<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/29/JKT-1-PUTUSAN-SIDANG-DKPP-SEJUMLAH-DAERAH-FED-6JPG-654491315.jpg" alt="Ilustrasi sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah menjalani serangkaian proses yang panjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya mengumumkan hasil keputusan untuk Muhammad Agil Akbar, Senin (25/11). DKPP resmi mencopot pria berusia 37 tahun itu dari jabatannya sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya bidang Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. &ldquo;Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya, terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; ucap Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan hasil putusan di Jakarta. Sebelumnya, Agil diadukan mantan anggota PPK ke DKPP atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 192-PKE-DKPP/VIII/2024, terkait tindakan asusila. Agil dinyatakan terbukti melakukan hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan seorang perempuan mantan anggota PPK di Kota Surabaya, berinisial PSH. DKPP kemudian memerintahkan Bawaslu Kota Surabaya untuk melaksanakan putusan pemberhentian tetap Mohammad Agil Akbar. Paling lama tujuh hari setelah putusan dibacakan. &ldquo;Poin empat, memerintahkan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,&rdquo; tukas Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sebuah rapat pleno. Dalam sidang yang sama, selain menjatuhkan putusan pemberhentian tetap Agil dari jabatannya sebagai Komisioner Bawaslu Kota Surabaya, DKPP juga menjatuhkan sanksi kepada empat penyelenggara Pemilu lain. Mereka adalah Faisal Hamzah (Anggota KPU Kab. Simalungun), Julkifli (Anggota Bawaslu Kab. Binjai), Idrus Maha (Ketua Bawaslu Kab. Diari), dan Rizal Banurea (Anggota Bawaslu Kab. Dairi). Keempatnya mendapatkan sanksi peringatan keras.

Agil dinyatakan terbukti melakukan hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan seorang perempuan mantan anggota PPK di Kota Surabaya.

Tok! DKPP Pecat Muhammad Agil Akbar dari Jabatan Komisioner Bawaslu Surabaya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Sidang-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-di-DKPP-Dery-Ridwansah-5-1268130028.jpg" alt="Dari kiri Anggota DKPP J.Kristiadi, bersama Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah saat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di ruang sidang DKPP, Senin (1" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Anggota DKPP J.Kristiadi, bersama Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah saat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di ruang sidang DKPP, Senin (1</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan</div> <div dir="auto">sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan kepada Anggota Bawaslu Kota Surabaya dalam sidang pembacaan putusan terhadap tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (25/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis yang didampingi</div> <div dir="auto">Anggota Majelis J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,</div> <div dir="auto">dan Muhammad Tio Aliansyah.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar yang menjadi Teradu dalam perkara Nomor 192-PKE-DKPP/VIII/2024 terbukti melakukan hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan seorang perempuan mantan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015278253/masih-banyak-penyelenggara-pemilu-lakukan-tindakan-asusila-dkpp-putus-32-kasus-ada-perzinaan-hingga-jajan-open-bo">Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Lakukan Tindakan Asusila, DKPP Putus 32 Kasus, Ada Perzinaan hingga Jajan Open BO</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Muhammad Agil Akbar</div> <div dir="auto">selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya," ucap Ketua Majelis Heddy Lugito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada empat</div> <div dir="auto">penyelenggara Pemilu dalam sidang ini, yaitu Faisal Hamzah (Anggota KPU Kab.</div> <div dir="auto">Simalungun), Julkifli (Anggota Bawaslu Kab. Binjai), Idrus Maha (Ketua Bawaslu</div> <div dir="auto">Kab. Diari), dan Rizal Banurea (Anggota Bawaslu Kab. Diari).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk tujuh perkara yang melibatkan 18 Teradu. Sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada para Teradu yaitu Peringatan (5), Peringatan Keras (4), dan Pemberhentian Tetap (1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan delapan Teradu lainnya dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.</div>

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Muhammad Agil Akbar
selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya," ucap Ketua Majelis Heddy.

DKPP Pecat Anggota Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar yang Terbukti Selingkuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/WhatsApp-Image-2023-11-23-at-183712-1369986871.jpg" alt="Pemkot Surabaya dan Forkopimda bersama Bawaslu ikrar Deklarasi Pemilu Damai 2024." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya dan Forkopimda bersama Bawaslu ikrar Deklarasi Pemilu Damai 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beberapa waktu lalu, Muhammad Agil diberhentikan sebagai Ketua Bawaslu Surabaya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DPKP). Kamis (23/11), Agil bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mendukung penuh penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang aman, damai, dan kondusif. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ikrar bersama Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (23/11). Deklarasi yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya tersebut, juga diikuti para pimpinan atau perwakilan dari partai politik. Sebanyak 93 anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Surabaya, juga hadir dalam deklarasi tersebut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pemkot bersama Forkopimda akan mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemilu di Kota Surabaya diharapkan berjalan damai, nyaman, dan kondusif. &rdquo;Karena saya sudah sampaikan, orang panwas, itu orang Surabaya semua. Jadi saya titipkan kepada mereka semuanya bahwa Surabaya tetap terjaga guyub rukun, gotong-royong, dan tidak saling bertengkar,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi usai Deklarasi Pemilu Damai. Wali Kota Eri menegaskan, Pemkot Surabaya telah mengeluarkan surat edaran (SE) untuk aparatur sipil negara (ASN). SE tersebut berlaku bagi seluruh ASN pemkot agar bersikap netral di tahun politik dan menjelang Pemilu 2024. &rdquo;Itu yang selalu saya sampaikan ketika turun. Saya minta kepada jajaran camat, lurah dan Kepala PD (perangkat daerah) untuk menyampaikan hal yang sama,&rdquo; tutur Eri. Dia menyatakan, hingga saat ini suasana di Kota Surabaya aman dan kondusif. Hal itu tak lepas dari peran serta dukungan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat di Kota Pahlawan. &rdquo;Alhamdulillah suasana di Surabaya tetap kondusif. Kami sadar betul bahwa guyub rukun Surabaya ini menjadi tonggak kemakmuran. Sehingga kami selalu mengatakan jangan saling fitnah dan jangan saling menjatuhkan,&rdquo; tegas Eri. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar menjelaskan tiga poin penting dalam Deklarasi Pemilu Damai 2024. Pertama, bekerja sama bahu membahu dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Dan kedua, menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu. &rdquo;Sedangkan yang ketiga, kita juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Karena tentu butuh dukungan, yang namanya Pemilu butuh kolaborasi banyak pihak,&rdquo; kata Agil Akbar. Dalam deklarasi tersebut, Agil juga menekankan tiga isu krusial yang telah dirumuskan bersama beberapa waktu lalu. Yang pertama terkait dengan isu hoax dan hate speech. Lalu terkait netralitas ASN dan ketiga tentang praktik politisasi SARA serta politik identitas. &rdquo;Kita menyamakan persepsi, tidak ada perbedaan persepsi tentang Undang-undang. Undang-undang dipakai adalah UU No 7 (Tahun 2017). Kita fokus kembali kalau urusan pemilu ya pelanggarannya Undang-Undang Pemilu,&rdquo; ujar Muhammad Agil Akbar.

Pemkot Surabaya dan Forkopimda bersama Bawaslu ikrar Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (23/11)

Setelah Diberhentikan DKPP, Ketua Bawaslu Deklarasi Pemilu Damai 2024, Wali Kota Eri Ajak Jaga Kondusivitas Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/agil-akbar-616474722.png" alt="Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menjatuhkan sanksi kepada jajaran penyelenggara. Teranyar, lembaga etik itu menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir sekaligus pemberhentian dari jabatan ketua kepada Muhammad Agil Akbar selaku ketua Bawaslu Kota Surabaya. Agil diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Setelah diproses, pada Jumat (17/11) DKPP menjatuhkan putusannya di ruang sidang DKPP Jakarta. &rsquo;&rsquo;Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Muhammad Agil Akbar selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo. Dari hasil pemeriksaan, majelis menilai Agil terbukti bersalah dalam dugaan transaksi uang pada proses seleksi anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo. Meski Agil tidak terbukti menerima uang, yang bersangkutan diketahui melakukan pembiaran terjadinya transaksi uang tersebut oleh anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Sukolilo Achmad Aben Achdan yang sekaligus pengadu dalam perkara itu. Achmad mengaku harus mengirim sejumlah uang kepada seorang bernama Appridzani Syahfrullah untuk memuluskannya terpilih menjadi anggota Panwascam Sukolilo. Agil dinilai DKPP telah gagal memastikan tahapan seleksi calon anggota panwascam se-Kota Surabaya berjalan sesuai aturan. Selain itu, dia dinilai tidak memiliki sense of ethics terhadap masalah tersebut. &rsquo;&rsquo;Tindakan pengadu tersebut seharusnya disampaikan teradu kepada koleganya, yaitu anggota Bawaslu Kota Surabaya, melalui forum pleno untuk dibahas dan menjadi pertimbangan Bawaslu Kota Surabaya untuk tidak menetapkan pengadu sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo,&rdquo; kata anggota majelis Muhammad Tio Aliansyah. Selain itu, DKPP juga memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memeriksa pengadu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa tindakan politik uang dalam proses seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar belum mau memberikan tanggapan atas pencopotan dirinya. Dia pun meminta waktu lebih dulu untuk berbicara kepada publik. &rsquo;&rsquo;Benjing Senin nggih (Senin saja ya, Red), terima kasih,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin malam.&nbsp;(far/gal/c6/may)

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir sekaligus pemberhentian kepada Muhammad Agil Akbar selaku ketua Bawaslu Surabaya.

Terbukti Langgar Kode Etik dalam Transaksi Uang, DKPP Copot Muhammad Agil Akbar dari Jabatan Ketua Bawaslu Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-181642-1880005027.jpg" alt="Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Agil diadukan Achmad Aben Achdan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/11). &rdquo;Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangannya. Dalam persidangan terkuak harga kursi untuk menjadi Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Surabaya Rp 5 juta. Hal itu dibuka dalam persidangan di DKPP. Berikut rangkuman duduk perkara sesuai keputusan Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023: Pada 28 September 2022, di Surabaya, Appridzani Syahfrullah alias Slolop selaku rekan Agil Akbar (teradu) menawarkan melalui Whatsapp kepada Pengadu Achmad Aben Achdan bergabung menjadi bagian daripada Panwaslu Kecamatan Sukolilo, Surabaya dengan beberapa syarat dan ketentuan. Salah satunya yakni pengadu tidak diberikan hak menentukan dan membentuk Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Hal itu disampaikan melalui chat Whatsapp oleh Appridzani Syahfrullah alias Slolop. Slolop mengatakan kepada pengadu segera memberikan DP untuk proses awal sebagai salah satu syarat dalam rekrutmen Panwascam, daripada nanti pendaftaran panwas diperpanjang semakin banyak kandidat. Setelah pengadu mendengar kabar momen tidak bisa diulang dan ketika pendaftaran diperpanjang berakibat semakin banyak kandidat, pengadu bergegas mencari pinjaman uang sebagai uang tanda jadi dijamin lolos seleksi Panwaslu Kecamatan Sukilolo, Kota Surabaya. Aben mengatakan kepada Appridzani Syahfrullah alias Slolop bahwa tidak ingin memberikan uang suap tersebut secara langsung. Aben ingin memberikan uang tersebut melalui transfer m-banking yang ditujukan langsung kepada nomor rekening Teradu Agil Akbar selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya. Namun, Appridzani Syahfrullah alias Slolop meminta uang suap atau uang tanda jadi tersebut ditransfer melalui m-banking yang ditujukan langsung kepada nomor rekening miliknya. Appridzani Syahfrullah alias Slolop berdalih Agil Akbar tidak membawa ATM. &nbsp;Setelah Aben mendapatkan arahan dari Appridzani Syahfrullah alias Slolop, pengadu langsung transfer Rp 1.000.000 kepada nomor rekening Appridzani Syahfrullah dengan catatan pada transfer tersebut DP Panwascam untuk Agil Akbar. Bukti transfer tersebut pengadu screenshot lalu dikirim melalui whatsapp kepada Appridzani Syahfrullah alias slolop. Setelah Aben mengirimkan bukti transfer tersebut, langsung menanyakan kepada Appridzani Syahfrullah alias Slolop dengan pertanyaan. &rdquo;Ya sudah itu sudah tak DP Rp 1.000.000, terus tanyakan sisanya kapan terakhir deadline-nya kepada Pak Agil,&rdquo; tutur Aben. &rdquo;Kamu ngomong sendiri, tugasku sebagai penyambung lidah sudah selesai ya? yang penting aku sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar kamu bisa menjadi panwascam, selebihnya kamu selesaikan sendiri dengan Pak Ketua (M. Agil Akbar),&rdquo; jawab Slolop. Pada 29 September 2022, Aben Syahfrullah menelepon Appridzani alias Slolop dengan tujuan konfirmasi dengan ucapan yang pada pokoknya menanyakan berapa nominalnya. Appridzani alias Slolop menjawab, fix 5 ribu (maksudnya Rp 5.000.000). &rdquo;Itu nanti buat uang tutup mulut, kamu jangan rame-rame ya (jangan bilang-bilang kepada siapa pun),&rdquo; ujar Slolop. Pada 12 Oktober 2022, Aben berinisiatif menghubungi Agil Akbar melalui chat whatsapp. &rdquo;Pak saya sudah siap dananya, tinggal menunggu arahan selanjutnya. Tak kirim sekarang ya Pak uangnya?&rdquo; tutur Aben. &rdquo;Iya, melalui Slolop (Appridzani Syahfrullah) melalui account Dana saja,&rdquo; jawab Agil. Kemudian Pengadu mengatakan kepada Agil Akbar melalui chat whatsapp. &rdquo;Pak ini aku sudah uangnya yang senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), ini jaminan ya pak untuk masuk panwascam. Soalnya aku pinjam uang ini ke temanku yang Andik Bokep, kalau iya tak transfer sekarang ya, chat ini jangan sampai orang lain tahu ya pak, langsung tak hapus,&rdquo; kata Aben. Agil menjawab dan hapus chat. Lalu pada 12 Oktober 2022, Pengadu mengirimkan uang Rp 4.000.000 melalui account Dana dengan nomor 085732802420 atas nama App***ani Syah***lah dan bukti transfer tersebut Aben screenshot sebagai bukti. Kemudian Aben kirim melalui whatsapp kepada Agil Akbar. &rdquo;Pak ini aku sudah transfer Rp 4.000.000. Sudah ini aku pasrahkan hidupku kepada Pak Agil untuk masuk ke Panwas. Tolong dibantu aku pak masuk ke Panwas, harapanku cuma ke Pak Agil, terima kasih bantuannya,&rdquo; kata Aben. Lalu Agil Akbar menjawab oke. Agil Akbar mengirimkan kemudian materi atau kisi-kisi soal Computer Asisted Test kepada Pengadu melalui chat whatsapp. Pemberhentian Agil diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yakni Heddy Lugito, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, Yulianto Sudrajat, dan Lolly Suhenty.

Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya

Terkuak Cara Ketua Bawaslu Surabaya Agil Terima Uang Suap Rp 5 Juta untuk Kursi Panwascam Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/agil-akbar-616474722.png" alt="Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Agil diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/11). Berikut rangkuman profil Agil sebelum menjadi Ketua Bawaslu Surabaya yang dirangkum JawaPos.com melalui website resmi Bawaslu, https://surabaya.bawaslu.go.id/profil-pimpinan/. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013299590/nphd-dana-pilkada-di-sumsel-ditandatangani-pj-gubernur-bupati-dan-wali-kota-dengan-ketua-kpu-dan-bawaslu">NPHD Dana Pilkada di Sumsel Ditandatangani Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan Ketua KPU dan Bawaslu</a> Agil kelahiran Surabaya dan termasuk dalam kelompok generasi milenial. Agil lahir pada Agustus 1987. Agil mengawali karir sebelum menjadi Ketua Bawaslu Surabaya dengan beberapa pekerjaan. Yakni, sebagai Research Consultan PT BCI Asia, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonocolo, dan Staf Panwaslu Kota Surabaya. Agil diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. &rdquo;Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangannya. Saat persidangan, Achmad Aben Achdan sebagai pengadu dalam perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023, menyampaikan bahwa dirinya harus menyetorkan sejumlah uang kepada Appridzani Syahfrullah. Dengan tujuan terpilih menjadi Anggota Panwascam Sukolilo. Nah, dalam persidangan, Agil memang tidak terbukti menerima uang. Namun, DKPP menilai Muhammad Agil Akbar telah melakukan pembiaran. Sehingga terjadi transaksi uang dalam Bawaslu Surabaya. Selain itu, DKPP menilai Agil gagal menjadi Ketua Bawaslu Surabaya. DPKP menyampaikan bahwa Agil seharusnya memastikan tahap seleksi calon Anggota Panwascam Surabaya berlangsung sesuai aturan. Tidak melenceng. &rdquo;Tindakan pengadu seharusnya dikatakan teradu kepada koleganya yaitu anggota Bawaslu Kota Surabaya melalui forum pleno. Untuk apa? Untuk dibahas dan menjadi pertimbangan Bawaslu Kota Surabaya untuk tidak menetapkan Pengadu sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo,&rdquo; ungkap Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah. Agil sebagai teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf d, pasal 6 ayat (3) huruf a, pasal 8 huruf b, huruf g, dan huruf j; pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf d; pasal 15 huruf d, dan pasal 16 huruf e, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hingga berita ini selesai dibuat, Agil belum memberikan pernyataan apapun kepada JawaPos.com.

Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Surabaya

Profil Muhammad Agil Akbar, Ketua Bawaslu Surabaya yang Dicopot, dari Generasi Milenial Mengawali sebagai Staf Panwaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-181642-1880005027.jpg" alt="Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Muhammad Agil Akbar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Agil diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/11). &rdquo;Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; kata Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangannya. Saat persidangan, Achmad Aben Achdan sebagai pengadu dalam perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023, menyampaikan bahwa dirinya harus menyetorkan sejumlah uang kepada Appridzani Syahfrullah. Dengan tujuan terpilih menjadi Anggota Panwascam Sukolilo. Nah, dalam persidangan, Agil memang tidak terbukti menerima uang. Namun, DKPP menilai jika Muhammad Agil Akbar telah melakukan pembiaran. Sehingga terjadi transaksi uang dalam Bawaslu Surabaya. Selain itu, DKPP menilai apabila Agil gagal menjadi Ketua Bawaslu Surabaya. DPKP menyampaikan bahwa Agil seharusnya memastikan tahap seleksi calon Anggota Panwascam Surabaya berlangsung sesuai aturan. Tidak melenceng. &rdquo;Tindakan pengadu seharusnya dikatakan teradu kepada koleganya yaitu anggota Bawaslu Kota Surabaya melalui forum pleno. Untuk apa? Untuk dibahas dan menjadi pertimbangan Bawaslu Kota Surabaya untuk tidak menetapkan Pengadu sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo,&rdquo; ungkap Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah. Agil sebagai teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf d, pasal 6 ayat (3) huruf a, pasal 8 huruf b, huruf g, dan huruf j; pasal 10 huruf a, huruf c, dan huruf d; pasal 15 huruf d, dan pasal 16 huruf e, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hingga berita ini selesai dibuat, Agil pun belum memberikan pernyataan apapun kepada JawaPos.com.

Jelang Pemilu 2024, Ketua Bawaslu Surabaya Agil Dicopot