<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1786155665329917679" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/MENKO-PMK12-1244669796.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy/ Sumber: (Antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy/ Sumber: (Antaranews.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) menjadi momentum baik untuk memberikan apresiasi dan penghormatan bagi agen perubahan. Hal itu penting dalam memberikan aksi nyata kepadA GNRM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013651942/anas-urbaningrum-pastikan-pkn-memilih-program-bukan-sosok">Anas Urbaningrum Pastikan PKN Memilih Program, Bukan Sosok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sekaligus menjawab tantangan dalam pelaksanaannya di tataran grassroot," kata Muhadjir dalam keterangannya, Minggu (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Muhadjir, sesuai amanat Inpres No. 12/2016, GNRM memberikan semangat perubahan yang dampaknya dirasakan oleh seluruh komponen bangsa. Hal itu tercermin dari Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) tahun 2021 mencapai 70,47, menunjukkan peningkatan 3,46 poin dari capaian tahun 2018 sebesar 67,01.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peningkatan ini mencerminkan kemajuan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, Muhadjir menyebut masih diperlukan kolaborasi dan solidaritas yang kuat dari para pelaku perubahan dalam mempraktikkan dan membudayakan nilai-nilai maupun tujuan revolusi mental bagi kemajuan bangsa melalui aksi nyata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuan dari GNRM adalah terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat yang semakin Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu, yang turut ditunjukkan oleh tingginya penilaian serta apresiasi masyarakat terhadap implementasi 5 program gerakan tersebut," ungkap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, keberadaan Gugus Tugas Daerah (GTD) yang diberikan mandat untuk mengelola dan mengonsolidasikan Pusat-Pusat Perubahan GNRM di tingkat daerah. Berdasarkan data Kemendagri per 7 Desember 2023, telah terbentuk di 34 Provinsi dari 38 Provinsi (89,47 persen) dan di 480 Kabupaten/Kota (93,39 persen).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga di tahun 2024, kita harapkan target pembentukan GTD 100 persen dapat tercapai," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anugerah Revolusi Mental Tahun 2023 ini diberikan kepada 37 pemenang serta 25 penerima apresiasi berdasarkan pada 4 kategori di antaranya, Pertama Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan implementasi 5 Program GNRM; kedua, Individu dan Lembaga Berbadan Hukum; ketiga, Program Aksi Nyata GNRM; serta keempat Rekomendasi Mitra Pelaksana GNRM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013651971/jelang-malam-natal-lalu-lintas-di-depan-gereja-katedral-jakarta-mulai-padat">Jelang Malam Natal, Lalu-lintas di Depan Gereja Katedral Jakarta mulai Padat </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap praktik baik dan aksi nyata perubahan yang telah dilaksanakan dapat menjadi contoh keteladanan bagi daerah, masyarakat, maupun pihak lainnya," pungkas Muhadjir. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Muhadjir Effendy menyampaikan, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) menjadi momentum baik untuk memberikan apresiasi dan penghormatan

Menko PMK Sebut Gagasan Revolusi Mental Mampu Memberikan Keteladanan untuk Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/IMG-20230419-WA0033-4000790203.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit saat meninjau Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang." width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit saat meninjau Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar perbedaan 1 Syawal 1444 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak dipersoalkan. Pemerintah dipastikan mengakomodir kepentingan warganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perbedaan biasa dan pemerintah mengakomodasi semua jadi tidak ada yang didiskriminasi," kata Muhdji usai Salat Id di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir mengatakan, toleransi harus dikedepankan saat terjadi perbedaan. Mantan Menteri Pendidikan dan Keudayaan itu pun merayakan Idul Fitri hari ini, sesuai keyakinannya sebagai jamaah Muhammadiyah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01566472/6-prajurit-tni-korban-penyerangan-kkb-nduga-masih-trauma">6 Prajurit TNI Korban Penyerangan KKB Nduga Masih Trauma</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau yang melaksanakan (lebaran) gelombang kedua besok ya tentu saja kita ucapkan selamat, saling berikan selamat lah tidak ada masalah," jelas Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kemenag menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Sabtu (22/4). Keputusan ini diambil berdasarkan sidang isbat bersama pihak-pihak terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sidang&nbsp;isbat menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023,&rdquo; kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di kantor Kemenag, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01566493/h-1-lebaran-posko-thr-kemnaker-terima-2129-aduan">H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Terima 2.129 Aduan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan kalender hijriah sesuai kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) bahwa belum terlihat hilal memasuki ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu perayaan Hari Raya Idul Fitri terdapat perbedaan. Sebab, Muhammadiyah akan merayakan lebaran satu hari lebih cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang isbat melibatkan Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.</div>

Menko PMK, Muhadjir Effendy meminta agar perbedaan 1 Syawal 1444 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak dipersoalkan.

Soal Perbedaan Lebaran, Menko PMK: Tidak Ada yang Didiskriminasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/r10_2x_hero-image-minimalist-cred-marisa.jpg" alt="Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kembali melontarkan pernyataan heboh. Dia menyampaikan gagasan tentang perlunya Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan fatwa tentang pernikahan lintas status ekonomi.<br /> <br /> Usulan Muhadjir itu disampaikan ketika dia memberikan sambutan di Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta Rabu lalu (19/2). Dia mengusulkan kepada Menag Fachrul Razi agar menerbitkan fatwa perkawinan lintas tingkat ekonomi. Jadi, si kaya menikahi si miskin atau sebaliknya, si miskin mencari calon yang kaya. Menurut dia, pernikahan sama-sama miskin akan menghasilkan keluarga miskin baru.<br /> <br /> Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin mengaku heran dengan permintaan fatwa seperti itu. ’’Nikah kok diatur-atur begitu,’’ kata guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu kemarin (20/2). Dia menyampaikan, pernikahan bukan soal harta. Meski, harta menjadi satu di antara empat pertimbangan memilih pasangan sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW.<br /> <br /> Ditemui di kompleks istana kepresidenan kemarin, Muhadjir memberikan penjelasan tentang gagasannya soal perlunya menikah lintas status ekonomi. Mantan Mendikbud itu memberikan klarifikasi bahwa hal itu bersifat tidak wajib. Hanya didorong menjadi sebuah gerakan moral untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.<br /> <br /> Menurut dia, fatwa adalah anjuran. Karena itulah, didorong menjadi gerakan moral. ’’Bagaimana supaya yang kaya tidak harus memilih-milih ketika mencari jodoh atau menantu harus sesama kaya,’’ terangnya.<br /> <br /> Saat ini yang umum terjadi, kalangan keluarga tidak mampu akan mencari pasangan atau menantu dari keluarga yang status sosialnya setara. Alias sama-sama tidak mampu. Alhasil, rantai kemiskinan tidak bisa diputus karena pernikahan malah menambah daftar keluarga miskin.

MUI Anggap Gagasan si Kaya Nikahi si Miskin Mengada-ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi</figcaption>
</figure><b>MENTERI </b>Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berharap kasus sekolah ambruk di Kota Pasuruan tidak terulang. Apalagi, sejak empat tahun terakhir, proyek fisik di sekolah telah didampingi tim ahli. Berikut wawancara Muhadjir dengan wartawan Jawa Pos <b>M. Hilmi Setiawan</b> di Kantor Wakil Presiden kemarin (14/11).<br /> <br /> ---<br /> <br /> <b>Dari peninjauan ke SDN Gentong di Kota Pasuruan yang ambruk, apa perkembangan penanganan saat ini?</b><br /> <br /> Jadi, nanti untuk mempercepat proses belajar-mengajar, dibikin sekolah darurat. Seperti di daerah bencana. Yang itu sangat layak untuk kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian, revitalisasi total gedung yang roboh itu tidak harus terburu-buru. Lahannya sudah ada di lapangan yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi sebelumnya.<br /> <br /> <b>Presiden Joko Widodo meminta ada percepatan penanganan sekolah rusak.</b><br /> <br /> <b>Bagaimana implementasi di lapangan?</b><br /> <br /> Program rehabilitasi sekolah rusak selalu dilakukan. Jumlah sekolah mencapai 216 ribu unit. Yang penting sebetulnya jumlah anggaran yang tersedia. Anggaran untuk sekolah-sekolah rusak itu selalu kami validasi. Selalu kami update. Dan pasti setiap tahun ada yang rusak di antara 216 ribu sekolah itu.<br /> <br /> <b>Bagaimana kelanjutan program rehabilitasi sekolah rusak ke depan?</b><br /> <br /> Ada skema yang ditangani Kementerian PUPR, yaitu revitalisasi total. Bukan hanya bangunan fisik kelasnya, melainkan termasuk infrastrukturnya. Mulai halaman, sanitasi lingkungan, drainase, dan seterusnya, itu akan diganti.<br /> <br /> Selama ini, pembangunan sekolah, baik itu unit sekolah baru maupun ruang kelas baru, indikatornya itu sekian kelas. Padahal, sekolah bukan hanya kelas. Perlu ada kamar mandi, WC, lapangan, saluran air, dan pagar. Anggarannya selalu diasumsikan melalui bantuan operasional sekolah. Padahal, dalam praktiknya, bantuan operasional sekolah habis untuk menggaji guru honorer.<br /> <br /> <b>Terhadap proyek renovasi sekolah supaya berjalan baik, bagaimana responsnya?</b><br /> <br /> Mulai empat tahun terakhir, untuk pembangunan sekolah yang pelaksanaannya swakelola itu, ada tim pedamping. Baik itu yang dananya melalui pemerintah pusat maupun dari dana alokasi khusus (DAK), itu ada tim pendamping.<br /> <br /> <b>Secara teknis, seperti apa pendampingan itu?</b><br /> <br /> Proyek di SD tersebut didampingi tim dari SMK jurusan konstruksi. Guru dari SMK itu ditugasi membuat rancang bangun dan mengawasi pengerjaan. Tim yang melakukan pengawasan itu harus bersertifikat.<br /> <br /> Kemudian, untuk bangunan SMP dan SMA, harus didampingi tim dari perguruan tinggi yang punya fakultas teknik sipil. Dosen dari fakultas teknik sipil yang melakukan pendampingan bertugas sejak perancangan dan pengawasan. Dosennya juga harus bersertifikat. Jadi, kalau ada kejadian seperti itu (sekolah ambruk), kita sudah tahu (yang bertanggung jawab).

Muhadjir Effendy: Guru SMK & Dosen Kini Dampingi Proyek Fisik Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah pusat berencana membangun sekolah darurat untuk SDN Gentong Kota Pasuruan. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat menyambangi sekolah di Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, tersebut kemarin siang (9/11).<br /> <br /> Muhadjir juga menyayangkan ambruknya atap empat kelas sekolah itu. Usia renovasi gedung yang ambruk belum sampai 10 tahun.<br /> <br /> Musibah yang mengakibatkan satu guru dan satu murid meninggal tersebut semestinya tidak terjadi kalau pembangunan dilakukan dengan baik.<br /> <br /> Tak menunggu lama, pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk segera membangun sekolah yang berstandar darurat bencana. Lahannya disiapkan Pemkot Pasuruan. ”Sekolah darurat ini akan dibangun Kementerian PUPR. Senin (11/11) tim teknis PUPR akan datang,” ungkapnya.<br /> <br /> Menurut Muhadjir, bangunan sekolah darurat itu bisa digunakan paling lambat tiga bulan ke depan. Diharapkan, siswa dapat segera mengikuti <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/11/2019/dari-kunjungan-nadiem-ke-pasuruan-temui-keluarga-korban-sdn-gentong/">kegiatan belajar-mengajar</a> (KBM) dengan baik dan nyaman. ”Sebenarnya sekolah yang menjadi relokasi bagi siswa cukup baik. Namun, kami ingin siswa dapat belajar dengan semakin nyaman,” jelasnya.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/f-sdn-gentong-ambruk-2b-zubaidillah.jpg" alt="Tim BPBD Kota Pasuruan sedang melakukan penyisirian korban di ruang kelas SDN Gentong, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang atapnya ambruk, Selasa (5/11/2019) pagi. Ambruknya atap empat ruang kelas di sekolah ini mengakibatkan satu" width="100%">
<figcaption>Tim BPBD Kota Pasuruan sedang melakukan penyisirian korban di ruang kelas SDN Gentong, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang atapnya ambruk, Selasa (5/11/2019) pagi. Ambruknya atap empat ruang kelas di sekolah ini mengakibatkan satu</figcaption>
</figure>  Tim BPBD Kota Pasuruan sedang melakukan penyisirian korban di ruang kelas SDN Gentong, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang atapnya ambruk, Selasa (5/11/2019) pagi. Ambruknya atap empat ruang kelas di sekolah ini mengakibatkan satu guru dan satu murid setempat tewas. Sedangkan puluhan murid lainnya mengalami luka-luka. (Zubaidillah/Jawa Pos Radar Jember)<br /> <br /> Muhadjir tidak ingin insiden serupa terulang. Bukan hanya di SDN Gentong, tapi di semua sekolah di Indonesia. Karena itu, dia menetapkan bahwa pembangunan melalui <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/07/11/2019/potret-pendidikan-tanah-air-333-645-ruang-kelas-butuh-perbaikan/">mekanisme swakelola</a> bakal didampingi tim dari SMK jurusan konstruksi atau perguruan tinggi dari teknik bangunan.<br /> <br /> ”Kalau yang ini saya tidak tahu karena pembangunannya dilakukan 2012. Cuma, ke depannya untuk swakelola akan ada pendampingan,” ujarnya.<br /> <br /> Anggota DPR Anisah Syakur berharap ambruknya atap empat ruangan di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/11/2019/genting-diinjak-atap-kelas-runtuh-1-siswa-sd-meninggal/">SDN Gentong</a> menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dia berharap SDN setempat segera mendapatkan penanganan berupa renovasi dari pemerintah. ”Kami sudah menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar segera direalisasikan. Sebab, ini kebutuhan yang sangat mendesak,” terangnya.<br /> <br /> Di sisi lain, para siswa yang atap kelasnya ambruk itu mendapat program pemulihan trauma dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Mereka adalah siswa kelas II-A, II-B, V-A, dan V-B. Jumlahnya 120 anak.<br /> <br /> Kegiatan dilakukan di halaman belakang sekolah. Di bawah tenda besar kursi dijejer layaknya di ruang kelas. Semua siswa mengenakan seragam Pramuka. Di belakang mereka para wali murid berdiri. Dari barisan belakang itu mereka bisa menyaksikan polah anak-anaknya.<br /> <br /> Kabid Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Amin Dja’far yang memandu program tersebut berhasil membuat para siswa tertawa mendengar ceritanya. Mereka juga diajak bernyanyi dan bermain selama sekitar dua jam mulai pukul 08.30. Amin menyebut upaya itu sebagai salah satu cara pemkot untuk membuat siswa kembali ceria. Harapannya, mereka bisa melupakan momen traumatis yang terjadi di jam pelajaran pada Selasa (5/11) pagi itu.

Pemerintah Bangun Sekolah Darurat untuk Siswa SDN Gentong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/smk-butuh-90-ribu-guru-produktif-baru-45-persen-memenuhi-syarat_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah pusat diketahui masih membutuhkan sekitar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">90 ribu guru</a> untuk mengajar di SMK tahun ini. Dari jumlah sebanyak itu, baru tersedia sekitar 45 persen yang memenuhi persyaratan.</p><br /> <p>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, 90 ribu guru yang dibutuhkan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk kemudian bisa mengajar. Mereka harus tergolong sebagai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">guru produktif</a>, artinya memiliki kecakapan, kemahiran, dan keahlian yang dibutuhkan di bidang SMK.</p><br /> <p>"Sementara, keadaan sekolah SMK kita itu guru produktif itu kira-kira sekarang baru 45 persen. Sisanya adalah guru adaptif dan normatif," katanya saat dijumpai di SMKN 7 <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">Kota Semarang</a>, Jumat (4/1).</p><br /> <p>Bisa mencapai angka 45 persen itu sebenarnya juga tak terlepas dari andil Kemendikbud. Yang sudah menyekolahkan para guru normatif dan adaptif tersebut melalui <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">program keahlian ganda.</a></p><br /> <p>"Kita sekolahkan lagi untuk menguasai keahlian produktif. Jumlahnya kalau nggak salah kira-kira 15 ribu dari target kita 20 ribu. Dengan begitu mungkin sekarang sudah ada kenaikan sekitar 45 persen," jelasnya lagi.</p><br /> <p><em>Intake</em>-nya nanti, rencananya bakal diambil dari <em>fresh graduate</em>, yakni <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">lulusan S1 murni.</a> Serta para ahli dari dunia kerja. Atau pekerja-pekerja senior yang berpengalaman.</p><br /> <p>"Itu akan kita tarik, dibolehkan untuk mengajar melalui kontrak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Skema kontrak itu akan lebih tepat untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">merekrut guru SMK terutama</a>, yang memiliki keahlian khusus untuk kebutuhan SMK. Akan diterapkan tahun ini secara bertahap," katanya.</p>

SMK Butuh 90 Ribu Guru Produktif, Baru 45 Persen Memenuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/smk-butuh-90-ribu-guru-produktif-baru-45-persen-memenuhi-syarat_m_-1.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah pusat diketahui masih membutuhkan sekitar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">90 ribu guru</a> untuk mengajar di SMK tahun ini. Dari jumlah sebanyak itu, baru tersedia sekitar 45 persen yang memenuhi persyaratan.</p><br /> <p>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, 90 ribu guru yang dibutuhkan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk kemudian bisa mengajar. Mereka harus tergolong sebagai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">guru produktif</a>, artinya memiliki kecakapan, kemahiran, dan keahlian yang dibutuhkan di bidang SMK.</p><br /> <p>"Sementara, keadaan sekolah SMK kita itu guru produktif itu kira-kira sekarang baru 45 persen. Sisanya adalah guru adaptif dan normatif," katanya saat dijumpai di SMKN 7 <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">Kota Semarang</a>, Jumat (4/1).</p><br /> <p>Bisa mencapai angka 45 persen itu sebenarnya juga tak terlepas dari andil Kemendikbud. Yang sudah menyekolahkan para guru normatif dan adaptif tersebut melalui <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">program keahlian ganda.</a></p><br /> <p>"Kita sekolahkan lagi untuk menguasai keahlian produktif. Jumlahnya kalau nggak salah kira-kira 15 ribu dari target kita 20 ribu. Dengan begitu mungkin sekarang sudah ada kenaikan sekitar 45 persen," jelasnya lagi.</p><br /> <p><em>Intake</em>-nya nanti, rencananya bakal diambil dari <em>fresh graduate</em>, yakni <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">lulusan S1 murni.</a> Serta para ahli dari dunia kerja. Atau pekerja-pekerja senior yang berpengalaman.</p><br /> <p>"Itu akan kita tarik, dibolehkan untuk mengajar melalui kontrak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Skema kontrak itu akan lebih tepat untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">merekrut guru SMK terutama</a>, yang memiliki keahlian khusus untuk kebutuhan SMK. Akan diterapkan tahun ini secara bertahap," katanya.</p>

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penggunaan-bahasa-indonesia-di-ruang-publik-jadi-sorotan-pak-menteri_m_.jpg" alt="Mendikbud Muhadjir Efendy (kanan)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Efendy (kanan)</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Kongres Bahasa Indonesia Ke-21 diadakan kemarin (28/10). Dalam acara lima tahunan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di tempat-tempat publik.</p><br /> <p>"Kalau (rambu, Red) di ruang publik tidak menggunakan bahasa Indonesia, silakan ditegur," kata Muhadjir dalam sambutannya. Dia mengatakan, bahasa asing atau bahasa daerah boleh digunakan. Namun, sifatnya melengkapi bahasa Indonesia.</p><br /> <p>Untuk pengawasannya, Muhadjir menyarankan pemerintah daerah (pemda) turut aktif. Misalnya, untuk memberikan izin pembangunan, harus ada perjanjian agar selalu menggunakan bahasa Indonesia. "Amanah undang-undang, tidak hanya pusat yang melakukan perlindungan. Namun, ruang publik ini ranahnya daerah," ucapnya.</p><br /> <p>Dia juga telah menginstruksi guru bahasa Indonesia untuk menguasai bahasa daerah dan bahasa asing. Tujuannya, lanjut Muhadjir, guru bisa menjadi penghubung antara pengetahuan daerah dan pengetahuan dari luar negeri.</p><br /> <p>Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia di tempat-tempat publik. Misalnya, menggunakan istilah Indonesia untuk fasilitas publik. Sebut saja mass rapid transit (MRT) yang diubah menjadi moda raya terpadu. Akronim alat transportasi tersebut sama.</p><br /> <p>Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar menyatakan telah melakukan beberapa upaya agar ruang publik ramah bahasa Indonesia. Yang dilakukannya, antara lain, bekerja sama dengan dinas dan badan terkait di daerah. Dari temuannya, ada beberapa kesalahan dalam berbahasa Indonesia.</p><br /> <p>"Badan bahasa sudah memperbaiki bahasa Indonesia di ranah publik, melestarikan bahasa daerah, dan mencarikan (istilah) bahasa asing," ujarnya.&nbsp;</p>

Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Jadi Sorotan Pak Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buka-olimpiade-olahraga-siswa-muhadjir-berikan-prestasi-yang-terbaik_m_.jpg" alt="OLIMPIADE OLAHRAGA: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat membuka ajang O2SN di UMY, Senin (17/9)." width="100%">
<figcaption>OLIMPIADE OLAHRAGA: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat membuka ajang O2SN di UMY, Senin (17/9).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membuka ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Sportarium <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/09/2018/ajukan-1700-kursi-berikut-bocoran-cpns-2018-di-jogja" target="_blank">Universitas Muhammadiyah Yogyakarta </a>(UMY), Senin (17/9). Gelaran yang diikuti 1.998 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat ini diharapkan bisa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/09/2018/menilik-pengajian-gus-miftah-bersama-pekerja-klub-malam-di-jogja" target="_blank">tercium bakat baru</a> yang bisa ikut ke ajang olahraga yang lebih tinggi ke depan.</p><br /> <p>"Berikan prestasi yang terbaik dalam O2SN ini, karena bisa jadi nanti <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/09/2018/diduga-wajibkan-siswinya-berjilbab-sebuah-smp-di-jogja-dilaporkan" target="_blank">siswa berprestasi</a> akan tercium pemandu bakat ikut ke ajang lebih tinggi ke depan," kata Muhadjir, dalam sambutannya, Senin (17/9).</p><br /> <p>O2SN yang digelar saat ini, lanjut Muhadjir, di tengah Indonesia menyelenggarakan event olahraga tingkat internasional. Yaitu<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/09/2018/tinjau-latihan-atlet-asian-para-games-jokowi-targetnya-16-emas" target="_blank"> Asian Games 2018</a> yang belum lama ini digelar, dan Asian Para Games pada Oktober 2018 mendatang.</p><br /> <p>Ia juga meminta agar peserta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Menurutnya, hal itu sangat penting dibandingkan hanya mengejar peringkat saja.</p><br /> <p>Sementara, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menambahkan, mereka yang berprestasi nantinya akan mendapatkan beasiswa. "Untuk juara 1 sampai 3 akan mendapatkan beasiswa," kata dia.</p><br /> <p>Seluruh partisipan, lanjutnya, ada sebanyak 4.423 orang. Sudah termasuk 1.998 siswa yang menjadi peserta, memperebutkan 438 medali. Terdiri dari 128 medali emas, 138 medali perak, dan 172 medali perunggu.</p><br /> <p>Untuk cabang olahraga yang dipertandingkan sendiri, seperti renang, pencak silat, karate, senam, catur, atletik, kemudian balap kursi roda.</p><br /> <p>Acara yang diselenggarakan hingga 22 September itu, nantinya akan menggunakan venue di Gedung Olahraga (GOR) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), GOR Pangukan Sleman, GOR Klebengan, serta Stadion Sultan Agung Bantul.</p><br /> <p>Dalam pembukaan itu, hadir pula Wakil Gubernur DIJ, KGPAA Paku Alam X. Dikatakannya, ajang ini juga sekaligus sebagai ajang pembinaan atlet di berbagai ajang olahraga. "Ajang ini menjadi titik balik harapan prestasi bangsa ke depan," ucapnya.</p>

Buka Olimpiade Olahraga Siswa, Muhadjir: Berikan Prestasi yang Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-zonasi-muhadjir-sekolah-tidak-boleh-eksklusif_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pro kontra sistem zonasi masih terjadi di masyarakat. Kendati demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,<a href="https://cms.jawapos.com/news/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy." target="_blank"> Muhadjir Effendy</a> menegaskan jika penerapan sistem zonasi sekolah tidak hanya bertujuan untuk pemerataan kualitas siswa, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/08/08/2018/rawan-gesekan-menteri-muhadjir-wacanakan-penyerapan-bahasa-lokal" target="_blank">orang tua </a>dalam menata sekolah.</p><br /> <p>Muhadjir mengatakan, dengan zonasi maka siswa yang berasal dari zona itu jadi mudah untuk mengkoordinasi antara masyarakat, sekolah dan keluarga. "Dengan sistem zonasi, keterlibatan orangtua termasuk dalam menata sekolah. Jadi sekolah tidak boleh eksklusif, orang tua dilarang ikut campur itu tidak boleh," ujarnnya saat berkunjung ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/08/2018/menyedihkan-bayi-usia-3-hari-dibuang-di-malang" target="_blank">Malang</a>, Minggu (12/9).</p><br /> <p>Sistem zonasi sekolah sendiri telah diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Di dalam Permen tersebut salah satunya disebutkan jika sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Selain itu, domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.</p><br /> <p>Muhadjir menjelaskan, orang tua harus terlibat dalam memantau anak-anaknya. Bahkan, dia menyebutkan jika harus ada individualisasi murid. "Siswa harus didorong dengan keistimewaan ciri masing-masing, tidak boleh di gebyah uyah (di sama ratakan). Sesuai kekhasan masing-masing termasuk muatan lokal," terangnya.</p><br /> <p>Menurutnya, hal itu juga sebagai langkah untuk menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Yakni mengembalikan kesadaran orangtua bahwa urusan pendidikan anaknya itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah.&nbsp;</p><br /> <p>"Sekolah itu hanya mendukung. Apalagi (sistem pendidikan) sudah berubah di kota-kota. Pendidikan itu bukan hanya urusannya sekolah, tapi juga masyarakat dan keluarga," pungkasnya.</p>

Sistem Zonasi, Muhadjir: Sekolah Tidak Boleh Eksklusif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muhadjir efendy

Berita Terkini

Menko PMK Sebut Gagasan Revolusi Mental Mampu Memberikan Keteladanan untuk Masyarakat

Soal Perbedaan Lebaran, Menko PMK: Tidak Ada yang Didiskriminasi

MUI Anggap Gagasan si Kaya Nikahi si Miskin Mengada-ada

Muhadjir Effendy: Guru SMK & Dosen Kini Dampingi Proyek Fisik Sekolah

Pemerintah Bangun Sekolah Darurat untuk Siswa SDN Gentong

SMK Butuh 90 Ribu Guru Produktif, Baru 45 Persen Memenuhi Syarat

SMK Butuh 90 Ribu Guru Produktif, Baru 45 Persen Memenuhi Syarat

Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Jadi Sorotan Pak Menteri

Buka Olimpiade Olahraga Siswa, Muhadjir: Berikan Prestasi yang Terbaik

Sistem Zonasi, Muhadjir: Sekolah Tidak Boleh Eksklusif

Download Aplikasi JawaPos.com