<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/MPII-121361119.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Hamam Asyari (kiri) bersama Kiai Sholahuddin Wahid atau Gus Solah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Hamam Asyari (kiri) bersama Kiai Sholahuddin Wahid atau Gus Solah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Polemik terkait video santri ngesot dan kiai terima amplop yang tayang di stasiun televisi Trans7 terus menggelinding. Bahkan aksi demonstrasi merespons video kontroversi itu bermunculan. Umat Islam, khususnya para santri diimbau untuk tenang dan tidak terprovokasi. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Hamam Asyari. "Kami juga berharap para santri tetap tenang dan mengedepankan tabayun terhadap Trans7 dan para pihak lainnya atas tayangan hoaks dan fitnah tersebut," ujar Hamam dalam keterangannya (15/10). Dia lantas menyampaikan tuntutan kepada pihak Trans7 atas tayangan yang dianggap hoaks dan fitnah terhadap kiai, khususnya Dzuriyah Pesantren Lirboyo serta pesantren lainnya di Indonesia. Hamam menyatakan, MPII menuntut pihak stasiun televisi untuk meminta maaf secara langsung. Bahkan tidak sebatas lewat ucapan, tetapi dengan sungkem kepada Kiai dan Dzuriyah Pesantren Lirboyo. Selain itu, Hamam juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindak secara tegas terhadap media Trans7 secara kelembagaan. Bahkan bila perlu mencabut perizinan jika tidak ada itikad baik. "Kami juga berharap Trans7 dapat menayangkan keindahan dan kebenaran tradisi pesantren, bukan kebohongan yang ditayangkan kepada publik," tegasnya. Hamam mengatakan, mereka berharap pihak Trans7 harus banyak terjun ke pesantren secara langsung. Tujuannya untuk belajar dan memahami kebenaran yang terjadi di pesantren. Bentuk tunduk santri terhadap para kiai sebagai wujud untuk mengharapkan keberkahan dari Allah. Bukan wujud perbudakan.&nbsp; Baginya budaya itu adalah nilai atau akhlak mulia yang diajarkan di pesantren. Menurutnya, berbeda dari ajaran yang berideologi wahabi yang tidak rahmatan lil alamin. "Jika tuntutan ini tidak dilaksanakan, MPII akan melaporkan secara hukum yang berlaku dan melakukan aksi demonstrasi terhadap Trans7," jelasnya. MPII berharap agar Trans7 dapat bertanggung jawab atas tayangan yang telah disiarkan. Serta berkomitmen tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Stasiun televisi harus mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan dalam kebebasan pers yang mana di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 dan ketentuan hukum lain nya. "Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebenaran dan keadilan," katanya. Di sisi lain MPII, lanjut Hamam, juga mengapresiasi dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak yang telah menyuarakan kebenaran dan keadilan. "Kami berharap agar kasus ini dapat menjadi perhatian serius bagi semua pihak dan menjadi pelajaran bagi media lainnya," pungkas Hamam.

MPII meminta santri tenang dan tidak terprovokasi terkait video viral santri ngesot dan kiai terima amplop. Mereka desak Trans7 minta maaf.

Buntut Video Viral Santri Ngesot, MPII Minta Trans7 Sungkem ke Kiai Lirboyo atau Kalau Tidak maka akan Didemo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/1719216754076-1180966802.jpg" alt="Pengurus DPP MPII melaporkan kasus pengubahan logo NU di Bareskrim Polri (24/6)." width="100%">
<figcaption>Pengurus DPP MPII melaporkan kasus pengubahan logo NU di Bareskrim Polri (24/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengubahan logo Nahdlatul Ulama (NU) menjadi Ulama Nambang di media sosial (medsos) terus menuai polemik. Terbaru, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) melaporkan pengubahan logo organisasi Islam terbesar di dunia itu ke Bareskrim Mabes Polri. Seperti diketahui, logo NU yang resmi berwarna dasar hijau. Kemudian di medsos X logo NU ada yang mengubah menjadi Ulama Nambang dengan warna dominan merah. Kemudian juga ada gambar ekskavator. Upaya mengubah logo NU itu ditengarai menjadi kritik, karena PBNU menerima kebijakan konsesi lahan tambang oleh pemerintah. Pelaporan praktik menjadikan logo NU sebagai meme atau banyolan Ulama Nambang itu, dilakukan pengurus DPP MPII Hary Sanjaya. Dia mendatangi markas korps Bhayangkara pada Senin (24/6). Hary melaporkan akun X dengan nama akun @pasifisstate. Hary menyampaikan dalam surat laporannya, DPP MPII meminta Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas pelecehan logo NU itu. Mereka juga meminta kepolisian menindak tegas akun yang melecehkan lambang NU tersebut. Menurut dia yang dilakukan akun X atas nama @pasifisstate tersebut tidak pantas dan tidak bermoral. "Krena meresahkan masyarakat. Terutama Nahdliyin, dan merendahkan NU," katanya. Dia mengatakan NU adalah salah satu ormas yang punya peran penting di Indonesia. Baik sebelum maupun setelah Indonesia merdeka. MPII berharap, kasus pelecehan dan ujaran kebencian semacam itu tidak terjadi lagi di masyarakat. Sebagaimana diketahui, akun X @pasifisstate memplesetkan logo NU menjadi Ulama Nambang (UN) dengan latar merah. Kemudian menambahkan simbol rupiah dan dolar di tengah sembilan bintang. Serta mengganti bola dunia di tengah tali tambang dengan ekskavator. Untuk diketahui, lambang NU adalah hasil karya KH Ridwan Abdullah. Dia adalah ulama asal Surabaya yang terampil melukis. Kiai Ridwan diminta oleh KH Wahab Chasbullah untuk mendesain lambang NU menjelang Muktamar ke-2 di Surabaya. "Beliau kemudian melakukan Shalat Istikharah dan mendapatkan isyarat melalui mimpi terkait desain lambang NU: bola dunia dan sembilan bintang," jelasnya. Kemudian Kiai Nawawi Sidogiri mengusulkan agar potongan ayat 'Berpegang teguh-lah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan lah bercerai-berai' dimasukkan ke dalam lambang NU. Kiai Ridwan kemudian melambangkan potongan ayat tersebut dengan tali yang melingkari bola dunia dan menambahkan khat Arab bertuliskan 'Nahdlatul Ulama' yang melintang di bola dunia dan bintang sembilan. Lambang itu diperkenalkan pertama kali pada Muktamar ke-2 NU (Oktober 1927) dan didaftarkan sebagai lambang resmi organisasi. Hilmi Setiawan

Pengubahan logo Nahdlatul Ulama (NU) menjadi Ulama Nambang di media sosial (medsos) terus menuai polemik. MPII melaporkan pelaku ke polisi.

Lapor Bareskrim, Pemuda Islam Indonesia Minta Tangkap Pelaku Pelecehan Logo NU Jadi Ulama Nambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Pimpinan-Ponpes-Al-Zaytun-Panji-Gumilang-Dery-Ridwansah-7-4126611188.jpg" alt="Pimpinan Ponpes&nbsp;Al Zaytun&nbsp;Panji Gumilang&nbsp;memenuhin panggilan penyidik Dittipidum Bareskrim&nbsp;Polri terkait kasus dugaan penistaan agama." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Ponpes&nbsp;Al Zaytun&nbsp;Panji Gumilang&nbsp;memenuhin panggilan penyidik Dittipidum Bareskrim&nbsp;Polri terkait kasus dugaan penistaan agama.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus hukum yang membelit pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang resmi bertambah. Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) secara resmi melaporkan Panji Gumilang ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta pada Senin (17/7). Laporan hukum untuk Panji Gumilang itu dilayangkan Wakil Ketua Umum MPII Nur Khamim dan Wakil Sekjen MPII Chairul Lutfi. Laporan tersebut akhirnya dilayang ke kepolisian, karena somasi yang disampaikan MPII untuk Panji Gumilang tidak direspon. Dalam somasinya, MPII meminta Panji Gumilang untuk meminta maaf ke publik. Atas ucapannya yang memfitnah Majelis Ulama Indonesia (MUI). &rsquo;&rsquo;Laporan ini dalam rangka tindak lanjut proses hukum, berupa pengaduan dugaan pencemaran nama baik MUI yang dilontarkan oleh saudara Panji Gumilang,&rsquo;&rsquo; kata Khamim. Di antara yang dia sorot adalah pernyataan Panji Gumilang yang menyebut MUI adalah sarang teroris. Ucapan tersebut dilontarkan Panji Gumilang di sebuah acara yang ditayangkan di YouTube. Selain itu Khamim mengatakan, pernyataan tersebut juga sempat diulang Panji Gumilang saat diwawancarai internal Pondok Al-Zaytun dan diunggah di akun YouTube mereka. Wawancara internal Al-Zaytun itu ditayangkan pada 25 Juni lalu. Sebelumnya, MPII telah melayangkan Somasi melalui Surat Nomor: 056/PP-MPII/VII/2023 Perihal Tuntutan Pencabutan Pernyataan Panji Gumilang pada tanggal 10 Juli 2023 lalu. Surat itu ditujukan kepada Panji Gumilang agar mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada MUI melalui media massa. &rsquo;&rsquo;MPII telah memberikan waktu lima hari terhitung dari surat somasi dibuat,&rsquo;&rsquo; katanya. Namun sampai batas waktu tersebut Saudara Panji Gumilang tidak mencabut pernyataan dan meminta maaf secara terbuka kepada MUI. Sampai akhirnya MPII menempuh jalur hukum. Menurut penilaian MPII, pernyataan Panji Gumilang diduga mengandung unsur fitnah serta pencemaran nama baik. Sehingga diduga merupakan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) dan/atau Pasal 310 Junto Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di antara yang dia sorot adalah pernyataan Panji Gumilang yang menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sarang teroris.

Hadapi Persoalan Hukum Baru, Panji Gumilang Dilaporkan ke Bareskrim

MPII

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#MPII

Berita Terkini

Buntut Video Viral Santri Ngesot, MPII Minta Trans7 Sungkem ke Kiai Lirboyo atau Kalau Tidak maka akan Didemo

Lapor Bareskrim, Pemuda Islam Indonesia Minta Tangkap Pelaku Pelecehan Logo NU Jadi Ulama Nambang

Hadapi Persoalan Hukum Baru, Panji Gumilang Dilaporkan ke Bareskrim

Download Aplikasi JawaPos.com