<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/MDMC-1546964493.jpg" alt="Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) fokus memberikan layanan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak. (dok. MDMC)" width="100%">
<figcaption>Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) fokus memberikan layanan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak. (dok. MDMC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi gizi anak-anak di wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera hingga kini masih kurang mendapat perhatian. Di tengah keterbatasan fasilitas dan distribusi bantuan, pangan yang diterima warga mayoritas berupa makanan praktis siap saji yang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, terutama balita. Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah, Budi Setiawan yang turun ke Aceh Tamiang mengatakan, bantuan belum memperhatikan kebutuhan anak masih menjadi tantangan. Ia pun khawatir akan dampak jangka panjang terhadap anak-anak. "Kami melihat langsung di Aceh Tamiang, bantuan yang banyak datang itu mie instan dan makanan praktis lain. Kalau itu terus-menerus dikonsumsi, tentu kurang sehat untuk anak-anak," kata Budi Setiawan dalam keterangannya, Jumat (23/1). Budi mengaku sebagian besar bantuan yang datang masih bersifat seragam. Makanan untuk orang dewasa dan balita disamakan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi berbeda, terutama bagi balita yang belum bersekolah. Berdasarkan pemantauan informasi di media sosial, jenis bantuan pangan yang disalurkan ke wilayah terdampak bencana didominasi makanan instan. Seperti mie instan dan produk kental manis yang memiliki daya simpan panjang. Padahal, produk-produk tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang, terutama kental manis yang rendah kandungan gizi dan tinggi gula. Pemberian kental manis dalam bantuan bencana juga berisiko melanggengkan kesalahan persepsi yang selama ini berkembang di masyarakat. Seolah-olah, kental manis dapat diperlakukan sebagai susu. Faktanya, kandungan susu dalam produk tersebut sangat minim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan, mulai dari gangguan jangka pendek seperti kerusakan gigi hingga meningkatnya risiko penyakit tidak menular, termasuk diabetes. "Untuk balita yang belum sekolah, ini jadi lebih repot. Mereka belum banyak mendapat perhatian, sementara yang datang justru makanan instan," kata Budi. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan logistik dasar. Tabung gas, kompor, dan peralatan memasak masih sulit diperoleh dalam jumlah memadai. Akibatnya, keluarga tidak memiliki pilihan selain mengandalkan makanan siap saji yang tersedia. "Kalau mereka sudah punya tempat tinggal sementara dan alat masak, orang tua pasti akan memilihkan makanan yang lebih baik untuk anaknya. Masalahnya, alat-alat itu belum tersedia," kata Budi. Oleh karena itu, Budi menyebut MDMC mencoba mengisi celah tersebut dengan mendirikan pos pelayanan yang memisahkan kebutuhan balita, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Pendataan dilakukan secara terpisah agar bantuan bisa lebih mendekati kebutuhan masing-masing kelompok. "Kami selalu mendata berapa balita, berapa lansia, berapa dewasa. Dari situ kami upayakan dapur balita dan layanan khusus, tapi jujur belum bisa menjangkau semuanya," ujarnya. Budi pun berharap adanya perhatian terhadap kualitas bantuan pangan, bukan sekadar jumlah. Akan tetapi bantuan yang memperhatikan gizi kebutuhan kelompok rentan seperti balita. "Kalau bantuan diseragamkan dan hanya fokus ke yang praktis, anak-anak akan terus terpapar makanan yang tidak sesuai. Ini yang perlu dipikirkan bersama," kata Budi.

"Kami melihat langsung di Aceh Tamiang, bantuan yang banyak datang itu mie instan dan makanan praktis lain," kata Budi Setiawan.

Bantuan Bencana Sumatera Didominasi Makanan Instan, MDMC Sentuh Kesehatan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/relawan-muhammadiyah.jpg" alt="AKHIRNYA DIBEBASKAN: Seorang demonstran yang ditahan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, dijemput keluarganya, Rabu (14/10). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AKHIRNYA DIBEBASKAN: Seorang demonstran yang ditahan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, dijemput keluarganya, Rabu (14/10). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa di Jakarta menyisakan kepedihan bagi beberapa relawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Sebab, mereka ikut menjadi korban kekerasan yang dilakukan beberapa oknum polisi. Padahal, para relawan tersebut sejatinya bertugas membantu siapa saja yang terdampak aksi unjuk rasa.  Ketua MDMC Budi Setiawan menyatakan, insiden tersebut terjadi Selasa (13/10) setelah magrib. Saat itu pihaknya menugaskan relawan di depan Apartemen Fresher Menteng.  Apartemen tersebut bersebelahan dengan kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Relawan tersebut bertugas memantau situasi dan bersiap jika ada korban yang harus dievakuasi dan dibantu tim kesehatan Muhammadiyah.  Menurut Budi, relawan digerakkan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan bagi pihak-pihak yang membutuhkan perawatan. ”Baik dari sisi demonstran, aparat, maupun warga yang terdampak,” urainya.  Selang beberapa saat, lanjut Budi, datanglah serombongan polisi dari arah Cikini. Menurut dia, polisi langsung menyerang relawan serta beberapa warga yang ada di halaman Apartemen Fresher Menteng.  Empat relawan MDMC yang mengenakan seragam bertulisan ”Relawan Muhammadiyah” ditabrak motor polisi, kemudian dipukul. Setelah terjatuh, mereka diseret ke mobil polisi. Dipukul dengan tongkat dan ditendang. Relawan yang diseret hampir saja dibawa polisi. Untung, relawan lain berhasil mencegah.  Para relawan yang mengalami luka-luka kemudian dirawat tim kesehatan Muhammadiyah. ”Saat ini empat orang relawan yang berasal dari MDMC Bekasi tersebut dilarikan ke RSIJ Cempaka Putih untuk ditangani lebih lanjut,” ungkapnya.  Budi sangat menyesalkan insiden itu. MDMC meminta penjelasan dari Polda Metro Jaya atas kebrutalan aparat yang bertugas mengamankan demo. Menurut dia, aparat kepolisian harus tetap profesional dan melindungi relawan kemanusiaan yang bertugas di lapangan.  Budi mengimbau semua relawan Muhammadiyah tidak terprovokasi dan memercayakan penanganan kepada pimpinan masing-masing. Selain itu, dia meminta semua pihak tidak memperkeruh keadaan dan menghindari terjadinya kekerasan. ”Semua pihak harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada pandemi Covid-19 ini,” tuturnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/10/2020/omnibus-law-cipta-kerja-bisa-pengaruhi-kualitas-dan-target-investasi/">Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Pengaruhi Kualitas dan Target Investasi</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/opini/11/10/2020/omnibus-law-ini-kepentingan-bangsa-bukan-pengusaha/">Omnibus Law Ini Kepentingan Bangsa, Bukan Pengusaha</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/10/2020/lanjutkan-aspirasi-pendemo-sejumlah-gubernur-minta-perppu-omnibus-law/">Lanjutkan Aspirasi Pendemo, Sejumlah Gubernur Minta Perppu Omnibus Law</a></li> </ul> Tindakan represif aparat kepolisian saat bertugas mengamankan aksi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja juga dikritik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan, sampai kemarin pihaknya belum mendapat akses secara total untuk memastikan keberadaan pendemo di kantor-kantor kepolisian.  Sejak demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berlangsung, YLBHI memang membuka posko pengaduan. Mereka mengadvokasi pendemo yang ditangkap polisi. Meski sudah ada pendemo yang dibebaskan polda, YLBHI belum bisa memastikan jumlah dan siapa saja pendemo tersebut. ”Seharusnya polisi membuka data,” ujar dia kepada Jawa Pos kemarin.  Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan bahwa polisi selalu bertindak sesuai prosedur dalam pengamanan unjuk rasa. Meski demikian, dalam situasi yang chaos dan anarkistis, terkadang polisi harus melindungi dirinya sendiri. ’’Memang hakikatnya kita harus melindungi, apalagi kalau ke wartawan,’’ paparnya.  Pada bagian lain, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus mempersilakan pihak-pihak yang mengalami kekerasan dari oknum polisi untuk melapor ke Propam Mabes Polri. ’’Bikin laporan saja ya,’’ tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gi3LccLo_kM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Relawan Muhammadiyah Jadi Korban Kekerasan Polisi

Muhammadiyah Disaster Management Center

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Muhammadiyah Disaster Management Center

Berita Terkini

Bantuan Bencana Sumatera Didominasi Makanan Instan, MDMC Sentuh Kesehatan Anak

Relawan Muhammadiyah Jadi Korban Kekerasan Polisi

Download Aplikasi JawaPos.com