<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/67127123-FFA8-4DFD-B102-94E951DAEE52-4142311023.jpg" alt="Seorang petugas KPPS 02 Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembak, Muara Enim meninggal dunia saat mengawal proses Pilkada 2024. (KPU Muara Enim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Seorang petugas KPPS 02 Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembak, Muara Enim meninggal dunia saat mengawal proses Pilkada 2024. (KPU Muara Enim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang petugas KPPS 02 Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembak, Muara Enim, Anugerah Pratama, 21, meninggal dunia saat mengawal proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Rohani mengatakan, anggota KPPS itu diduga akibat mengalami sesak napas saat persiapan untuk pemungutan suara pukul 06.00 WIB. Korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit di kawasan Prabumulih. Menurut Rohani, korban merupakan seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Palembang. Dia bertugas di kampung halamannya menjadi anggota KPPS saat hari pencoblosan. &rdquo;Korban telah dimakamkan pada duhur tadi di pemakaman desa setempat,&rdquo; kata Rohani seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, sesuai dengan aturan jika petugas KPPS meninggal dalam melaksanakan tugas akan mendapatkan santunan langsung dari KPU untuk biaya pemakaman dan lain-lain. &rdquo;Kami atas nama keluarga besar KPU mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat tetap tabah,&rdquo; ucap Rohani.

Seorang petugas KPPS 02 Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembak, Muara Enim, meninggal dunia saat mengawal proses Pilkada 2024

Satu Orang Anggota KPPS Muara Enim Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/WhatsApp-Image-2024-09-10-at-200447-2042737472.jpg" alt="Pemadaman jalur udara karhutla di Sungai Rotan, Muara Enim, Sumsel. (BPBD Sumsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pemadaman jalur udara karhutla di Sungai Rotan, Muara Enim, Sumsel. (BPBD Sumsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyebut lima unit helikopter pembom air dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhulta) di Kabupaten Muara Enim. &rdquo;Ada lima unit helikopter pembom air yang dikerahkan untuk mengatasi karhutla di Muara Enim. Total water bombing pada Senin (9/9) sebanyak 226 kali,&rdquo; kata Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman seperti dilansir dari Antara di Palembang. Dia menjelaskan, Helikopter Sikorsky UH-60A/VH-8UH dengan dua kali sorti di wilayah Sungai Rotan melakukan sebanyak 42 kali water bombing dan di Muara Belida 18 kali atau sebanyak 240 ribu liter air. Sedangkan Helikopter Sikorsky UH-60A/VH-UHS juga dua kali sorti&nbsp;ke Sungai Rotan dan melakukan 45 kali water bombing, sedangkan di Muara Belida 18 kali. &rdquo;Total sebanyak 252 ribu liter air ditumpahkan,&rdquo; ujar Sudirman. Kemudian, Helikopter RA 22700/MI-8 AMT melakukan 46 kali water bombing (satu&nbsp;sorti) atau sebanyak 184 ribu liter di Sungai Rotan. Helikopter Puma N815AR/SA330J melakukan 14 kali water bombing di Sungai Rotan atau 56 ribu liter dan di Muara Belida tiga kali water bombing atau 12 ribu liter. Lalu, Helikopter UR VBE MI-8 MSB-T melakukan 30 kali water bombing atau sebanyak 120 ribu liter di Sungai Rotan. Dia mengatakan, kelima helikopter itu fokus memadamkan karhutla di wilayah Sungai Rotan dan Muara Belida. Namun, hingga Senin (9/9) kondisinya masih berasap atau belum sepenuhnya padam. Pemadaman jalur udara itu dilakukan karena sulit ditembus melalui jalur darat. &rdquo;Kondisi saat ini masih berasap. Pengerahan lima helikopter water bombing itu sekaligus untuk mengantisipasi karhutla semakin meluas,&rdquo; jelas Sudirman. Selain upaya pemadaman, katanya, sejumlah helikopter itu juga melakukan pembasahan lahan di wilayah sekitar karhutla. Khususnya di wilayah menuju permukiman warga di Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Rotan, yang terjadi karhutla sejak 28 Agustus dengan luas terbakar sekitar 54 hektare. &rdquo;Pembasahan lahan gambut dilakukan agar karhutla tidak masuk ke wilayah permukiman warga. Masyarakat juga ikut membantu upaya pemblokiran jalur api ke rumah-rumah mereka di Suka Maju,&rdquo; terang Sudirman. Sudirman menambahkan, pemadaman dan pembasahan lahan di Muara Enim juga terbantu hujan meski intensitas ringan sampai sedang. &rdquo;Kemarin upaya pemadaman di Muara Enim juga terbantu hujan,&rdquo; tutur Sudirman.

BPBD Provinsi Sumsel menyebut lima unit helikopter water bombing dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Muara Enim

BPBD Sumsel Kerahkan Lima Helikopter Pembom Air Padamkan Karhutla 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/1322DF2F-6F11-44C6-8120-B313A7313F4D-3016583432.jpg" alt="Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim, Sumsel. (BPBD Sumsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim, Sumsel. (BPBD Sumsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim, meluas hingga mengarah ke permukiman warga. &rdquo;Dari laporan karhutla hari ke-10 di Desa Suka Maju untuk sektor kiri api sudah dapat dikendalikan namun masih berasap. Untuk sektor kanan mengarah ke permukiman warga,&rdquo; ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman seperti dilansir dari Antara di Palembang. Dia menjelaskan, api yang mengarah ke permukiman warga itu sudah dapat dikendalikan. Itu karena aksesnya yang lebih mudah dan sumber air yang dekat. &rdquo;Api sudah dapat dikendalikan namun masih berasap dan untuk saat ini api masih menyala,&rdquo; ujar Sudirman. Dalam penanggulangan karhutla, personel yang ada di lapangan berasal dari TRC BPBD Posko Sungai Rotan bersama TRC Posko Induk BPBD, Manggala Agni, Damkar, Koramil, dan pemerintah desa. &rdquo;Masyarakat juga ikut membantu upaya pemadaman karhutla. Pemadaman masih dilanjutkan hari ini mengupayakan agar api tidak menjalar ke wilayah permukiman,&rdquo; terang Sudirman. Dia mengatakan, dalam pemadaman di lokasi tersebut, luas yang terbakar sudah mencapai 54 hektare. Upaya pemadaman di lokasi itu cukup sulit karena lahan vegetasi yang terbakar adalah hutan gambut. Untuk luas karhutla di Desa Suka Maju tidak mengalami penambahan karena pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara. Helikopter melakukan dua kali sorti atau sebanyak 79 kali water bombing untuk memadamkan wilayah tersebut. &rdquo;Helikopter juga dikerahkan untuk membantu upaya pemadaman agar tak sampai menjalar ke rumah-rumah warga. Helikopter melakukan 79 kali water bombing atau sebanyak 316 ribu liter air ditumpahkan ke lokasi yang terbakar,&rdquo; papar Sudirman.

BPBD Provinsi Sumsel menyebutkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Suka Maju, Muara Enim, meluas mengarah ke permukiman

BPBD Sumsel Sebut Kebakaran Hutan dan di Sungai Rotan Dekati Permukiman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/IMG-20240523-WA0100-1683336727.jpg" alt="Warga membantu proses evakuasi mobil hanyut terseret banjir bandang, Jumat (24/5)." width="100%">
<figcaption>Warga membantu proses evakuasi mobil hanyut terseret banjir bandang, Jumat (24/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua unit kendaraan roda empat jenis dump truk dan minibus terseret banjir bandang yang melanda Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Kamis (23/5) malam. Kasi Humas Kapolres OKU&nbsp;Iptu Ibnu Holdon mengatakan,&nbsp;dua mobil jenis dump truk dan minibus yang mengangkut tujuh orang penumpang itu dihantam banjir bandang saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Batang Hari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU. Berdasar data terakhir dari tujuh orang penumpang minibus, empat orang di antaranya dinyatakan hilang, sedangkan sopir dan kernet selamat. Satu korban lain ditemukan meninggal dunia, H, 7, warga Kampung Dwikora, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. &rdquo;Dua penumpang mobil dump truk semuanya selamat," ungkap Ibnu Holdon seperti dilansir dari Antara. Saat ini, lanjut dia, pihaknya bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKU dibantu masyarakat sekitar masih melakukan pencarian terhadap korban yang hilang terbawa arus sungai. Proses pencarian dilakukan menggunakan perahu karet menyusuri sungai dan beberapa titik banjir di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). &rdquo;Penumpang minibus yang selamat langsung dievakuasi ke Polsek Semidang Aji,&rdquo; ujar Ibnu Holdon. Saat ini debit air mulai surut dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Semidang Aji, Kabupaten OKU tetap kondusif pasca banjir. Sementara itu, BPBD Kabupaten Muara Enim mengungkapkan, banjir di wilayah Tanjung Enim mulai menyurut. &rdquo;Debit air mulai surut di wilayah Tanjung Enim berdasar pantauan kami,&rdquo; kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Muara Enim Doris di Muara Enim. Dia menyebutkan, Tanjung Enim salah satu kawasan yang terdampak banjir sejak Kamis (23/5), sekitar pukul 03.00 WIB. Ketinggian air mencapai 50 sentimeter hingga dua meter, namun saat ini mulai surut. Pihaknya masih melakukan penanganan sisa banjir dan membantu warga terdampak. Berbagai upaya evakuasi dilakukan dengan mengerahkan perahu karet dan membantu warga terdampak, serta menyalurkan bantuan dari pihak pemerintah, BUMN, dan BUMD. Dia menambahkan, banjir di sebagian besar wilayah Muara Enim akibat luapan sungai yang melintas di daerah itu. Tercatat 1.237 rumah terendam banjir. BPBD menyebutkan data sementara 6.650 orang terdampak banjir, bahkan sebagian dari mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari bencana itu. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah bila intensitas hujan masih tinggi. Mereka tersebar di empat desa di Kecamatan Lawang Kidul, yakni Darmo, Linga, Tegarejo, dan Kelurahan Pasar Tanjung Enim.

Dua unit kendaraan roda empat jenis dump truk dan minibus terseret banjir bandang di Kabupaten OKU pada Kamis (23/5) malam

Dua Mobil Hanyut Terseret Banjir Bandang, Satu Tewas dan Empat Penumpang Hilang di Kabupaten OKU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Untitledx-395512449.jpg" alt="Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengajak jajaran Pemkab Muara Enim aktif dalam menuntaskan lima program prioritas Pemprov Sumsel." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengajak jajaran Pemkab Muara Enim aktif dalam menuntaskan lima program prioritas Pemprov Sumsel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengajak jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim aktif dalam menuntaskan lima program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Lima program prioritas tersebut, yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, penanganan inflasi daerah, kemiskinan ekstrem, dan menekan angka stunting. &rdquo;Lima program prioritas&nbsp;juga harus menjadi perhatian kita bersama untuk dituntaskan,&rdquo; ucap Fatoni. Fatoni juga mengajak masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk menjaga ketenteraman lingkungan masing-masing. &rdquo;Masyarakat Kabupaten Muara Enim juga harus ikut&nbsp;mempertahankan label&nbsp;Sumsel Zero Konflik dengan tetap menjaga&nbsp;toleransi sehingga membawa ketenteraman bagi masyarakat dalam&nbsp; beraktivitas,&rdquo; kata Fatoni. Menurut dia, berbagai prestasi yang telah diraih Kabupaten Muara Enim tak lepas dari kerja sama yang baik antara pihak eksekutif, legislatif, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bumi Serasan Sekundang. &rdquo;Dalam mewujudkan cita-cita&nbsp;memajukan daerah, kita harus bersama-sama tidak bisa kita sendiri-sendiri,&rdquo; ujar Agus Fatoni. Sementara itu, Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali menegaskan, pada usia ke-77 tahun daerah yang dipimpinnya itu berbagai prestasi telah didapat. Antara lain meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 tahun berturut-turut. &rdquo;Kabupaten Muara Enim juga menjadi pelopor penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD) terintegrasi di Indonesia, dari Kementerian Dalam Negeri. Bahkan Kabupaten Muara Enim menjadi pemda yang pertama dan satu-satunya di Sumsel yang menerapkan input data melalui SIPD,&rdquo; terang Rizali.

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni ajak jajaran Pemkab Muara Enim aktif dalam menuntaskan lima program prioritas Pemerintah Provinsi Sumsel

Pj Gubernur Agus Fatoni Ajak Jajaran Pemkab Muara Enim Tuntaskan Program Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/IMG-20230711-WA0000-4059390570.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang melelang aset hasil rampasan mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani di Palembang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang melelang aset hasil rampasan mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani di Palembang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang melelang aset hasil rampasan mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Aset berupa tanah itu berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK bersama dan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang akan melaksanakan lelang barang rampasan dari Terpidana Ahmad Yani berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011764838/hanum-mega-gugat-cerai-suaminya-bakal-laporkan-kasus-ini-ke-polisi-jika-selingkuhan-bambang-tidak-minta-maaf">Hanum Mega Gugat Cerai Suaminya, Bakal Laporkan Kasus Ini ke Polisi jika Selingkuhan Bambang Tidak Minta Maaf</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada pun obyek lelang yang dijual itu yakni satu bidang tanah tanpa bangunan seluas 278 M2, yang terletak di Lorong Kesehatan, Kelurahan Demang Lebar Daub, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Aset itu didasari bukti kepemilikan satu buah sertifikat hak milik Nomor 3451 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 35/2007 PPAT Aprizal Andri Yanto, SH, serta bukti setoran pajak atas objek tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011764824/syahnaz-sadiqah-jeje-govinda-buat-video-klarifikasi-raffi-ahmad-ogah-ikut-campur">Syahnaz Sadiqah- Jeje Govinda Buat Video Klarifikasi, Raffi Ahmad Ogah Ikut Campur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lelang tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran peserta, dengan jenis penawaran melalui internet atau closed bidding (https://.www.lelang.go.id) pada Selasa, 25 Juli 2023 berlokasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011764831/dulu-mos-kini-mpls-apa-bedanya">Dulu MOS, Kini MPLS, Apa Bedanya?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Calon peserta lelang juga bisa melihat obyek lelang pada Selasa 24 Juli 2023 jam 10.00 WIB s/d 12.00 WIB di Lorong Kesehatan, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai limit Rp 1.111.851.000 dengan uang jaminan Rp 500.000.000," pungkas Ali.</div>

KPK bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang melelang aset hasil rampasan mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani.

KPK Lelang Tanah Milik Eks Bupati Muara Enim Ahmad Yani di Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan tetap menindak setiap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi meski telah mengundurkan diri dari jabatannya.  Pernyataan itu merespons pengunduran diri yang dilakukan puluhan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pengawas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim.  "KPK tetap akan melakukan upaya penindakan, jika memang pihak-pihak tersebut diduga terlibat sesuai dengan alat bukti ataupun fakta-fakta hukumnya," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (25/2).  Namun, pihaknya tak akan menyalahgunakan wewenangnya dengan menindak pihak-pihak yang memang tidak terbukti melakukan korupsi.  "Kami memastikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan secara professional dan akuntable," tegas Ali.  Sebagaimana diketahui, sebanyak 18 Puluhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 23 pengawas di Dinas PUPR Muara Enim mengundurkan diri. Surat pengunduran diri puluhan ASN ini beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp, Selasa (22/2) lalu.  Mereka mengundurkan diri lantaran takut ditangkap KPK atau ditahan Kejari seperti yang menimpa puluhan pejabat hingga mantan Bupati Ahmad Yani dan anggota DPRD Muara Enim dalam kasus suap proyek dan pengesahan APBD.

KPK Tetap Tindak ASN Muara Enim yang Diduga Terlibat Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim. Sebanyak 10 anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan tersangka yakni, Indra Gani BS, Ishak Joharsah, Ari Yoca Setiadi, Ahmad Reo Kusuma, Marsito, Mardiansyah, Muhardi, Fitrianzah, Subahan, dan Piardi.  "Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/9).  Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan atas kasus korupsi yang sebelumnya telah menjerat mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, mantan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB, Ramlan Suryadi selaku Plt Kadis PUPR, Elfin MZ Muhtar selaku Kabid Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, serta seorang pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi.  Keenam orang tersebut telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Tak hanya itu, kasus ini juga telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Muara Enim periode 2018-2020. Juarsah saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.  Alex menjelaskan, 10 anggota DPRD Muara Enim yang menjadi tersangka kasus ini diduga menerima suap dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dari Robi Okta Fahlefi. Suap itu diberikan agar proyek-proyek yang dijalankan Robi dengan cara menyuap Ahmad Yani, Juarsah dan pihak lainnya tidak diganggu oleh para anggota dewan.  "Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu," papar Alex.  Kesepuluh Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK langsung menahan para tersangka di tiga rutan berbeda. Mereka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 September 2021 hingga 19 Oktober 2021.  "Untuk antisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing," pungkas Alex.

KPK Tetapkan 10 Anggota DPRD Muara Enim Tersangka Dugaan Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah (JRH). KPK juga melaksanakan pelimpahan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.  "Hari ini (14/6) Tim Penyidik melaksanakan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Tim JPU dengan tersangka JRH," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (14/6).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, penahanan Juarsah  kemudian beralih dan dilanjutkan tim JPU selama 20 hari ke depan di Rutan KPK Kavling C1. "Penahanan beralih dan dilanjutkan oleh Tim JPU selama 20 hari kedepan terhitung mulai 14 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021 di Rutan KPK Kavling C1," ucap Ali.  Tim Jaksa memiliki waktu hingga 14 hari kerja, guna menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang. "Persidangan nantinya diagendakan di PN Tipikor Palembang," tandas Ali.  KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Muara Enim, Juarsah sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Muara Enim tahun 2019.  Jeratan tersangka terhadap Juarsah merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Aries HB selaku Ketua DPRD Muara Enim; Ramlan Suryadi selaku Plt Kadis PUPR; Elfin MZ Muhtar selaku Kabid Pembangunan Jalan dan  PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara  Enim; serta seorang pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi. Kelima orang tersebut telah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap.  Juarsah diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah fee berupa commitment fee dencan nilai 5 persen dari total nilai proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Salah satunya, dari Robi Okta Fahlefi sebagai kontraktor proyek.  Juarsah yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim ketika itu menerima commitmen fee sekitar Rp 4 miliar secara bertahap melalui perantara Elfin.  Juarsah disangkakan melanggar Pasal  12  huruf  a atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)  &nbsp;

Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Jalani Sidang di Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/translokasi-2.jpg" alt="Foto: Sahrul Yunizar/Jawa Pos SELAMATKAN RAJA RIMBA. Enim, harimau sumatera yang berkonflik dengan warga di Muara Enim, Sumsel ditranslokasi ke TWNC, Pesisir Barat Lampung. Sempat dikirim lewat jalur darat, perjalanan Enim dilanjutkan lewat udara mengguna" width="100%">
<figcaption>Foto: Sahrul Yunizar/Jawa Pos SELAMATKAN RAJA RIMBA. Enim, harimau sumatera yang berkonflik dengan warga di Muara Enim, Sumsel ditranslokasi ke TWNC, Pesisir Barat Lampung. Sempat dikirim lewat jalur darat, perjalanan Enim dilanjutkan lewat udara mengguna</figcaption>
</figure>Lebih dari dua minggu di rescue center TWNC, Enim masih enggan makan pangan hidup. Ia didiagnosis stres. Melakukan translokasi harimau sumatera memang membutuhkan banyak sumber daya. Bukan hanya tenaga, tapi juga perhatian dari ahlinya serta biaya besar.  SAHRUL YUNIZAR, Pesisir Barat, Jawa Pos  ---  DIBUTUHKAN waktu 40 menit terbang dari Bandara Internasional Raden Inten II, Lampung, menuju Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Selama itu harimau sumatera bernama Enim tersebut sadar. Ia ada di perangkap besi yang ditutup rapat dengan terpal hitam.  Enim tertangkap di Muara Enim Selasa (21/1) pagi. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Pemda Sumatera Selatan memutuskan untuk mengirimnya ke TNBBS, tepatnya di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) di wilayah Pesisir Barat, Lampung. Penyebabnya, mereka belum memiliki rescue center yang memadai untuk harimau.  Enim sampai di rescue center TWNC tengah hari pada Rabu (22/1). Founder Artha Graha Peduli (AGP) Tomy Winata tampak sudah menanti kedatangan harimau yang diperkirakan masih berusia muda itu. TWNC memang berada di bawah naungan AGP. ”Pelan-pelan, Dik,” ucap Tomy saat Enim dan perangkapnya diturunkan pegawai TWNC.  Walau ada guncangan, Enim tidak bersuara. Saat aba-aba penurunan diteriakkan, ia juga tak terpengaruh.  ”Satu, dua, tiga, doronggg,” kata para pegawai TWNC serentak.  Enim masih diam. Belasan pegawai TWNC melanjutkan pekerjaan. Mereka mengangkat perangkap, kemudian menempelkannya tepat di bibir kandang. Tujuannya, begitu perangkap dibuka, Enim akan spontan masuk ke kandang. Sadmoko Kusumo Priyanto, koordinator proses translokasi Enim yang juga dokter hewan di TWNC, yakin proses itu akan berlangsung cepat.  Namun, siapa sangka, Enim enggan keluar. Perangkap dipukul-pukul kayu, Enim bergeming. Terpal dilepas, dia tetap ogah bergerak. Hanya sesekali mengaum, membalikkan muka, dan kembali diam. Sama sekali tak terpengaruh meski banyak orang di sekitar perangkap.  Menurut Sadmoko, itu salah satu perilaku yang tidak biasa. Pria yang akrab dipanggil Moko tersebut menjelaskan, selama aman dan tidak diganggu, harimau sumatera sejatinya enggan ada di dekat manusia. Namun, Enim lain. Lebih dari satu jam tidak mau keluar dari perangkap. Seekor babi lantas dimasukkan ke kandang. Tujuannya memancing Enim. Sia-sia, ia masih berdiam diri. Tak menghiraukan babi yang biasanya jadi santapan harimau sumatera.  Pelan-pelan Tomy berujar. ”Memang biasa begitu. Bisa dua jam,” kata dia. Sejak TWNC punya rescue center untuk harimau sumatera, Tomy memang biasa melihat langsung proses translokasi harimau sumatera. Dia ingin memastikan semua berjalan baik. Bukan hanya proses pemindahan, saat pelepasliaran Tomy juga turun tangan. Hal itu dia lakukan untuk menunjukkan keseriusan TWNC.  Seperti perkataan Tomy, setelah nyaris dua jam, Enim masuk kandang. Itu pun karena berulang didorong memakai kayu. Moko berharap Enim segera menyantap babi yang sudah disediakan. Namun, sampai hari berganti, babi masih utuh. Termasuk makanan lain yang sudah ditambahi vitamin.  Tidak hanya malas makan, Enim juga cenderung pendiam. Menurut Moko, itu juga di luar kebiasaan harimau sumatera jantan. Ketika ada di tempat baru, biasanya ia akan berkeliling. Kemudian menandai daerah barunya dengan buang air.  Untung, perilaku tidak biasa itu tak dibarengi kondisi fisik mengkhawatirkan. Moko memastikan, secara fisik Enim sehat. Namun, langkah lanjutan pascatranslokasi tidak segera dilakukan tim dokter.  Menurut Moko, ada data-data yang harus diambil dari Enim lewat general checkup. Prosedur itu dilaksanakan setelah satwa dibius total. Namun, pembiusan tidak bisa dilakukan selama Enim masih stres karena akan memengaruhi hasil pemeriksaan. ”Harus kembali normal dulu,” tuturnya.  Untuk itu, tahap tersebut ditunda. Walau ingin cepat, tim tidak bisa gegabah. Sebab, hasilnya akan berpengaruh terhadap prosedur lanjutan untuk Enim. Moko menyebutkan, lewat general checkup akan diketahui riwayat Enim. Termasuk menjawab pertanyaan benarkah ia yang menerkam warga.  Sampai Jawa Pos kembali ke Jakarta Jumat (24/1) siang, prosedur tersebut belum dilakukan. Moko menunggu Enim stabil. Tidak lagi stres dan mau makan. ”Jangan sampai kami salah penanganan. Malah semakin parah dia,” tuturnya.  Hanna Lilies dari AGP yang aktif dalam aktivitas TWNC menyampaikan, pihaknya menyerahkan semua tahap pengurusan Enim kepada ahli. Tim dokter, keeper, dan petugas lain yang berkaitan sudah diterjunkan. Pihaknya sudah menerima amanah negara merehabilitasi harimau sumatera yang berkonflik dengan warga. Sampai Enim normal dan dilepasliarkan kembali, dia menjamin TWNC bertanggung jawab.  Hanna yang berangkat ke TWNC bersamaan dengan Jawa Pos pada 21 Januari lalu sampai kemarin (6/2) masih berada di TWNC. Bersama Moko, dia terus memantau perkembangan Enim. ”Dalam pengawasan ketat untuk tingkah laku dan gerak-geriknya,” ucap dia.  Enim, lanjut Hanna, masih stres. Ia masih belum mau menyantap pakan hidup yang biasanya menjadi favorit harimau sumatera. Hanna mengakui, tidak hanya berat, proses translokasi harimau sumatera juga tidak murah.  TWNC harus keluar ratusan juta rupiah untuk mengevakuasi Enim. Biaya rehabilitasi, lanjut Hanna, juga tidak sedikit. Berdasar hitungan TWNC, Enim bisa jadi harus direhabilitasi minimal dua tahun. Total biaya yang akan dihabiskan sekitar Rp 3 miliar.  Hanna menyampaikan bahwa biaya pelepasliaran juga besar. Mengacu rupiah yang harus dikeluarkan saat melepas harimau sumatera bernama Muli ke hutan pada 2017, TWNC keluar dana Rp 2 miliar. Pihaknya, kata Hanna, membeber angka itu bukan untuk unjuk diri. Melainkan supaya semua pihak mengerti. ”Bahwa inilah upaya kami dalam menepati komitmen dan menjaga amanah yang diberikan,” tegasnya.  Lebih dari itu, TWNC ingin semua pihak sadar, akibat yang muncul karena merusak alam dan mengganggu habitat harimau sumatera sangat besar. Bukan hanya rupiah, nyawa pun bisa jadi melayang. Warga yang diterkam harimau sumatera dan kemudian meninggal dunia bisa menjadi contoh.  Sumardi, 61, seorang warga yang tinggal di Dusun Pengekahan sejak 1992, mengakui belum pernah berurusan dengan harimau sumatera. Dia pun tidak mendengar ada warga dusunnya yang celaka lantaran berpapasan dengan satwa yang terancam punah tersebut. ”Aman-aman saja,” ujarnya.  Menurut Sumardi, hal itu terjadi lantaran warga di dusunnya tidak pernah macam-macam dengan hutan. Untuk mata pencaharian, mereka memilih jadi nelayan atau petani. Warga asal Solo, Jawa Tengah, tersebut mengakui, ada banyak hal di hutan. ”Iya, tapi apa yang bisa diambil?” ujarnya. ”Percuma juga ke hutan. Tak mengerti apa,” lanjut dia.

Translokasi Harimau Sumatera dari Muara Enim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muara enim

Berita Terkini