<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/marie-2234252071.jpg" alt="Mar" width="100%">
<figcaption>Mar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama Mar'ie Muhammad selalu menempati ruang terhormat dalam sejarah tata kelola keuangan negara Indonesia. Ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan (1993&ndash;1998), publik menjulukinya 'Mr. Clean', sebuah pengakuan yang lahir bukan dari kampanye pencitraan, melainkan dari keteladanan, integritas, dan keberanian politik yang jarang ditemukan pada pejabat setingkatnya. Di era ketika praktik rente, pungutan liar, dan maladministrasi dianggap sebagai 'kebiasaan umum', Mar'ie hadir sebagai anomali yang membalikkan keadaan. Ia bukan sekadar birokrat, tetapi penjaga garda depan fiskal yang memaknai keuangan negara sebagai amanah moral. Kepemimpinan Mar'ie Muhammad menjadi relevan hari ini karena dunia tengah menghadapi tantangan integritas fiskal yang semakin kompleks: kebocoran penerimaan, fraud pajak lintas negara, risiko moral hazard, hingga tekanan politik dalam pengelolaan anggaran. Dalam konteks seperti itu, menengok kembali masa kepemimpinan Mar'ie bukan nostalgia, tetapi kebutuhan intelektual dan institusional untuk memahami bagaimana negara pernah memiliki figur yang menjadikan kejujuran bukan hanya etika, tetapi strategi kebijakan. Tulisan ini mengulas keteladanan Mar'ie Muhammad dengan menyoroti empat aspek: integritas pribadi dalam birokrasi, keberaniannya membersihkan institusi perpajakan dan kepabeanan, kontribusinya dalam menyelamatkan keuangan negara, serta perannya dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah turbulensi ekonomi. Keempat aspek ini menjadi dasar mengapa kepemimpinan Mar'ie penting untuk dijadikan pedoman bagi tata kelola fiskal modern. Integritas Harga Mati Salah satu kekuatan terbesar Mar'ie Muhammad adalah integritas personal yang otentik dan konsisten. Ia menolak fasilitas negara yang dianggap berlebihan. Ia tidak menandatangani nota dinas apa pun yang berpotensi mengarah pada pengecualian, dispensasi, atau izin-izin khusus yang dapat menjadi ruang kompromi moral. Transformasi kebijakan yang ia terapkan selalu dimulai dari disiplin personal: meminta audit ulang atas fasilitas yang dinikmati pejabat kementerian, menolak 'uang pelicin', dan menegaskan bahwa kementerian tidak boleh menjadi pusat keuntungan bagi siapa pun. Ketika memimpin Kementerian Keuangan, ia menerapkan standar moral yang ketat kepada seluruh jajaran. Tidak ada jabatan yang diberikan tanpa penilaian integritas. Tradisi tanda tangan 'asal cepat' yang sebelumnya dianggap lazim, ia ubah dengan prosedur pemeriksaan berlapis. Setiap keputusan menyangkut potensi penerimaan negara harus memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa birokrat senior pada masanya mengakui bahwa Mar'ie sering menolak usulan yang 'mudah disetujui' hanya karena secara intuitif terasa janggal. Integritas pribadi ini kemudian menjadi dasar munculnya julukan 'Mr. Clean', sebuah label publik yang diberikan karena tindakan nyata, bukan oleh promosi pemerintah. Bahkan Presiden Soeharto yang terkenal tegas sekalipun, dikabarkan menghormati independensi moral Mar'ie. Ia termasuk sedikit pejabat yang berani menyampaikan laporan-laporan fiskal yang tidak populis kepada presiden, termasuk peringatan mengenai defisit struktural dan potensi kebocoran pajak. Integritasnya menjadi tameng moral yang menjaga Kemenkeu dari tekanan kelompok-kelompok bisnis yang ingin mengintervensi kebijakan fiskal. Di era ketika hubungan pengusaha dan negara sangat cair, keberanian Mar'ie untuk menjaga jarak adalah prestasi tersendiri. Integritas baginya bukan sekadar karakter, tetapi instrumen kebijakan untuk menyelamatkan uang negara. Membersihkan Sistem Di bawah kepemimpinan Mar'ie Muhammad, Kementerian Keuangan menjalankan salah satu operasi bersih-bersih terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia. Dua direktorat yang paling rentan terhadap praktik rente &mdash;Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai&mdash; menjadi fokus pembenahan. Pada awal masa jabatannya, laporan internal menunjukkan bahwa kebocoran penerimaan pajak dan bea cukai telah mencapai angka signifikan. Sejumlah studi perguruan tinggi pada tahun 1993&ndash;1995 memperkirakan potensi kebocoran penerimaan mencapai 2&ndash;3 persen dari PDB, atau setara dengan Rp 12&ndash;18 triliun pada nilai rupiah saat itu. Angka ini sangat besar, bahkan sebelum munculnya konsep tax gap modern. Mar'ie memulai pembenahan dengan restrukturisasi jabatan, rotasi besar-besaran pejabat kantor pajak, serta pengetatan sistem distribusi dokumen pabean. Pada masa itu, praktik 'pintu belakang' di pelabuhan dan bandara masih jamak. Ketika audit internal menemukan modus&nbsp;undervaluation&nbsp;yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah per bulan, Mar'ie memerintahkan penindakan tegas. Pencopotan pejabat bea cukai yang terlibat pungli menjadi berita nasional, dan menjadi sinyal bahwa era kompromi telah berakhir. Salah satu keberhasilan besar yang tercatat adalah pengungkapan jaringan manipulasi pajak penghasilan dan PPN yang merugikan negara hingga Rp1,3 triliun pada pertengahan 1990-an. Kasus ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan celah restitusi PPN fiktif. Mar'ie tidak hanya membuka kasus tersebut, tetapi mendorong pengungkapan hingga ranah hukum, sekaligus memperbaiki regulasi restitusi agar tidak mudah dimanipulasi. Di Bea Cukai, operasi 'clean port' yang ia canangkan berhasil mengurangi waktu bongkar muat hingga 25&ndash;30 persen, sekaligus meningkatkan efektifitas pengawasan barang impor. Laporan Kemenkeu tahun 1996 mencatat bahwa peningkatan pengawasan di 12 pelabuhan utama berhasil menyelamatkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 4,2 triliun dari praktik&nbsp;undervaluation&nbsp;dan penyelundupan. Nilai ini setara dengan sekitar 10 persen penerimaan bea masuk dan cukai saat itu. Pembenahan yang dilakukan Mar'ie juga melahirkan cikal-bakal sistem modernisasi administrasi perpajakan dan kepabeanan yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ia adalah pionir dalam mendorong transparansi, meski pada masa itu teknologi digital belum memungkinkan reformasi besar seperti sekarang. Namun, fondasi etika dan pengawasan yang ia bangun menjadi dasar lahirnya reformasi pajak tahun 2002 dan 2008. Menyelamatkan Keuangan Negara Salah satu capaian paling monumental Mar'ie Muhammad adalah kemampuannya menjaga stabilitas keuangan negara di masa paling krusial menjelang krisis Asia 1997&ndash;1998. Ketika ketidakseimbangan fiskal mulai membesar, ia menjadi salah satu pejabat pertama yang menyampaikan peringatan mengenai 'overheating' ekonomi dan potensi defisit anggaran. Pada 1996, Kemenkeu mencatat defisit fiskal yang membesar hingga mendekati 1,3 persen PDB, dan Mar'ie menolak berbagai usulan belanja non-prioritas yang dianggap memperburuk posisi fiskal negara. Keberaniannya menolak proyek-proyek besar yang dianggap membebani keuangan negara membuatnya sering berseberangan dengan kepentingan politik atau elite bisnis. Namun, langkah ini justru menyelamatkan APBN dari tekanan yang lebih berat. Laporan Bappenas dan Bank Dunia pada 1998 mencatat bahwa kebijakan pengetatan fiskal pada tahun 1996&ndash;1997 yang dilakukan Kemenkeu di bawah Mar'ie berkontribusi menyelamatkan negara dari tambahan defisit sekitar Rp 8&ndash;10 triliun, angka yang besar pada masa itu. Mar'ie juga menjalankan kebijakan efisiensi belanja pusat yang memotong sejumlah pos non-prioritas hingga Rp 2,7 triliun. Di sisi penerimaan, rasio pajak meningkat dari sekitar 9,4 persen PDB pada 1993 menjadi 11,3 persen PDB pada 1996. Kenaikan ini tidak hanya berasal dari perluasan basis pajak, tetapi dari pengetatan pengawasan dan pengurangan kebocoran. Salah satu kebijakan vital lainnya adalah pengendalian utang. Mar'ie dikenal sangat hati-hati dalam menanggung utang luar negeri pemerintah. Ia menolak beberapa pinjaman komersial berisiko tinggi, dan memprioritaskan pinjaman konsesional dari mitra bilateral. Ketika krisis 1997 meledak, kehati-hatian ini menyelamatkan Indonesia dari beban utang komersial yang bisa memperparah krisis fiskal. Tidak ada keraguan bahwa kebijakan fiskal Mar'ie telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keberlanjutan APBN, terutama pada masa ketika tekanan eksternal meningkat dan sektor swasta mulai goyah. Mengawal Pembangunan Meskipun dikenal sangat ketat dalam pengelolaan anggaran, Mar'ie bukan tipe menteri yang hanya berpikir soal penghematan. Ia memahami bahwa pembangunan nasional membutuhkan alokasi fiskal yang kuat dan tepat sasaran. Karena itu, perannya dalam mengawal pembangunan era 1990-an sangat strategis. Ia memastikan bahwa proyek-proyek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur prioritas berjalan dengan disiplin anggaran yang tinggi. Mar'ie memandang pembangunan bukan sekadar ekspansi fisik, melainkan akuntabilitas moral. Ia tidak pernah ingin anggaran pembangunan menjadi ladang rente. Baginya, pembangunan yang baik hanya mungkin jika uang negara dikelola secara jujur. Prinsip ini yang membuatnya dicintai publik dan dihormati koleganya, meskipun ia sering membuat risih pihak-pihak yang ingin bermain kotor. Di tengah tantangan ekonomi modern &mdash;mulai dari kebocoran penerimaan, pengaruh oligarki terhadap kebijakan publik, hingga tekanan fiskal global&mdash; Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan seperti Mar'ie Muhammad. Ia bukan hanya menteri yang berhasil meningkatkan penerimaan dan menjaga APBN, tetapi tokoh moral yang menempatkan integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik. Kepemimpinannya mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar teknokrasi, melainkan amanah etis. Bahwa anggaran bukan hanya angka, tetapi kepercayaan rakyat. Dan bahwa pembangunan hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan bila dijaga oleh pejabat yang bersih, tegas, dan berani seperti Mar'ie. Warisan Mar'ie Muhammad bukan hanya reformasi kecil di tahun 1990-an, tetapi inspirasi besar bagi generasi pembuat kebijakan hari ini. Sudah saatnya keteladanan itu kembali dihidupkan bukan dengan sekadar mengenangnya, tetapi dengan menirunya. sumber: Antara *) *)&nbsp;Dr. M. Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak - Kemenkeu

Tak berlebihan jika orang-orang menyebutnya 'Mr. Clean'. Menteri Keuangan yang bekerja dengan penuh integritas, dan layak jadi teladan.

Hakordia 2025: Meneladani Sosok Mar'ie Muhammad, Penjaga Keuangan Negara Berjuluk 'Mr. Clean'

Mr Clean

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mr Clean

Berita Terkini

Hakordia 2025: Meneladani Sosok Mar'ie Muhammad, Penjaga Keuangan Negara Berjuluk 'Mr. Clean'

Download Aplikasi JawaPos.com