<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/kebun-1945395978.jpeg" alt="Ilustrasi perkebunan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perubahan iklim dan potensi munculnya penyakit baru pada tanaman dapat menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk Kesehatan Tanaman sebagai Faktor Kunci dalam Mendukung Ketahanan Pangan Negeri&nbsp;yang digelar di IPB International Convention Center yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Pertanian IPB University, Kementerian Pertanian, Badan Karatina Indonesia, akademisi, pelaku industri agrikultura, hingga petani. Profesor Sri Hendrastuti Hidayat dari Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB University dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sejarah mencatat bahwa penyakit tanaman pernah memicu sejumlah kejadian kelaparan. Misalnya&nbsp;penyakit yang menyerang tanaman kentang di Irlandia, penyakit bercak coklat pada tanaman padi di India dan serangan virus pada tanaman singkong di Uganda. Kegagalan panen di sejumlah negara tersebut memicu bencana kemanusiaan akibat berkurangnya sumber makanan pokok. &ldquo;Penyakit tanaman bersifat dinamis di mana penyakit yang sebelumnya sudah aman-aman dan bisa dikendalikan suatu saat bisa muncul kembali dan menimbulkan permasalahan. Kita harus punya cara melakukan mitigasi dan strategi pengelolaannya. Sekali lagi, gangguan kesehatan tanaman ini penting sekali karena berpotensi secara signifikan terhadap ketahanan pangan,&rdquo; tegas Asti, sapaannya. Hal yang sama disampaikan oleh Dr. Ir. Bambang Budhianto, perwakilan dari Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI). Menurutnya, ancaman serangan hama dan penyakit berdampak langsung berupa kehilangan hasil panen. Sebagai contoh kehilangan hasil panen tanaman hortikultura yang diakibatkan serangan hama berkisar antara 46 - 100% atau gagal panen. &ldquo;Ancaman serangan hama dan penyakit ini paling ditakutkan oleh para petani,&rdquo; ungkapnya. Belajar dari pengalaman tersebut, beberapa petani&nbsp;saat ini melakukan berbagai langkah antisipatif agar kerugian besar yang pernah dialami tidak terulang kembali. Beberapa hal yang dilakukan di antaranya adalah dengan melakukan pengolahan lahan dengan baik, pemupukan dan pengendalian hama melalui pengamatan tanaman setiap hari hingga menggunakan benih unggul yang tahan terhadap penyakit termasuk virus. Menurut Bambang, penggunaan benih unggul berkualitas adalah salah satu kunci untuk mencegah serangan penyakit pada tanaman. Pasalnya, benih unggul dihasilkan dari proses pemuliaan tanaman di mana hasilnya adalah varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, misalnya tahan terhadap hama dan penyakit tertentu. Selain itu, benih unggul yang berkulitas juga telah mendapatkan perlakuan khusus&nbsp;atau seed treatment dengan fungisida atau insektisida bahkan kombinasi dari keduanya, sehingga mendesinfeksi benih dari organisme patogen yang terbawa benih atau yang terbawa tanah. &ldquo;Diperkirakan pada tahun 2027 industri seed treatment dunia akan mencapai USD 9,2 miliar. Angka ini sangat besar karena meningkatnya kebutuhan benih berkualitas dan setiap negara memiliki kebutuhan untuk menjamin ketahanan pangan mereka,&rdquo; tegas Bambang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015253417/ramalan-primbon-jawa-untuk-weton-rabu-kliwon-mulai-dari-pekerjaan-rezeki-jodoh-dan-karakter">Ramalan Primbon Jawa untuk Weton Rabu Kliwon mulai dari Pekerjaan, Rezeki, Jodoh dan Karakter</a> Namun, kunci pengendalian penyakit baru dan emerging disease tanaman yang mengancam ketahanan pangan tidak hanya pada benih berkualitas. Kolaborasi dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan bahkan sangat esensial. "Dengan membangun jaringan yang kuat dan saling mendukung, kita dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih resilien, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan dapat terjaga untuk generasi mendatang," tutupnya.

Perubahan iklim dan potensi munculnya penyakit baru pada tanaman dapat menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional.

Penyakit Baru dan Emerging Disease Ancam Ketahanan Pangan Nasional, Penggunaan Benih Unggul Diyakini jadi Salah Satu Solusi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/mesin-ADM-985344131.jpg" alt="Warga mencetak administrasi kependudukan pada mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM) di lantai I Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Warga mencetak administrasi kependudukan pada mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM) di lantai I Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penerapan Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI) dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik di daerah. MPPI dirancang berbasis cloud computing untuk memudahkan pengoperasiannya di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MPPI sepenuhnya melalui cloud computing dengan platform mobile yang memudahkan penerapannya di daerah," ungkap Pelaksana Harian (Plh) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) Faisal Syarif, Selasa (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faisal mengatakan, penerapan MPPI telah diuji coba di Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Sinjai. Saat ini MPPI memiliki versi terbaru yakni MPPI 2.0. Aplikasi tersebut dapat disesuaikan dengan pelayanan yang ada di daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014725949/dampak-perubahan-iklim-warga-di-asia-tenggara-rela-bayar-mahal-untuk-dapatkan-hunian-ramah-lingkungan">Dampak Perubahan Iklim, Warga di Asia Tenggara Rela Bayar Mahal untuk Dapatkan Hunian Ramah Lingkungan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MPPI mengintegrasikan proses bisnis dan mendokumentasikan seluruh layanan, mulai pendaftaran sampai dengan pengambilan dokumen oleh masyarakat," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, Faisal mengatakan ada sejumlah hal yang masih menjadi kendala pada penerapan MPPI di antaranya mengenai penempatan hosting di luar negeri. Mengingat untuk menyatukan MPPI ke dalam satu data Kemendagri, setidaknya harus memindahkan servernya ke dalam negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dukungan sistem informasi, Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kemendagri memiliki standar prosedur dan alur tersendiri untuk memasukkan suatu aplikasi ke dalam sistem satu data Kemendagri," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014725919/tes-kepribadian-bagaimana-kamu-menangani-konflik-gambar-pertama-yang-dilihat-mengungkapkan-semuanya">Tes Kepribadian : Bagaimana Kamu Menangani Konflik? Gambar Pertama yang Dilihat Mengungkapkan Semuanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga menyarankan agar MPPI dalam pembangunannya dapat diselaraskan dengan peran Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Upaya ini diyakini akan membuat MPPI lebih mudah diterima dan tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah berjalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu terdapat strategi yang dapat dilakukan, seperti dengan mengangkat best practice pemanfaatan MPPI di daerah. Dengan demikian MPPI dapat ditonjolkan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik bersama yang dirasakan kemanfaatannya bagi daerah," pungkasnya.</div>

MPPI dirancang berbasis cloud computing untuk memudahkan pengoperasiannya di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.

Maksimalkan Pelayanan Publik di Daerah, Mal Pelayanan Publik Perlu Dimaksimalkan di Daerah

mppi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mppi

Berita Terkini

Penyakit Baru dan Emerging Disease Ancam Ketahanan Pangan Nasional, Penggunaan Benih Unggul Diyakini jadi Salah Satu Solusi

Maksimalkan Pelayanan Publik di Daerah, Mal Pelayanan Publik Perlu Dimaksimalkan di Daerah

Download Aplikasi JawaPos.com