<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/Muhammad-Syafii-Dery-Ridwansah-2JPG-3958544432.jpg" alt="Politikus Partai Gerindra Muhammad Syafii setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Gerindra Muhammad Syafii setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafii, baru saja menggelar pernikahan dengan Maya Suhasni Siregar di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10). Momen bahagia itu turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Rizieq Shihab yang bertindak sebagai saksi pernikahan. Romo Syafii menikah dengan Maya Suhasni Siregar, dalam suasana sederhana namun penuh khidmat. Acara itu turut dihadiri Ustadz Adi Hidayat sebagai penasihat pernikahan Romo Syafii. Tak hanya itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut memberikan sambutan dalam acara pernikahan. Sebelum menikah dengan Maya Suhasni Siregar, Romo Syafii telah dikaruniai tujuh anak dari pernikahan sebelumnya.&nbsp; Profil Romo Muhammad Syafii Romo Syafii merupakan pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, pada 21 Oktober 1959. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Medan, kemudian meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU). Romo Syafii telah aktif di dunia politik sejak 1978. Ia pernah menjadi Anggota DPRD Kota Medan (1997&ndash;1999), kemudian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (2004&ndash;2009). Namanya semakin dikenal secara nasional setelah terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara melalui Fraksi Partai Gerindra untuk dua periode berturut-turut (2014&ndash;2019 dan 2019&ndash;2024). Di parlemen, ia pernah menjabat di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Salah satu kiprahnya yang dikenal publik adalah keterlibatannya dalam Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Terorisme tahun 2018, dimana ia menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Kariernya semakin moncer, Romo Syafii pada Oktober 2021 dilantik sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag) di Kabinet Merah Putih.&nbsp;Latar belakang pendidikannya cukup mumpuni. Romo Syafii meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Sumatera Utara (USU), kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Humaniora (M.Hum.), dan saat ini tengah menempuh program doktoral di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur&rsquo;an (PTIQ) Jakarta. Kombinasi keilmuan hukum dan studi Al-Qur&rsquo;an membentuk pandangan keagamaannya yang moderat, terbuka, dan kontekstual terhadap dinamika bangsa.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii baru saja menikah dengan Maya Suhasni Siregar di Jakarta, disaksikan Rizieq Shihab.

Profil Wamenag Romo Muhammad Syafii yang Baru Menikah di Masjid Al-Azhar Disaksikan Rizieq Shihab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/definisi-revisi-uu-terorisme-densus-88-masih-belum-setuju-kok-bisa_m_214674.jpeg" alt="Densus 88 Antiteror disebut oleh Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii masih belum sepakat soal definisi terorisme." width="100%">
<figcaption>Densus 88 Antiteror disebut oleh Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii masih belum sepakat soal definisi terorisme.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Terorisme masih terus menemui banyak kendala. Salah satunya, masih ada pihak yang tidak menyetujui tentang definisi terorisme. Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii mengatakan, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polhukam Wiranto, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian &lrm;setuju adanya definisi terorisme dengan penambahan frasa motif politik dan ideologi.&nbsp; Namun, lanjut Syafii, Densus 88 Antiteror yang menolak definisi terorisme dengan penambahan frasa motif politik dan ideologi. "Makanya kami heran kalau kemudian dalam rapat itu pihak Densus menolak. Ada apa?" ujar Syafii saat dikonfirmasi, Selasa (22/5). Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengaku, alasan Densus 88 menolak penambahan frasa itu karena khawatir tidak bisa bertindak kepada para terduga pelaku teror. "Katanya bisa mempersempit ruang gerak Densus," ujar Syafii. Menurut politisi yang akrab disapa Romo itu, memang Densus 88 Antiteror tidak bisa bertindak bebas dalam menangkap teroris. Karena itu harus ada payung hukum supaya aparat tidak bertindak sewenang-wenang. "Karena di negara hukum aparat tidak ada kewenangan apa pun kecuali yang diberikan oleh hukum sendiri," pungkasnya. Oleh sebab itu, sampai saat ini pembahasan Revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme masih terkendala mencantumkan frasa motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme.

Definisi Revisi UU Terorisme, Densus 88 Masih Belum Setuju, kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71340_90601_muhamad-syafii-jpnn.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio bisa dipidana diprotes komisi III DPR. &nbsp;Mereka menganggap mempidanakan anggota parlemen karena perkataannya bententangan dengan konstitusi. Adapun pernyataan Eko yang dimaksud yakni mengatakan penangkapan &lrm;teroris di Bekasi beberapa hari lalu sebagai pengalihan isu. Dalam hal ini, kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pernyataan Kapolri kata Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi&#39;i, bertentangan dengan Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945 Juncto Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). UU MD3 itu mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR (hak imunitas). &quot;Saya nggak tahu apakah Kapolri nggak ngerti hukum. Pasal 224 UU MD3 (menyebutkan) anggota DPR punya hak imunitas dalam membuat pernyataan dan menyatakan sikap dalam kapasitasnya tidak bisa dituntut hukum,&quot; ujar Syafi&#39;i dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12). &quot;Kapolri perlu baca undang-undang, Kapolri sering buat pernyataan buru-buru,&quot; tegas dia. Terkait pemanggilan Eko yang merupakan anggota DPR, ketentuannya pun diatur dalam Pasal 224 ayat (5) UU MD3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUu-XII/2014 yang menegaskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden. &quot;Pemanggilan Bareskrim Polri terhadap Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&quot; pungkasnya. (dna/JPG)

Bilang Eko Bisa Dipidana, DPR: Kapolri Perlu Baca Undang-Undang

muhammad syafii

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muhammad syafii

Berita Terkini

Profil Wamenag Romo Muhammad Syafii yang Baru Menikah di Masjid Al-Azhar Disaksikan Rizieq Shihab

Definisi Revisi UU Terorisme, Densus 88 Masih Belum Setuju, kok Bisa?

Bilang Eko Bisa Dipidana, DPR: Kapolri Perlu Baca Undang-Undang

Download Aplikasi JawaPos.com