<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/IMG-20250303-WA0010-3531743313.jpg" alt="Tampilan sebagian barang rampasan dari koruptor yang akan dilelang KPK. (KPK)" width="100%">
<figcaption>Tampilan sebagian barang rampasan dari koruptor yang akan dilelang KPK. (KPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang eksekusi barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Lelang barang rampasan koruptor itu akan dilaksanakan secara daring pada 6 Maret mendatang. Anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Jozua Mamoto menyatakan, lelang barang rampasan dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara. KPK melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.&nbsp; &ldquo;Kami memastikan bahwa seluruh tahapan lelang, termasuk aanwijzing, dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam lelang dengan keyakinan bahwa proses ini berjalan secara adil dan profesional,&rdquo; kata Benny, Senin (3/3). Benny juga menegaskan, calon pembeli tidak perlu meragukan kualitas barang yang dilelang. Ia memastikan, barang rampasan yang disimpan di Rupbasan KPK telah dirawat dengan baik untuk memastikan nilainya tetap terjaga. &ldquo;Kami menyaksikan bagaimana sistem pengamanan yang sangat baik di sini. Upaya yang dilakukan untuk menjaga nilai barang rampasan ini sangat penting, karena jangan sampai barang yang awalnya bernilai tinggi menjadi turun drastis saat dilelang," ujar Benny. Sementara, Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto, menekankan pentingnya aanwijzing atau peninjauan sebelum Lelang. Itu memberikan kesempatan bagi calon peserta lelang untuk menilai langsung kondisi barang. Ia menekankan, peserta dapat memperoleh barang berkualitas dengan harga kompetitif, sekaligus mendukung pemulihan aset negara. &ldquo;Lelang ini merupakan salah satu sumber kas negara untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusinya cukup besar, yakni mencapai 40&ndash;50 persen dari PNBP yang didapatkan dari pengenaan bea lelang atas kegiatan jual-beli yang dilakukan," ucap Mungki. "Sebagian besar calon peserta lelang menyebutkan bahwa harga barang kami lebih murah dibandingkan harga pasaran, tetapi ada juga beberapa barang yang nilainya setara dengan harga pasar,&rdquo; sambungnya. Mungki berharap, proses lelang ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi, serta pengelolaan aset negara yang transparan dan akuntabel. Lelang eksekusi barang rampasan KPK akan digelar daring melalui situs <a href="https://portal.lelang.go.id/">https://portal.lelang.go.id/</a> atau&nbsp;<a href="https://lelang.go.id/">https://lelang.go.id/</a>. Proses ini diawasi langsung oleh pejabat lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk menjamin transparansi. Lelang akan berlangsung dalam dua sesi dengan total 81 objek barang rampasan, yang terdiri dari berbagai aset, antara lain: Sesi pertama: 6 unit apartemen dan 6 bidang tanah berikut bangunan rumah. Sesi kedua: 14 paket elektronik yang berisi beberapa telepon seluler, laptop, media penyimpanan hard disk, dan table forensic imager. Selain itu, terdapat barang rampasan lainnya, di antaranya: 3 unit sepeda motor: Harley-Davidson Road Glide 2013, Harley-Davidson Street Glide 2009, dan Triumph Speedmaster Bonneville 1200. 6 unit kendaraan roda empat. 3 unit telepon seluler. 29 buah tas bermerek. 3 paket logam mulia. 3 buah ikat pinggang bermerek. 3 paket sepeda. 1 unit sepeda bertipe road bike. 1 paket perhiasan. 1 paket tas ransel. 1 paket stik golf beserta tas. 1 buah jam tangan bermerek. 1 unit server network. "Calon peserta lelang dapat mendaftarkan diri secara online melalui&nbsp;<a href="http://lelang.go.id/">lelang.go.id</a>, memilih barang yang diminati, membayar bea permohonan lelang melalui kode e-billing, dan mengikuti proses lelang eksekusi terbuka sesuai jadwal yang ditentukan," pungkasnya.

KPK kembali menggelar lelang eksekusi barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap.

KPK akan Lelang 81 Barang Rampasan dari Koruptor, Mulai Apartemen hingga Motor Harley Davidson

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-AKBP Achiruddin Hasibuan telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Pencopotan itu diduga dilakukan usai dirinya membiarkan sang anak, Aditya Hasibuan (AH) menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Achiruddin Hasibuan tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Deli Serdang. Ia juga pernah bertugas di Panit I Unit Sub II Ditnarkoba Polda Sumut. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), AKBP Achiruddin tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 467.548.644. Harta kekayaan itu terakhir dilaporkan pada 24 Maret 2021 untuk tahun periodik 2020. Dalam laman elhkpn.kpk.go.id, AKBP Achiruddin tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan seluas 566 m2 di Kota Medan senilai Rp 46.330.000. Ia juga tercatat memiliki harta berupa alar transportasi yakni Toyota Fortuner tahun 2006 senilai Rp 370 juta. Selain itu, AKBP Achiruddin juga tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas yang jumlahnya sebesar Rp 51.218.644. Sejumlah warganet tidak percaya dengan harta kekayaan AKBP Achiruddin. Sebab, diduga memiliki kendaraan mewah yang kerap dipamerkan Achiruddin, seperti motor Harley-Davidson dan mobil Jeep Rubicon. Seorang netizen dengan akun Twitter @p4c3n0g3 mengunggah foto rumah AKBP Achiruddin Hasibuan yang menjadi lokasi penganiayaan oleh anaknya, Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Dalam foto itu terlihat sebuah mobil Rubicon yang terparkir di garasi rumah mewah tersebut. Selain Rubicon, melalui akun Instagram pribadinya @achiruddinhasibuan, Achiruddin juga kerap nampak sedang mengendarai motor Harley-Davidson. Namun, dua kendaraan mewah itu tak dilaporkan Achiruddin ke dalam LHKPN KPK. Achiruddin mengeklaim hanya memiliki harta sebanyak Rp 467 juta. (*) &nbsp;

AKBP Achiruddin Hasibuan telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Sumut

LHKPN Achiruddin Hasibuan Tampak Janggal, Tak Laporkan Harley-Rubicon padahal Sering Muncul di Medsos 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/harley-davidson.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harley-Davidson Inc akan melanjutkan produksi sepeda motornya pada 6 Juni mendatang. Keputusan ini diambil setelah mereka berhenti selama lebih dari dua minggu, kata juru bicara perusahaan kepada Wall Street Journal, dikutip dari ANTARA.  Diketahui bahwa sebelumnya, Harley-Davidson mengumumkan akan berhenti memproduksi sepeda motor selama dua minggu.  Mereka berhenti merakit dan mengirim sepeda motor, kecuali model listrik, karena masalah suku cadang dari pemasok.  Pembuat sepeda motor ikonik itu mengatakan, pemasok dari pihak ketiga yang tidak disebutkan namanya itu memiliki masalah kepatuhan peraturan dengan komponen.  Dalam pengajuan 10-k baru-baru ini, perusahaan mengungkapkan bahwa kekurangan semikonduktor mempengaruhi jalur produksi dan sedang mencari alternatif. Mereka juga mencatat bahwa pemasoknya berpotensi terkena dampak negatif oleh perubahan persyaratan hukum atau peraturan.

Sempat Stop, Harley-Davidson Lanjutkan Produksi Sepeda Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PHOTO-2020-08-24-08-49-27.jpg" alt="Viral sebuah aksi pencurian sepeda motor mewah jenis Harley Davidson di Tangerang Selatan. Hal itupun dibenarkan Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Muharam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Viral sebuah aksi pencurian sepeda motor mewah jenis Harley Davidson di Tangerang Selatan. Hal itupun dibenarkan Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Muharam. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral sebuah aksi pencurian sepeda motor mewah jenis Harley Davidson di kawasan Tangerang Selatan. Kasus ini mencuat berdasarkan informasi yang disebar oleh akun Instagram @rranggarya.  Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Muharam Wibisono membenarkan peristiwa tersebut. Korban juga telah membuat laporan resmi. "Iya betul ada laporannya," kata dia saat dihubungi, Senin (24/8).  Muharam menuturkan, pencurian berawal dari transaksi jual beli. Saat itu korban membuat iklan penjualan sepeda motor di aplikasi jual beli online.  Pelaku yang tertarik terhadap motor tersebut kemudian mengajak korban bertemu. Pelaku selanjutnya meminta untuk menjajal Harley Davidson itu.  Setelah beberapa saat, motor dan pelaku tidak kunjung kembali. Korban pun akhirnya sadar telah menjadi korban pencurian. "(Pelaku) pura-pura beli kemudian dicobain dan di bawa kabur," jelas Muharam.  Jajaran Polres Kota Tangerang Selatan saat ini masih melakukan penyelidikan kasus tersebut. Mereka tengah mendalami barang bukti yang ada. "Saat ini kami masih melakukan penyelidikan," pungkas Muharam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3_osrzwIz5o  &nbsp;

Niat Jual Motor, Harley Davidson Malah Dibawa Kabur Calon Pembeli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/erick-thohir-MYS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak segan-segan akan mencopot direksi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero). Hal ini dilakukan jika, direksi terbukti bersalah dalam kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.  “Ya bisa saja. Tentu itu dengan bukti. Setiap individu itu punya keluarga, punya sanak saudara. Tapi prosesnya mesti benar,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/12).  Saat ini pemerintah tengah menunggu keputusan bea cukai. Namun, kata Erick, jika direksi tersebut merasa bersalah lebih baik mengaku dan mengundurkan diri. ”Sebelum dicopot lebih baik mengundurkan diri kalau memang sudah merasa ya salah," tegas dia.  "Kita harus berjiwa samurai, mesti berani. Seorang pemimpin itu harus mempunyai posisi yang jelas. Tidak bisa mohon maaf, kalau salah justru mengorbankan orang lain. Kalau salah, ya ngaku salah. Itu menjadi bagian dari leadership,” jelasnya.  Proses keputusan Bea Cukai, kata Erick, tidak akan memakan waktu lama karena Menteri Keuangan Sri Mulyani memantau langsung progres penelusuran Bea Cukai. “Sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini, ya hari ini,” tandasnya.

Ancam Copot Direksi Garuda, Erick Thohir: Lebih Baik Mengundurkan Diri