<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/pexels-solliefoto-336948-1340714561.jpg" alt="Ilustrasi handphone baru. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi handphone baru. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait wacana terbarunya yang viral di media sosial. Wacana yang beredar yakni mengatur jual-beli handphone bekas sama seperti jual-beli motor bekas dengan adanya aturan balik nama. Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni menegaskan bahwa wacana ini sebenarnya bukan mengenai aturan balik nama seperti halnya pada kendaraan bermotor. Hanya saja, berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity (IMEI). &ldquo;Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri. Wacana ini adalah tindaklanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan saat HP hilang atau dicuri,&rdquo; kata Wayan dalam keterangannya, Sabtu (4/10). Menurutnya, IMEI berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang terdaftar pada sistem pemerintah. Dengan ini, ponsel hasil tindak pidana bisa diblokir sehingga tak lagi memiliki nilai ekonomis bagi mereka yang mencuri.&nbsp; Bahkan, dengan adanya wacana ini, konsumen yang membeli perangkat secara legal bisa tetap merasa aman dan nyaman. Selain itu, IMEI juga memiliki beragam bermanfaat seperti mencegah peredaran ponsel ilegal (BM), melindungi pengguna dari penipuan, memastikan kualitas dan garansi resmi, serta membantu aparat kepolisian dengan mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel. &ldquo;Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan untuk masyarakat,&rdquo; tambah Wayan. Meski begitu, wacana ini sendiri masih berada pada tahap menerima masukan dari masyarakat dan belum sampai dibahas hingga level pimpinan. &ldquo;Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,&rdquo; jelas Wayan Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi sekali lagi menegaskan bahwa wacana kebijakan blokir IMEI secara sukarela ini termasuk dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga keamanan pada ekosistem digital Indonesia, bukan malah menambah aturan birokratis yang memberatkan masyarakat. &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan wacana aturan IMEI untuk ponsel bekas, menekankan perlindungan konsumen.

Soal Wacana Jual Beli HP Bekas Harus Balik Nama Seperti Motor Seken, Begini Penjelasan Komdigi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/portrait-shocked-speechless-young-man-showing-video-smartphone-screen-hold-mobile-phone-horizontally-point-display-look-astonished-camera-1-754512609.jpg" alt="Ilustrasi pria menjual ponselnya. Kementerian Komdigi mewacanakan jual beli HP bekas harus ada balik nama. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pria menjual ponselnya. Kementerian Komdigi mewacanakan jual beli HP bekas harus ada balik nama. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap wacana terbarunya. Yakni mengatur jual-beli handphone bekas sama seperti jual-beli motor bekas dengan adanya aturan balik nama. Tujuannya agar peredaran handphone-handphone ilegal bisa dikurangi dengan menghindari penyalahgunaan identitas. Hal ini disampaikan oleh Adis Alifiawan, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital Komdigi dalam diskusi di Teknik Elektro dan Informatika ITB baru-baru ini. &ldquo;Handphone seken itu nanti kita harapkan juga jelas gitu. Mungkin seperti kita jual beli motor, ada balik namanya, ada identitasnya. Handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B agar menghindari penyalahgunaan identitas,&rdquo; kata Adis.&nbsp; Di sisi lain, dia juga meminta masyarakat agar lebih jeli dalam membeli ponsel. Seperti mencocokkan nomor seri dengan nomor IMEI pada kardus dan handphone. &ldquo;Kemudian juga mungkin ada mekanisme lain berikutnya, dengan masyarakat menjadi lebih cerdas sebagai konsumen itu akan membantu sekali dalam mengurangi peredaran handphone-handphone ilegal,&rdquo; jelas dia. Menurut Adis, langkah mengurangi peredaran handphone-handphone ilegal ini juga akan membantu terjaganya keamanan ruang digital. Penipuan pada ruang digital pun bisa dihindarkan. Sementara itu, Komdigi juga mewacanakan tindakan blokir dan buka blokir yang bisa dilakukan oleh pemilik apabila handphonenya hilang. Jika handphone telah ditemukan, pengguna pun bisa langsung melakukan tindakan dengan membuka blokir. Saat ini, pengguna diharuskan mendatangi kantor polisi setempat apabila ingin memblokir handphone yang hilang. Lalu, pihak kepolisian akan menelusuri hal tersebut termasuk tindak pidana atau tidak. &ldquo;Kalau sekarang mungkin kalau mau blokir datang dulu ke polisi, dilihat dulu case-nya apakah ini tindak pidana atau bukan dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti kita harapkan, user secara mandiri bisa memiliki kuasa untuk melakukan blokir dan kalau handphone-nya sudah ketemu bisa diunblokir, bisa dibuka blokirnya sehingga bisa dipakai lagi,&rdquo; jelasnya. Tentu langkah-langkah pencegahan handphone-handphone ilegal ini tidak bisa dilakukan Komdigi sendirian. Pihaknya juga memerlukan sinergi dengan pihak kepolisian ataupun Kementerian Perindustrian (Kemenperin). &ldquo;Tidak terlepas dari itu juga adalah peran dari Kementerian Perindustrian sebagai pengelola database IMEI seluruh Indonesia. Kemudian tereksekusinya nanti di teman-teman operator seluler,&rdquo; tutupnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan sistem balik nama HP bekas untuk mengurangi peredaran ilegal dan meningkatkan keamanan.

Komdigi Wacanakan Jual Beli HP Bekas Harus Balik Nama Seperti Motor Seken, Antisipasi Peredaran Ponsel Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/13/motor-bekas-2412139242.jpg" alt="Kecelakaan sepeda motor. (Dolman Law Group)" width="100%">
<figcaption>Kecelakaan sepeda motor. (Dolman Law Group)</figcaption>
</figure> <div id=":1u8" class="ii gt"> <div id=":1u9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Harga sepeda motor baru saat ini tidak bisa lagi dikatakan murah. Kalau 10 tahun lalu dengan uang Rp 25 juta sudah bisa dapat motor sport 150 cc, saat ini uang segitu paling hanya dapat motor matic atau motor bebek 110 cc saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itupun yang termurah. Nggak heran kalau di tengah gempuran kehadiran sepeda motor baru, pasar sepeda motor bekas tetap hidup. Banyak orang mencari motor bekas karena berbagai alasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya adalah jelas faktor harga yang lebih terjangkau. Dengan uang setengahnya, sudah bisa dapat motor yang diimpikan atau sekadar dipakai bekerja sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun membeli motor bekas ini harus waspada. Sebab sampai hari ini, masih banyak oknum pedagang motor bekas yang nakal dan nggak jujur mengenai kondisi barang yang mereka jual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paling umum adalah motor bekas kecelakaan, bekas nabrak, dipoles lagi dan dijual ke konsumen dengan harga bekas yang sama seperti motor yang kondisinya masih orisinil. Kenapa hal tersebut perlu diwaspadai, karena membeli motor bekas kecelakaan biasanya kondisinya tidak akan sempurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu banyak juga mitos yang berkembang di masyarakat kita bahwa kendaraan yang bekas nabrak akan terus menyebabkan kesialan, di kemudian hari akan nabrak lagi. Padahal secara teknis hal tersebut bisa dijelaskan, makanya membeli kendaraan bekas kecelakaan sebaiknya dihindari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk sepeda motor, ciri-cirinya jika pernah nabrak atau kecelakaan sangat mudah dikenali. Misalnya saja bodi baret. Tabrakan ringan atau berat akan meninggalkan bekas pada bodi motor, misalnya baret, lecet, atau goresan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komponen yang biasanya jadi sasaran, yaitu balancer, besi di ujung setang, dan cover mesin. Tanda bekas tabrak juga akan semakin jelas jika footstep bengkok ke atas ketika dilihat dari depan atau belakang.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masih seputar bodi motor, ciri motor bekas tabrak juga bisa dilihat dari panel bodi yang tidak rata. Hal ini karena kancing-kancing di belakang panel sudah rusak atau patah akibat benturan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beda dengan mobil, jika motor mengalami insiden, area mesin akan langsung kena dampaknya. Jika kecelakaan terjadi saat motor dalam kecepatan tinggi dan terseret cukup jauh, besar kemungkinan ada bekas gesekan di bagian blok mesin kiri dan kanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengecatan ulang tidak akan menghilangkan bekas ini. Bahkan, las tidak bisa membuat komponen ini terlihat serapih buatan pabrik.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai dudukan suspensi dan roda depan, segitiga setang juga bisa jadi patokan sebab merupakan titik yang menerima kekuatan benturan. Sering kali tabrakan hebat menyebabkan komponen ini tidak sejajar dan terdorong ke belakang sehingga roda menempel dengan mesin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski bisa dipress, akan ada bekas las-lasan dan bentuk setang tidak lagi presisi. Bahkan. Anda juga bisa merasakan setang bergetar saat dikendarai, makanya saat membeli motor bekas, wajib sekali untuk melakukan test ride.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ciri motor bekas tabrak selanjutnya yaitu baut tidak terpasang pas pada rumahnya. Hal ini menandakan motor pernah dibongkar, entah untuk press, perbaikan panel, atau cat ulang. Jika Anda jeli, akan terlihat jelas baut-baut yang telah bertemu obeng atau kunci-kunci.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tabrakan parah juga bisa merusak bagian pelek depan. Bila komponen ini peang atau retak, dijamin tidak akan nyaman dikendarai sebab motor selalu terasa oleng, itulah sebabnya kenapa motor yang bekas nabrak sangat mungkin untuk nabrak lagi, karena komponen yang diperbaiki mungkin tidak akan presisi dan menyebabkan pengalaman berkendara jadi tidak seenak saat belum nabrak atau terlibat kecelakaan.</div> </div> </div> </div>

Untuk sepeda motor, ciri-cirinya jika pernah nabrak atau kecelakaan sangat mudah dikenali. Misalnya saja bodi baret.

Jangan Mau Dikibuli Pedagang Nakal, Kenali Tanda-tanda Sepeda Motor Pernah Kecelakaan

motor seken

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#motor seken

Berita Terkini

Soal Wacana Jual Beli HP Bekas Harus Balik Nama Seperti Motor Seken, Begini Penjelasan Komdigi

Komdigi Wacanakan Jual Beli HP Bekas Harus Balik Nama Seperti Motor Seken, Antisipasi Peredaran Ponsel Ilegal

Jangan Mau Dikibuli Pedagang Nakal, Kenali Tanda-tanda Sepeda Motor Pernah Kecelakaan

Download Aplikasi JawaPos.com