<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/dirut-kai-2026818246.jpg" alt="Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin. (Tangkapan layar YouTube DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin. (Tangkapan layar YouTube DPR RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam menyoroti soal ribetnya proses refund atau pembatalan tiket kereta api. Sudah dipersulit, bahkan ia menyebut dana refund justru tak diterima konsumen dan masuk ke rekening oknum pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI). Merespons hal itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Ia pun akan memastikan dan melihat persoalan tersebut langsung diinternalnya. "Kami nanti juga akan menindaklanjuti, ada refund tiket yang ke oknum. Itu akan kami lihat juga," kata Bobby Rasyidin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip Kamis (21/8). Sebelumnya, Mufti Anam menilai proses refund tiket kereta api dinilai ribet lantaran setiap konsumen masih harus pergi ke stasiun untuk memperoleh dananya kembali. Padahal, kata dia, konsumen itu membeli tiketnya secara digital melalui platform e-commerce untuk perjalanan. &nbsp;&nbsp; "Coba bapak sekali-kali bapak pesan tiket melalui Traveloka, atau melalui akun KAI, Bapak pesan yang disitu ada opsi refund 100 persen. Bahkan, 2 jam sebelum keberangkatan. Tapi saat bapak mau refund, prosesnya ribet sekali," kata Mufti Anam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8). "Bahkan di era digital hari ini, kalau mau refund harus datang ke stasiun dengan membawa KTP dengan KTP punya sendiri," imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, ia menilai bahwa proses refund yang ribet ini tampak seperti disengaja. Pasalnya, ia pun mendapat laporan bahwa dana refund yang seharusnya diterima konsumen, justru dinikmati oleh KAI melalui oknum pegawainya.&nbsp; "Menurut kami ini bukan soal digitalisasi, tapi soal akal-akalan untuk bagaimana refund tidak diambil oleh masyarakat, dan kemudian dinikmati oleh KAI," tutur Mufti.&nbsp; Tak menyebut lokasinya di mana, Mufti mengungkapkan dana refund calon penumpang tidak bisa diterima. Namun, saat diperiksa justru telah masuk ke rekening orang lain. Setelah ditelusuri ternyata nomor rekening tersebut dimiliki oleh seorang pegawai KAI. &nbsp; "Refund yang sudah diproses juga terjadi di satu tempat itu tidak kembali, tetapi ke rekening orang lain dan setelah didalami ternyata itu ke rekening orang KAI," ungkap Mufti.&nbsp; Terakhir, Mufti berharap banyak kepada Bos KAI Bobby Rasyidin untuk bisa memberantas oknum yang memanfaatkan proses refund tiket tersebut. "Harapan kami bapak bisa memberantas oknum-oknum yang memanfaatkan itu," pungkasnya.

Anggota DPR RI Mufti Anam soroti proses refund tiket kereta api yang ribet dan diduga melibatkan oknum KAI.

Dirut Bobby Rasyidin Bakal Tindaklanjuti Laporan DPR RI soal Uang Refund Tiket Kereta Api Masuk ke Oknum KAI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/EFE422A4-8F63-4F80-8BCE-C80CD5346893.jpeg" alt="Mufti Anam. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mufti Anam. Istimewa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Anggota DPR RI Mufti Anam yang melontarkan kritik keras terkait besarnya gaji direksi PT Pertamina (Persero) viral di media sosial. Ia menilai nominal tersebut tidak masuk akal, dengan kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Mufti Anam membandingkan gaji direksi PT Pertamina dengan bos perusahaan-perusahaan besar di dunia. Hal itu dilontarkan Mufti Anam saat rapat kerja (raker) dengan Direksi Pertamina, pada 11 Maret 2025.&nbsp; "Betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia," kata Mufti Anam sebagaimana viral di media sosial, Minggu (10/8). Mufti menambahkan, angka itu akan semakin fantastis bila ditambah dengan berbagai tunjangan dan kompensasi lainnya mencapai Rp 4 miliar.&nbsp; "Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka take home pay yang diberikan kepada direksi Pertamina Rp 4 miliar per bulan, jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini amat sangat terlalu luar biasa," ucap Mufti. Menurut Mufti, gaji setinggi itu seharusnya diimbangi dengan kinerja terbaik yang berdampak langsung bagi rakyat. Namun, ia menyayangkan sempat hadirnya BBM oplosan yang meresahkan publik. Mufti pun menyayangkan kenyataan yang terjadi justru berbanding terbalik. Ia menilai manajemen Pertamina masih membuat kebijakan yang merugikan negara.&nbsp; Lebih lanjut, Mufti menegaskan DPR akan terus mengawasi dan menyoroti persoalan ini agar ada evaluasi terhadap sistem penggajian di BUMN strategis seperti Pertamina.&nbsp;

Anggota DPR Mufti Anam membandingkan gaji direksi PT Pertamina dengan bos perusahaan-perusahaan besar di dunia.

Viral! Anggota DPR Mufti Anam Geram Gaji Direksi Pertamina Capai Rp 4 Miliar Lebih Besar dari Presiden RI, tapi Beri Pelayanan Buruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/33CCBC32-7372-4AAB-B2A3-B7AD41460A43-1415863698.jpeg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setoran dividen dari BUMN kepada pemerintah selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kontribusi dividen BUMN selama 2020-2024 diproyeksikan mencapai angka Rp279,7 triliun, melebihi lima tahun pada periode sebelumnya. Besaran setoran dividen tersebut lebih tinggi dari penyertaan modal negara (PMN) tunai ke BUMN pada 2020-2024 yang sebesar Rp217,9 triliun Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mengatakan, capaian tersebut perlu diapresiasi di tengah situasi perekonomian yang belum sepenuhnya baik, antara lain karena dampak pandemi Covid-19. &ldquo;Saat ini porsi dividen dibanding PMN tunai sudah 56 persen banding 44 persen. Kira-kira kumulatif dividen lebih besar Rp61,9 triliun dibanding PMN. Ini tren positif, apresiasi untuk Pak Erick Thohir dan semoga tren ini ke depan harus bisa dijaga dan terus berlanjut dengan baik,&rdquo; ujar Mufti Anam di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) &ldquo;Kinerja Kementerian BUMN 2020-2024 dan Roadmap 2024-2034&rdquo;, Sabtu (3/8/2024). Mufti menuturkan, untuk tetap dapat memastikan tren positif setoran dividen itu terjaga, maka diperlukan sejumlah langkah. Pertama, penguatan efektivitas pengawasan dan pengendalian PMN sehingga semakin memberi dampak optimal ke kinerja keuangan BUMN, yang ujungnya adalah peningkatan laba dan setoran dividen ke pemerintah. Mufti memahami bahwa PMN banyak dialokasikan untuk penugasan negara, seperti listrik masuk desa, jalan tol, hingga kredit usaha rakyat (KUR). &ldquo;Meskipun PMN selama ini bersifat penugasan, sebagian mengandung misi sosial-ekonomi yang besar, tetap ada yang sebagian untuk mendukung ekspansi kinerja. Efektivitas PMN akan memastikan dampaknya signifikan ke peningkatan kinerja keuangan, ke laba, dan ujungnya dividen bisa terus naik,&rdquo; ujar mantan ketua HIPMI Jawa Timur tersebut. Kedua, terus memperkuat manajemen risiko terhadap segala kegiatan bisnis dan operasional BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat memitigasi risiko bisnis agar tidak menggerus keuangan perusahaan. &ldquo;Manajemen risiko yang baik akan memastikan BUMN mampu melakukan mitigasi terkait potensi-potensi yang dapat berdampak negatif ke operasional dan bisnis perusahaan. Sehingga kinerja keuangan terjaga dengan baik, laba meningkat, dan ruang untuk meningkatkan dividen ke negara bisa semakin luas,&rdquo; papar Mufti Anam.

Mufti memahami bahwa PMN banyak dialokasikan untuk penugasan negara, seperti listrik masuk desa, jalan tol, hingga kredit usaha rakyat (KUR)

Dividen Lebih Tinggi Dibanding PMN, Mufti Anam Apresiasi Erick Thohir

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/33CCBC32-7372-4AAB-B2A3-B7AD41460A43-1415863698.jpeg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI yang mengurusi masalah perdagangan, Mufti Anam, berharap polemik jam operasional warung &ldquo;Madura&rdquo; bisa berujung pada solusi yang membela gerak perekonomian rakyat kecil. Tidak hanya di Bali yang sedang menjadi polemik, tetapi juga di berbagai daerah lain. Warung &ldquo;Madura&rdquo; sendiri adalah sebutan untuk warung kelontong skala kecil yang buka non-stop 24 jam. Beberapa daerah memberlakukan peraturan yang mengatur jam operasional warung, sebagian di antaranya tidak memperbolehkan buka hingga 24 jam dengan berbagai alasan. Mufti menyebut tiga hal penting yang harus jadi perhatian soal pengaturan warung Madura. Pertama, peraturan dari pemerintah di berbagai tingkatan harus berorientasi atau berpihak ke ekonomi rakyat kecil. &ldquo;Ingat lho, ekonomi negara ini digerakkan UMKM, lebih khusus lagi yang skala mikro yang telah membantu pemerintah membuka jutaan lapangan kerja. Jadi peraturan dan solusinya harus berpihak ke pelaku usaha mikro, jangan normatif, telapi harus ada afirmasi ke penggerak ekonomi rakyat di tingkat bawah,&rdquo; ujar Mufti kepada media, Jumat (26/4/2024). Mufti menyayangkan respons Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) soal polemik warung Madura yang justru meminta warung Madura tutup alias tidak beroperasi 24 jam. &ldquo;Semestinya Kemenkop UKM sebagai pembina pelaku usaha mikro menjembatani dengan pemerintah daerah untuk memberi solusi, bukan asal menyampaikan pernyataan yang membuat pelaku usaha mikro terdesak,&rdquo; papar mantan ketua HIPMI Jatim tersebut. Kedua, lanjut Mufti, keberadaan warung Madura telah mampu menggerakkan perekonomian rakyat kecil. Dalam operasionalnya, warung-warung tersebut membuka lapangan kerja bagi begitu banyak orang. Dan bukan hanya masyarakat Madura, warung-warung semacam itu tumbuh di berbagai daerah dengan melibatkan masyarakat lokal dalam jumlah yang tidak sedikit. Mufti menggarisbawahi bahwa warung-warung Madura itu juga menjadi saluran pemasaran bagi UMKM. Warung Madura menerima titip jual minuman dan kue produksi UMKM yang pasti akan kesulitan masuk ke jaringan ritel modern. &ldquo;Di Pasuruan ada warga yang punya usaha rumahan kue pia lalu titip jual ke warung-warung itu. Ada juga yang titip minuman tradisional seperti beras kencur. Nah dia ini pasti kalau masuk ke ritel modern kesulitan karena aturan standardisasinya njlimet. Bayangkan berapa besar dampak perputaran ekonominya bagi rakyat kecil,&rdquo; jelas anggota DPR dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo tersebut. Hal ketiga yang juga harus jadi perhatian adalah keberadaan warung Madura mampu membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhannya. Keberadaannya di kampung-kampung memudahkan rakyat dalam mengakses produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari. &ldquo;Keberadaan warung Madura dan warung-warung kelontong skala kecil juga mampu mendistribusikan pemerataan ekonomi, sehingga kue ekonomi tidak hanya dinikmati pelaku usaha ritel modern,&rdquo; pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Mufti menyayangkan respons Kemenkop UKM yang meminta agar warung madura tidak lagi buka 24 jam dan memiliki atau mematuhi jam operasional

Polemik Warung Madura Buka 24 Jam, Mufti Anam: Aturan Harus Berpihak ke Pelaku Usaha Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/5131A93A-3F62-4140-B8B9-58B4115A6DB0-1262888409.jpeg" alt="Mufti Anam saat menghadiri forum bertajuk &ldquo;Peran Pertamina Geothermal Energy dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Berkelanjutan&rdquo; di Pasuruan, Jumat (15/9)." width="100%">
<figcaption>Mufti Anam saat menghadiri forum bertajuk &ldquo;Peran Pertamina Geothermal Energy dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Berkelanjutan&rdquo; di Pasuruan, Jumat (15/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mendorong dan mendukung PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) untuk terus mengembangkan energi bersih dan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk mewujudkan keberlanjutan ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Mufti Anam saat menghadiri forum bertajuk &ldquo;Peran Pertamina Geothermal Energy dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Berkelanjutan&rdquo; yang digelar di Pasuruan, Jumat (15/9). &ldquo;Salah satu energi bersih dan berkelanjuran adalah panas bumi yang kami dorong agar terus dikembangkan potensinya oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO),&rdquo; ujar Mufti yang juga mantan ketua umum HIPMI Jawa Timur tersebut. PGEO sendiri merupakan bagian dari kelompok usaha PT Pertamina (Persero) yang berfokus pada pengembangan, eksplorasi, dan produksi energi panas bumi di Tanah Air. &ldquo;Saya kira ke depan PGEO bisa semakin memainkan peran strategis dalam mendukung diversifikasi sumber energi dan keberlanjutan di negara ini. Potensi panas bumi Indonesia perlu terus didorong optimalisasinya guna menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan,&rdquo; papar Mufti Anam yang merupakan politisi PDI Perjuangan. Berdasarkan catatan media, sebagai pelaku utama dalam industri energi panas bumi di Indonesia, PGEO memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam. Dengan teknologi canggih dan tim ahli yang berpengalaman, mereka mengelola rantai nilai produksi energi panas bumi mulai dari eksplorasi hingga distribusi. Memiliki kapasitas terpasang secara own operation sebanyak 672 MW, dan 1205 MW dari Joint Operation Contract (JOC) yang berasal dari 15 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang terbagi ke dalam 6 (enam) area operasi. Mufti juga mengapresiasi kiprah PGEO yang turut berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. &ldquo;Dengan menggantikan sumber energi konvensional, energi panas bumi yang dihasilkan oleh perusahaan ini memiliki dampak positif dalam mengatasi perubahan iklim global,&rdquo; jelas Mufti. Saat ini, area operasi PGEO terdiri atas 13 wilayah kerja, antara lain, di Kamojang, Karaha, Lahendong, GunungSibualu-Buali, GunungSibayak-Sinabung, Sungai Penuh, Hululais, Lumut Balai dan Margabayur, Way Panas, Pangalengan, Cibereum-Parabakti, Tabanan, dan Seulawah. &ldquo;Kami juga mendorong dan mengapresiasi PGEO untuk terus berinvestasi dalam teknologi canggih dan inovasi guna meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas, misalnya dengan mengoptimalkan proses ekstraksi panas bumi, penggunaan sumber daya, dan pengurangan limbah. Inisiatif ini membantu memajukan teknologi energi panas bumi dan mendorong kemajuan industri energi ramah lingkungan nasional,&rdquo; pungkas Mufti.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam, mendorong dan mendukung PT Pertamina Geothermal Energy untuk terus mengembangkan energi bersih.

Anggota DPR Dorong Pertamina Geothermal Energy Terus Kembangkan Energi Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/20/2a838a49-f2bf-4fc3-8939-a47512fb3305-1261831943.jpeg" alt="Mufti Anam (merah) saat melakukan sosialisasi di Pasuruan" width="100%">
<figcaption>Mufti Anam (merah) saat melakukan sosialisasi di Pasuruan</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Anggota Komisi DPR RI yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mendorong peran PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream di kelompok usaha PT Pertamina (Persero) untuk terus menjadi kontributor utama produksi migas nasional. &ldquo;Pada 2022, PHE memberikan kontribusi sebesar 68% produksi minyak nasional dan 34% produksi gas nasional. Kita terus mendorong PHE mengoptimalkan perannya,&rdquo; ujar Mufti Anam saat sosialisasi di Pasuruan, Jumat (19/5). Berdasarkan data Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), bauran komposisi energi akan berubah perlahan hingga 2050 di mana energi baru terbarukan akan mendominasi kebutuhan energi nasional. Mufti mengatakan, sejalan dengan hal tersebut, volume kebutuhan akan energi fosil pun akan terus meningkat sehingga PHE sebagai kontributor utama harus konsisten menjalankan proses bisnis secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Berdasarkan penjelasan manajemen PHE, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, PHE menjalankan tiga strategi utama. Pertama, untuk melawan laju penurunan alamiah (natural declining rate) di wilayah kerja eksisting, PHE melakukan pengeboran sumur pengembangan dan perawatan sumur. Strategi kedua, PHE juga melakukan pengeboran sumur eksplorasi untuk mencari potensi cadangan baru untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Strategi ketiga. PHE menjalankan akuisisi di wilayah kerja baru dengan bekerjasama melalui partner dan melakukan ekspansi. Mufti juga mendukung PHE menjalankan green strategy, di antaranya melalui berbagai macam program dekarbonisasi. Salah satunya melalui pemanfaatan sumber energi gas sebagai energi transisi yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Hal ini tercermin dari project gas yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2022 yaitu Proyek Strategis Nasional pengembangan lapangan unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) di Jawa Timur dan temuan potensi cadangan gas melalui pengeboran sumur eksplorasi di beberapa wilayah Indonesia. &ldquo;Tentu berbagai strategi yang dijalankan memiliki kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit, sehingga PHE perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek, di antaranya pendanaan dan langkah-langkah investasi yang transparan agar kegiatan operasional bisa berjalan lancar untuk menjaga ketahanan energi nasional,&rdquo; jelas Mufti Anam. Dia menjelaskan, saat ini, negara kita merupakan negara net importir minyak di mana produksi minyak dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan minyak nasional sehingga diperlukan komitmen pemenuhan target produksi minyak nasional. &ldquo;Dengan tersedianya investasi, baik melalui pasar keuangan maupun partnership, kita harapkan PHE dapat berkembang dan menjaga keberlanjutan hulu migas nasional serta diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan migas dalam negeri,&rdquo; pungkas Mufti.

Mufti Anam mendorong  PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream di kelompok usaha PT Pertamina untuk menjadi kontributor utama.

DPR Dukung Peran PHE dalam Produksi Migas Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ufti-anam.jpg" alt="Anggota Komisi VI Mufti Anam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI Mufti Anam. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, Mufti Anam, menyoroti harga sembako yang merangkak naik jelang bulan Ramadan. Mufti meminta Kementerian Perdagangan lebih cermat dalam mengantisipasi pola kenaikan harga sembako.  “Sebenarnya ini polanya kan sudah bisa diprediksi. Ada fase-fase selama jelang Ramadan sampai Lebaran yang memiliki tren kenaikan harga sembako. Polanya terekam berdasarkan data historis dari tahun ke tahun, ujar Mufti, Rabu (22/3).  Itulah kenapa, dia menyebut pola itu tinggal dikontekskan dengan ekonomi kekinian dan kemampuan produksi pertanian Indonesia. “Mestinya bisa dibaca. Kalau cermat, kenaikan harga sembako bisa dikelola dengan baik dan tak menyusahkan rakyat,” imbuhnya.  Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional, yang dikutip Selasa (21/3), harga sejumlah komoditas menunjukkan kenaikan, seperti beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam ras, hingga sejumlah ikan. Kenaikan berkisar 0,4 persen sampai 3 persen selama sepekan terakhir, bergantung komoditasnya.  Mufti Anam berharap, Menteri Perdagangan bisa melakukan analisis tren kenaikan harga secara lebih cermat. “Pola historisnya di mana-mana adalah harga cenderung naik kira-kira sepekan sebelum Ramadan karena mulai ada lonjakan permintaan dari masyarakat sesuai budaya di warga kita yang selalu antusias menyambut Ramadan dengan beragam makanan dan tradisi. Artinya suplainya harus berimbang dan dipastikan tersalur hingga ke level pedagang eceran. Ini mestinya dipastikan oleh Mendag,” ujar mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.  Mufti mengatakan, lonjakan juga diprediksi akan terjadi lagi pada sepekan menjelang tibanya Idul Fitri atau Lebaran. Sesuai budaya masyarakat, Lebaran selalu disambut dengan beragam acara silaturahmi dengan beragam makanan.  “Trennya secara historis kan sudah ada. Ya tinggal dimanajemeni saja. Termasuk antisipasi kendala distribusi sembako jelang Lebaran karena berkaitan dengan arus mudik dan sebagainya yang diatur oleh Kementerian Perhubungan untuk angkutan logistiknya,” jelas Mufti.  “Maka kalau kemudian tetap terjadi lonjakan saat jelang Ramadan, atau nanti sepekan jelang Lebaran, tentu patut disayangkan karena polanya sudah ada dari tahun ke tahun. Artinya, Kemendag tidak cermat dan tidak melakukan antisipasi dengan baik,” imbuh Mufti.  Momen pasca-Lebaran juga diingatkan Mufti sejak sekarang. Terutama 4-5 hari setelah Lebaran, distribusi barang belum sepenuhnya lancar. Walhasil, ada potensi banyak komoditas belum tersedia di pasar. Belum lagi sebagian pelaku usaha masih mudik Lebaran. Terbatasnya pasokan akan mengerek harga komoditas di pasar.  “Strategi antisipasinya harus disiapkan oleh Kemendag, termasuk menggandeng dinas terkait hingga ke seluruh daerah,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Anggota DPR Minta Mendag Lebih Cermat Antisipasi Naiknya Harga Sembako

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/EFE422A4-8F63-4F80-8BCE-C80CD5346893.jpeg" alt="Mufti Anam. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mufti Anam. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi soal perdagangan, Mufti Anam, meminta pemerintah bergerak lebih cepat dalam menangani masalah kelangkaan dan lonjakan harga Minyakita. Minyak goreng kemasan sederhana yang diluncurkan pada Juli 2022 untuk solusi atas kelangkaan minyak goreng saat itu, kini kembali langka.  kalaupun ada, harganya sudah di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 14.000 per liter. “Belum genap setahun sejak diluncurkan, Minyakita kembali langka. Harganya juga melonjak, ada di daerah yang jual Rp16.500 per liter, bahkan bisa lebih. Sejak awal saya sebenarnya sudah menduga bahwa Minyakita ini tidak bisa menjadi solusi permanen soal pengendalian harga migor bila tidak ada pengawasan ketat,” ujar Mufti Anam kepada media, Jumat (10/2).  Mufti mengatakan, bila sekarang Minyakita langka dan harganya naik, pasti ada sebabnya. Ibarat peribahasa, kata Mufti, tidak mungkin ada asap bila tanpa ada api. “Publik akhirnya menduga-duga. Misalnya, ini karena berkurangnya pasokan bahan baku minyak sawit. Seharusnya ini bisa dihindari jika pengusaha mematuhi kewajiban untuk menyediakan domestic market obligation (DMO). Publik kemudian mempertanyakan bentuk pengawasan terhadap kewajiban pengusaha CPO tersebut,” ujarnya.  Dia menegaskan, DMO adalah tanggung jawab yang diberikan negara kepada para pengusaha, kepada pihak swasta. Dengan kelangkaan sekarang ini, publik akhirnya bertanya-tanya, apakah betul para pengusaha sudah patuh menjalankan apa yang menjadi komitmen mereka.  “Dan di sisi lain, apakah Kemendag benar-benar melakukan pengawasan dengan optimal, harus dipelototi,” tanya Mufti.  Apalagi, lanjut Mufti, kemudian ada temuan-temuan yang membuat kecurigaan mengemuka, seperti penumpukan stok di sebuah gudang di Jakarta Utara yang ramai diberitakan. Padahal di banyak tempat, Minyakita sedang langka.  “Kalau semua mekanisme dijalankan, ada kontrol dan sebagainya, seharusnya tidak ada masalah. Berarti ini ada sesuatu yang belum jalan sehingga langka lagi,” ujar mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim tersebut.  Mufti mengingatkan pemerintah bahwa kenaikan dan kelangkaan harga minyak akan sangat berpengaruh pada bahan pangan yang diproduksi oleh produsen makanan dan rumah tangga. Hal ini bisa menyulitkan UMKM dan produsen rumahan yang sangat bergantung pada ketersediaan migor dengan harga terjangkau.  “Inflasi berpotensi terkerek naik, apalagi pada Maret-April kita memasuki bulan Puasa dan Lebaran. Kita harus ambil pelajaran dari tahun lalu, di mana indikasi awal lonjakan migor waktu itu membuat inflasi April 2022 mencapai 0,95 persen secara bulanan, merupakan yang tertinggi sejak 2017 pada periode puasa-Lebaran. Maka pemerintah jangan lengah. Ini kan ada indikasi masalah di Minyakita, maka harus segera diatasi,” tegas Mufti.  Mufti menyebut Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional harus segera bergerak cepat. Jangan sampai terlambat dan salah ambil langkah seperti tahun lalu, yang membuat harga minyak goreng melonjak tidak karuan.  “Segera tambah suplainya. Dan ini harus dikontrol penuh. Kemarin saya dengar, sudah ada tambahan suplai Minyakita dan minyak curah 450 ribu ton per bulan, dari sebelumnya 300 ribu ton per bulan. Itu harus dipastikan. Minyakita adalah hasil kebijakan kewajiban pasar domestik atau DMO. Solusi jangka pendeknya ya memang dinaikkan saja DMO-nya,” ujarnya.  Kemudian, lanjut Mufti, pengawasan ketat harus dilakukan dari hulu ke hilir terkait berbagai pelaksanaan aturan soal migor ini melalui pelibatan Satgas Pangan untuk tindakan hukumnya.  “Sebenarnya kan peta regulasinya sudah jelas. Produsen A harus penuhi kewajiban domestik sebelum ekspor. Tinggal dimonitor distribusi kemana saja. Sehingga kemudian tinggal di-breakdown juga jatah tiap provinsi/kabupaten berapa volume Minyakita-nya. Ini harus dipelototi betul,” pungkasnya.

Minyakita Langka, Mufti Anam Desak Pelototi Pemenuhan DMO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ufti-anam.jpg" alt="Anggota Komisi VI Mufti Anam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI Mufti Anam. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mengapresiasi langkah bank BUMN dalam membantu UMKM selama masa pandemi Covid-19 melalui skema restrukturisasi kredit.  “Program restrukturisasi kredit sangat membantu UMKM sebagai debitur bank dalam menjaga stabilitas keuangannya. Membantu UMKM terhindar dari kredit macet, membantu UMKM menjaga arus kasnya. Sehingga UMKM tetap survive di masa pandemi,” ujar Mufti kepada media, Selasa (24/2).  Mufti menyebut langkah restrukturisasi kredit itu di antaranya dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). BRI menyatakan telah melakukan restrukturisasi kredit kepada 4.001.216 nasabah dengan nilai Rp 256,38 triliun sejak pandemi Covid-19.  Seiring dengan pemulihan ekonomi, sisa restrukturisasi kredit sebesar Rp 116,45 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 1.390.736 debitur. "Restrukturisasi kredit yang dijalankan BRI saya kira sangat penting untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup UMKM, memudahkan UMKM dalam memperkuat kontinuitas bisnisnya,” ujar Mufti yang juga mantan ketua HIPMI Jawa Timur.  Politisi PDIP itu menambahkan, berkat program restrukturisasi kredit yang juga terus dikawal oleh DPR RI, banyak UMKM bisa kembali bangkit dari pandemi. “Kita tahu saat puncak pandemi mulai 2021, UMKM sangat terdampak. Tentu dampaknya dirasakan sampai 2022, bahkan sebagian sampai sekarang. Penjualan mereka melandai. Otomatis arus kas terganggu. Bila tidak dibantu restrukturisasi kredit, mereka akan gulung tikar,” beber Mufti.  “Sekarang, banyak UMKM mulai bangkit kembali. Ini momentum positif yang harus terus kita jaga agar pemulihan ekonomi yang sudah di depan mata tidak terpukul kembali oleh tantangan-tantangan ekonomi global yang semakin berat tahun ini,” imbuhnya.  Mufti berharap, langkah progresif melakukan restrukturisasi kredit itu terus dikembangkan dengan berbagai pendampingan kepada UMKM. Terutama dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi pada 2023.  “Pelatihan, peningkatan kompetensi, kejelian membidik pasar baru, kecermatan membaca tren pemasaran menjadi faktor-faktor kunci untuk tetap survive dalam situasi ekonomi yang tidak mudah. Tentu industri perbankan BUMN juga perlu menjalankan langkah-langkah terukur untuk membantu UMKM agar tidak terpukul kembali dalam menghadapi tantangan ekonomi 2023 yang oleh banyak pihak disebut cukup berat,” pungkasnya.

Program Restrukturisasi Kredit saat Pandemi Bantu UMKM Survive

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ufti-anam.jpg" alt="Anggota Komisi VI Mufti Anam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI Mufti Anam. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital yang dibentuk Komisi VI DPR mulai membahas berbagai hal berkaitan dengan investasi Telkom pada perusahaan GoTo.  Anggota Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital, Mufti Anam, mengatakan, Panja dibentuk untuk membikin jelas masalah tersebut. “Tentu kita tidak ingin ada yang menunggangi masalah ini. Prinsipnya, hal-hal obyektif harus disampaikan,” ujar Mufti Anam, Selasa (28/6).  Mufti memaparkan, di luar perdebatan naik-turunnya harga saham GoTo sebagai mekanisme pasar yang wajar, terdapat dua isu utama yang perlu dicermati dalam investasi Telkom di Goto.  Pertama, soal kedaulatan digital, di mana perusahan digital nasional perlu didukung untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang ujungnya adalah memberi dampak optimal ke ekonomi nasional, di antaranya penciptaan tenaga kerja dan pemberian nilai tambah pada setiap aktivitas perekonomian.  Kedaulatan digital penting dijaga, papar Mufti, selain berkaitan dengan daya saing bangsa, juga karena untuk memastikan potensi ekonomi digital berhasil dimanfaatkan pelaku usaha Tanah Air. Mufti mencontohkan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi internet di Asia Tenggara akan mencapai USD 363 miliar pada 2025, dan Indonesia berkontribusi 40 persen di antaranya.  “Jadi pertama kita dudukkan ini dalam konteks kedaulatan digital. Ini bukan soal naik-turun harga saham GoTo, tapi lebih pada bagaimana Telkom sebagai BUMN turut memastikan kedaulatan digital terwujud dengan ikut masuk sebagai pemegang saham Goto. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.  Mufti memaparkan. Presiden Jokowi pun meminta ada percepatan transformasi digital nasional, termasuk dengan penyiapan regulasi dan skema pembiayaan.  “Dalam konteks itu, sebenarnya kita bisa menempatkan corporate action Telkom lewat Telkomsel di Goto sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital,” papar mantan ketua umum HIPMI Jawa Timur.  Isu kedua, lanjut Mufti, dinamika investasi Telkom di Goto perlu dijadikan sebagai momentum untuk menyamakan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan terkait model investasi di perusahaan digital ke depan.  “Semua pemangku kepentingan perlu tahu dan memahami skema-skemanya, sehingga semua duduk masalahnya menjadi jelas. Bila memang diiringi dengan kajian yang obyektif, investasi di perusahaan teknologi seperti GoTo, apalagi sebagai market winner karya anak bangsa, maka perlu didukung, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga pelaku usaha lainnya,” jelas Mufti.

Mufti Anam: Investasi Telkom di GoTo Perkuat Kedaulatan Digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mufti anam

Berita Terkini