<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/JKT-1-MUI-PENYELESAIAN-REMPANG-FED-11JPG-2406363301.jpg" alt="Ketua Umum DMI H. Jusuf Kalla, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dan Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid saat Silaturahmi dan Tukar Pikiran mengenai penyelesaian masalah Pulau Rempang di MUI, Jakarta, Jumat (6/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DMI H. Jusuf Kalla, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dan Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid saat Silaturahmi dan Tukar Pikiran mengenai penyelesaian masalah Pulau Rempang di MUI, Jakarta, Jumat (6/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muhammad Jusuf Kalla merupakan seorang politikus Indonesia dengan perjalanan karir politik yang kompleks. Pria yang akrab disapa JK itu menduduki posisi Wakil Presiden dua kali. Yaitu, periode 2004-2009 dan 2014-2019. Sebelum terjun ke politik, pria yang lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) itu telah menamatkan studi di Universitas Hasanudin Makassar (Unhas) pada 1967. Lantas, JK melanjutkan studi ke The European Institute of Business Administration, Prancis, dan lulus pada 1977. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Jusuf Kalla dicopot dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian (Menperin). Ketika Megawati Soekarnoputri menjabat presiden menggantikan Gus Dur, JK kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Pada Pemilu 2004, JK didaulat sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terpilih sebagai wakil presiden periode 2004-2009. Selanjutnya, JK menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) pada Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. JK menjabat ketum Golkar menggantikan Akbar Tanjung. Tidak berhenti sampai di situ, karir politik Jusuf Kalla terus berkembang. Usai menjadi Wapres ke-10, Jusuf Kalla juga mendampingi Joko Widodo (Jokowi) Pilpres 2014. Pada Pilpres 2014, Jokowi-JK memimpin Republik Indonesia untuk periode 2014-2019.

Muhammad Jusuf Kalla sempat menjabat Wakil Presiden dua kali. Yaitu, periode 2004-2009 dan 2014-2019. Sebelumnya berpengalaman jadi menteri.

Karir Politik Jusuf Kalla, dari Menteri hingga Dua Kali Jabat Wakil Presiden

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/JKT-1-MUI-PENYELESAIAN-REMPANG-FED-11JPG-2406363301.jpg" alt="Ketua Umum DMI H. Jusuf Kalla, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dan Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid saat Silaturahmi dan Tukar Pikiran mengenai penyelesaian masalah Pulau Rempang di MUI, Jakarta, Jumat (6/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DMI H. Jusuf Kalla, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dan Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid saat Silaturahmi dan Tukar Pikiran mengenai penyelesaian masalah Pulau Rempang di MUI, Jakarta, Jumat (6/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jusuf Kalla merupakan tokoh bangsa Indonesia yang sudah banyak berkontribusi untuk Indonesia. Wakil Presiden Joko Widodo di periode pertama tersebut, juga dikenal sebagai tokoh politik dan juga ahli diplomasi dalam penyelasaian konflik di Indonesia. Sebagai tokoh bangsa, Jusuf Kalla memiliki banyak pengalaman dalam jabatan publik, Jusuf Kalla terlihat produktivitas nya sejak menjadi seorang mahasiswa. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden selama dua periode Jusuf Kalla berpengalaman pada banyak menteri, selain pada dunia politik Jusuf Kalla juga banyak menjabat pada dunia pedidikan dari tingkat TK sampai pada perguruan tinggi. Dikutip JawaPos.com dari laman resmi&nbsp;pustakaarsip.kamparkab.go.id&nbsp;menjelaskan bagaimana profil dari Jusuf Kalla sejak zaman mahasiswa sampai saat ini. Jusuf Kalla memiliki nama lengkap Muhammad Jusuf Kalla yang lahir di Wattampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Kelahiran Sulawesi Selatan ini berhasil menyelasaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi di Univesitas Hasanudin UNHAS tahun 1967 dan&nbsp;European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis&nbsp;1977. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013716277/jusuf-kalla-dampingi-cak-imin-di-surabaya-tanpa-anies-baswedan">Jusuf Kalla Dampingi Cak Imin di Surabaya Tanpa Anies Baswedan</a> Jusuf Kalla memiliki pengalaman yang sangat melimpah sejak pada dunia pemuda atau mahasiswa, Jusuf Kalla tercatat sebagai Ketua HMI Cabang Makassar Tahun 1965-1966, pernah juga menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UNHAS, serta Presedium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI tahun 1965-1966. Pengalaman sejak mahasiswa menghantarkan Jusuf Kalla terjun kepada dunia politik, Jusuf Kalla juga menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara 1965-1968. Jusuf Kalla mengawali karir politiknyadengan menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965-1968. Karis politik Jusuf Kalla terus melejit menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI utusan Golkar 1982-1987, serta Anggota MPR RI utusan Daerah 1997-1999. Selain itu Jusuf Kalla juga menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat DPP Golkar, puncak karir politik Jusuf Kalla di Golkar sampai menjadikan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Parta Golkar Periode 2004-2009. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI masa Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2000. Pada masa Presiden Megawati 2001-2004 Jusuf Kalla menduduki jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013691100/eks-wapres-jusuf-kalla-kenang-sosok-rizal-ramli-seorang-pemikir-dan-aktivis">Eks Wapres Jusuf Kalla Kenang Sosok Rizal Ramli Seorang Pemikir dan Aktivis</a> Jusuf Kalla juga dikenal sebagai diplomatik handal, hal itu teruji ketika Jusuf Kalla ikut terlibat dalam menyelesaikan pada konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi tengah dan Ambon, Maluku melalui pertemuan Malino I dan Malino II sebagai upaya penyelesaian konlik yang terjadi antara komunitas muslim dan komunitas kristen. Pengalaman yang dimiliki Jusuf Kalla waktu menyelesaikan konflik Poso, memberikan jalan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam NAD. Perdamaian untuk NAD antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka berhasil diselesaikan oleh Jusu Kalla dengan ditandatangani di helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, saat Jusuf Kalla sudah menjabat sebagai Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Pada kontestasi Pemilu 2004 Jusuf Kalla berpadasangan dengan SBY sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan SBY dan Jusuf Kalla berhasil menjadi pemenang Pemilu yang menghantarkan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI ke-10. Pada tahun 2014 Jusuf Kalla ikut terlibat kembali pada kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Joko Widodo berhasil meraih kemenangan yang menghantarkan Jusuf Kalla berhasil menjadi Wakil Presiden RI yang ke dua kalinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013640745/resmi-dukung-anies-cak-imin-jusuf-kalla-pilih-yang-tidak-pemarah">Resmi Dukung Anies-Cak Imin, Jusuf Kalla : Pilih yang Tidak Pemarah!</a> Pada dunia pendidikan Jusuf Kalla juga ikut terlibat dalam membangun pendidikan Indonesia, dimulai padangan tingkatan TK, SD, SLTP, SLTA Athirah sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Hadji Kalla, juga sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali dan serta di Universitas Islam Makassar. Pada perguruan tinggi yang lain Jusuf Kalla menjabat sebagai Ketua Dewan Penyantun (Trustee) dibeberapa universitas, seperti UNHAS, IPB, UIN Makassar, UNM, Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina dan juga ketua Ikatan Keluarga Alumni IKA UNHAS. Pada bidang perekonomian dan usaha Jusuf Kalla juga memiliki jabatan yang baik, misalnya Jusuf Kalla mulai menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah KADINDA Sulawesi Selatan 1985-1997. Setelah itu Jusuf Kalla menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia 1997-2002, Jusuf Kalla juga menjabat sebagai ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI, Sulawesi Selatan 1985-1995. Kepemimpinan Jusuf Kalla tidak bisa diragukan lagi karena Jusuf Kalla berhasil meraih banyak kesuksesan dari segala jabatan yang pernah diemban. Jusuf Kalla sudah sangat wajar ketika disebut sebagai tokoh bangsa, Jusuf Kalla banyak berkontribusi untuk negeri entah dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun politik. ***

Profil Jusuf Kalla dari Seorang Aktivis HMI sampai Diplomat Penyelesaian Konflik, lihat Deretan Pengalaman Jusuf Kalla.

Deretan Pengalaman dan Rekam Jejak Jusuf Kalla Mulai dari Aktivis sampai Diplomat Penyelesaian Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wapres-jk-thailand-dan-vietnam-sekarang-mengejar-kita_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menyinggung memanasnya situasi akhir-akhir ini yang dialami oleh Indonesia. Menurutnya, hal tersebut nembuat para investor asing menjadi ragu untuk berinvestasi di tanah air.  "Orang asing begitu ada ribut (di) negeri itu, tentu juga banyak yang tidak berani (Berinvestasi)," ujarnya dalam acara diskusi secara virtual, Rabu (9/12).  JK mengaku, meskipun demikian masih ada investor yang tetap mengalirkan dananya ke Indonesia. Namun, JK mengungkapkan tak sedikit juga yang akhirnya mengurungkan niatnya karena terjadi keributan di dalam negeri.  “Nah, ini peristiwa akhir-akhir ini keributan sosial, itu pasti juga menyebabkan masalah," ucapnya.  JK mengatakan, Indonesia harus terus melakukan inovasi untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan dan tidak mengandalkan investasi asing. Sebab hingga saat ini, inovasi Indonesia masih tertinggal.  "Kita dipaksa sekarang berinovasi dan itu tentu menghasilkan sesuatu walaupun masih kalah tentu. Tentu di lain pihak kita membuka negeri kita dengan investasi dari negara lain," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4gM2lIqvrk4

JK: Orang Asing Itu Kalau Ada Keributan Tak Berani Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-penilaian-wapres-jk-saat-meninjau-pelabuhan-pulau-baai-bengkulu_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meninjau operasional Pelabuhan Pulau Baai yang dikelola PT Indonesia Port Corporation (IPC), Minggu (17/2). Ia pun mengapresiasi langkah untuk peningkatan pelabuhan ini. Ke depan akan menjadi contoh bagi daerah lainnya.&nbsp; Apalagi pengembangannya didukung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). &ldquo;Didukung dengan fasilitas terminal, dermaga serta sistem IT yang baik, artinya pelayanan meningkat, serta efektivitas dari segi waktu,&rdquo; kata JK seperti dikutip Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group), Senin (18/2). Dalam kesempatan itu Direktur Operasi IPC, Prasetyadi memaparkan pelayanan operasional pelabuhan berbasis digital dan rencana pengembangan Cabang Pelabuhan Bengkulu. &ldquo;Menuju visi IPC menjadi World Class Port pada tahun 2020, IPC telah memetakan strategi melalui roadmap perusahaan yang secara gencar mengoptimalkan teknologi informasi,&rdquo; kata Prasetyadi. Dengan penerapan digitalisasi yang terintegrasi di seluruh kegiatan operasional baik di sisi laut maupun darat. Pada tahun 2019 ini IPC mantap melangkah memasuki era baru pelabuhan dengan menargetkan 12 cabang pelabuhan yang dikelola IPC sudah didukung dengan sistem pelayanan digital yang setara. &ldquo;Secara keseluruhan, standardisasi pelayanan dengan didukung oleh aplikasi berbasis digital,&rdquo; katanya. Dengan ini, tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi waktu proses operasional di lapangan. Karena pencatatan data dilakukan secara real time. Perencanaan penumpukan kargo, hingga tracking dan tracing petikemas dan kapal dapat diakses langsung oleh pengguna jasa. &ldquo;Selain itu kami juga memberikan kemudahan pembayaran melalui sistem cashless. Ke depannya dengan digitalisasi kami harapkan dapat menurunkan biaya logistik dan dwelling time,&rdquo; terang Prasetyadi. IPC juga melakukan beberapa pengembangan Cabang Pelabuhan Bengkulu yang telah dimulai pada tahun 2017, antara lain dengan mengoptimalisasi kondisi eksisting seperti Terminal Petikemas, pengembangan Terminal Curah Kering (TCK) dan Terminal Curah Cair (TCC) yang ada di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Untuk memacu peningkatan perekonomian daerah, IPC bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung dalam proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai. Dengan hadirnya KEK ini nantinya dapat membuka peluang peningkatan investasi, lapangan pekerjaan, penerimaan devisa, serta memberikan keunggulan kompetitif produk ekspor. Dijelaskannya, KEK sedang berproses untuk mewujudkannya. Empat Maret ini dilakukan forum discussion group (FGD) dengan mengundang stake holder, pemda, investor dan pejabat di kantor pusat. Guna merumuskan pengembangan KEK. Sudah disiapkan lahan sepanjang 400 haktera untuk pengembangan industry di Begkulu. Seperti Kopi karet dan CPO. Untuk kerjasama investor akan kerjasama dengan pemda provinsi. Karena persetujuannya nanti dengan Pemda Provinsi. &ldquo;Kita (Pelindo) bangun basic infrastrucktur dasar seperti terminal curah kering, curah cair dan terminal peti kemas dan sebagainya. Ini bagian pelindo, kalau perizinan dan keselamatan ada diKSOP dan pemerintah provinsi,&rdquo; terangnya. Dia mengatakan butuh waktu untuk mewujudkan KEK. Selain itu juga pembangunannya dilakukan secara bertahap. Tidak bisa langsung 400 hektare. Pembangunan mulai 25 hektare secara bertahap. &ldquo;Tanah sudah siap dan tidak ada sengketa, jalan sudah tersedia, terminal peti kemas sudah. Tinggal tunggu investor dan perizinan,&rdquo; terangnya. Untuk total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan KEK ini, keseluruhan mencapai sebanyak Rp 480 miliar, untuk pembangunan 400 hektare lahan tersebut. &ldquo;Ini butuh bertahap,&rdquo; terangnya.

Begini Penilaian Wapres JK Saat Meninjau Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/revitalisasi-pascabanjir-sulsel-di-bawah-koordinasi-gubernur_m_.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), meninjau kondisi dan pengoperasian Bendungan Bili-Bili, Jembatan Bili-Bili 2 yang ambruk, serta melaksanakan rapat koordinasi penanganan bencana banjir di Sulawesi Selatan, Minggu (27/1). Menteri Basuki mengatakan seluruh program perbaikan dan revitalisasi akan dikerjakan di bawah koordinasi Gubernur Sulawesi Selatan. Selain cuaca ekstrem dan curah hujan yang tinggi, Basuki mengatakan ada dua faktor lain penyebab banjir, yakni meluapnya Sungai Jenelata dan terjadinya pasang air laut yang menghambat aliran air sungai ke muara sungai. Pada Selasa (22/1), puncak curah hujan terjadi di 3 stasiun pengukur di Lengkese (329 mm), Bawakaraeng (308 mm) dan Limbungan (328 mm). Tercatat 6 daerah yang terdampak langsung bencana banjir di Sulsel, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan, Takalar dan Jeneponto. Wapres JK mengatakan banjir juga diakibatkan oleh kerusakan lingkungan di hulu Bendungan Bili-Bili karena terjadinya konversi lahan yang masif. Contohnya adalah kawasan lindung dengan tegakan pohon penahan limpasan air telah dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya seperti sayur-sayuran. Selanjutnya, di bawah koordinasi Gubernur Sulsel, akan dilakukan revitalisasi dan reboisasi daerah aliran sungai (DAS) di hulu Bendungan Bili-Bili serta perbaikan infrastruktur terdampak untuk pemulihan kegiatan sosial-ekonoli masyarakat pasca bencana banjir. &ldquo;Kementerian PUPR akan melakukan percepatan pembangunan Bendungan Jenelata dengan kapasitas 200 juta m3 dan pengerukan Bendungan Bili-Bili yang kini kapasitasnya berkurang karena laju sedimentasi yang sangat tinggi,&rdquo; jelas Basuki, dalam keterangan resmi, Senin (28/1). Sesuai instruksi Wakil Presiden, Menteri Basuki mengatakan pihaknya melalui BBPJN XIII akan membantu Pemerintah Daerah setempat memperbaiki 9 jembatan yang putus maupun rusak akibat banjir. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki kerusakan sejumlah ruas jalan diantaranya ruas Jalan Kemakmuran (Pangkep) sepanjang 500 meter (KM 54+200 - 54+750), Ruas Jalan Sudirman (Maros) sepanjang 400 meter (KM 28+800-29+200), Ruas Jalan Batas Kota Maros - Batas Kota Makassar sepanjang 300 meter (KM 24+300-25+600), Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan (Makassar) sepanjang 1.160 Km (KM 10+700-11+860), Ruas Jalan AP Pettarani (Makassar) sepanjang sepanjang 4.300 meter (KM 06+130-10+430), Ruas Jalan Batas Kabupaten Wajo/Batas Kabupaten Bone-Ulugalung dan Ruas Jalan Batas Kab. Takalar/Batas Kab. Jeneponto -Batas Kota Jeneponto di 5 titik dengan panjang 3.850 meter. Sementara itu ada dua ruas jalan mengalami longsor yakni jalan Batas Kota Maros &ndash; Ujung Lamuru di 2 titik dan ruas Jalan Sungguminasa &ndash; Malino (Jalan Provinsi) di 15 titik yang juga perlu segera diperbaiki.

Revitalisasi Pascabanjir Sulsel di Bawah Koordinasi Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nilai-biayai-terlalu-mahal-ini-kritik-jk-soal-pembangunan-lrt_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan LRT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan LRT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik, pembangunan proyek infrastruktur proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) terlalu mahal. Menurutnya, pembangunan LRT Jabodetabek cenderung tidak efisien lantaran dibangun secara melayang atau elevated yang letaknya disamping jalan tol. Semestinya dibangun secara terpisah. "Bangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol,&rdquo; ujarnya di Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Jumat (11/1) malam. JK menuturkan, LRT Jabodetabek yang berlokasi di jalan tol terkesan seperi tidak ada lahan lagi yang lebih murah. "Terkecuali di dalam kota, ke luar kota lahan masih murah kok. Masa (lahan) dari penduduk tidak ada, kenapa mesti elevated di luar kota. Kecuali kalau wilayahnya betul-betul sudah sangat padat," tuturnya. Selain itu JK menyebut, selain tidak efisien, biaya investasi proyek ini juga terbilang mahal hingga mencapai Rp 500 miliar per kilometer. Sehingga, konsultan yang mengawasi proyek tersebut dipertanyakan. "Siapa konsultannya ini yang bikin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer. Kapan kembalinya (modalnya)? Kalau dihitungnya seperti itu," tandasnya.

Nilai Biayai Terlalu Mahal, Ini Kritik JK Soal Pembangunan LRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masih-bayar-utang-jk-optimistis-krisis-98-tak-terjadi-lagi_m_.jpg" alt="Wapres Muhammad Yusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wapres Muhammad Yusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjamin, Indonesia tidak akan mengalami krisis seperti yang terjadi pas tahun 1997/1998 silam. Menurutnya, Indonesia telah belajar dari pengalaman masa lampau dalam menghadapi krisis sektor keuangan pada tahun tersebut. &ldquo;Kita punya pengalaman dalam industri jasa keuangan akan jadi pelajaran untuk jadi lebih baik lagi,&rdquo; ujar Wapres di Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Jumat (11/1) malam. JK menyebut, hingga saat ini Indonesia masih menanggung akibat dari krisis tersebut dengan mencicil dan membayar bunga perbaikan sistem perekonomian Indonesia. &ldquo;Era 1997-1998 (krisis) moneter efeknya sampai sekarang kita masih alami. Karena itu banyak tindakan yang harus kita lakukan. Kalau 20 taun lalu krisis dibayar oleh pemerintah dan rakyat lewat moneter. Tahun yang akan datang tak akan terjadi kembali sektor jasa jamahan,&rdquo; tuturnya. Menurutnya, pengalaman menjadi guru terbaik dalam belajar segala hal. Maka, memasuki tahun 2019 yang dibarengi dengan tahun politik, pemerintah optimis sistem keuangan dan perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik. JK menambahkan, pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di level 5 persen dengan tingkat inflasi di bawah 3,5 persen meskipun terdapat tantangan yang berasal dari global turut berimbas pada perekonomian dalam negeri. "Tentu dengan kebersamaan kita di sini saudara sekalian dari industri keuangan kita akan hadapi tahun ini dan juga tahun depan dengan kerja keras dan kebersamaan," tandasnya.

Masih Bayar Utang, JK Optimistis Krisis 98 Tak Terjadi Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-perusakan-bendera-demokrat-ini-saran-jk-ke-sby_m_.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut mengomentari terkait perusakan spanduk yang Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau beberapa waktu lalu. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyarankan supaya Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. "Ya sama imbauannya, Pak SBY lapor ke polisi," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (18/12). &lrm;Sementara selain JK, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga turun mengungkapkan spanduk Partai Demokrat yang dirusak. Wiranto mengungkapkan bahwa terdapat oknum Partai Demokrat dan oknum PDIP terlibat dalam perusakan baliho Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau beberapa hari lalu. Hal itu ia katakan berdasarkan laporan dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang mengaku telah merampungkan pengusutan atas kasus tersebut. "Nah ternyata dari Pak Kapolri cepat sekali mengusut itu ternyata, memang perbuatan oleh oknum tertentu, dari partai tertentu, baik partai PDIP maupun Demokrat ada, oknum itu sudah ditangkap," kata Wiranto. Wiranto lantas membeberkan bahwa kedua oknum parpol itu melancarkan aksinya atas inisiatif pribadi tanpa didasari oleh kebijakan maupun instruksi partai. Ia menjelaskan bahwa perbuatan itu merupakan tindakan miskoordinasi karena pelaku berusaha melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan pujian pimpinan parpol. "Mereka tidak ada perintah tidak atas kebijakan pimpinan partai politik, tapi karena ada miskoordinasi tidak mematuhi aturan dan perintah mereka melakukan inisiatif yang merugikan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan pahala, tetapi tindakannya salah," katanya.

Soal Perusakan Bendera Demokrat, Ini Saran JK ke SBY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kagumi-hidayatullah-jk-mereka-mengabdi-di-sungai-sampai-gunung_m_-1.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) membuka secara resmi Silaturahim Nasional Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/11)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) membuka secara resmi Silaturahim Nasional Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Silaturahim Nasional Hidayatullah resmi dibuka, Kamis (22/11). Acara diresmikan langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam acara bertajuk '45 Tahun Hidayatullah Berkhidmat untuk NKRI Bermartabat' itu, hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kemudian Gubernur Kaltim Isran Noor, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Ketua Umum DPP Hidayatullah beserta jajarannya, unsur pemprov dan pemkot, serta puluhan ribu dai dari berbagai daerah se-Indonesia. Kehadiran Wapres JK disambut meriah para santri dan ustad. Dalam sambutannya, JK menilai Hidayatullah merupakan salah satu ormas Islam yang cepat perkembangannya di Indonesia. Wapres JK mengapresiasi peran Hidayatullah bagi bangsa ini, terkhusus lewat para dainya. &ldquo;Kita berterima kasih kepada para dai yang telah mengabdikan dirinya di gunung-gunung, di puncak-puncak bukit, di sungai-sungai yang jauh, dan juga di kampung-kampung yang belum maju,&rdquo; ujarnya. Dia berharap Hidayatullah tidak hanya mengajarkan mengenai agama, tapi juga mengajarkan tentang hal-hal yang sifatnya duniawi seperti ekonomi. &ldquo;Kita mengharapkan dai daripada Hidayatullah ini bukan hanya mengajarkan tentang ibadah, tentang tauhid, tapi juga mengajarkan muamalah,&rdquo; ujarnya. Hal senada diungkapkan Isran Noor. Isran mengaku telah lama mengenal Hidayatullah. Dia menyampaikan ucapan terima kasih atas nama masyarakat Kaltim dan keluarga besar Hidayatullah. Sebagai informasi, rangkaian silatnas Hidayatullah berlangsung pada 20-25 November 2018. Pujian untuk JK Ketua Umum DPP Hidayatullah, Nashirul Haq, dalam sambutannya di hadapan Wapres, mengatakan tentu menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi para dai yang hadir. Itu lantaran mereka bisa mendapatkan arahan dan masukan dari JK. "Pribadi yang ketokohannya telah melampaui batasan seorang politisi bahkan batasan seorang wakil presiden. Karena beliau senyatanya telah menjadi negawaran bagi bangsa ini," kata Nashirul. Dia pula menegaskan, Hidayatullah bukan organisasi politik, namun peduli dengan masalah politik. Karena itu dia mengatakan boleh jadi 2024 nanti santri Hidayatullah tampil menjadi pemimpin nasionaL. "Ini sebagai wujud rasa tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat di bawah naungan kasih sayang dan ridha Allah SWT," beber dia. "Tentu harus banyak berguru kepada Bapak Jusuf Kalla sebagai pemimpin bangsa yang matang, tokoh perdamaian dan ahlul masajid, maka wajar menjadi Ketua Umum DMI seumur hidup, Insya Allah," pungkasnya.

Kagumi Hidayatullah, JK: Mereka Mengabdi di Sungai sampai Gunung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kagumi-hidayatullah-jk-mereka-mengabdi-di-sungai-sampai-gunung_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) membuka secara resmi Silaturahim Nasional Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/11)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) membuka secara resmi Silaturahim Nasional Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Silaturahim Nasional Hidayatullah resmi dibuka, Kamis (22/11). Acara diresmikan langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam acara bertajuk '45 Tahun Hidayatullah Berkhidmat untuk NKRI Bermartabat' itu, hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kemudian Gubernur Kaltim Isran Noor, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Ketua Umum DPP Hidayatullah beserta jajarannya, unsur pemprov dan pemkot, serta puluhan ribu dai dari berbagai daerah se-Indonesia. Kehadiran Wapres JK disambut meriah para santri dan ustad. Dalam sambutannya, JK menilai Hidayatullah merupakan salah satu ormas Islam yang cepat perkembangannya di Indonesia. Wapres JK mengapresiasi peran Hidayatullah bagi bangsa ini, terkhusus lewat para dainya. &ldquo;Kita berterima kasih kepada para dai yang telah mengabdikan dirinya di gunung-gunung, di puncak-puncak bukit, di sungai-sungai yang jauh, dan juga di kampung-kampung yang belum maju,&rdquo; ujarnya. Dia berharap Hidayatullah tidak hanya mengajarkan mengenai agama, tapi juga mengajarkan tentang hal-hal yang sifatnya duniawi seperti ekonomi. &ldquo;Kita mengharapkan dai daripada Hidayatullah ini bukan hanya mengajarkan tentang ibadah, tentang tauhid, tapi juga mengajarkan muamalah,&rdquo; ujarnya. Hal senada diungkapkan Isran Noor. Isran mengaku telah lama mengenal Hidayatullah. Dia menyampaikan ucapan terima kasih atas nama masyarakat Kaltim dan keluarga besar Hidayatullah. Sebagai informasi, rangkaian silatnas Hidayatullah berlangsung pada 20-25 November 2018. Pujian untuk JK Ketua Umum DPP Hidayatullah, Nashirul Haq, dalam sambutannya di hadapan Wapres, mengatakan tentu menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi para dai yang hadir. Itu lantaran mereka bisa mendapatkan arahan dan masukan dari JK. "Pribadi yang ketokohannya telah melampaui batasan seorang politisi bahkan batasan seorang wakil presiden. Karena beliau senyatanya telah menjadi negawaran bagi bangsa ini," kata Nashirul. Dia pula menegaskan, Hidayatullah bukan organisasi politik, namun peduli dengan masalah politik. Karena itu dia mengatakan boleh jadi 2024 nanti santri Hidayatullah tampil menjadi pemimpin nasionaL. "Ini sebagai wujud rasa tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat di bawah naungan kasih sayang dan ridha Allah SWT," beber dia. "Tentu harus banyak berguru kepada Bapak Jusuf Kalla sebagai pemimpin bangsa yang matang, tokoh perdamaian dan ahlul masajid, maka wajar menjadi Ketua Umum DMI seumur hidup, Insya Allah," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muhammad jusuf kalla

Berita Terkini

Karir Politik Jusuf Kalla, dari Menteri hingga Dua Kali Jabat Wakil Presiden

Deretan Pengalaman dan Rekam Jejak Jusuf Kalla Mulai dari Aktivis sampai Diplomat Penyelesaian Konflik

JK: Orang Asing Itu Kalau Ada Keributan Tak Berani Investasi

Begini Penilaian Wapres JK Saat Meninjau Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

Revitalisasi Pascabanjir Sulsel di Bawah Koordinasi Gubernur

Nilai Biayai Terlalu Mahal, Ini Kritik JK Soal Pembangunan LRT

Masih Bayar Utang, JK Optimistis Krisis 98 Tak Terjadi Lagi

Soal Perusakan Bendera Demokrat, Ini Saran JK ke SBY

Kagumi Hidayatullah, JK: Mereka Mengabdi di Sungai sampai Gunung

Kagumi Hidayatullah, JK: Mereka Mengabdi di Sungai sampai Gunung

Download Aplikasi JawaPos.com