<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berlanjut. Setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Kamis (4/1), beberapa pihak masih menyayangkan adanya pasal karet. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) menilai revisi kedua UU ITE masih mempertahankan pasal-pasal karet. Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhammad Isnur menyatakan, Koalisi Serius sejak awal menyoroti tertutupnya proses revisi sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik. &rdquo;Alih-alih menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah, koalisi menemukan bahwa perubahan undang-undang ini masih mempertahankan masalah lama,&rdquo; terang Isnur kemarin (5/1). Misalnya, pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil. Lalu, pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik hingga ketentuan pemidanaan dalam pasal 45, 45A, dan 45B. &rdquo;DPR bersama pemerintah juga menambahkan ketentuan baru. Salah satunya, pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang,&rdquo; terangnya. Aturan tersebut masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis. Terpisah, Menkominfo Budi Arie menyatakan, pemerintah ingin menjaga ruang digital lebih kondusif dan lebih berbudaya. Dia membantah bahwa UU ITE 2024 dapat dipakai untuk kriminalisasi. &rdquo;Ini ketakutan sama bayangan sendiri, kalau kalian baik-baik tidak usah takut kan,&rdquo; imbuhnya. Menurut Budi, pemerintah siap membuka ruang diskusi terkait UU ITE. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, pemerintah siap mendengar kritik dari masyarakat. Demi memperkuat aturan pelaksana, peran masyarakat akan lebih didengar. &rdquo;Detailnya nanti pada peraturan-peraturan pelaksanaan dari pemerintah. Itu yang perlu diperkuat,&rdquo; ujarnya. (elo/lyn/c7/bay)

Polemik mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berlanjut. Pasal karet masih ada.

Setelah Direvisi, Masih Ada Pasal Karet di UU ITE Terbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/junta-myanmar-2323474214.jpeg" alt="Diskusi bertema &quot;Junta Myanmar, Pelamggaran HAM dan Problematika Suplay Senjata dari Indonesia&quot; di Jakarta, Senin (9/10)." width="100%">
<figcaption>Diskusi bertema &quot;Junta Myanmar, Pelamggaran HAM dan Problematika Suplay Senjata dari Indonesia&quot; di Jakarta, Senin (9/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Yayasan LBHI Muhammad Isnur mengatakan, Komnas HAM harus bertindak cepat dan tegas serta terukur, karena jika semakin lama makin melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi ini. "Indonesia secara moral terikat karena mendorong lahirnya pertanggungjawaban korporasi dalam menjaga produknya agar tidak disalah gunakan untuk pelanggaran HAM. Semua ekspor senjata ke Myanmar sebelum 2021 juga harus ditelusuri sejak 2021," ujar Isnur&nbsp;dalam diskusi bertema "Junta Myanmar, Pelamggaran HAM dan Problematika Suplay Senjata dari Indonesia" di Jakarta, Senin (9/10). Isnur juga menyarankan, presiden harus meminta kepada pemerintah Myanmar untuk tidak menggunakan senjata yang diimpor dari Indonesia untuk digunakan untuk membantai warga Myanmar.&nbsp; "Namun faktanya, terjadi disparitas antara kebijakan Kemenlu yang mendorong perdamaian di Myanmar, tetapi di satu sisi dengan mudah mengekspor senjata ke Myanmar," ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011806166/haris-azhar-fatia-aji-dan-ylbhi-gugat-pasal-pencemaran-nama-baik-ke-mk">Haris Azhar, Fatia, AJI, dan YLBHI Gugat Pasal Pencemaran Nama Baik ke MK</a> Sementara itu, diketahui kebijakan ekspor senjata peraturannya di tingkat menteri pertahanan. Artinya kebijakan kemenhan cenderung mengabaikan resolusi yang telah disepakati Indonesia di PBB di mana Kemenlu menjadi ujung tombaknya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012424614/ylbhi-kecam-dan-kutuk-keras-penangkapan-14-warga-air-bangis-dan-pendampingnya-di-dalam-masjid-raya-sumbar">YLBHI Kecam dan Kutuk Keras Penangkapan 14 Warga Air Bangis dan Pendampingnya di dalam Masjid Raya Sumbar</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "Pengaturan terkait ekspor senjata ini sepertinya tidak serius di bangun, karenanya bisa saja di manfaatkan untuk kepentingan lain. Untuk itu penting diatur melalui peraturan yang lebih komprehensif," jelasnya. &nbsp; Isnur juga mengkritik soal impor senjata yang tidak transparan di Indonesia. Karena itu jangan sampai senjata yang diproduksi Indonesia dipakai untuk merepresi orang yang tidak bersalah.&nbsp; "Sehingga kita tergolong pada negara yang otoritarian kalau kita tidak peduli untuk apa senjata itu digunakan," ujarnya.&nbsp; Hadir dalam diskusi itu antara lain Julius Ibrani Ketua PBHI Nasional, Akademisi universitas paramadina, Shiskha Prabawaningtyas, Feri Amsari (Themis Law Firm dan Akademisi Universitas Andalas), Al Araf (Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative).

Presiden harus meminta kepada pemerintah Myanmar untuk tidak menggunakan senjata yang diimpor dari Indonesia untuk digunakan untuk membantai

Soal Dugaan Ekspor Senjata ke Myanmar, YLBHI Desak Pemerintah Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sidang-kanjuruhan-asosiasi_pemain.jpg" alt="BERSAKSI: Dari kiri, AKP Bambang Sidik Achmad, AKP Hasdarmawan, dan Kompol Wahyu Setyo Pranoto di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. (ANGGER BONDAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERSAKSI: Dari kiri, AKP Bambang Sidik Achmad, AKP Hasdarmawan, dan Kompol Wahyu Setyo Pranoto di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. (ANGGER BONDAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menilai putusan bebas terhadap dua terdakwa polisi di kasus Kanjuruhan melukai rasa keadilan masyarakat. Bahkan, vonis tersebut dapat memicu kemarahan sosial masyarakat.  ”Ini bukti nyata bahwa hukum telah dipermainkan sedemikian rupa,” kata Isnur kepada Jawa Pos.  Pihaknya melihat sejak awal bahwa kasus tragedi Kanjuruhan tidak ditangani secara serius. Penyidikan hingga penuntutan aparat penegak hukum, kata Isnur, tidak membawa kasus tersebut ke arah yang jelas. ”(Proses penegakan hukum, Red) justru terkesan melindungi para pelaku,” paparnya.  Ketidakseriusan penanganan kasus Kanjuruhan itu kemudian berlanjut di persidangan. Bukti-bukti dan keterangan saksi yang disajikan cenderung lemah dan membuat rangkaian peristiwa Kanjuruhan tidak utuh. Itu membuat hakim kemudian menyimpulkan bahwa meninggalnya ratusan orang disebabkan angin.  ”Itu (kesimpulan penyebab meninggalnya suporter gara-gara angin, Red) karena hakim tidak mendapatkan gambaran fakta yang utuh,” tutur Isnur.  Padahal, fakta yang dikumpulkan koalisi masyarakat sipil dan pihak-pihak lain jelas menggambarkan bahwa ada kesengajaan petugas menembakkan gas air mata ke arah tribun. ”Fakta kebenaran itu dibuat lemah (di persidangan, Red),” imbuhnya.  Isnur menduga pembuktian memang sengaja dibuat lemah oleh upaya sistematis pihak tertentu dengan menyembunyikan fakta-fakta sebenarnya. Fakta-fakta yang tidak utuh itu akhirnya membuat hakim gagal menemukan hubungan kausalitas atau sebab akibat dari peristiwa Kanjuruhan.  ”Apalagi sejak awal pelaku penembakan tidak diperiksa di sidang. Itu sudah kelihatan (peradilan, Red) sesat,” paparnya.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua di antara tiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (16/3). Perbuatan kedua terdakwa dianggap tidak berkaitan dengan meninggalnya 135 Aremania, 24 orang luka berat, dan 623 korban luka ringan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober 2022.  Dua terdakwa tersebut adalah eks Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Satu terdakwa lain, eks Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum pidana 1,5 tahun penjara.

YLBHI Sebut Pembuktian di Persidangan Kanjuruhan Sengaja Dibuat Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Demo-Aksi-Tolak-RKUHP-Bermasalah-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah mahasiswa dari beberapa Universitas berunjuk rasa terkait pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di kawasan patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Mereka mendesak pemerintah untuk membuka naskah RKUHP kepada masyar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa dari beberapa Universitas berunjuk rasa terkait pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di kawasan patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Mereka mendesak pemerintah untuk membuka naskah RKUHP kepada masyar</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Desakan agar RKUHP tidak disahkan menjadi undang-undang terus bergulir. Selain masih ada pasal-pasal bermasalah yang belum dihapus pemerintah dan DPR, dikhawatirkan RKUHP bernasib sama dengan UU lain yang ujung-ujungnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mencontohkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU itu digugat pimpinan KPK Nurul Ghufron ke MK belum lama ini.  Ghufron menggugat materi Pasal 29 huruf (e) UU KPK yang mengatur batas usia pimpinan KPK paling rendah 50 tahun.  Isnur juga mencontohkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang digugat ke MK oleh Migrant Care dan beberapa pihak lain. Sebagian permohonan uji formil dalam gugatan itu dikabulkan MK pada November tahun lalu. MK menyatakan, pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 dan meminta untuk dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.  Bukan hanya itu, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) juga ramai-ramai digugat ke MK oleh banyak kalangan. Dari kalangan akademisi, ada nama Profesor Azyumardi Azra yang bergabung dengan Din Syamsuddin dan belasan orang lain. Salah satu yang dipersoalkan adalah pembentukan UU IKN yang tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat.  Sederet UU yang berujung pada gugatan ke MK itu, kata Isnur, merupakan bukti bahwa pemerintah dan DPR cenderung tergesa-gesa dalam merumuskan, membahas, dan mengesahkan UU. Karena itu, pihaknya mendesak RKUHP tidak segera disahkan sebelum salah satu syarat formil pembentukan UU, yakni mengakomodasi partisipasi masyarakat, dilakukan.  ”Apalagi ini (RKUHP) berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai ketergesa-gesaan (membentuk UU, Red) itu baru mereka sadari ketika ada korban atau kesalahan yang muncul di kemudian hari,” ujar Isnur di sela kegiatan sosialisasi penolakan RKUHP bersama masyarakat sipil di kawasan Bundaran HI, Jakarta, kemarin (27/11).  Isnur menjelaskan, penolakan terhadap pasal RKUHP yang berpotensi menjadi pasal karet sudah berkali-kali disuarakan. Mulai pasal penghinaan presiden, living law, penghinaan lembaga negara dan pemerintah, contempt of court, kontrasepsi, hingga pasal yang mengatur tentang larangan penyebaran marxisme dan leninisme serta paham yang bertentangan dengan Pancasila.  Suara-suara penolakan itu sampai saat ini belum digubris DPR dan pemerintah. Masukan agar ada pelibatan masyarakat, khususnya yang concern terhadap substansi pasal bermasalah, juga urung terlaksana dengan baik. ”Kami tidak melihat ada dialog (pembahasan RKUHP bersama masyarakat, Red) di DPR,” paparnya.  Berdasar pemetaan YLBHI, pasal-pasal yang dianggap berpotensi menjadi pasal karet tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, pasal terkait living law (hukum yang hidup di tengah masyarakat) yang membuka celah kriminalisasi terhadap masyarakat yang tidak menuruti penguasa di daerah.  Yang paling berbahaya, kata Isnur, adalah pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara serta pemerintah. Pasal itu sangat subjektif dan bisa digunakan untuk mengkriminalisasi para pengkritik kekuasaan. ”Itu pasal antikritik karena masyarakat yang mengkritik dapat dituduh menghina dan berujung pidana,” ujarnya.  Selain itu, pasal terkait larangan penyebaran marxisme dan leninisme serta paham lain yang bertentangan dengan Pancasila rawan digunakan untuk membungkam oposisi dan masyarakat yang kritis. Bahkan, parahnya lagi, pasal itu bisa digunakan untuk mengekang kebebasan akademik. ”Pasal itu juga sangat subjektif,” imbuhnya.  Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan, pihaknya sudah memperjuangkan aspirasi dan masukan masyarakat dalam pembahasan RKUHP. Menurut dia, sudah banyak yang berubah dalam draf yang disepakati dalam rapat komisi III pada 24 November lalu jika dibandingkan dengan draf RKUHP pada 2019.  Terkait pasal yang kontroversi, misalnya pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, Tobas –sapaan akrab Taufik Basari– mengatakan bahwa penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara adalah pasal delik aduan. Yang mengadukan penghinaan itu tidak bisa sembarang orang, tapi harus presiden langsung, menteri, atau kepala lembaga.  ”Tentu presiden, menteri, dan lembaga negara tidak akan sembarangan melaporkan,” tegasnya. Politikus Partai Nasdem tersebut mengakui bahwa draf RKUHP yang sudah disepakati dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU itu masih memiliki sejumlah kekurangan. Yang pasti, lanjut Tobas, fraksinya sudah berupaya keras memperjuangkan aspirasi rakyat.  Jika RKUHP sudah disahkan menjadi UU dan masyarakat belum bisa menerima peraturan baru itu, mereka mempunyai hak untuk melakukan judicial review (JR) ke MK. ”Mengajukan judicial review adalah hak rakyat,” ungkapnya.

Banyak Pasal Karet, YLBHI Tetap Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 kantor LBH di seluruh Indonesia menyatakan bahwa penundaan Pemilu 2024 bukan sekadar wacana. Melainkan sebuah rencana yang dikemukakan secara terang benderang oleh orang-orang di sekeliling Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Menurut Ketua YLBHI M. Isnur, pernyataan Jokowi soal polemik penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan tidak bisa menjadi acuan. Terlebih, pernyataan Jokowi cenderung bersayap dan tidak secara tegas menyatakan menolak penundaan pemilu.  ”Presiden tidak menyatakan bahwa ini (rencana penundaan pemilu) berbahaya dan bertentangan dengan konstitusi,” kata Isnur dalam konferensi pers secara virtual kemarin (10/4). Dia menilai, pernyataan presiden yang terkesan tidak tegas itu patut dianggap sebagai sikap yang abu-abu. ”Ucapan Jokowi ini tidak bisa dipegang sepenuhnya,” tegasnya.  Berkaca pada jejak rekam Jokowi selama ini, lanjut Isnur, banyak ucapan yang bertentangan dengan realitas. Dia mencontohkan pernyataan Jokowi yang akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Janji memperkuat KPK, tapi tidak kejadian,” imbuhnya.  Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) M. Hanif Ihsan Syuhada menyebutkan, rencana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan semakin nyata terlihat. Kesimpulan itu merujuk pada hasil kajian cepat KM ITB. ”Berbagai upaya terus dicoba elite politik untuk mewujudkan rencana itu,” paparnya.  Atas dasar itu, KM ITB mendesak eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjunjung tinggi aturan pemilu serta masa jabatan presiden sebagaimana tertuang dalam konstitusi. ”Presiden Jokowi semestinya menjatuhkan sanksi kepada menteri-menterinya yang terbukti mendukung dan mengupayakan penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden,” ujarnya.  Aktivis hukum dan hak asasi manusia (HAM) Asfinawati menambahkan, pernyataan pemerintah yang dikeluarkan menjelang aksi 11 April tidak menjawab persoalan-persoalan yang diangkat mahasiswa dan masyarakat sipil. ”Pernyataan pemerintah ini terlambat karena persoalan di tengah masyarakat telah terjadi,” ujarnya.  Menurut Asfin, sapaan Asfinawati, aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk kemarahan masyarakat atas gagalnya pemerintah menyelesaikan persoalan dasar masyarakat selama ini. Salah satunya kelangkaan kebutuhan bahan pangan seperti minyak goreng. ”Kita harus berterima kasih kepada mahasiswa yang masih mau aksi mengontrol pemerintah,” tuturnya.

Jokowi Dinilai Masih Bersikap Abu-Abu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak" width="100%">
<figcaption>Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak</figcaption>
</figure>Gaya kepemimpinan Firli Bahuri dkk dinilai bisa mendegradasi citra KPK. Menurut pandangan pegiat antikorupsi, KPK kini perlu segera diinstal ulang. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo dengan Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur mengenai kinerja pimpinan KPK.  ---  Bagaimana kepemimpinan Firli dkk selama dua bulan terakhir?  Ada beberapa hal yang kami soroti. Yang intinya sangat-sangat mengecewakan. Ini (pimpinan era Firli dkk) jelas semakin terlihat ingin merusak KPK. Ingin merusak agenda pemberantasan korupsi. Indikatornya adalah kinerja tentang pemberantasan korupsi sendiri. Kita dapat informasi bahwa sejak Firli diangkat sampai kemarin (11/2), ada pengakuan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK bahwa belum ada izin penyadapan.  KPK telah mati. Mati suri dalam menjalankan mandat memberantas korupsi untuk penegakan hukum.  Bisa Anda kasih contoh?  Peristiwa Harun Masiku (mantan caleg PDIP yang menjadi buron KPK), kemudian Hasto (Hasto Kristiyanto), kita bisa melihat bersama. Di situ ada dua hal. Pertama, dia (pimpinan) gagal menarik ke tersangka yang lebih tinggi. Dia (pimpinan) gagal menangkap tersangka (Harun Masiku). Kami mengindikasikan ada semacam penghalangan penyidikan dan tidak diapa-apakan. Menkum HAM (Yasonna H. Laoly) juga tidak diapa-apain.  Justru di internal (KPK) ketika ada penyidik yang bekerja keras, penuntut yang bekerja keras mengungkap peristiwa ini malah dipulangkan (ke institusi asalnya). Dicabut dari tugasnya.  Kemudian, apa lagi yang Anda lihat dari kepemimpinan Firli dkk?  Soal gaya dan etika yang sangat buruk yang dipraktikkan Firli. Misalnya dengan berkunjung ke daerah dan dikawal. Ini melanggar etika. Penegak hukum seharusnya benar-benar menjaga dirinya di ruang yang sunyi, di ruang yang suci, di ruang yang tidak berinteraksi dengan calon-calon tersangka, dengan pihak-pihak yang berkepentingan.  Kemudian, ada kunjungan ke media tertentu. Jadikanlah media itu partner saja, nggak usah dipuji-puji, seolah pengin cari muka. Kayak begitu apa maksudnya? Selama ini hubungan KPK dengan media itu menjaga diri ya baik-baik saja. Media meliput sesuai tugasnya.  Ini (pimpinan) malah melakukan gimmick yang tidak perlu. Malah mengajak jurnalis masak nasi goreng. Jadi, hal-hal utama yang harus dikerjakan pimpinan KPK malah nggak dilakukan. Dulu hampir tidak pernah kita melihat gimmick. Dulu masih ingat Chandra Hamzah (eks komisioner KPK) mencoba menemui pihak tertentu, terus disidangkan (internal KPK). Dia (pimpinan) menemui pejabat lain ini sangat berbahaya bagi proses penegakan hukum. Karena memungkinkan adanya intervensi.  Bagaimana masyarakat sipil mencoba memperbaiki situasi ini?  Beberapa kali jaringan masyarakat sipil itu mencoba untuk mengajukan pertemuan. Tapi tidak digubris. Bahkan, Wadah Pegawai (WP) KPK yang internal KPK yang diakui undang-undang itu saja tidak dianggap.  Kami berpikir pimpinan KPK sekarang ancur-ancuran, secara undang-undang juga begitu (ancur-ancuran). Kami berpikir apakah saatnya KPK harus dibubarkan? Kita instal baru ke depan. Kita sudah berpikir seperti itu kalau KPK sudah dibajak sedemikian parah seperti ini. Instal ulang poinnya.  Kalau dibiarkan, koruptor merajalela dengan happy. Jika begitu, sangat rusak negara ini. Banyak maling. Dari awal kami meyakini Dewas KPK tidak bisa berkutik melihat persoalan ini.

M. Isnur: Saatnya Dibubarkan, Kita Instal Ulang KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku penyiraman cairan kimia terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akhirnya terungkap. Kini polisi didesak untuk mengungkap siapa dalang di balik penyerangan tersebut.  Pengacara Novel Baswedan, Muhammad Isnur menduga ditangkapnya dua anggota kepolisian itu belum mengungkap siapa dalang di balik penyerangan tersebut. Karenanya aparat Polri perlu mengungkap ‎otak pelakunya.  "Mendorong polisi mengungkap sampai otaknya. Tentu seorang anggota Polri aktif tidak mungkin bergerak sendiri. Jadi penting untuk diketahui siapa otak pelakunya," ujar Isnur kepada wartawan, Sabtu (28/12).  Menurut Isnur, pentingnya polisi mengungkap otak pelaku guna mengetahui motif pelaku. Apalagi, pelaku penyerangan Novel Baswedan baru terungkap setelah dua tahun berjalan.  "Maka penting diungkap motif tindakan seperti apa. Kedua, siapa otaknya. Kalau dia Polri aktif, kenapa sekian lama baru terungkap. Kenapa harus menunggu sekian lama," tegasnya.  Insnur menginginkan supaya penyerangan Novel Baswedan dibuka secara transparan. Jangan sampai ada persepsi buruk yang muncul, misalnya Novel Baswedang diserang cairan kimia karena sedang menangani kasus di KPK.  "Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan. Kalau hanya sampai di situ, kecurigaan kami makin kuat penyerangan adanya kasus yang Novel," ungkapnya.  Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, dua tersangka penyiraman cairan kimia kepada penyidik KPK Novel Baswedan adalah anggota Polri aktif berinisial RM dan RB.  Menurut Argo, dua pelaku itu ditangkap dan bukan menyerahkan diri. Mereka ditangkap di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Setelah ditangkap pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya.  Adapun ‎penyiraman air keras kepada Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017 silam. Novel Baswedan disiram air keras ketika hendak pulang ke rumahnya usai menunaikan salat Subuh di masjid dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading Jakarta.

Polisi Didesak Ungkap Otak Pelaku Penyiraman Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/rahmat-imran-disebut-sebagai-salah-satu-dalang-penyerangan-kantor-lbh_m_157947.jpeg" alt="Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur." width="100%">
<figcaption>Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencurigai adanya dua orang di balik terjadinya kericuhan terhadap peserta aksi pada Minggu (17/9) malam kemarin. Namun, aparat kepolisian belum mendapat informasi lebih detail soal insiden yang memakan lima korban luka-luka dari aparat kepolisian itu. "Silahkan melaporkan, informasi itu nanti kita akan dalami," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18/9). Argo menyebut, apabila kelompok YLBHI mengetahui dalang di balik terjadinya kericuhan dari peserta aksi, dianjurkan untuk melapor ke aparat kepolisian. Agar kita bisa lakukan evaluasi atau tindaklanjut dari kepolisian. "Ya makanya sampaikan itu ke pihak kepolisian, nanti akan kita evaluasi siapa itu yang disampaikan," jelasnya. Diketahui sebelumnya, Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur menyebut dua nama dibalik terjadinya kericuhan yang ditimbulkan oleh peserta aksi. "Yang pertama Rahmat Imran, dia Presidium 313," ucap Isnur. Rahmat Imran menurut Isnur adalah orang yang menyebarkan undangan konferensi pers dan hoax di sosial media terkait aksi di kantor YLBHI.&nbsp; Dalam informasi itu disebutkan kalau Rahmat Irman bertanggungjawab atas aksi pengepungan kantor YLBHI. Bahkan Isnur juga menyebut nama Mayjen TNI (purn) Kiflan Zein. Menurutnya, nama&nbsp;Kivlan Zein muncul dalam sebuah website yang memberitakan kalau Kivlan memimpin rapat koordinasi pembubaran PKI.&nbsp;

Rahmat Imran Disebut Sebagai Salah Satu Dalang Penyerangan Kantor LBH

muhammad isnur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muhammad isnur

Berita Terkini