<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-langkah-kemenag-untuk-menyatukan-hari-raya-umat-islam_m_.jpg" alt="Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, saat memimpin sidang isbat di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (11/8)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, saat memimpin sidang isbat di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (11/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia untuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, maupun 10 Zulhijah atau hari raya Idul Adha hampir dilaksanakan bersamaan alias tidak ada perbedaan dari berbagai perhitungan ormas Islam. Namun situasi itu disebut terancam berubah pada 2021 sebab posisi bulan akan lebih rendah. Adanya posisi hilal yang rendah tentu akan membuat penglihatan hilal terhambat. Ditambah lagi sistem hisab yang dimiliki oleh setiap ormas Islam berbeda-beda. Seperti Persatuan Islam (Persis) yang menetapkan hari raya jika posisi hilal di atas 4 derajat dari ufuk. Sementara itu pemerintah hanya menerapkan standar 2 derajat di atas ufuk. Dengan demikian, perbedaan inilah yang bisa membuat penetapan hari raya tidak serentak. Direktur Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammadiyah Amin membenarkan jika pada 2021 bisa terjadi perbedaan hisab. Namun pemerintah menjamin akan segera menyelesaikan permasalahan ini dengan penyatuan kalender global. Sehingga perayaan hari raya semua ormas Islam di Indonesia berlangsung bersamaan. "Jadi segi perhitungan hisab aman sampai 2020, berpotensi berbeda di 2021, Menag sangat komitmen dalam penyatuan kalender global," ujar Amin di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8). Komitmen pemerintah sendiri tercermin dari terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah gelaran fiqih falaq pada 2017. Dalam ajang itu, seluruh ulama dari penjuru dunia membahas terkait penyamaan kalender global dan sebagainya. "(Komitmen pemerintah) terbukti pada 2017 lalu Indonesia menjadi tuan rumah fiqih falaq, dari hasil seminar itu diharapkan menjadi penyamaan kita termasuk kriteria, posisi, dan otoritas," sambung Amin. Oleh sebab itu Amin berharap, permasalahan perbedaan hisab yang mungkin terjadi di 2021 dapat segera diselesaikan. Dengan demikian kebersamaan perayaan hari raya Islam dapat tetap terjaga. "Mudah-mudahan sebelum 2021 sudah ada titik terang penyatuan kalender global," pungkasnya.

Begini Langkah Kemenag untuk Menyatukan Hari Raya Umat Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-keluar-gedung-kpk-wagub-ntb-bantah-diperiksa-soal-kasus-newmont_m_224842.jpeg" alt="Wagub Provinsi NTB Muhammad Amin, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Selasa (3/7)" width="100%">
<figcaption>Wagub Provinsi NTB Muhammad Amin, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Selasa (3/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar lima jam lamanya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Amin enggan membeberkan pemeriksaan yang sudah dijalaninya. Dia terus mengelak berbagai pertanyaan yang dilontarkan awak media padanya.&nbsp; "Tidak mau, tidak akan saya bisa jelaskan. Nggak akan saya saya jawab.Tidak ada kewajiban saya jelaskan," ujarnya usai diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/7). Saat ditanya, apa ada kaitan pemeriksaan yang sudah dijalaninya dengan pemeriksaan Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) beberapa waktu lalu di Polda NTB, dia kembali enggan berkomentar lebih banyak. Bahkan, dia menegaskan dirinya tidak akan terlibat dalam perkara divestasi saham PT. Newmont yang sedang diselidiki KPK. "Nggak, nggak, nggak. Off the record. Off the record ya. Nggak boleh, nggak boleh," tukasnya. "Nggak papa, saya Wagub NTB nggak papa. Biar salah paham publik nggak bermasalah. Nanti kan pada akhirnya ada. Nggak ada. Saya tidak terlibat kasus apa pun. Nggak ada terlibat apa-apa. Ini kan belum jadi kasus," imbuhnya. Terkait pemeriksaan Muhammad Amin, sumber JawaPos.com di KPK membenarkan jika pemeriksaan terhadap orang nomor dua di Provinisi NTB tersebut, dilakukan dalam rangka mengklarifikasi perihal laporan adanya penyimpangan penjualan saham PT. Newmont. Namun, karena masih dalam tahap penyelidikan, sumber tersebut enggan menjelaskan lebih detail perihal duduk perkara kasus tersebut. "Diperiksa terkait divestasi saham Newmont," jelasnya. Terkait kasus ini, beberapa waktu lalu sekitar bulan Mei, KPK juga telah memeriksa Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di Markas Kepolisian Daerah NTB. Namun, lembaga antirasuah belum menjelaskan dalam kasus apa KPK melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut. "Ya, karena ini masih dalam tahapan klarifikasi dan pengumpulan bahan dan keterangan, jadi kami belum bisa menjelaskan," tutur Wakil Ketua KPK Laode M Syarif beberapa waktu lalu, pada awak media. Syarif juga menambahkan bahwa kasus bermula dari pengaduan masyarakat. Atas laporan tersebut, maka nantinya akan bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Untuk diketahui, salah satu laporan dari masyarakat yang diterima KPK dalam ruang lingkup daerah NTB adalah kasus divestasi saham PT Newmont. Laporan dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2012. ICW melaporkan adanya dugaan kerugian negara sebanyak Rp 361 miliar atas pembagian laba (dividen) dari pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara. Pembelian saham itu dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) yang bekerja sama dengan anak perusahaan PT Bumi Resource Mineral, PT Multi Capital (PT MC). "Kerugian Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam pembagian dividen pembelian saham 24 persen itu sekitar Rp 361,161 miliar," kata peneliti Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, pada Senin, 14 Mei 2012. PT DMB yang dibentuk Pemda NTB memiliki jatah saham 6 persen dari pembelian 24 persen divestasi saham PT Newmont, sisanya dimiliki oleh PT MC. Menurut perhitungan ICW, seharusnya PT DMB memperoleh laba setelah dipotong pajak sebanyak USD 47.210.542. Tetapi, karena kontrak yang disusun antara PT DMB dan PT MC tidak jelas, maka hanya menerima Rp 66.943 miliar atau sekitar USD 7.382.422. "Sejak awal, kontraknya memang bermasalah. Di titik ini ada dugaan penyalahgunaan wewenang," kata Firdaus. Firdaus mengatakan, sejak awal kerja sama antara PT DMB dan PT MC yang juga anak perusahaan Bakrie Group, tidak ada peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal di antara keduanya. "Sehingga belakangan diketahui bahwa PT DMB memiliki utang kepada PT MC sebanyak Rp 241.368 miliar atau USD 26.217 juta," tutupnya.

Usai Keluar Gedung KPK, Wagub NTB Bantah Diperiksa Soal Kasus Newmont

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wagub-ntb-tiba-tiba-sambangi-kpk-diperiksa-soal-newmont_m_224712.jpeg" alt="Wagub Provinsi NTB (kanan berbaju batik biru mengenakan kopiah), saat menunggu panggilan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Selasa (3/7)" width="100%">
<figcaption>Wagub Provinsi NTB (kanan berbaju batik biru mengenakan kopiah), saat menunggu panggilan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Selasa (3/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Muhammad Amin</a>, tampak menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia hadir di lembaga antirasuah sekitar pukul 09:10 WIB. Saat datang, dia mengenakan baju bermotif batik berwarna biru, dipadu peci hitam di kepalanya. Saat tiba di lobi gedung, Amin langsung berjalan menuju meja resepsionis bersama beberapa orang untuk mendapatkan tanda pengenal bertali merah. Tali tanda merah ini menandakan jika Amin akan diperiksa penyidik di lantai dua. Setelah itu, Amin tampak duduk di lobi yang berada berjarak dua kursi dari mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Taufiq Effendi. Tak berapa lama menunggu, dia kemudian memasuki ruang pemeriksaan. Kabar yang beredar, dia diperiksa untuk diklarifikasi terkait penjualan saham eks PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), kini PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Namun, hingga berita ini diturunkan, terkait kehadiran orang nomor dua di NTB ini, juru bicara KPK Febri Diansyah belum memberikan informasi.

Wagub NTB Tiba-tiba Sambangi KPK, Diperiksa Soal Newmont?

muhammad amin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muhammad amin

Berita Terkini

Begini Langkah Kemenag untuk Menyatukan Hari Raya Umat Islam

Usai Keluar Gedung KPK, Wagub NTB Bantah Diperiksa Soal Kasus Newmont

Wagub NTB Tiba-tiba Sambangi KPK, Diperiksa Soal Newmont?

Download Aplikasi JawaPos.com