<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/LBId6DozqyDmZ6SwJ6RvOsIXcD9IV1EAMzmA5pLa-1246274829.jpg" alt="Ilustrasi: Pengemudi ojol. Kalangan pengemudi ojol menyatakan tidak ikut aksi 17 September 2025 dan tetap on-bid. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pengemudi ojol. Kalangan pengemudi ojol menyatakan tidak ikut aksi 17 September 2025 dan tetap on-bid. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana aksi demonstrasi yang mengatasnamakan pengemudi ojek online (ojol) pada Rabu (17/9) besok memantik perdebatan di kalangan mitra transportasi daring sendiri. Alih-alih solid, sejumlah komunitas driver justru menolak keterlibatan mereka dalam gerakan ini. Bahkan, aksi tersebut dituding sarat muatan politik dan tidak mewakili kepentingan mayoritas pengemudi. &ldquo;Kalau menurut saya justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver. Bahkan inisiatornya pun bukan pengemudi ojol karena tidak memiliki akun mitra,&rdquo; kata Michael, perwakilan komunitas ojol Unit Reaksi Cepat (URC), Senin (15/9). Michael memastikan mayoritas pengemudi di berbagai grup komunitas WhatsApp sepakat untuk tetap bekerja seperti biasa. &ldquo;Banyak teman-teman yang sepakat tetap on-bid. Apalagi kami tahu aksi ini ditunggangi oleh oknum politik dengan iming-iming sembako,&rdquo; ujarnya. Isu bahwa demo ojol 17 September akan mengganggu layanan transportasi online juga dibantah. &ldquo;Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan,&rdquo; tegasnya. Indonesia memiliki jutaan mitra pengemudi ojol yang tersebar di berbagai kota. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi unjuk rasa memang kerap digelar, terutama terkait skema insentif, tarif, dan potongan komisi dari aplikasi. Namun, dinamika kali ini dianggap berbeda. &ldquo;Banyak tuntutan yang tidak masuk akal, seperti potongan 10 persen. Justru sebagian besar pengemudi menilai potongan 20 persen masih memberi benefit karena ada layanan balik yang kami rasakan,&rdquo; jelas Michael. Selain soal tuntutan, komunitas driver juga menyoroti penggunaan nama almarhum Affan dalam seruan aksi. &ldquo;Keluarga sudah menegaskan tidak ingin nama almarhum dipakai dalam politik jalanan. Itu bentuk pemanfaatan saja. Aksi ini jelas dipolitisasi,&rdquo; tambahnya. Penunggangan politik dalam aksi ojol sejatinya bukan hal baru. Beberapa kali, demonstrasi pengemudi menarik perhatian partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.&nbsp; Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mayoritas pengemudi kini lebih berhati-hati. Banyak yang memilih jalur dialog ketimbang aksi massa di jalan. Dengan narasi yang kian beragam, rencana demo 17 September besok memperlihatkan bagaimana ruang gerak pengemudi ojol rentan dijadikan arena politik. Sementara di sisi lain, mayoritas driver tampak lebih fokus menjaga keberlangsungan pendapatan harian ketimbang terseret kepentingan elektoral.

Rencana aksi demo ojol pada 17 September memicu perdebatan, banyak pengemudi menolak keterlibatan, menganggap aksi dipolitisasi.

Rencana Aksi Demo Ojol 17 September 2025 Dinilai Sarat Muatan Politis, Mayoritas Driver Pilih Tetap Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/1723195703465-1778328964.jpg" alt="Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal (kanan) dalam diskusi di Jakarta (9/8). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal (kanan) dalam diskusi di Jakarta (9/8). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pansus Haji DPR yang akan memulai rapat perdana membahas pelaksanaan Haji 2024 pada 16 Agustus mendatang diingatkan untuk meluruskan niat. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal. "Bagi saya yang terpenting luruskan niatnya," kata Syukron dalam diskusi Pansus Haji 2024: Manfaat atau Mudarat di Jakarta pada Jum'at (9/8).&nbsp;Jangan sampai pembahasannya mengandung muatan politis. Syukron mengatakan, sejak awal dia mengikuti perkembangan Pansus Haji DPR, ada pergeseran isu yang menjadi dasar terbentuknya pansus. Awalnya, yang menjadi sorotan Timwas Haji DPR selaku penggagas Pansus Haji DPR adalah urusan sajian katering jamaah haji.&nbsp; "Awalnya mempersoalkan menu yang mereka nilai tidak sesuai citarasa nusantara," tuturnya. Nyatanya, jamaah merasa puas dengan layanan katering haji. Selain citarasa yang khas nusantara, makanan juga melimpah. Isu masalah katering kemudian menguap begitu saja.&nbsp; Berikutnya isu bergeser pada kepadatan tenda jamaah di Mina. Menurut Syukron, selama belum dibangun tenda bertingkat di Mina, potensi jamaah berdesakan di tenda akan selalu muncul. Karena dari dahulu kapasitas Mina tidak berubah. Sementara jumlah jamaah semakin banyak.&nbsp; Isu kepadatan jamaah di dalam tenda di Mina bergeser ke pembagian kuota tambahan. Seperti diketahui tambahan kuota itu dibagi rata antara haji khusus dan reguler. Masing-masing mendapat kuota tambahan 10 ribu kursi. Menurut Syukron, jika kuota itu diberikan sebagian besar ke jamaah reguler, tenda di Mina bisa semakin padat.&nbsp; Syukron memastikan pihaknya tidak mencampuri urusan Pansus Haji DPR terlalu dalam. Yang penting Pansus Haji DPR menata niatnya. Jangan sampai pembentukan pansus dilandasi semangat mencari-cari kesalahan. Dia membenarkan bahwa evaluasi haji harus terus dilakukan untuk perbaikan layanan haji ke depan. "Muara evaluasi harus untuk pelayanan jamaah. Bukan tujuan lainnya, apalagi muatan politis," tandasnya.&nbsp; Sementara itu jajaran Kemenag sudah bersiap mengikuti rangkaian rapat bersama Pansus Haji DPR. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, mereka terus menyiapkan data untuk disampaikan kepada Pansus Haji DPR. "Kemenag kaget sampai ada Pansus Haji," katanya beberapa waktu lalu. Pansus Haji itu juga disinyalir menjadi penyebab perseteruan antara PKB dan PBNU. konflik itu masih terus berlangsung hingga saat ini.&nbsp;

Rapat Pansus haji DPR Akan dimulai 16 Agustus mendatang. Dalam rapat itu, Parlemen diingatkan agar tidak ada muatan politis saat pembahasan.

Rapat Pansus Haji DPR Digelar 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Legislatif Diingatkan Jangan Ada Muatan Politis

muatan politis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muatan politis

Berita Terkini

Rencana Aksi Demo Ojol 17 September 2025 Dinilai Sarat Muatan Politis, Mayoritas Driver Pilih Tetap Bekerja

Rapat Pansus Haji DPR Digelar 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Legislatif Diingatkan Jangan Ada Muatan Politis

Download Aplikasi JawaPos.com