<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/BUPATI-KUDUS-TERSANGKA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan jual beli jabatan yang menyeret nama Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil terus bergerak dengan pemeriksaan saksi-saksi lanjutan. Meski tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), proses pemeriksaan dan penyelidikan masih berlangsung hingga sekarang.  Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) kini tengah menjalani pemeriksaan. Hingga kini, setidaknya ada 40 ASN yang telah dipanggil KPK untuk menjadi saksi. ”Sekitar 40 ASN yang sudah mendapat undangan KPK untuk menjadi saksi dan menjalani pemeriksaan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Sam’ani Intakoris saat ditemui di ruang kerjanya seperti dikutip Jawa Pos Radar Kudus, Senin (19/8).  Ke-40 ASN ini diperiksa secara bertahap. Dalam catatan Jawa Pos Radar Kudus, KPK sudah lima kali melakukan pemeriksaan sejumlah ASN. Ada yang diperiksa di Mapolda Jateng ataupun yang digelar di Mapolres Kudus.  Pemeriksaan yang digelar di Mapolres Kudus sudah dilakukan empat kali. Pertama berberangan dengan dibawanya tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk jumlah ASN-nya tak diketahui secara pasti. Kemudian KPK memanggil 11 nama ASN. Lalu kembali memanggil kepada 17 ASN Pemkab Kudus.  Nama-nama yang sempat ikut menjalani pemeriksaan di antaranya Sekda Kudus Sam’ani Intakoris, Sekdin Disbudpar Kasmudi, Plt Kepala Disdukcapil Eko Hari Djatmiko, Sekdin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Heru Subiyantoko, Plt Kepala BKPP Catur Widyatno, Kabag Orpeg Rini Kartika, dan beberapa kabid dan kasi dinas terkait.  ”Saya dua kali diundang untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Kudus,” kata mantan kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus itu.  KPK telah memperpanjang masa penahanan tiga tersangka dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus pada Rabu (14/8). Mereka, Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil; Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan; dan Staf Khusus Bupati Agus Soeranto masih menjalani masa penahanan hingga 24 September 2019.  Terkait ada satu ASN yang terlibat, Pemkab mengaku sudah meminta bantuan hukum dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Jawa Tengah. Dalam waktu dekat ini, akan segera ditawarkan kepada pihak yang bersangkutan.  ”ASN sudah kami mintakan bantuan hukum dari Korpri provinsi. Kemarin sudah dirapatkan, tinggal ditawarkan. Kalau mau dipakai ya monggo, kalau tidak itu jadi hak yang bersangkutan,” katanya.  Plt Bupati Kudus HM Hartopo membenarkan jika hingga saat ini masih ada ASN yang menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan jual beli jabatan. ”Sepertinya pengembangannya (dugaan kasus jual beli jabatan) meluas,” jelasnya.

Penahanan Bupati Kudus Nonaktif Diperpanjang, 40 ASN Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_OTT-BUPATI-KUDUS_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ) terkena OTT KPK. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ) terkena OTT KPK. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkaca dari Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang dua kali tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ‎RI menggulirkan lagi pelarangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri di pilkada.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan setuju dengan usulan dari KPU RI. Mardani mengatakan, kepentingan publik harus dijaga dari orang-orang yang berpotensi menyalahgunakan wewenang.  ‎"Pilihan kebijakan melarang eks narapidana maju di pilkada, melindungi kepentingan publik. Komisi II DPR akan membahasnya pascareses," katanya, Kamis (1/8).  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berujar, partainya berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi. Maka, lanjutnya, PKS tetap istiqomah tidak akan mengusung bekas narapidana kasus korupsi di pilkada 2020.  ‎"PKS Insya Allah dari awal tegas menolak calon kepala daerah mantan napi koruptor‎," imbuh Mardani.  Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Wafirong mengatakan, masalah ini seharusnya juga menjadi perhatian seluruh partai. Jika berkomitmen dengan upaya pemberantasan korupsi, maka partai tersebut tidak akan mencalonkan eks narapidana kasus korupsi di kontestasi politik tingkat manapun.  "Sebenarnya ‎seleksinya di partai. Bila partai komitmen, tentu tidak akan memasukkan mantan koruptor untuk diusung‎," katanya.  Sebelumnya, KPU RI membuka peluang gulirkan kembali pelarangan bagi mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2020. Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, wacana ini kembali digulirkan karena berkaca dari kasus Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang ditangkap oleh KPK.  Sebagaimana diketahui, Tamzil pernah juga terjerat kasus korupsi pada 2004 silam. Menurut Pramono saat ini yang ideal adalah melakukan revisi UU Pilkada bersama dengan DPR.  Sebab ia menilai apabila hanya memakai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), maka akan ada pihak-pihak yang berkeberatan. Pihak-pihak tersebut bukan tidak mungkin akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).  Sekadar informasi, KPK menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019. Sebelum terjerat kasus ini, Tamzil pernah ditahan karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004.  Tamzil yang bebas pada 2015 kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus lewat Pilkada 2018 dan kembali terpilih. Namun, kini Tamzil kembali tersandung kasus korupsi karena ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

Komisi II DPR akan Bahas Lagi soal Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bupati-Kudus-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah berjuluk kota Kretek itu. Kasus ini menjadi perhatian publik karena Tamzil sempat divonis satu tahun penjara karean perkara korupsi juga.  Menariknya, Tamzil diduga menerima suap terkait proses pengisian jabatan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, kepala badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; serta kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil.  Sebab perkara yang melibatkan Kepala Daerah terkait pengisian jabatan sering terjadi dan ditangani oleh KPK. Sebab jabatan kepala dinas sering diperjual belikan oleh setiap kepala daerah.  "Penyelenggaraan pemerintahan di daerah memang banyak yang bermasalah. Posisi Kadis biasanya paling sering diperjualbelikan atau Kadisnya menjadi agen kepala daerah untuk kemudian memperoleh keuntungan tertentu. Ini yang perlu diperhatikan," kata Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (28/7).  Karena itu Feri meminta agar KPK terlibat lebih dalam untuk membangun sistem pemerintah daerah. Jadi tidak ada lagi lelang jabatan. Karena cenderung menimbulkan suap.  "Seharusnya kepala daerah dapat berperan aktif melakukan perancangan pemberantasan korupsi kepada KPK," imbuhnya.  Seharusnya kepala daerah meminta pendapat kepada KPK dan PPATK untuk memastikan, si calon kadis ini 'bersih' atau 'kotor'.  "Caranya calon kepala dinasnya diberikan saja kepada KPK atau PPATK apakah mereka memiliki harta kekayaan tidak wajar atau berpotensi terlibat dalam kasus korupsi," tutur Feri.  Sebelumnya, Bupati Kudus Muhammad Tamzil meminta Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto, untuk mencarikan uang Rp 250 juta untuk pembayaran mobil Terrano miliknya. Stafsus pun berkoordinasi dengan ajudan Bupati Kudus Uka Wisnu Sejati terkait siapa yang akan dimintai uang.  Kemudian ajudan Bupati teringat bahwa Sekretaris Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Akhmad Sofyan sempat meminta agar membantu karirnya. Ajudan pun menemui Akhmad Sofyan dan menerangkan bahwa Bupati Tamzil tengah butuh uang Rp 250 juta.  "Pada saat itu AHS (Akhmad Sofyan) menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan Rp 250 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konfrensi pers di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/7).  Namun tak berselang lama, Akhmad Sofyan pun menemui ajudan Bupati. Pada tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 WIB, Akhmad Sofyan membawa uang Rp 250 juta dibungkus goodie bag berwarna biru ke rumah ajudan Bupati.  Ajudan langsung membawa masuk uang tersebut dan mengambil Rp 25 juta yang dianggap sebagai jatahnya. Sisa uang kemudian dibawa ajudan Bupati dan diserahkan pada stafsus Bupati di pendopo Kabupaten Kudus.  "ATO (stafsus) keluar membawa tas berisi uang dan menitipkan uang di dalam tas kepada (NOM) ajudan Bupati lainnya, disaksikan oleh UWS. ATO menyampaikan bahwa uang tersebut agar nantinya digunakan NOM untuk membayarkan mobil Terrano milik pak Bupati," terang Basaria.  Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap, Tamzil dan Agus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, Akhmad Sofyan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Pusako Ingin Semua Kepala Dinas Dicek oleh KPK dan PPATK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bupati-Kudus-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senyum merekah terlihat jelas dari wajah Bupati Kudus Muhammad Tamzil setelah keluar dari gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7). Rompi oranye yang menandakan dia sebagai tersangka sekaligus tahanan kasus korupsi kedua kalinya seolah tak membuatnya terpukul.  Dia terlihat keluar pukul 16.30 WIB. Dia membawa tas kecil berwarna hitam yang dipegang di tangan kirinya. Dia didampingi beberapa orang petugas KPK. Situasi kontras terlihat ketika dua tersangka lain yang meninggalkan gedung KPK satu jam sebelumnya.  Staf Khusus Bupati Agus Soeranto dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Ahkmad Sofyan tampak mengerutkan wajahnya. Saat menuju mobil tahanan mereka terus menunduk dan menghindari sorot kamera. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut mereka meski diberondong pertanyaan oleh awak media.  Berbeda dengan Tamzil, dia masih bersedia meladeni pertanyaan wartawan. Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan dijawabnya sambil menebar senyum lebar. "Saya mengikuti proses hukum yang ada," kata Tamzil.  Dia pun membantah telah menerima uang Rp 250 juta guna melunasi utang kendaraan pribadinya. Tamzil bahkan menampik menyuruh staf khususnya untuk meminta mahar tersebut kepada Sofyan guna memuluskan karir.  "Yang jelas dana itu tidak ada di saya. Itu stafsus saya. Saya enggak perintah," ucapnya.  Sementara itu, terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK, Tamzil tak banyak komentar. Dia menyampaikan interogasi hanya berkutat kepada peristiwa OTT kemarin.  Di sisi lain, terkait statusnya sebagai residivis bisa dikenakan tuntutan mati, Tamzil tak banyak menanggapi. "Saya kira mengikuti prosedur," paparnya.  Dalam kesempatan tersebut dia juga sempat menjelaskan terkait korupsi dana sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 yang menyeret namanya juga. Dia menyebut kasus itu tak menimbulkan kerugian negara. "Karena saya hanya salah prosedur," tambahnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bupati-Kudus-1-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, tersenyum saat keluar dari Gedung KPK, Sabtu (27/7) sore WIB  Untuk itu, guna menyelesaikan perkara tersebut, Tamzil mengatakan akan menyiapkan pengacara sebagai bantuan hukum. Sampai saat ini belum diketahui pasti lokasi tempat ketiganya ditahan. Pihak KPK belum memberikan keterangan terkait hal tersebut.  Sebelumnya, pertemuan Tamzil dengan beberapa tamu di pendopo pemkab mendadak dihentikan kemarin. Staf khusus bupati meminta semua tamu meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tamzil diduga terlibat dalam jual beli jabatan di Pemkab Kudus.  Radar Kudus (Jawa Pos Group) melaporkan, mobil rombongan KPK masuk kompleks pendopo Kabupaten Kudus sekitar pukul 09.00. Setelah salat Jumat, beberapa anggota KPK menyegel tiga tempat. Yaitu, rumah dinas bupati, ruang kerja staf khusus, dan ruang kerja Sekda.  Total tujuh orang diamankan dalam kasus tersebut. Mereka adalah Bupati Kudus Muhammad Tamzil; Staf Khusus Bupati Kudus, Agus Soeranto (ATO); Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan (AHS); Staf DPPKAD Kabupaten Kudus, Subkhan (SB); Ajudan Bupati Kabupaten Kudus, Uka Wisnu Sejati (UWA); Ajudan Bupati, Norman (NOM); Calon Kepala DPPKAD, Catur Widianto.  Adanya OTT itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Dari informasi sementara yang diperoleh tim di lapangan, Tamzil diduga terlibat dalam transaksi suap yang berkaitan dengan pengisian jabatan di Kudus. “(Salah seorang pejabat daerah yang diamankan, Red) calon kepala dinas setempat (diduga pemberi suap),” kata Basaria saat dimintai konfirmasi oleh JawaPos.com.

Berbalut Rompi Tahanan KPK, Bupati Kudus Tebar Senyuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Basaria-Pandjaitan-OTT-KUDUS_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pe" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sebanyak tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tiga di antaranya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan sisanya masih sebatas saksi.  "KPK menetapkan tiga orang tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, yaitu sebagai penerima (suap) yakni MTZ dan ATO, serta sebagai pemberi (suap) ASN," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7).  Mereka yang ditetapkan tersangka adalah Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ), Staf Khusus Bupati Agus Soeranto (ATO), dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ahkmad Sofyan (ASN).  Peningkatan status hukum ini ditetapkan setelah dilakukannya pemeriksaan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara. KPK kemudian menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.  Dari kegiatan tangkap tangan ini, petugas turut melakukan penyitaan barang bukti uang tunai sebesar Rp 170 juta. Terhadap MTZ dan ATO sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara terhadap ASN selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Fakta menarik lainnya dalam kasus ini yaitu Tamzil dan Agoes merupakan residivis kasus korupsi. Mereka pernah menjadi narapida korupsi kasus berbeda.  Tamzil terlibat korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004. Pada saat itu dia berstatus sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008.  Tamzil divonis bersalah dengan hukum 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang pada Desember 2015.  Pada saat Tamzil menjalani hukuman di lapas Kedungpane, dia kembali bertemu dengan Agoes yang juga sedang menjalani hukuman dalam kasus berbeda. Setelah bebas, Tamzil berlaga di Pilkada 2018 dan kembali mendapatkan jabatan Bupati Kudus.  Saat dilantik menjadi Bupati, Tamzil mengangkat Agoes sebagai staf khusus Bupati. "Kalau sudah berulang kali (korupsi) bisa nanti tuntutannya sampai dengan hukuman mati. Tapi, nanti putusannya masih dalam pengembangan. Terus, nanti akan kami umumkan setelah ini," ungkap Basaria.  Dengan terjadinya peristiwa ini, KPK mengingatkan agar pada Pilkada 2020 mendatang, supaya para pemilih lebih cerdas menilai rekam jejak calon pemimpinnya. Sehingga, tidak lagi ada mantan napi korupsi yang terpilih kembali sebagai kepala daerah.  "Kasus ini juga sekaligus menjadi pelajaran bagi parpol dan masyarakat bahwa penting untuk menelusuri rekam jejak calon kepala daerah. Jangan pernah lagi memberikan kesempatan kepada koruptor untuk dipilih," pungkas Basaria.

Residivis Korupsi, Bupati Tamzil Bisa Dituntut Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bupati-Kudus-dan-kapolres.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan 9 orang termasuk Bupati Kudus Muhammad Tamzil dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten berjuluk kota Kretek itu. Petugas juga turut mengamankan uang senilai Rp 200 juta.  "Jumlah uang yang diamankan di lokasi sekitar Rp 200 juta. Itu dalam pecahan Rp 100 ribu dan beberapa Rp 50 ribu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/7).  Meski begitu, Febri belum dapat menjelaskan uang tersebut digunakan untuk membayar mahar apa. Hal itu masih didalami petugas. Saat ini kesembilan orang yang diamankan tengah diperiksa di dua lokasi berbeda. Dua orang di Polda Jawa Tengah, dan tujuh lainnya di Polres Kudus.  Lebih lanjut, mantan aktivis ICW itu menduga bahwa pemberian uang seperti ini bukan ini yang pertama. Mengingat ada beberapa jabatan kosong di Pemkab Kudus.  "Sebelumnya juga sudah ada beberapa pemberian karena ada beberapa jabatan-jabatan kosong juga. Informasi untuk pengisian jabatan itu tentu perlu kita dalami lebih lanjut," tegas Febri.  Setelah ditelusuri, Tamzil bukan orang baru dalam kasus pidana korupsi. Sebelumnya pada 2014 lalu juga pernah menyandang status tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan kabupaten Kudus tahun 2004. Korupsi itu terjadi saat dia menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008.  Atas hal itu, Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah menjatuhkan pidana 22 bulan kepada Tamzil pada 22 Februari 2015. Namun, belum genap setahun menjalani hukuman, dia mendapat pembebasan bersyarat pada Desember 2018.  Setelah bebas, Tamzil kembali mengadu peruntungan di kancah politik. Dia kembali mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Hartopo pada Pilkada 2018. Mujur, dia keluar sebagai pemenang dan dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada September 2018.  Ternyata setelah dilantik, Tamzil masih membawa penyakit lama. Dia kembali dijaring KPK melalui operasi senyap. Dia diduga terlibat kasus suap untuk pengisian jabatan. Uang tunai Rp 200 juta diamankan dalam penangkapan kali ini.  "Yang kami sesalkan adalah ada pihak yang diamankan dari 9 orang yang diamankan ini terpidana kasus korupsi sebelumnya," ujar Febri.  Meski begitu, saat disinggung apakah status residivis bisa semakin memperberat hukuman kepada Tamzil, Febri belum bisa memastikannya. Karena proses hukum belum masuk tahap penyidikan. KPK terlebih dahulu menentukan status hukum kepada Tamzil dan kawan-kawannya dalam 24 jam kedepan.  "Setelah itu kita baru bicara tentang, misalnya di tuntutan apakah seorang residivis bisa dituntut maksimal atau penambahan hukuman-hukuman lainnya," pungkasnya.  Diektahui dari sembilan orang yang diamankan KPK terkait OTT Bupati Kudus itu ada juga staf dan ajudan Bupati, calon kepala dinas, serta beberapa pihak lainnya.

Jejak Korup Bupati Kudus, Pernah Dipenjara Hingga Kena OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpk-temukan-cap-jempol-di-ratusan-ribu-amplop-miliki-bowo_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tiga penyidik lembaga antirasuah saat memamerkan barang bukti suap milik politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan tiga penyidik lembaga antirasuah saat memamerkan barang bukti suap milik politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kudus, Muhammad Tamzil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia diamankan bersama delapan orang lainnya karena diduga terlibat suap pengisian jabatan.  Tamzil diketahui belum lama menjabat sebagai Bupati. Dia baru dilantik pada September 2018 lalu bersama wakilnya, Hartopo. Harta yang dimiliki Tamzil dan terakhir kali dilaporkan tercatat hampir Rp 1 miliar.  Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 17 Januari 2018 yang diambil dari https://elhkpn.kpk.go.id, total kekayaan Tamzil berjumlah Rp 912.991.616.  Jumlah tersebut terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Tanah dan bangunan seluas 227 meter persegi dan seluas 230 meter persegi di Kota Semarang yang didapatkan dari hasil sendiri senilai Rp 633.071.000.  Sementara aset bergerak yang dimiliki, antara lain alat transportasi berupa mobil merek Nissan Termo yang didapatkan dari hasil sendiri senilai Rp 270 juta. Dia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 9.920.616. Serta tidak tercatat memiliki surat berharga dan utang.  Sebelumnya, KPK kembali melakukan OTT sejak Jumat (26/7) siang. Giat kali ini menyasar wilayah Kudus, Jawa Tengah. Hasilnya sejumlah pihak diamankan petugas karena diduga melanggar pidana.  "Kami menerima Informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi, dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan terhadap bukti-bukti awal sehingga KPK segera melakukan tindakan cepat," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat dihubungi, Jumat (26/7).  Dari hasil operasi senyap kali ini, KPK mengamankan sembilan orang. Mereka terdiri dari Bupati Kudus Muhammad Tamzil, staf dan ajudan Bupati Kudus, serta calon kepala dinas.  Basaria menyampaikan, OTT ini diduga terkait pemberian suap pengisian jabatan di Kabupaten Kudus. Namun, secara pastinya belum dapat disampaikan karena masih dalam proses pendalaman. Dalam operasi kali ini, petugas juga mengamankan sejumlah uang yang diduga digunakan untuk transaksi suap.

Ditangkap KPK, Segini Jumlah Kekayaan Bupati Kudus

Muhammad Tamzil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Muhammad Tamzil

Berita Terkini