<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/UIN.jpg" alt="Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi saat berkunjung ke UIN Jakarta Selasa (18/8). Foto : Humas Kemenag" width="100%">
<figcaption>Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi saat berkunjung ke UIN Jakarta Selasa (18/8). Foto : Humas Kemenag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan bawah larangan untuk mudik pada 6-17 Mei 2021 menjadi perhatian semua pihak. Wapres KH Ma’ruf Amin maupun Menag Yaqut Cholil Qoumas juga mempunyai perhatian yang sama, yakni larangan mudik ini dipatuhi masyarakat.  “Saya melihat penegasan Wapres dan Menag sama, bahwa ada larangan mudik pada 6-17 Mei yang harus dipatuhi. Tidak ada dispensasi, larangan ini berlaku untuk semua,” tegas Wamenag di Jakarta, Kamis (29/4).  “Larangan yang diterapkan pemerintah tidak lain dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” sambungnya.  Menurut Wamenag, masyarakat Indonesia perlu belajar dari penyebaran Covid-19 yang demikian masif di sejumlah negara, utamanya India. Untuk antisipasi itulah mudik ditiadakan.  “Ini bagian upaya menjaga jiwa atau khifdhun-nafs yang juga menjadi perintah agama,” imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/04/2021/wapres-minta-ada-dispensasi-mudik-santri-mti-kesannya-tidak-serius/">Wapres Minta Ada Dispensasi Mudik Santri, MTI: Kesannya Tidak Serius</a>  Disinggung terkait adanya permohonan dispensasi, Wamenag mengatakan agar itu dilakukan sebelum masa larangan. Saat ini sedang berlaku masa pengetatan. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan, sebaiknya mengikuti ketentuan yang berlaku pada masa pengetatan tersebut.  Kata dia Wakil Presiden memang memiliki perhatian kepada para santri, sehingga orang nomor 2 di Tanah Air itu mengimbau para pihak, khususnya Pemda bisa memfasilitasi para santri yang akan pulang karena pondok pesantrennya meliburkan.

Wamenag Sebut Visi Wapres dan Menag Sama Soal Larangan Mudik 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska" width="100%">
<figcaption>Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi Ketupat 2020 telah dimulai sejak Jumat (24/4) pukul 00.00 WIB. Semua kendaraan pribadi maupun angkutan umum pengangkut penumpang dilarang meninggalkan atau masuk Jabodetabek.  Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mencatat, gelombang kendaraan mudik ke luar Jabdetabek masih cukup tinggi.  "Sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB tercatat ada 1.181 kendaraan yang diputarbalikkan," Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi, Jumat (24/4).  Yusri melanjutkan, operasi semalam difokuskan di dua titik penyekatan. Yakni Gerbang Tol Cikarang Utama dan Bitung. Total kendaraan yang diputar balikan oleh petugas di Cikarang Utama yakni 498 kendaraan. Sedangkan di Bitung 683 kendaraan.  Sebelumnya, Polri memastikan akan menjalankan keputusan pemerintah yang melarang warga mudik pada musim lebaran tahun ini. Sebagai tradisi tahunan, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, operasi ketupat tahun ini akan sedikit berbeda. Karena akan dijalankan sejak hari pertama bulan Ramadan.  "Operasi terpusat yang biasanya dilaksanakan H-7 sampai H+7, artinya kita ajukan mulai nanti hari pertama atau awal Ramadan. Kita laksanakan sampai H+7," kata Argo kepada wartawan, Rabu (22/4).

Diduga Hendak Mudik, 1.181 Kendaraan Disuruh Putar Balik oleh Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/TOL-ELEVATED-JAPEK.jpg" alt="Jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Salah satu upayanya yakni penutupan akses Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek.  Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru pun mengatakan bahwa pihaknya masih menindaklanjuti surat perihal Permohonan Penutupan Tol Layang Elevated. Saat ini pihaknya sedang melaporkan rencana penutupan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berwenang untuk memberlakukan penutupan jalan tol.  "Informasi yang kami terima dari Kepolisian, penutupan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated tersebut rencananya akan dimulai pada hari Jumat (24/04) pukul 00.00 WIB," terang Heru, Kamis (23/4).  Sementara itu, Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting akan tetap beroperasi secara normal. Namun, nantinya akan ada beberapa titik yang dilakukan penyekatan.  "Ini (penyekatan) dalam rangka memastikan kendaraan yang lewat, sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah," tambahnya.  Jasa Marga juga turut mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol, khususnya kendaraan pribadi agar menaati peraturan yang sudah ditetapkan. "Kami imbau agar beraktivitas di rumah saja untuk menekan penyebaran Covid-19," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-JE8v_mu1sw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6ocUb-iR1xQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xtHcZv934pY

Jasa Marga Tutup Tol Japek Elevated Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pengamat-ke-anies-sandi-program-yang-sudah-bagus-jalankan_m_162863.jpeg" alt="Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio" width="100%">
<figcaption>Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menegaskan bahwa peran pemerintah sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah tidak perhitungan terkait penyaliran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.  Khususnya yang berada di daerah yang telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, hingga saat ini, telah banyak pekerja, terutama di sektor informal yang kehilangan mata pencahariannya.  "Please kasih makan rakyat, pemerintah jangan pelit. Kalau itu tidak dilakukan ya susah," kata dia beberapa waktu lalu.  Menurut dia, jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini. Pasalnya, jika pemerintah tidak menyalurkan bansos kepada yang berhak, dampak sosial yang akan dihasilkan bisa lebih parah.  Ia pun mengkritisi kenapa pemerintah baru mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik pekan ini. Padahal, seharusnya pemerintah mengantisipasi ini dari jauh hari.  "Saya udah katakan sejak awal Maret tolong mudik dilarang. Waktu itu belum ada PSBB di beberapa daerah masih padat. Keputusan ini terlambat," tambahnya.  Selain itu, terkait mekanisme pelarangan yang belum jelas, kata Agus, melarang mudik kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan yang diharapkan.  "Masing-masing punya komando sendiri ketika dilarang, siapa yang akan menjadi leading sektornya. Pesawat gimana. KAI gimana. Bis gimana," tutupnya.

Pemerintah Larang Mudik, Agus Pambagio: Please Kasih Makan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/yurianto-batik-3.jpg" alt="Juru Bicara Covid-19 Achmad Yurianto mengenakan batik bermotif virus. (dok covid-19.go.id)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Covid-19 Achmad Yurianto mengenakan batik bermotif virus. (dok covid-19.go.id)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan memberlakukan larangan mudik mulai 24 April 2020. Imbauan jangan mudik juga sudah disosialisasikan selama ini agar memutus mata rantai penularan virus Korona ke kampung halaman. Sebab, semua orang yang berasal dari zona merah atau episentrum, harus menjalani karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari di kampung halaman.  Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan jika mudik tetap dilakukan, maka tak menutup kemungkinan pemudik akan menemui banyak orang sepanjang perjalanan. Baik di rest area SPBU, tempat ibadah, kendaraan umum, hingga toilet umum.  "Jangan mudik, jangan bepergian. Pastikan kita tak tertular dan menulari. Karena perjalanan kita tidak aman," tegasnya dalam konferensi pers, Rabu (22/4).  Saat sepanjang perjalanan ke kampung halaman, kata dia, akan banyak dijumpai OTG atau Orang Tanpa Gejala. Penularan dari orang yang positif tapi dengan tanpa gejala sangat mungkin terjadi.  "Akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan OTG. Atau malah kita sendiri yang bawa virus itu," jelasnya.  Sesampainya di kampung halaman, masyarakat harus sadar melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di dalam rumah. Sehingga makna mudik sesungguhnya jadi tak ada artinya.  "Kita akan dikarantina 14 hari di kampung. Makna pulang kampung atau makna mudik tak ada artinya, kecuali jalankan karantina di kampung sendiri," tukasnya.  Maka pencegahan harus terus dilakukan dengan tidak melakukan perjalanan yang tidak perlu. Berada di rumah saja dan pakai masker saat keluar rumah.  "Mari lindungi diri kita dan keluarga. Semakin banyak pasien dirawat akan semakin berat beban kita. Jaga jarak dan wajib pakai masker saat di luar rumah. Rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir," tegasnya.

Mudik Tak Ada Artinya Jika Harus Jalani 14 Hari Karantina di Kampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/penumpang-bus-mudik-liburan.jpg" alt="PASTIKAN STABIL: Petugas medis memeriksa tekanan darah sopir bus di Terminal Bungurasih kemarin. (Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PASTIKAN STABIL: Petugas medis memeriksa tekanan darah sopir bus di Terminal Bungurasih kemarin. (Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang puasa dan lebaran membuat para perantau ramai-ramai memutuskan pulang kampung lebih awal. Padahal, risiko penularan virus Korona selalu mengintai. Apalagi saat ini banyak Orang Tanpa Gejala (OTG) yang berpotensi menulari orang lain yang lebih rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit penyerta.  Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB menyarankan agar para pemudik tidak pulang kampung halaman di tengah wabah. Sebab ada potensi risiko penularan dari orang ke orang selama perjalanan.  "Jangan mudik. Risiko penularan cukup besar. 3 persen angkanya bisa berisiko. Ya misalnya yang mudik 1.000 orang, potensinya 30 orang tertular," katanya kepada JawaPos.com baru-baru ini.  Menurut Ari, para pemudik yang sudah terlanjur pulang ke kampung halaman memang sebaiknya diskrining dengan ketat. Sebab seluruh orang di Indonesia saat ini sebetulnya sudah berisiko dengan tanpa gejala.  "Ada pengertian Orang Tanpa Gejala dan Orang Dengan Pemantauan. ODP itu biasanya sudah ada gejala klinis. Kalau OTG tak ada gejala," katanya.  Sebelumnya Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-29 Achmad Yurianto berulang kali mengingatkan agar masyarakat mengikuti aturan jarak fisik dan jarak sosial (physical distancing). Maka menjaga jarak penting dilakukan. Yurianto menegaskan tak perlu meninggalkan rumah jika tak perlu.  "Terkait dengan konteks menjaga jarak, berhati-hatilah tidak perlu meninggalkan rumah, tidak perlu bepergian yang jauh. Tidak perlu kemudian bepergian bersama keluarga menuju tempat lain yang jauh," kata Yuri.  Menurutnya, risiko akan sangat besar jika perjalanan tetap dilakukan. Apalagi kemudian jika masyarakat memutuskan untuk pergi ke kampung dengan keluarga yang cukup banyak di dalam satu mobil yang berdesak-desakan dalam satu alat angkutan.  "Angkutan yang berdesak-desakan ini memberikan risiko (penularan) yang berlipat ganda," jelasnya.

Jangan Pulang Kampung, 3 Persen Pemudik Berisiko Tertular Virus Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/larangan-mudik.jpg" alt="LOKASI CHECK POINT PSBB: Terminal Kampung Rambutan, Jakarta (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LOKASI CHECK POINT PSBB: Terminal Kampung Rambutan, Jakarta (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan aktivitas mudik bagi warga di tengah pandemi Covid-19. Sebab, ketika mudik tetap dilakukan, bisa membawa keburukan bagi banyak orang.  Sekjen MUI Anwar Abbas mengatakan, pada dasarnya mudik diperbolehkan ketika tidak ada wabah. Karena aktivitas mudik itu tidak akan membawa keburukan bagi siapapun.  "Tapi kalau dia mudik dari daerah pandemi wabah ke daerah lain maka itu tidak boleh. Karena disyakki atau diduga keras dia akan bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4).  Terlebih, virus korona mudah menular, dan sangat membahayakan bagi kehidupan. "Dan tetap melakukannya (mudik) berarti yang bersangkutan telah melakukan sesuatu yang haram," jelasnya.  Atas dasar itu, Anwar menilai langkah pemerintah melarang aktivitas mudik sudah benar. Hal ini guna mencegah wabah korona semakin memburuk.  Menurut dia, Allah SWT telah melarang manusia menjatuhkan diri dari kebinasaan. Begitu pula sabda Nabi Muhammad SAW, yang melarang orang untuk masuk ke daerah yang sedang dilanda wabah dan atau keluar dari daerah tersebut.  "Melanggar ketentuan agama tersebut serta protokol medis yang ada jelas-jelas akan sangat berbahaya. Karena akan bisa mengganggu dan mengancam kesehatan serta jiwa dari yang bersangkutan dan juga diri orang lain," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=j_cWarDqqwc  https://www.youtube.com/watch?v=8ffRETyLR5A  https://www.youtube.com/watch?v=OryP7eBS-BU

MUI Beberkan Alasan Haramkan Mudik Saat Pandemi Covid-19

mudik 2020

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mudik 2020

Berita Terkini