<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/aceh-2240187014.jpg" alt="Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan daerahnya kepada Pimpinan DPR RI dan pemerintah pusat, terkait penanganan pemulihan pascabencana yang melanda Aceh. Ia menekankan, pentingnya penyamaan persepsi agar setiap kebijakan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak. &ldquo;Sejak akhir November lalu, Aceh bersama Sumatera Utara dan Sumatera Barat menghadapi rangkaian bencana banjir, tanah longsor, dan juga cuaca ekstrem yg mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang sangat luas,&rdquo; kata Muzakir Manaf dalam rapat koordinasi bersama DPR RI dan Kementerian/Lembaga, Selasa (30/12). Menurut Muzakir, Pemerintah Aceh telah mengambil langkah cepat sejak awal terjadinya bencana. Seluruh perangkat daerah dikerahkan untuk memastikan keselamatan warga dan meminimalkan dampak lanjutan dari bencana alam tersebut. &ldquo;Pemerintah Aceh telah bergerak dengan melakukan tanggap darurat, melakukan evakuasi penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan awal,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap keterbatasan daerah dalam menangani bencana dengan skala yang luas dan kompleks. Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai menjadi faktor kunci, agar proses pemulihan berjalan optimal. &ldquo;Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa besarnya dampak kompleksitas penanganan bencana ini membutuhkan dukungan yang kuat terakomodasi, berkelanjutan dari pemerintah pusat,&rdquo; tegas Muzakir. Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem ini menilai rapat koordinasi lintas lembaga menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah dan arah kebijakan. Ia berharap, tidak ada lagi perbedaan pandangan yang justru menghambat percepatan pemulihan di lapangan. &ldquo;Oleh karena itu rapat koordinasi ini menjadi momentum, strategi dan menyatukan persepsi menyelaraskan kebijakan dan memperkuat sinergi antara DPR RI, Kementerian, lembaga BUMN dan juga pemerintah daerah agar pemulihan dapat berjalan cepat, tepat sasaran dan berkeadilan,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut, Muzakir juga menyoroti pentingnya langkah-langkah konkret yang dapat segera dirasakan masyarakat terdampak bencana, khususnya mereka yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur dasar. &ldquo;Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah konkret, terutama percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan ketersediaan hunian sementara,&rdquo; pungkasnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan daerahnya kepada Pimpinan DPR RI dan pemerintah pusat

Gubernur Aceh Mualem Curhat ke DPR RI dan Pemerintah Pusat, Minta Satukan Persepsi Agar Pemulihan Pascabencana Tepat Sasaran dan Adil

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/bantuan-ke-aceh-1022552207.jpg" alt="DISTRIBUSI: Warga membawa bantuan di Bener Meria, Aceh, Kamis (4/12). Bener Meriah merupakan satu di antara belasan kabupaten/kota di Aceh yang terdampak banjir bandang. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)" width="100%">
<figcaption>DISTRIBUSI: Warga membawa bantuan di Bener Meria, Aceh, Kamis (4/12). Bener Meriah merupakan satu di antara belasan kabupaten/kota di Aceh yang terdampak banjir bandang. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang biasa dipanggil Mualem mendapat informasi dan kabar kurang menyenangkan dari Bener Meriah. Dia menyebut ada 80 ton bantuan kemanusiaan untuk korban terdampak bencana di daerah tersebut hilang tanpa kejelasan.&nbsp; Terkait dengan informasi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa bantuan yang sudah sampai ke kabupaten atau kota sudah berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah setempat, termasuk forkopimda di Bener Meriah.&nbsp; &rdquo;Sesuai narasi Mualem, bantuan yang sudah di drop ke kabupaten menjadi tanggung jawab bupati dan forkopimda terkait keamanannya,&rdquo; ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat dikonfirmasi berkaitan dengan informasi tersebut pada Kamis (11/12).&nbsp; Menurut Abdul Muhari, tanggung jawab bantuan yang sudah sampai ke level kabupaten dan kota sudah berada di tangan daerah masing-masing. Sehingga klarifikasi terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Mualem pun dilakukan kepada pejabat daerah. &rdquo;Klarifikasi silakan langsung ke bupati, BNPB dropping ke posko kabupaten dan kota dan langsung ke titik pengungsian warga,&rdquo; jelasnya. Informasi hilangnya 80 ton bantuan di Bener Meriah disampaikan oleh Mualem dalam konferensi pers pasca perpanjangan status tanggap darurat bencana Aceh. Dia memang tidak menyampaikan secara terang. Namun, dia tampak kecewa saat mengetahui kabar itu. &rdquo;Saya dengar berita burung atau berita tidak valid ya, 80 ton (bantuan kemanusiaan) hilang entah kemana&rdquo; imbuhnya. Karena masih kabar burung, Mualem berniat mengecek dan memeriksa kebenaran informasi tersebut. Khususnya kepada jajaran di Kabupaten Bener Meriah. Tujuannya tidak lain agar informasi yang masih kabar burung itu menjadi valid dan terkonfirmasi.

Mualem menyebut ada 80 ton bantuan kemanusiaan untuk korban terdampak bencana di daerah tersebut hilang tanpa kejelasan.

80 Ton Bantuan untuk Korban Banjir di Bener Meriah Dikabarkan Hilang, BNPB: Sudah Tanggung Jawab Bupati dan Forkopimda

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rv:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/aceh-2240187014.jpg" alt="Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melontarkan imbauan sekaligus peringatan keras bagi seluruh Bupati dan Wali Kota di wilayah yang dilanda banjir dan longsor Aceh saat ini.&nbsp; Mualem meminta para kepala daerah yang terdampak bencana agar bersikap proaktif dan berhenti bersikap "cengeng" saat melayani masyarakat. Desakan Gubernur ini muncul seiring meluasnya dampak banjir dan longsor di sebagian besar wilayah Aceh. Ia tidak segan meminta kepala daerah yang tidak sanggup menghadapi musibah besar ini untuk mundur dari jabatannya. "Harus proaktif melayani masyarakat, jangan lari. Jangan ada alasan tidak tahu. Saya harapkan kepada Bupati/Wali Kota yang cengeng, letakkan jabatannya. Ganti yang lain, apa salahnya," ujar Mualem saat konferensi pers di Aceh Timur pada Kamis (4/12). Banjir dan Longsor Aceh Adalah Tsunami Jilid Kedua Selain Bupati dan Wali Kota, Mualem juga menyoroti pentingnya peran aktif dari seluruh jajaran pemerintahan. Ini termasuk keuchik (kepala desa) dan camat. Semua instansi wajib bahu-membahu membantu masyarakat yang terdampak. Mualem menggambarkan tingkat keparahan bencana ini Sama dengan tsunami jilid kedua. "Saya melihat secara pribadi banjir dan longsor Aceh ini adalah tsunami jilid kedua. Saya imbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tabah menghadapi musibah ini, setiap musibah ada hikmahnya," ungkapnya. Bencana banjir dan longsor Aceh ini telah berdampak pada 18 kabupaten/kota. Namun, Mualem mencatat ada enam daerah yang mengalami dampak paling parah. Daerah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Pemerintah Provinsi memastikan akan mengoptimalkan penyaluran bantuan. </div> </div> </div> </div>

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melontarkan imbauan sekaligus peringatan keras bagi seluruh Bupati dan Wali Kota

Peringatan Keras Gubernur Aceh Mualem: Jangan Lari, Kepada Bupati-Wali Kota yang Cengeng Letakkan Jabatannya!

mualem

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mualem

Berita Terkini

Gubernur Aceh Mualem Curhat ke DPR RI dan Pemerintah Pusat, Minta Satukan Persepsi Agar Pemulihan Pascabencana Tepat Sasaran dan Adil

80 Ton Bantuan untuk Korban Banjir di Bener Meriah Dikabarkan Hilang, BNPB: Sudah Tanggung Jawab Bupati dan Forkopimda

Peringatan Keras Gubernur Aceh Mualem: Jangan Lari, Kepada Bupati-Wali Kota yang Cengeng Letakkan Jabatannya!

Download Aplikasi JawaPos.com