<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-jangan-ada-penghianatan-dalam-pemberian-kredit-ke-pengusaha-kecil_m_.jpg" alt="Wapres Muhamad Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wapres Muhamad Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau, pemberian kredit harus disalurkan secara adil baik pengusaha besar maupun pengusaha industri kecil. Pasalnya, selama ini bunga kredit yang dibebankan kepada pengusaha kecil justru lebih besar dibandingkan pengusaha besar. "Saya selalu mengerti apa yang terjadi pada masa lalu, saat bunga kredit untuk pengusaha besar lebih murah dibanding dengan untuk pengusaha kecil. itu sangat tidak adil untuk bangsa,&rdquo; ujarnya di Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Jumat (11/1) malam. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan, pengusaha kecil yang justru seperti mensubsidi pengusaha besar. Keadilan bangsa harus kembali diterapkan untuk membantu sesama dalam sektor jasa keuangan. &ldquo;Pengusaha kecil mensubsidi pengusaha besar itu suatu pengkhianatan akan keadilan bangsa. Kita harus kembali kepada yang benar, pengusaha kecil harus dibantu agar mereka bisa tumbuh dan kuat," tegasnya. Namun saat ini, kata JK, sistem keuangan nasional sudah berubah menjadi lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong inklusi keuangan dan membuka kesempatan kepada siapapun mendapatkan fasilitas keuangan yang sama. "Kebersamaan untuk memajukan baik sistem industri keuangan yang besar, industri menengah kecil perlu diapresiasi, karena itu suatu tujuan yang besar bangsa ini keadilan untuk semuanya," imbuhnya. JK mengungkapkan, pemberian bunga lebih rendah kepada pengusaha kecil melalui kredit usaha rakyat (KUR) dapat membantu sistem keuangan nasional dan menjauhkannya dari masalah-masalah. "Jangan ada sama sekali suatu keuntungan yang sepihak hanya menguntungkan industri merugikan masyarakat, atau menguntungkan masyarakat tapi industri rugi," tandasnya.

JK: Jangan Ada Penghianatan Dalam Pemberian Kredit ke Pengusaha Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wapres-jk-ajak-negara-g20-wujudkan-pembangunan-berkelanjutan_m_.jpg" alt="Wapres Muhammad Yusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wapres Muhammad Yusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyampaikan dalam rapat G20 bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen besarnya terhadap pembangunan berkelanjutan lewat langkah-langkah menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit. JK mengatakan bahwa baru-baru ini, sebagai tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF/Bank Dunia dan ASEAN Leaders Gathering (ALG), Indonesia telah fokus pada pengurangan kesenjangan dan penguatan sinergi atau kolaborasi untuk pembangunan. &ldquo;(Sebagai tuan rumah) Indonesia telah mengangkat urgensi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Sementara itu, para Pimpinan ASEAN telah menyatakan bahwa pencapaian SDGs membutuhkan sinergi di antara organisasi dan institusi di tingkat regional dan global,&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya, Minggu (2/12). JK memberikan beberapa rekomendasi yang pada intinya mengajak negara-negara G20 untuk menguatkan kolaborasi, diantaranya menegaskan kembali komitmen bersama untuk mewujudkan kemitraan multilateral yang kuat, berkomitmen penuh terhadap terwujudnya kesepakatan-kesepakatan internasional termasuk Kesepakatan Paris, memperkuat kolaborasi dalam mencapai SDGs 2030, dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan rakyat dan planet bumi. JK lebih menekankan bahwa kolaborasi ini perlu diwujudkan dalam bentuk kemitraan antarnegara. Pada Wapres JK memandang bahwa kemitraan ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan bidang-bidang penting khususnya dalam percepatan transisi energy. &ldquo;Kemitraan (antar-negara) seperti ini juga telah dikembangkan untuk mempercepat transisi energi Indonesia melalui pengembangan energi bersih dan terbarukan, termasuk bahan bakar hayati dan inovasi untuk efisiensi energi,&rdquo; tuturnya. Dalam bidang energy ini juga, papar Wapres JK, Indonesia telah menjalankan beberapa kebijakan progresif di antaranya reformasi subsidi BBM, peningkatan penggunaan energy terbarukan dan rasio elektrifikasi yang kini mencapai 98 persen. JK tidak memungkiri bahwa ada beberapa aspek penting dalam pembangunan di bidang energi. Menutup pidatonya di sesi ketiga ini, JK mengungkapkan bahwa aspek-aspek tersebut di antaranya peningkatan investasi swasta, penguatan inovasi dan transfer teknologi antar negara G20. &ldquo;Indonesia mendesak negara-negara G20 untuk memperkuat kemitraan kita (antar-negara G20) sebagai sarana untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mempercepat penyaluran energi terbarukan,&rdquo; tandasnya.

Wapres JK Ajak Negara G20 Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-forum-g20-indonesia-komit-tangani-perubahan-iklim-secara-konsisten_m_.jpg" alt="Wakil Presiden M Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden M Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden RI&nbsp; Muhammad Jusuf Kalla membahas pentingnya memberi perhatian pada isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim dalam rapat G20, khususnya membangun kesamaan pandangan antar pemimpin negara. &ldquo;Pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim adalah dua isu global yang terkait erat yang perlu diatasi secara bersama-sama,&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya, Minggu (2/12). Terkait perubahan iklim, JK menyampaikan, sebagai negara kepulaian terbesar di dunia, perubahan iklim sangat terasa dampaknya di Indonesia. JK mengaku senang ketika banyak diskusi dan perundingan di taraf global tentang perdagangan dan pajak karbon. Karena hal itulah yang menjadi salah satu kunci untuk menangani perubahan iklim. Sayangnya, bagi JK, mekanisme perdagangan karbon belum berjalan efektif. &ldquo;Indonesia prihatin dengan fakta bahwa mekanisme dan harga carbon trade masih jauh dari harapan yang dapat secara efektif memberikan insentif bagi reforestasi dan konservasi hutan,&rdquo; tuturnya. JK menyebutkan bahwa keberhasilan penanganan isu perubahan iklim inilah yang juga akan mendorong kesuksesan agenda Pembangunan Berlanjutan atau sering kita sebut SDGs. &ldquo;Semua aksi mitigasi perubahan iklim, dapat mengakselerasi implementasi SDGs. Hal ini berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan kami,&rdquo; tandasnya. Dengan demikian, JK menegaskan bahwa Indonesia tidak main-main dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang pro pembangunan berkelanjutan. Sebuah laporan bertajuk Review Sukarela Nasional pertama di tahun 2017 telah membahas upaya Indonesia dalam agenda-agena SDGs. &ldquo;Review tersebut telah mengangkat keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat perekonomian untuk menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan,&rdquo; imbuhnya. JK mengungkapkan bahwa dalam kaitan dua isu utama di atas, Indonesia bangga karena pada titik ini bisa mengangkat sebuah produk finansial bernama Green Sukuk Indonesia. Sukuk atau surat utang negara tersebut adalah obligasi syariah pertama di dunia. Upaya ini dipandang sebagai upaya inovatif untuk mendorong pembangunan yang &lsquo;hijau&rsquo;, berkelanjutan dan dapat melibatkan berbagai pihak misalnya swasta dan pemerintah. &ldquo;Inovasi (Green Sukuk) ini bertujuan untuk mengangkat pendanaan swasta untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan, sekaligus menempatkan perekonomian Indonesia di jalur menuju pembangunan rendah karbon dan tahan perubahan iklim,&rdquo; tutupnya.

Di Forum G20, Indonesia komit Tangani Perubahan Iklim Secara Konsisten