<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/IMG_20231130_080859-4172227443.jpg" alt="Sidang lanjutan Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam agenda pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (29/11) malam." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam agenda pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (29/11) malam.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil sebagai tersangka. Kali ini, M. Adil terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti, maka KPK kembali tetapkan MA (Muhammad Adil) sebagai tersangka," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014490601/revisi-uu-ite-disahkan-beri-jaminan-untuk-keamanan-transaksi-keuangan-digital">Revisi UU ITE Disahkan, Beri Jaminan untuk Keamanan Transaksi Keuangan Digital</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, berdasarkan temuan awal KPK, jumlah gratifikasi dan TPPU sekitar puluhan miliar rupiah, di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka. Muhammad Adil terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014490606/progres-pembangunan-stadion-surajaya-lamongan-tak-sesuai-rencana-kepala-dispora-beberkan-penyebabnya">Progres Pembangunan Stadion Surajaya Lamongan Tak Sesuai Rencana, Kepala Dispora Beberkan Penyebabnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus kedua, dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil sebagai tersangka.

Kembali Ditetapkan Tersangka, Bupati Nonaktif Meranti Kali Ini Terjerat Penerimaan Gratifikasi dan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/IMG_20231130_080859-4172227443.jpg" alt="Sidang lanjutan Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam agenda pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (29/11) malam." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam agenda pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (29/11) malam.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA) dengan hukuman penjara selama 9 tahun atas dugaan tindak pidana korupsi pada persidangan di Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (29/11) malam.</p> <p>JPU menilai Muhammad Adil bersalah melakukan tiga dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai Rp 19 miliar lebih. Tuntutan dibacakan JPU KPK Ikhsan Fernandi dan kawan-kawan di hadapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin M. Arif Nurhayat.</p> <p>&rdquo;Menuntut terdakwa Muhammad Adil terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun,&rdquo; ujar Ikhsan seperti dilansir dari <em>Antara</em>&nbsp;membacakan amar tuntutannya.</p> <p>Selain penjara, JPU juga menuntut MA membayar denda sebesar Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan. JPU juga membebankan MA&nbsp;membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 17.821.923.078.</p> <p>&rdquo;Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Jika tak mencukupi dapat diganti hukuman penjara selama lima tahun,&rdquo; ujar JPU Ikhsan itu.</p> <p>JPU menuntut uang sebesar Rp 720 juta disita untuk negara dan uang itu diamankan saat operasi tangkap tangan terhadap MA&nbsp;pada 6 April 2023. Dalam amar tuntutan, JPU menyebutkan MA&nbsp;melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan (UP) dan ganti uang (GU) kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.</p> <p>Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau kepala&nbsp;OPD menuruti perintah MA&nbsp;untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.</p> <p>Dari pemotongan UP dan GU itu, pada 2022 MA&nbsp;menerima uang sebesar Rp 12 miliar lebih, sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp 5 miliar. Total uang pemotongan UP dan GU yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp 17.280.222.003.</p> <p>Kedua, MA menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 750 juta. PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.</p> <p>Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid, dan pegawai berprestasi dengan bantuan anggaran APBD 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan MA meminta <em>fee</em> Rp 3 juta dari setiap orang jamaah yang diberangkatkan.</p> <p class="class-paragraph">Ketiga, MA&nbsp;bersama Fitria Nengsih pada Januari - April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp 1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2022.</p> <p>&rdquo;Perbuatan terdakwa bersama Fitria Nengsih sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Maksud unsur pegawai negeri sebagai penyelenggaraan negara menerima uang dan janji,&rdquo; ujar Ikhsan.</p> <p>Uang yang diterima digunakan MAl untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lain. Selain itu uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.</p>

JPU KPK menuntut Bupati non aktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan hukuman penjara selama 9 tahun atas dugaan tindak pidana korupsi

JPU Tuntut Bupati Nonaktif Kepulauan Meranti Sembilan Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/IMG_20231115_214949-3327003083.jpg" alt="Auditor BPK Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi Bupati Kepulauan Meranti nonaktif." width="100%">
<figcaption>Auditor BPK Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi Bupati Kepulauan Meranti nonaktif.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa&nbsp;mengaku menerima suap dari Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil. Hal itu disampaikan saat bersaksi pada sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (15/11).</p> <p>Fahmi bersaksi terkait kasus suap yang dilakukan Muhammad Adil untuk mengondisikan temuan-temuan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam sidang tersebut, Fahmi mengaku dimintai bantuan yang belakangan diberikan imbalan uang sebesar Rp 1 miliar.</p> <p>Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budhi Abdul Karib dan kawan-kawan memulai pertanyaan dari permintaan seorang saksi lain, Fajar. Uang pertama diterima Fahmi dari Fajar sebesar Rp 150 juta di kamar hotel.</p> <p>&rdquo;Disampaikan kepada saya, beliau mau mengantarkan berkas ke hotel. Saya suruh titip saja di resepsionis,&rdquo; kata Fahmi seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Kemudian Fajar memberi tahu Fahmi lewat telepon bahwa berkas sudah ada di kamar, tanpa menyebutkan soal uang. Setiba di kamar, Fahmi mendapati bungkusan uang senilai Rp 150 juta sudah ada di dalam mini bar kamar hotel.</p> <p>Fahmi memperkirakan uang itu merupakan apa yang telah dibicarakan atau yang ditawarkan sebelumnya. Tak hanya itu, Fajar dan Fahmi kembali bertemu di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Fahmi kembali menerima uang Rp 150 juta.</p> <p>&rdquo;Saya baru buka setelah sampai di mes. Isinya Rp 150 juta,&rdquo; kata Fahmi yang juga pesakitan pada perkara kasus suap itu.</p> <p>Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan keuangan di Selat Panjang, Fahmi tiba-tiba diajak makan malam di sebuah restoran oleh seorang ASN Meranti bernama Dita Anggoro. Di tempat itu, Fahmi menyebutkan mendapat permintaan pengondisian hasil pemeriksaan keuangan.</p> <p>&rdquo;Bang, ini nanti ada uang, saya lupa dari bupati atau pemkab. Ini untuk tim, sudah biasa seperti itu,&rdquo; begitu kata Fahmi menirukan perkataan Dita&nbsp;kepadanya.</p> <p>Uang itu berjumlah Rp 700 juta. Saat janji pemberian itu, Fahmi mengaku tidak ada permintaan spesifik, hanya ada bahasa permintaan tersirat.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Sesuai yang disampaikan Fajar. Kalau ada temuan, tolong dibantu-bantu,&rdquo; tutur Fahmi.</p> <p>Uang pertama diberikan Dita sebesar Rp 200 juta setelah pemeriksaan interim. Fahmi menerangkan uang itu diberikan setelah suatu ketika usai mengantarkan Tim BPK Perwakilan Riau dan Dita&nbsp;kemudian mengajak Fahmi keluar makan malam.</p> <p>&rdquo;Sepulang makan, dia masuk mobil dan memberikan uang. Ini Rp 200 juta dulu Bang,&rdquo; sebut Fahmi menirukan.</p> <p>Kemudian, setelah selesai pemeriksaan terinci pada April 2023, Fahmi mengantarkan Dita ke tempat menginap. &rdquo;Saat dia mau turun, dia membuka tasnya dan memberikan uang di parkiran Hotel Grand Zuri dan mengatakan ini Rp 500 juta lagi,&rdquo; terang Fahmi.</p>

Auditor BPK Perwakilan Riau akui terima suap dari Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil saat bersaksi di Pengadilan tipikor

Auditor BPK Riau Akui Terima Suap dari Bupati Meranti Nonaktif Muhammad Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/IMG_20231025_182805-1803944169.jpg" alt="Sidang Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan agenda pemeriksaan saksi, Rabu (25/10)." width="100%">
<figcaption>Sidang Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan agenda pemeriksaan saksi, Rabu (25/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Saksi pada sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengungkap, atasannya tersebut kerap meminta Rp 25 juta untuk setiap perjalanan dinas luar selain potongan 10 persen dari pencairan uang persediaan (UP) dan ganti uang (GU).</p> <p>Saksi itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti Tarmizi mengatakannya saat sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (25/10). Hal itu dilakukan sesuai perintah Bupati nonaktif Kepulauan Meranti tersebut.</p> <p>&rdquo;Uang tersebut saya serahkan dalam bentuk tunai di rumah dinas Pak Bupati,&rdquo; kata Tarmizi seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Padahal lanjut dia, biaya makan serta minum untuk Muhammad Adil telah dianggarkan, di luar dari uang yang diminta tersebut. Tarmizi mengaku saat mendengar hal tersebut sempat merasa jumlah tersebut terlalu berat.</p> <p>&rdquo;Namun, bupati tak peduli dan mengatakan <em>pandai-pandailah</em>,&rdquo; papar Tarmizi.</p> <p>Sementara itu, untuk GU dia menyerahkan Rp 300 juta tiap cair berdasar perintah Muhammad Adil. &rdquo;Pak Bupati bilang <em>setiap GU cair, bantu-bantu Rp 300 juta ya</em>. Untuk kegiatan bupati,&rdquo; sebut Tarmizi.</p> <p>Berdasar pengakuannya, sejak Juni 2022 hingga April 2023, dia telah menyerahkan Rp 1,9 miliar kepada Muhammad Adil. Senada itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir sebagai saksi dalam persidangan itu juga mendapatkan perintah menyerahkan potongan sebesar 10 persen dari tiap UP dan GU yang telah cair untuk Muhammad Adil.</p> <p>Adil didakwa JPU KPK atas tiga tindak pidana korupsi (TPK) pada 2022 hingga 2023. Perbuatan itu bekerja sama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti Fitria Nengsih dan auditor Badan Pemeriksaan (BPK) Riau M. Fahmi Aressa.</p> <p>Tiga kasus itu adalah pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakili pada tahun anggaran 2022 sampai 2023. Total yang diterima terdakwa sebesar Rp 17.280.222.003,8.</p> <p>Kemudian TPK penerimaan <em>fee</em> jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.</p>

Saksi sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyebut, Adil kerap minta Rp 25 juta untuk setiap dinas luar

Saksi Ungkap Bupati Meranti Kerap Minta Rp 25 Juta Setiap Dinas Luar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/IMG_20231011_191425-1486267789.jpg" alt="Sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Sebelas orang dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti&nbsp;Muhammad Adil, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, Rabu (11/10).</p> <p>Para saksi mengaku memberikan sejumlah uang yang dipotong 10 persen dari pencarian uang persediaan (UP). Salah satunya Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Meranti Eko Mahendra. Dia mengaku, memberikan Rp 70 juta di rumah dinas Adil, yang dikatakan untuk keberangkatan Adil. Selain itu diserahkan pula Rp 30 juta melalui ajudan Adil.</p> <p>Selanjutnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengembangan Desa Sukirno juga mengaku di awal masa jabatannya diberikan amplop yang berisi Rp 50 juta untuk diserahkan kepada Adil.</p> <p>&rdquo;Uang itu dalam amplop. Katanya Rp 50 juta dan tidak saya hitung lagi. Langsung saya berikan ke Pak Bupati di rumah dinasnya tanpa saya bawa pulang,&rdquo; terang Sukirno.</p> <p>Tak hanya itu, Bendahara Dinas Perpustakaan Kepulauan Meranti Tengku&nbsp;Ahmad juga mengaku memberikan Rp 40 juta. Dia yang juga berada di jabatan yang sama saat ini menyebutkan memberikan Rp 20 juta pada 2022.</p> <p>&rdquo;Saat itu saya bingung surat pertanggungjawaban (SPJ) bagaimana? Dikatakan Pak Sukirno pandai-pandailah buat SPJ. Mainkan saja,&rdquo; ujar Tengku Ahmad.</p> <p>Diketahui Adil didakwa jaksa penuntut KPK atas tiga kasus korupsi pada 2022 hingga 2023. Perbuatan itu bekerja sama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, dan audit Badan Pemeriksaan Riau, M. Fahmi Aressa.</p> <p>Tiga kasus itu adalah pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakili tahun anggaran 2022 sampai 2023. Total yang diterima terdakwa sebesar Rp 17.280.222.003,8.</p> <p>Kemudian TPK penerimaan <em>fee</em> jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.</p>

Sebelas orang bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil, di PN Pekanbaru

Sebelas Orang Bersaksi Dalam Sidang Korupsi Bupati Nonaktif Meranti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/kantor-bupati-meranti-4243777974.jpg" alt="Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Selatpanjang, Kecamatan Tebingtinggi." width="100%">
<figcaption>Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Selatpanjang, Kecamatan Tebingtinggi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Fakta-fakta baru soal Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Merantai mulai terungkap ke publik. Kondisi ini baru diketahui oleh pelaksana tugas (plt) Bupati Meranti Asmar setelah dia ditunjuk sebagai nakhoda daerah.</p> <p>Setelah Bupati nonaktif M Adil mendekam di penjara KPK, Asmar mendapat cerita yang di luar dugaannya. Yaitu, kantor Bupati Meranti tergadai di bank. Nilai agunannya mencapai Rp 100 miliar.</p> <p>&ldquo;Kantor bupati itu yang digadai di bank. Saya saja baru tahu ini," ujar Plt Bupati Asmar kepada <em>Riau Pos (Jawa Pos Group)</em>, Rabu (12/4) malam.</p> <p>Asmar menyebut uang Rp 100 miliar itu digunakan untuk pembangunan jalan. Asmar pun mengaku serbasalah. Pasalnya pinjaman itu harus diangsur dan menjadi beban APBD. Jika angsuran tak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima Pemkab Kepulauan Meranti.</p> <p>&ldquo;Sementara beban angsuran atas utang yang wajib dibayar sebesar Rp 3 miliar per bulan. Kalau telat bayar, bunga yang ditetapkan cukup besar. Sementara kemampuan keuangan kita (Meranti, red) cukup kecil,&rdquo; ujar Asmar.</p> <p>Kini Plt Bupati pun mengaku menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang sudah sempat berjalan jauh. &ldquo;Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Kita evaluasi kembali karena saya tidak mau ke depan ada masalah,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Adapun kegiatan yang dimaksud adalah mulai dari pembangunan fisik seluruh bidang jalan, pembangunan kantor bupati, pembangunan sekolah, pustaka, dan kegiatan serupa lainnya. Seperti pembangunan jalan yang dialokasikan melalui dana pinjaman dari bank sebesar Rp 100 miliar.</p> <p>Dari empat kegiatan terdapat dua kegiatan masih belum rampung. Adapun dua lokasi terdiri dari pembangunan Jalan Tanjung Samak menuju Tanjung Kedabu, dan Jalan Sungai Nyiur menuju Desa Sesap lokasi pembangunan kantor bupati baru.</p>

Setelah Bupati nonaktif M Adil mendekam di penjara KPK, Asmar mendapat cerita bahwa kantor Bupati Meranti tergadai di bank. Nilainya Rp 100M

Semasa Kepemimpinan M Adil, Kantor Bupati Meranti Tergadai Rp 100 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/lalu-lintas-di-selatpanjang-1026195734.jpg" alt="Situasi arus lulintas di persimpangan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tebingtinggi Kepulauan Meranti, Selasa (11/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Situasi arus lulintas di persimpangan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tebingtinggi Kepulauan Meranti, Selasa (11/4/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Kepulauan Meranti kini dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Asmar. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati Meranti itu akan mencabut sejumlah kebijakan yang dibuat Muhammad Adil.</p> <p>Salah satu kebijakan Muhammad Adil yang akan diubah Asmar soal sistem satu arah (one way) untuk arus lalu lintas di Selatpanjang, ibu kota Kabupaten Meranti.</p> <p>Menurut Asmar, hingga saat ini di Selatpanjang belum layak diterapkan jalan satu arah. Sebab, jalan di Selatpanjang masih kecil.</p> <p>"Belum layak karena jalan kita kecil tambah ruas jalan buangan atau alternatif juga minim. Insyaallah besok kita cabut. Perbupnya juga kita cabut," ujar Asmar, seperti dikutip dari <em>Riau Pos (Jawa Pos Group)</em>, Rabu (12/4).</p> <p>Meski begitu, kata Asmar, untuk di seluruh ruas jalan protokol yang padat akan tetap dilakukan penjagaan untuk mengatur kelancaran pengguna jalan. Bentuk rekayasa lalu lintas tidak lagi berupaya sistem satu arah. Petugas jaga baru akan turun ke jalan pada saat jam anak-anak pergi dan kembali sekolah saja. Setelah itu, petugas jaga kembali lagi ke kantor masing-masing.</p> <p>"One way kita tiadakan, Perbupnya juga akan kita cabut. Paling tinggi nantinya penjagaan saja saat anak-anak pergi dan pulang sekolah. Setelah itu petugasnya kembali ke kantor, kalau ada kerja lain, kerjakan," ujar Plt bupati yang pensiunan perwira polisi itu.</p> <p>Untuk diketahui, kebijakan one way di Selatpanjang diterapkan sejak Oktober 2021. Semenjak kebijakan itu diberlakukan, banyak warga yang menentang.</p> <p>Kini kebijakan itu akan dianulir seiring dengan ditangkapnya Muhammad Adil oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada pekan lalu. Muhammad Adil jadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap.</p>

Tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Kepulauan Meranti kini dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Asmar.

Pimpin Daerah, Plt Bupati Meranti Cabut Kebijakan Muhammad Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Bupati-Meranti-Muhammad-Adil-Tiba-Di-KPK-Fedrik-Tarigan-2-717598915.jpg" alt="Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/4/2023). M. Adil bersama sejumlah pihak diamankan penyidik KPK terkait dugaan" width="100%">
<figcaption>Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/4/2023). M. Adil bersama sejumlah pihak diamankan penyidik KPK terkait dugaan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan penerimaan suap senilai Rp 1,4 miliar oleh Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Uang suap itu diduga diterima M. Adil dari perusahaan travel umrah PT Tanur Muthmainnah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti dilakukan pendalaman lebih lanjut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, sepanjang ditemukannya alat bukti penerimaan suap, maka lembaga antirasuah akan mencari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sepanjang ditemukan alat bukti pasti akan diperyanggungjawabkan juga," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil diduga menerima suap senilai Rp 1,4 miliar dari perusahaan travel umrah. Uang suap itu diterima M. Adil setelah membantu memenangkan proyek pemberangkatan&nbsp;umrah untuk para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diketahui KPK setelah M. Adil resmi menyandang status tersangka, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (6/4). Ia terjerat bersama dengan dua pihak lainnya, yakni&nbsp;Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih dan&nbsp;Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekitar bulan Desember 2022, MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari&nbsp; PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN (Fitria Ningsih) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/4) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, penerimaan suap itu karena M. Adil turut membantu PT Tanur Muthmainnah memenangkan proyek pemberangkatan umrah para takmir masjid. "Karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umrah bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti," papar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain terjerat penerimaan suap jasa travel umrah, Bupati Meranti turut terjerat&nbsp;pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian,&nbsp;dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 yang melibatkan auditor BPK perwakilan Riau di Pemkab Kepulauan Meranti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Muhammad Adil sebagai tersangka penerima suap melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Muhammad Adil juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Fitria Ningsih sebagai pemberi melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">M Fahmi Aressa sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div> </div>

M. Adil diduga turut membantu PT Tanur Muthmainnah memenangkan proyek pemberangkatan umrah para takmir masjid.

KPK Dalami Dugaan Bupati Meranti 'Disawer' Travel Umrah Rp 1,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/IMG-20220715-WA0010_2-2032627801.jpg" alt="Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Asmar." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Asmar.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Dalam Negeri Tito&nbsp;Karnavian menunjuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar sebagai Pelaksana Tugas&nbsp;Bupati. Itu setelah Muhammad Adil ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap.</p> <p>&rdquo;Sesuai permohonan dari surat Gubernur Riau Syamsuar, secara lisan pihak Kemendagri sudah menyampaikan bahwa Wakil Bupati Kepulauan Meranti Pak&nbsp;Asmar ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati,&rdquo; kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah&nbsp;Setdaprov&nbsp;Riau&nbsp;Muhammad&nbsp;Firdaus seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Pekanbaru.</p> <p>Kendati masih menunggu surat keputusan dari Mendagri, Firdaus mengatakan, Asmar sudah bisa menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Kepulauan Meranti.</p> <p>Muhammad Adil dan Asmar dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti oleh Gubernur Riau Syamsuar pada 26 Februari 2021. Asmar merupakan purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan pangkat terakhir Ajun Komisaris Besar Polisi.</p> <p>Selama berdinas dan hingga pensiun pada 2018, Asmar&nbsp;di antaranya tercatat pernah menjadi kepala kepolisian sektor (kapolsek) pada enam wilayah. Pria yang lahir di Desa Penyagun, Kabupaten Kepulauan Meranti pada 1962, itu juga pernah menjadi Kepala Bagian Sumda Polres Indragiri Hilir dan Wakil Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Riau.</p> <p>Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (6/4), menyebut Bupati Kepulauan Meranti&nbsp;Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima <em>fee</em> dari travel perjalanan umrah.</p> <p>&rdquo;Dugaan korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan penerimaan <em>fee</em> jasa travel umrah,&rdquo; ujar Ali Fikri.</p> <p>Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat, dan pihak swasta.</p>

Mendagri tunjuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar sebagai Plt Bupati setelah M. Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap

Mendagri Tunjuk Asmar Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Bupati-Meranti-Muhammad-Adil-Tiba-Di-KPK-Fedrik-Tarigan-6-2871797046.jpg" alt="Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/4/2023). M. Adil bersama sejumlah pihak diamankan penyidik KPK terkait dugaan" width="100%">
<figcaption>Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/4/2023). M. Adil bersama sejumlah pihak diamankan penyidik KPK terkait dugaan</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, Muhammad Adil merupakan kepala daerah ke-10 di Provinsi Riau yang menyandang status tersangka KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penetapan tersangka dan ditahannya Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil oleh KPK menambah rentetan panjang praktik korupsi kepala daerah di Provinsi Riau," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (9/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan catatan ICW, sejak 2007 hingga 2023, setidaknya 10 kepala daerah Riau yang terdiri dari 3 orang gubernur, 6 orang bupati, dan 1 wali kota sudah diciduk&nbsp;KPK karena melakukan praktik korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01475918/pasar-murah-jelang-lebaran-airlangga-bermanfaat-bantu-stabilkan-harga-bahan-pokok">Pasar Murah Jelang Lebaran, Airlangga: Bermanfaat Bantu Stabilkan Harga Bahan Pokok </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dijumlah, praktik korupsi yang dilakukan oleh 10 kepala daerah itu telah mengakibatkan kerugian negara Rp 2,2 triliun dan suap/gratifikasi sebesar Rp 18,5 miliar," ucap Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia mengungkapkan, maraknya kepala daerah di Provinsi Riau yang terlibat praktik korupsi harus disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah harus memperkuat fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01475916/berlaga-di-sea-games-2023-timnas-basket-3x3-masih-cari-chemistry">Berlaga di SEA Games 2023, Timnas Basket 3x3 Masih Cari 'Chemistry'</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, aparat penegak hukum, terutama KPK, harus memastikan supervisi pasca penindakan atau pengelolaan sistem pemerintahan di seluruh pemerintahan provinsi Riau berjalan transparan dan akuntabel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, jelang tahun politik, terutama pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024, KPK harus benar-benar mengawasi kepala daerah petahana yang akan mencalonkan diri kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/01475914/gol-harry-kane-bawa-tottenham-hotspur-taklukkan-brighton">Gol Harry Kane bawa Tottenham Hotspur Taklukkan Brighton</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini penting, tren yang berkembang petahana kerap menyalahgunakan kewenangan untuk mendanai biaya kampanye politik mendatang," ungkap Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka. Hal ini setelah politikus PDI Perjuangan itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Kamis (6/4).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain M. Adil, KPK juga menjerat dua pihak lainnya sebagai tersangka, keduanya yakni Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih dan&nbsp;Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475913/bmkg-prakirakan-hujan-diprakirakan-turun-di-sejumlah-kota-besar">BMKG Prakirakan Hujan Diprakirakan Turun di Sejumlah Kota Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada kesempatan ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/4) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menjelaskan, Muhammad Adil terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi. Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus kedua, dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/01475912/lazio-pecundangi-juventus-2-1">Lazio Pecundangi Juventus 2-1</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan tangkap tangan terhadap kepala daerah aktif ini menjadi komitmen nyata kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Agar menjadi pembelajaran bagi para pejabat publik&nbsp;</div> <div dir="auto">lainnya untuk tidak melakukan korupsi, yang ujungnya hanya akan merugikan keuangan negara, serta mendegradasi kesejahteraan dan perekonomian rakyat," tegas Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Adil sebagai tersangka penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal &nbsp;12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 &nbsp;Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Muhammad Adil juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01475911/waspada-hujan-di-jakarta-timur-jakarta-selatan-dan-jakarta-utara-siang-ini">Waspada Hujan di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara Siang Ini!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Fitria Ningsih sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang &nbsp;Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">M Fahmi Aressa sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak&nbsp;</div> <div dir="auto">Pidana Korupsi.&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Muhammad Adil

Berita Terkini