<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelapor-kasus-buni-yani-dan-jonru-ginting-ini-nyaleg-lewat-psi_m_229915.jpg" alt="Muannas Alaidid ingin memberantas intoleransi dan diskriminasi, serta penyebaran hoax dan isu SARA." width="100%">
<figcaption>Muannas Alaidid ingin memberantas intoleransi dan diskriminasi, serta penyebaran hoax dan isu SARA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komika Pandji Pragiwaksono tengah menjadi sorotan publik setelah pertunjukan stand-up comedy terbarunya bertajuk "Mens Rea" yang dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia dan ditayangkan di platform digital. Pertunjukan tersebut telah menjadi polemik dan mendapat kecaman publik karena materi yang dibawakan Pandji tidak sekadar melontarkan kritik sosial atau politik, tetapi dianggap telah mengajak publik menertawakan praktik ibadah umat Islam di hadapan ribuan penonton. Founder Indonesian Cyber, Muannas Alaidid, menganggap materi dalam penampilan Pandji yang diduga melecehkan agama Islam dengan menyinggung candaan soal ibadah sholat tersebut telah melewati batas kebebasan berekspresi. Dalam postingan di platform media sosial Instagram dan X @muannas_alaidid pada Sabtu (10/1/2026), ia menyampaikan bahwa materi Pandji Pragiwaksono soal sholat dianggap telah merusak akidah Islam dengan menjadikan sholat sebagai bahan lelucon di ruang publik. Ia juga mengingatkan publik terkait rekam jejak Pandji yang sebelumnya menuai kritik usai menyinggung kelompok lain. Menurutnya, polemik kali ini jauh lebih serius karena menyentuh ranah keyakinan umat. "Setelah melecehkan Suku Toraja, sekarang Pandji Pragiwaksono melecehkan agama Islam. Ia mengumpulkan puluhan ribu orang untuk mengajak mereka menertawakan sholat dan ormas Islam," tulis Muannas. Menurut Muannas, menjadikan sholat sebagai bahan satire politik merupakan tindakan yang tidak pantas dan berpotensi melukai perasaan umat Islam. "Kini, Sholat dijadikan bahan lelucon untuk apa? satire politik. Apakah pantas agama yang kita jadikan pedoman, dijadikan materi komedi atas dasar kritik politik? Apakah harus membawa-bawa agama dalam urusan politik? Apa melecehkan agama dan suku di Indonesia sekarang sudah dianggap sebagai kebebasan berekspresi?," terangnya. Muannas mengingatkan bahwa sholat adalah perintah yang disampaikan langsung oleh Allah SWT tanpa melalui malaikat Jibril. Dengan melakukan sholat, kita dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. "Kelak nanti, sholat menjadi ibadah yang pertama kali dihisab. Berbagai keutamaan sholat membuatnya ibadah ini menjadi tiang agama Islam," ujarnya. Muannas mengatakan, Pandji telah melampaui batas toleransi publik. Ia bahkan menyerukan sikap tegas jika negara dinilai tidak mengambil peran. &nbsp; "Tentu semua ada batasannya dan Pandji jelas-jelas telah menjadi bagian orang yang melewati batas. Kalau negara diam, rakyat yang harus bergerak," pungkas Muannas.

Muannas Alaidid, menganggap materi dalam penampilan Pandji yang diduga melecehkan agama Islam dengan menyinggung candaan soal ibadah salat.

Muannas Kecam Materi Stand Up Comedy Pandji Pragiwaksono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/15-halaman-isi-transkrip-ceramah-bahar-bin-smith-diserahkan-ke-polisi_m_.jpg" alt="Ketua Cyber Indonesia, Muannas Alaidid penuhi klarifikasi penyidik, Jumat (30/11)" width="100%">
<figcaption>Ketua Cyber Indonesia, Muannas Alaidid penuhi klarifikasi penyidik, Jumat (30/11)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Muannas Alaidid menilai penahanan Rafael Alun Trisambodo atas dugaan gratifikasi perpajakan seperti membuka kotak pandora. Di mana semua publik berupaya menelusuri profil keluarga Rafael mengingat anaknya, Mario Dandy Satriyo, di usia yang masih remaja melakukan penganiayaan secara sadis terhadap David Ozora. &ldquo;Mario di usia yang masih relatif muda bisa sesadis itu. Selain itu, suka memamerkan barang mewah dari mulai motor hingga mobil,&rdquo; kata Muannas saat dihubungi Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), Selasa (4/4). Ketua Cyber Indonesia ini juga menuturkan, kasus Mario Dandy bak cerita David melawan Goliath yang besar, yang tak selalu diasosiasikan paling kuat dan selalu menang. Sementara David yang dipandang kecil juga tak bisa dipandang sebagai sumber kelemahan. &ldquo;Goliath yang besar, tak selalu diasosiasikan paling kuat. Tapi David yang kecil juga tak melulu dipandang sebagai sumber kelemahan,&rdquo; tutur Muannas. Karena itu, sosok yang juga seorang advokat ini pun berharap penegakan hukum terhadap dugaan gratifikasi mantan pejabat pajak itu tidak sampai berhenti pada Rafael Alun saja. Akan tetapi, KPK juga harus menggali lebih dalam pihak-pihak mana saja terlibat dalam pusaran tindak kejahatan yang diyakini tidak bisa dilakukan seorang diri itu. &ldquo;Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi pegawai pajak juga tidak hanya berhenti di Rafael atau kasus penganiayaan anak Mario tapi mengungkap skandal yang jauh lebih besar sebagaimana temuan PPATK,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT) dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Usai diperiksa dari pukul 10.00 WIB, Senin (3/4), Rafael langsung ditahan KPK. &ldquo;Untuk kepentingan penyidikan, RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung dari tanggal 3 April 2023 sampai 22 April 2023 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih,&rdquo; kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Ketua Cyber Indonesia ini juga menuturkan, kasus Mario Dandy bak cerita David melawan Goliath yang besar.

Kasus yang Menjerat Mario Dandy dan Rafael Alun Disebut Seperti Cerita David vs Goliath

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Sekjen-PAN-Eddy-Soeparno-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno melaporkan pengacara Ade Armando, Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan membenarkan pelaporan tersebut.  "Iya benar. Laporannya sudah diterima," ujarnya kepada wartawan, Senin (25/4).  Zulpan menyebut, Eddy melaporkan Muannas atas dugaan pencemaran nama baik hingga keterangan palsu. Semua laporan tersebut hingga kini sedang dipelajari oleh penyidik Ditreskrimus Polda Metro Jaya.  "Semua laporan dari masyarakat bakal ditindaklanjuti," tuturnya.  Sementara, menurut Eddy, Muannas telah mencemarkan nama baiknya dan keluarganya melalui media elektronik.  Eddy menjelaskan, pelaporan tersebut berawal saat dirinya menyampaikan pernyataan di media sosial. Dia menyebut cuitannya itu terkait pendapatnya sebagai warga negara soal penegakan hukum. Namun, cuitannya dibalas soal tindakan pencemaran nama baik dari terlapor kepada pribadi serta keluarganya.  "Intinya saya menyampaikan sebuah pesan di media sosial yang merupakan bagian aspirasi dari konstituen yang saya salurkan, yang mana kemudian dibalas dengan penghinaan baik atas nama diri saya maupun keluarga saya,” jelasnya.  Pelaporan Muannas dalam hal ini terkait dugaan pelanggaran 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 315 soal pencemaran nama baik, hingga pasal 263 KUHP tentang keterangan palsu. Laporan Eddy ini teregister dengan nomor STLP/B/2107/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Sekjen PAN Laporkan Pengacara Ade Armando Terkait Pencemaran Nama Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelapor-kasus-buni-yani-dan-jonru-ginting-ini-nyaleg-lewat-psi_m_229915.jpg" alt="Muannas Alaidid ingin memberantas intoleransi dan diskriminasi, serta penyebaran hoax dan isu SARA." width="100%">
<figcaption>Muannas Alaidid ingin memberantas intoleransi dan diskriminasi, serta penyebaran hoax dan isu SARA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid menyambut baik langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang merekrut 56 pegawai KPK yang gagal mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dia berharap langkah ini bisa mereda polemik yang terjadi.  "Saya mengapresiasi langkah Presiden dan Polri karena menyetujui akan diangkatnya mantan 56 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan jalan terbaik bagi 56 mantan pegawai KPK di tengah polemik yang terjadi," kata Muannas kepada wartawan, Selasa (28/9).  Muannas menilai, publik juga akan mendukung keputusan Kapolri. "Saya kira ini langkah yang bijak untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini," jelasnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran ini merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya mereka sebagai ASN KPK.  "Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri," kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).  Sigit menuturkan, usulan ini pun sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.  "Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," imbuhnya.  Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dinahas bersama.

Jadi ASN Polri Diharapkan Merupakan Solusi Terbaik Buat 56 Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hadi-pranoto-3.jpg" alt="Diskui antara Anji dan Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi. (Repro Facebook Anji Manji)" width="100%">
<figcaption>Diskui antara Anji dan Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi. (Repro Facebook Anji Manji)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hadi Pranoto dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Hadi dikabarkan tengah dalam keadaan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta.  "Hadi Pranoto hari ini nggak datang karena alasanya sakit tadi surat pemberitahuannya sama pengacaranya sudah diantar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (13/8).  Yusri mengatakan, penyidik akan menjadwalkan ulang pemanggilan kepada Hadi. Namun, terlebih dahulu akan berkonsultasi dengaj pihak rumah sakit untuk menilai kesehatan terlapor. "Belum bisa ditentukan kapan bisa (dipanggil ulang), menunggu pemeriksaan dokter," jelasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/08/2020/terkait-laporan-muannas-hari-ini-hadi-pranoto-diperiksa-polisi/">Terkait Laporan Muannas, Hari Ini Hadi Pranoto Diperiksa Polisi</a></li> </ul> Sebelumnya, Musisi Anji selaku pemilik akun Dunia Manji dan Hadi Pranoto resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/4358/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 3 Agustus 2020.  “Hari ini sudah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian pada pukul18.30 WIB. Ini terlapornya disebut di sini jelas ada nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian di interview sebagai narsum di acara itu. kemudian yang kedua ada pemilik akun YouTube @Duniamanji,” terang Muannas Alaidid usai membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, Senin (3/8).  Keduanya dilaporkan dengan pasal menyebarkan berita bohong Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/08/2020/kasus-anji-dan-hadi-pranoto-polisi-panggil-ahli-dari-kemenristek/">Kasus Anji dan Hadi Pranoto, Polisi Panggil Ahli dari Kemenristek</a></li> </ul> Muannas melaporkan kasus ini dengan membawa serta transkrip wawancara Anji dengan Hadi Pranoto yang sempat diunggah di YouTube dengan durasi kurang lebih setengah jam. Ia menilai pernyataan Hadi sangat berbahaya apabila pernyataannya yang mengklaim telah menemukan obat penangkal Covid-19 ternyata tidak benar. Namun apabila terbukti benar,ia berpandangan harus diapresiasi.

Beralasan Sakit, Hadi Pranoto Tidak Penuhi Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Hadi-Pranoto.jpg" alt="Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi dalam video milik Anji. (Repro Facebook Anji Manji)" width="100%">
<figcaption>Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi dalam video milik Anji. (Repro Facebook Anji Manji)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hari ini menjadwalkan pemeriksaan kepada Hadi Pranoto. Pemeriksaan ini terkait laporan yang dibuat oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid atas tuduhan dugaan penyebaran berita bohong.  "Kita jadwalkan jam 10.00 WIB HP bisa hadir. Kita layangkan panggilan untuk diperiksa sebagai saksi jam 10.00 WIB pagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Kamis (13/8).  Belum ada konfirmasi dari pihak Hadi kepada kepolisian apakah akan hadir dalam pemeriksaan ini atau tidak. Keteragan Hadi diperlukan penyidik untuk mencari benang merah kasus tersebut. Setelah penyidik memeriksa terlapor Anji. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/video/akui-bukan-dokter-hadi-pranoto-itu-hanya-panggilan-kesayangan/">Akui Bukan Dokter, Hadi Pranoto: Itu Hanya Panggilan Kesayangan</a></li> </ul> "Yang ditemukan dan ramai adalah muncul di medsos akun dri pada Dunia Manji itu yang kita lakukan pendalaman dulu. Kronologisnya kok sampai dia mengupload di dunia maya, dari sini memulai sambil berjalan secara sistematis," jelas Yusri.  Sebelumnya, Musisi Anji selaku pemilik akun Dunia Manji dan Hadi Pranoto resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/4358/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 3 Agustus 2020.  “Hari ini sudah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian pada pukul18.30 WIB. Ini terlapornya disebut di sini jelas ada nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian di interview sebagai narsum di acara itu. kemudian yang kedua ada pemilik akun YouTube @Duniamanji,” terang Muannas Alaidid usai membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, Senin (3/8). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/08/2020/kasus-anji-dan-hadi-pranoto-polisi-panggil-ahli-dari-kemenristek/">Kasus Anji dan Hadi Pranoto, Polisi Panggil Ahli dari Kemenristek</a></li> </ul> Keduanya dilaporkan dengan pasal menyebarkan berita bohong Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.  Muannas melaporkan kasus ini dengan membawa serta transkrip wawancara Anji dengan Hadi Pranoto yang sempat diunggah di YouTube dengan durasi kurang lebih setengah jam. Ia menilai pernyataan Hadi sangat berbahaya apabila pernyataannya yang mengklaim telah menemukan obat penangkal Covid-19 ternyata tidak benar. Namun apabila terbukti benar, ia berpandangan harus diapresiasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=s33I5iQoL_M

Terkait Laporan Muannas, Hari Ini Hadi Pranoto Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anji-ungkap-keinginan-buatkan-lagu-untuk-ghea_m_197987.jpeg" alt="Musisi Erdian Aji Prihartanto, yang lebih akrab disapa Anji." width="100%">
<figcaption>Musisi Erdian Aji Prihartanto, yang lebih akrab disapa Anji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musisi Anji dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan perdana atas laporan dari Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid pada Senin (10/9) lusa. Penyidik Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah melayangkan surat panggilan pada Jumat (7/8).  "Kita layangkan surat panggilan untuk saudara pemilik dari akun Dunia Manji atau inisial A yang biasa dipanggil," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Sabtu (8/8).  Yusri menyampaikan, pada pemeriksaan kali ini Anji masih berstatus sebagai saksi. Penyidik terlebih dahulu meminta keterangan dari Anji, setelah itu pemanggilan akan dilakukan kepada Hadi Pranoto.  "Itu rencananya kita akan memanggil hari Senin dilakukan pemeriksaan. Nanti setelah itu baru kita akan layangkan lagi panggilan untuk saudara HP sendiri," imbuhnya.  Adapun alasan polisi memanggil Anji terlebih dahulu karena dia diketahui sebagai pemilik akun youtube Dunia Manji. Kasus klaim penemuan obat Covid-19 ini sendiri, berawal dari rekamanan wawancara antara Anji dan Hadi Pranoto di akun tersebut.  "Makanya kita akan memanggil dulu di sini pemilik akun daripada Dunia Manji baru setelah itu HP sendiri," pungkas Yusri.  Sebelumnya, Musisi Anji selaku pemilik akun Dunia Manji dan Hadi Pranoto resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/4358/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 3 Agustus 2020.  “Hari ini sudah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian pada pukul18.30 WIB. Ini terlapornya disebut di sini jelas ada nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian di interview sebagai narsum di acara itu. kemudian yang kedua ada pemilik akun YouTube @Duniamanji,” terang Muannas Alaidid usai membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, Senin (3/8).  Keduanya dilaporkan dengan pasal menyebarkan berita bohong Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.  Muannas melaporkan kasus ini dengan membawa serta transkrip wawancara Anji dengan Hadi Pranoto yang sempat diunggah di YouTube dengan durasi kurang lebih setengah jam. Ia menilai pernyataan Hadi sangat berbahaya apabila pernyataannya yang mengklaim telah menemukan obat penangkal Covid-19 ternyata tidak benar. Namun apabila terbukti benar,ia berpandangan harus diapresiasi.

Kasus Klaim Obat Covid-19, Anji Diperiksa Polisi Senin Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hadi-pranoto-2.jpg" alt="Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi dalam video milik Anji. (Repro Facebook Anji Manji)" width="100%">
<figcaption>Hadi Pranoto yang disebut sebagai pakar Mikrobiologi dalam video milik Anji. (Repro Facebook Anji Manji)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hadi Pranoto melaporkan balik Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporannya dibuat di Polda Metro Jaya pada 6 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB.  Hadi Pratono sempat mengancam akan memasukkan kerugian materil dalam laporannya apabila melaporkan balik Muannas. Tak tanggung-tanggung, dia memasukkan angka Rp 10 miliar dollar. Hal itu dianggapnya setimpal dengan perjuangannya selama sekitar 20 tahun melakukan penelitian bersama tim untuk menemukan obat Covid-19.  Namun dalam laporan polisi yang teregister dengan nomor LP/4648/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, kerugian material Rp 10 miliar itu tidak tercantum sebagaimana dalam ancaman Hadi Pranoto.  Terkait hal ini, Angga Busra Lesmana selaku pengacara Hadi Pranoto memberikan penjelasan. Dia mengatakan belum mendetailkan nominal kerugian materil lantaran masih akan dijabarkan lebih lanjut di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nanti.  "Nanti di BAP dan proses perdata," aku Angga kepada JawaPos.com, Jumat (7/8).  Selain membuat laporan pidana, Hadi Pranoto ternyata juga punya niatan untuk menggugat Muannas Alaidid  secara perdata sekaligus menuntut kerugian materil. Namun sayangnya Angga tidak menjelaskan kapan pihaknnya akan memasukkan gugatan.  "Nanti. Ini masih kita pikirkan," katanya lebih lanjut.  Muannas Alaidid sebelumnya mengatakan, pihaknya menganggap laporan tersebut dibuat hanya untuk membela diri. Muannas juga mengaku senang atas adanya laporan tersebut karena Hadi Pranoto ternyata tidak memasukan ketugian materil senilai 10 miliar dollar atau setara dengan 147 triliun rupiah.  "Tadinya saya bakal kaget bila tuntutan balik itu benar seperti yang dia suarakan selama ini di hadapan awak media media soal kerugian Rp 145 triliun karena laporan saya. Ternyata bukan. Jadi saya sedikit bersyukur karena bukan soal uang,” kata Muannas saat dihubungi, Jumat (7/8).  Permasalahan ini bermula dari wawancara Anji bersama Hadi Pranoto terkait Covid-19 yang diunggah di akun YouTube Dunia Manji. Hadi dalam wawancaranya mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan obat Covid-19 setelah melakukan penelitian selama sekitar 20 tahun.Namun pengakuan itu menimbulkan reaksi dari banyak pihak termasuk dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).  Belakangan diketahui bahwa Hadi Pranoto ternyata bukan profesor, dokter maupun ahli mikrobiologi. Hal itu pun diakui Hadi dalam pernyataannya kepada awak media.

Soal Kerugian Rp 10 Miliar, Pengacara Hadi Pranoto Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/muannas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid merasa senang dengan laporan balik yang dilayangkan Hadi Pranoto. Ia senang karena hanya dilaporkan atas pencemaran nama baik tanpa harus mengganti kerugian uang dalam jumlah besar.  Mulanya, Muannas mengira ia akan dituntut ganti rugi USD 10 miliar atau setara Rp 145 triliun. Namun ternyata, laporan yang dibuat Hadi hanya atas sangkaan pencemaran nama baik.  "Tadinya saya bakal kaget bila tuntutan balik itu benar seperti yang dia suarakan selama ini di hadapan awak media media soal kerugian Rp 145 triliun karena laporan saya. Ternyata bukan. Jadi saya sedikit bersyukur karena bukan soal uang," kata Muannas saat dihubungi, Jumat (7/8).  Lebih lanjut, politikus PSI itu mengaku belum tahu persis materi yang dituduhkan oleh pihak Hadi kepadanya. oleh karena itu, dia memilih menyerahkan semuanya kepada aparat kepolisian dan mengikuti prosedur yang ada.  "Tapi mestinya laporan ini belum bisa diproses sebelum laporan saya diperiksa lebih dulu terkait dugaan kabar bohong. Karena kalo laporan saya benar, tuduhan pencemaran nama baik itu harusnya tidak beralasan dan tidak dapat diteruskan," pungkas Muannas.  Sebelumnya, Muannas Alaidid dipolisikan balik oleh pihak Hadi Pranoto. Pelaporan dibuat oleh kuasa hukum Hadi, Muhammad Nur Aris pada 6 Agustus 2020. Laporan teregister dengan nomor LP/4648/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.  "Jadi intinya ini bukan laporan balik ya. Ini adalah respons terhadap temuan yang kita temukan di dalam Instagram yang bersangkutan," kata Aris kepada wartawan, Jumat (7/8).  Adapun barang bukti yang dibawa yaitu video yang diunggah ke akun sosial media Instagram @muannas_alaidid. Video tersebut berisi pernyataan Muannas setelah membuat laporan di Polda Metro Jaya. Selain itu, ada juga barang bukti berupa screenshot dari video tersebut.

Dilaporkan Balik oleh Hadi Pranoto, Muannas Alaidid Bersyukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/muannas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid merespons santai setelah dipolisikan balik oleh pihak Hadi Pranoto. Menurutnya hal itu hak setiap individu untuk menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan.  "Hak setiap warga negara melakukan setiap upaya hukum, kita hormati saja mesti saya mencium aroma hanya sekadar membela diri," kata Muannnas saat dihubungi, Jumat (7/8).  Baca: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/08/2020/bakal-dipolisikan-balik-oleh-hadi-pranoto-begini-respons-muannas/">Bakal Dipolisikan Balik oleh Hadi Pranoto, Begini Respons Muannas</a>  Muannas mengaku tidak kaget atas laporan polisi yang dilakukan Hadi. Menurutnya laporan itu tidak sesuai dengan ancaman Hadi yang akan menuntut ganti rugi hingga USD 10 miliar.  "Tadinya saya bakal kaget bila tuntutan balik itu benar seperti yang dia suarakan selama ini di hadapan awak media soal kerugian Rp 145 triliun karena laporan saya, ternyata bukan," kata Muannas. "Melainkan soal pencemaran nama baik, jadi saya sedikit bersyukur bukan soal uang," tambahnya.  Lebih lanjut, politikus PSI itu mengaku belum tahu persis materi yang dituduhkan oleh pihak Hadi kepadanya. oleh karena itu dia memilih menyerahkan semuanya kepada aparat kepolisian, dan mengikuti prosedur yang ada.  "Tapi mestinya laporan ini belum bisa diproses sebelum laporan saya diperiksa lebih dulu terkait dugaan kabar bohong, karena kalau laporan saya benar, tuduhan pencemaran nama baik itu harusnya tidak beralasan dapat diteruskan," pungkas Muannas.  Sebelumnya, Muannas Alaidid dipolisikan balik oleh pihak Hadi Pranoto. Pelaporan dibuat oleh kuasa hukum Hadi, Muhammad Nur Aris pada 6 Agustus 2020. Laporan teregister dengan nomor LP/4648/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.  "Jadi intinya ini bukan laporan balik ya. Ini adalah respons terhadap temuan yang kita temukan di dalam Instagram yang bersangkutan," kata Aris kepada wartawan, Jumat (7/8).  Adapun barang bukti yang dibawa yaitu video yang diunggah ke akun sosial media Instagram @muannas_alaidid. Video tersebut berisi pernyataan Muannas setelah membuat laporan di Polda Metro Jaya. Selain itu, ada juga barang bukti berupa screenshot dari video tersebut.

Dipolisikan Balik oleh Hadi Pranoto, Muannas: Hanya untuk Membela Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muannas alaidid

Berita Terkini