan rumahnya bisa ditempuh dengan sepeda itu.  Intan Maharani Safitri juga tak sabar untuk segera menaiki sepeda hadiah tersebut. Siswi kelas 3 SD itu biasanya harus berjalan kaki ke sekolah. Maklum, ayahnya hanya kuli bangunan dan ibunya penjual cilok. &rdquo;Senang dapat sepeda,&rdquo; ujarnya.  Sumbangan sepeda yang diberikan oleh Lazismu itu sebenarnya bukan hal baru. Namun, kini baru dibentuk program yang semakin terstruktur. Hal tersebut dituturkan Ketua Lazismu Surabaya Sunarko. Bahkan, saat ini Lazismu juga bekerja sama dengan dinsos. Harapannya, dinsos bisa membantu menghubungkan para donatur Lazismu dengan anak-anak yang didampingi. &rdquo;Kita bantu fasilitasi, dinsos yang mendampingi,&rdquo; ujarnya.  Direktur Program CSR Dinsos Atiyun Najjah Indhira menyampaikan apresiasi kepada Lazismu. Ayun &ndash;sapaan akrab Atiyun&ndash; menuturkan, bantuan sepeda memang menjadi salah satu yang dibutuhkan anak-anak itu. Bantuan tersebut bisa menjadi penyemangat mereka dan diharapkan mencegah putus sekolah.  Selain membagikan sepeda secara gratis, ada pembagian beasiswa dalam program Ayo Sekolah, Rek!. Juga ada penyerahan kursi roda bagi orang lanjut usia dan penyandang disabilitas di Surabaya. (kik/c11/oni/sep/JPG)

Akhirnya Bisa ke Sekolah Naik Sepeda Kayuh Hadiah