<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/TASPEN-2844190722.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara kedua sehubungan adanya permintaan dari salah satu Organisasi Advokat yang meminta untuk diberi kesempatan memeriksa secara internal Saudara Komaruddin Simanjuntak sebagai advokat, Senin (11/9/2023).</p> <p>Gelar perkara dilakukan sehubungan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menyeret pengacara Kamaruddin Simanjuntak menjadi tersangka pidana menyusul laporan yang dilayangkan mantan suami kedua Rina Lauwy, yakni Antonius Kosasih<br /> <br />Kuasa hukum Kosasih, Muhammad Ismak menegaskan bahwa kasus ini muncul karena ada tuduhan yang sangat serius terhadap Kliennya yang dituduh mengelola uang sebesar 300 trilyun dengan tujuan pencapresan oleh capres tertentu, hingga terlibat pernikahan ghoib yang berkaitan dengan kickback investasi dan membiayai berbagai perempuan sebesar 200 juta rupiah per hari.<br /> <br />"Jelas tuduhan ini tidak benar dan mengada-ada dan sudah menyerang harkat dan martabat Klien kami. Itu yang jadi masalah. Bukan yang lainnya. Jadi supaya clear, sesuai permintaan Pak Kosasih, sebaiknya kasus dugaan berita bohong ini diproses saja di persidangan. Hal ini juga sejalan dengan permintaan Kamaruddin Simanjuntak untuk masalah ini dilanjutkan di persidangan sebagaimana yang terungkap di dalam gelar perkara tersebut," ujar Ismak dalam keterangannya, Jakarta, Senin (11/9).</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012959533/kiper-pss-sleman-anthony-pinthus-ngecas-energi-di-pantai">Kiper PSS Sleman Anthony Pinthus Ngecas Energi di Pantai</a></strong><br /> <br />Ismak tak ingin dugaan penyebaran hoaks oleh Kamaruddin ini menimbulkan polemik di publik.<br /> <br />&ldquo;Kami sampaikan bahwa dalam penegakan hukum oleh Profesi Hukum dalam hal ini oleh advokat ada namanya itikad baik dalam membela Klien. Di dalam perkara ini kami menduga ada iktikad tidak baik. Perlu kita luruskan bahwa Rekan Kamaruddin Simanjuntak menjadi kuasa hukum Mantan Istri Kedua Klien kami dalam perkara perceraian di tingkat banding dan kasasi," ujarnya.</p> <p>Menurutnya, ada paradoks yang terjadi, karena dalam pengadilan tingkat pertama antara Klien kami dan mantan istrinya ketika berlangsung proses perceraian baik Klien kami dan mantan istrinya saling menggugat untuk bercerai. Namun pada tahap banding setelah Rekan Kamaruddin Simanjuntak menjadi Kuasa Hukum Rina, tiba-tiba mengubah permintaan agar tidak terjardi perceraian, tapi sebaliknya di luar pengadilan Kuasa Hukum Sdri Rina menyerang pribadi, martabat, dan harga diri Klien Kami yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan materi perceraian.</p> <p>"Sehingga jadi pertanyaan kami, Kalau berniat mau mendamaikan klien atau mendukung agar tidak terjadi perceraian, maka mestinya tidak menyerang pribadi harkat dan martabat orang,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Ismak menyebut selama ini Kamaruddin Simanjuntak (KS) selaku kuasa hukum Rina Lauwy secara terus menerus menyerang kliennya dengan berita hoaks. Bukan hanya melalui video yang beredar viral dan menjadi alasan laporan namun juga setelah ditetapkan menjadi tersangka, Kamaruddin Simanjuntak masih tetap menyerang Kosasih melalui pemberitaan bohong melalui berbagai media podcast.<br /> <br />Selain itu Ismak menyampaikan, &ldquo;Rekan KS dalam video yang beredar viral diundang berbicara sebagai Narasumber dalam Seminar dengan Tema &ldquo;Selamatkan NKRI dari Mafia Hukum di Tubuh POLRI&rdquo; yang mana dalam seminar itu dia tidak sedang bertindak sebagai kuasa hukum Rina Lauwy. Kemudian di dalam forum seminar tersebut, rekan KS menyerang pribadi Klien kami.&rdquo;</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012959539/39-anggota-sindikat-narkoba-fredy-pratama-terancam-hukuman-mati">39 Anggota Sindikat Narkoba Fredy Pratama Terancam Hukuman Mati</a></strong><br /> <br />"Jadi di mana itikad baiknya, ini kan paradoks," ujarnya. Karena itu Ismak selaku kuasa hukum Kosasih mendorong kasus hukum ini bisa segera dibawa ke pengadilan.<br /> <br />Di sisi lain, Ismak menyampaikan bahwa kasus perceraian kliennya dengan Rina Lauwy telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No.1340K/PDT/2023 tertanggal 22 Juni 2023.<br /> <br />"Itu jelas pada putusan perdata ditingkat kasasi di MA yang telah diputus pada bulan Juni 2023 dan diumumkan pada bulan Juli 2023 dalam laman Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Karena itu diminta kepada saudari Rina Lauwy tidak lagi berhak berbicara untuk menyatakan diri sebagai istri sah dari klien kami," ujarnya.<br /> <br />Bareskrim Polri telah menetapkan Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen (Persero)!ANS Kosasih. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara, pada Senin (7/8).<br /> <br />Kasus ini bermula dari laporan ANS Kosasih selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero) ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/1966/IX/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 September 2022.<br /> <br />Kamaruddin dilaporkan terkait pernyataan dalam sebuah video yang beredar di media Sosial dan kanal YouTube. Dalam video itu Kamaruddin menyebut bahwa Kosasih mengelola dana capres sebesar Rp300 triliun hingga terlibat pernikahan ghoib yang berkaitan dengan kickback investasi sebesar Rp200 juta per hari.<br /> <br />Kamaruddin juga telah diperiksa sebagai tersangka pada Senin 14 Agustus lalu. Ia menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam. Ia selesai diperiksa pukul 21.20 WIB. Kamaruddin mengklaim kasus yang menjeratnya ini sarat muatan politis.</p>

Kasus muncul karena ada tuduhan terhadap Kosasih yang dituduh mengelola uang sebesar 300 triliun untuk pencapresan oleh capres tertentu.

Kuasa Hukum Dirut Taspen Sebut Kamaruddin Simanjuntak Tak Punya Itikad Baik

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/Screenshot_20230913-0855542-903158083.jpg" alt="Kuasa hukum ANS Kosasih menilai Kamaruddin Simanjuntak sering menyerang pribadi Kosasih di media sosial dan podcast, sehingga dianggap tidak memiliki itikad baik." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum ANS Kosasih menilai Kamaruddin Simanjuntak sering menyerang pribadi Kosasih di media sosial dan podcast, sehingga dianggap tidak memiliki itikad baik.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara kedua. Alasannya, karena permintaan dari salah satu Organisasi Advokat yang meminta diberi kesempatan memeriksa secara internal Komaruddin Simanjuntak sebagai advokat pada Senin (11/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gelar perkara kedua itu dilakukan sehubungan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan nama pengacara Kamaruddin Simanjuntak. Ia menjadi tersangka pidana menyusul laporan yang dilayangkan mantan suami kedua Rina Lauwy, yakni Antonius Kosasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari Pojok Satu, Kuasa hukum Antonius Kosasih, Muhammad Ismak menegaskan bahwa kasus ini muncul karena ada tuduhan yang sangat serius terhadap kliennya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012943490/usai-periksa-rina-lauwy-mantan-istri-antonius-ns-kosasih-kpk-buka-suara-terkait-dugaan-korupsi-di-pt-taspen">Usai Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Antonius NS Kosasih, KPK Buka Suara Terkait Dugaan Korupsi di PT Taspen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Antonius dituduh mengelola uang sebesar 300 triliun dengan tujuan pencapresan oleh calon tertentu, hingga terlibat pernikahan ghaib yang berkaitan dengan kickback investasi dan membiayai berbagai perempuan sebesar 200 juta rupiah per hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jelas tuduhan ini tidak benar dan sudah menyerang harkat dan martabat klien kami. Jadi supaya jelas, sesuai permintaan Pak Kosasih, sebaiknya kasus dugaan berita bohong ini diproses saja di persidangan. Hal ini juga sejalan dengan permintaan Kamaruddin Simanjuntak yang juga meminta kasus ini dilanjutkan di persidangan," ujar Ismak dalam keterangannya pada Senin (11/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ismak juga tidak ingin dugaan penyebaran hoaks oleh Kamaruddin ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada perkara ini kami menduga ada itikad tidak baik. Perlu kita luruskan bahwa rekan Kamaruddin Simanjuntak menjadi kuasa hukum mantan istri kedua klien kami dalam perkara perceraian di tingkat banding dan kasasi," imbuh Ismak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012940094/terungkap-alasan-kamaruddin-simanjuntak-ngotot-ingin-dirut-taspen-antonius-ns-kosasih-dipecat-dari-jabatannya">Terungkap Alasan Kamaruddin Simanjuntak Ngotot Ingin Dirut Taspen Antonius NS Kosasih Dipecat dari Jabatannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ismak menilai ada paradoks yang terjadi, karena dalam pengadilan tingkat pertama Antonius Kosasih dan Rina Lauwy saling menggugat untuk bercerai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun pada tahap banding setelah Kamaruddin Simanjuntak menjadi kuasa hukum Rina, tiba-tiba mengubah permintaan agar tidak terjadi perceraian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak berhenti sampai disitu, di luar pengadilan Kamaruddin Simanjuntak justru menyerang pribadi Antonius Kosasih yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan materi perceraian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka yang jadi pertanyaan kami, kalau berniat mau mendamaikan klien atau mendukung agar tidak terjadi perceraian, seharusnya tidak menyerang pribadi seseorang, apalagi dengan berita hoaks di berbagai media podcast,&rdquo; tukas Ismak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012939332/kamaruddin-simanjuntak-kekeuh-mau-ans-kosasih-dipecat-deddy-corbuizer-kesannya-jadi-dendam-pribadi">Kamaruddin Simanjuntak Kekeuh Mau ANS Kosasih Dipecat, Deddy Corbuizer: Kesannya jadi Dendam Pribadi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ismak menyampaikan bahwa dalam video yang beredar di media sosial, Kamaruddin juga menyerang Antonius saat berbicara sebagai narasumber pada seminar dengan tema &ldquo;Selamatkan NKRI dari Mafia Hukum di Tubuh POLRI&rdquo;.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal dalam seminar itu dia tidak sedang bertindak sebagai kuasa hukum Rina Lauwy. Tapi ia justru menyerang klien saya. Jadi dimana itikad baiknya, ini kan paradoks," ucap Ismak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Ismak selaku kuasa hukum Kosasih mendorong kasus ini bisa segera dibawa ke pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ismak menyampaikan bahwa kasus perceraian Antonius Kosasih dengan Rina Lauwy telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No.1340K/PDT/2023 tertanggal 22 Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012938926/periksa-rina-lauwy-mantan-istri-ans-kosasih-kpk-duga-korupsi-di-pt-taspen-terkait-asuransi-uang-pensiun">Periksa Rina Lauwy Mantan Istri ANS Kosasih, KPK Duga Korupsi di PT Taspen Terkait Asuransi Uang Pensiun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu jelas pada putusan perdata ditingkat kasasi di MA yang telah diputus pada bulan Juni 2023 dan diumumkan pada bulan Juli 2023 dalam laman Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Karena itu kami meminta kepada saudari Rina Lauwy tidak berhak untuk menyatakan diri sebagai istri sah klien kami," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bareskrim Polri telah menetapkan Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen (Persero), ANS Kosasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara, pada Senin (7/8) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini bermula dari laporan ANS Kosasih selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero) ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/1966/IX/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 September 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012935041/sempat-periksa-mantan-istri-antonius-kosasih-kpk-endus-korupsi-di-pt-taspen-terkait-asuransi-uang-pensiun">Sempat Periksa Mantan Istri Antonius Kosasih, KPK Endus Korupsi di PT Taspen Terkait Asuransi Uang Pensiun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kamaruddin dilaporkan terkait pernyataan dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan kanal YouTube.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video itu, Kamaruddin menyebut bahwa Kosasih mengelola dana capres sebesar Rp 300 triliun hingga terlibat pernikahan ghaib yang berkaitan dengan kickback investasi sebesar Rp 200 juta per hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum Brigadir Yosua dalam kasus Ferdy Sambo tersebut juga telah diperiksa sebagai tersangka pada 14 Agustus lalu. Ia menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah selesai diperiksa, Kamaruddin mengklaim kasus yang menjeratnya ini sarat muatan politis.</div>

Ismak menilai ada paradoks yang terjadi, karena dalam pengadilan tingkat pertama Antonius Kosasih dan Rina Lauwy saling menggugat bercerai.

Kuasa Hukum Antonius Kosasih Tuduh Kamaruddin Simanjuntak Tak Beritikad Baik dan Gemar Menyebar Hoaks

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/IMG_20230905_153828-2355017696.jpg" alt="Kamaruddin Simanjuntak dan Muhammad Ismak." width="100%">
<figcaption>Kamaruddin Simanjuntak dan Muhammad Ismak.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Seperti diketahui, Kamaruddin Simanjuntak sering membahas kasus Dirut Taspen, bahkan berambisi agar ANS Kosasih dipecat dari jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy Corbuzier melalui podcast-nya sempat menduga ada unsur dendam pribadi dari Kamaruddin Simanjuntak kepada ANS Kosasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu diduga imbas dirinya menjadi tersangka atas dugaan penyebaran hoaks.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012934846/kamaruddin-simanjuntak-ngotot-dirut-taspen-ans-kosasih-dipecat-deddy-corbuzier-curiga-ada-motif-balas-dendam">Kamaruddin Simanjuntak Ngotot Dirut Taspen ANS Kosasih Dipecat, Deddy Corbuzier Curiga Ada Motif Balas Dendam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal yang sama juga disampaikan oleh kliennya Rina Lauwy. Bahwa kemungkinan ada persoalan pribadi, terlepas dari tugas Kamaruddin membela dirinya sebagai klien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin ini lebih terkait ke laporan dari sisi Dirut Taspen itu kepada Pak Kamaruddin yang laporannya kemarin sehingga beliau menjadi tersangka," tutur Rina Lauwy kepada Deddy Corbuzier.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Kamaruddin Simanjuntak menepis semua dugaan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan tidak ada unsur personal atau dendam pribadi terkait bersikukuhnya dia dalam 'menyerang' Dirut Taspen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012934674/maafkan-dirut-taspen-rina-lauwy-kami-dianjurkan-mengampuni-tapi-untuk-kembali-seperti-semula-ya-nanti-dulu">Maafkan Dirut Taspen, Rina Lauwy: Kami Dianjurkan Mengampuni, tapi untuk Kembali Seperti Semula Ya Nanti Dulu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berdalih bahwa ANS Kosasih tidak layak menjadi Dirut karena tidak tertib administrasi dan rumah tangga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai warga negara, Ia menilai bahwa Antonius Kosasih adalah pejabat yang seharusnya tidak bersikap dan berperilaku demikian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus (dipecat), karena kenapa? Karena ini demi bangsa dan negara. Di Indonesia ini dikatakan negara hukum. Tertib administrasi tertib rumah tangga," pungkas Kamaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden bilang revolusi mental. Menteri BUMN-nya mengatakan akhlak. Akhlak nggak begini?" ujar Kamaruddin lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012933381/soal-rujuk-dengan-dirut-taspen-rina-lauwy-saya-harus-berpikir-lagi-untuk-keselamatan-saya-dan-anak-anak">Soal Rujuk dengan Dirut Taspen, Rina Lauwy: Saya Harus Berpikir Lagi untuk Keselamatan Saya dan Anak-anak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kuasa Hukum Antonius Kosasih, Muhammad Ismak, juga sempat beraksi atas kegigihan Kamaruddin Simanjuntak tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Ismak keberatan karena Kamaruddin Simanjuntak dianggap menyerang pribadi ANS Kosasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan mengapa rekan KS berbicara menyerang pribadi klien kami?," tandas Ismak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, ia juga mempertanyakan alasan kegigihan Kamaruddin Simanjuntak dalam "menyerang" kliennya karena mereka tidak saling mengenal secara pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa yang menjadi tanda tanya besar adalah, klien kami tidak mengenal secara pribadi dengan rekan KS, tidak memiliki urusan bisnis maupun pribadi, tetapi mengapa klien kami diserang secara membabi buta oleh rekan KS?," pungkasnya.</div>

Kuasa Hukum Antonius Kosasih, Muhammad Ismak, juga sempat beraksi atas kegigihan Kamaruddin Simanjuntak yang memojokkan kliennya.

Didesak Komaruddin Simanjuntak, Kuasa Hukum ANS Kosasih: Klien Kami Tak Kenal KS, Kenapa Diserang Membabi Buta

Muhammad Ismak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Muhammad Ismak

Berita Terkini

Kuasa Hukum Dirut Taspen Sebut Kamaruddin Simanjuntak Tak Punya Itikad Baik

Kuasa Hukum Antonius Kosasih Tuduh Kamaruddin Simanjuntak Tak Beritikad Baik dan Gemar Menyebar Hoaks

Didesak Komaruddin Simanjuntak, Kuasa Hukum ANS Kosasih: Klien Kami Tak Kenal KS, Kenapa Diserang Membabi Buta

Download Aplikasi JawaPos.com