<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG_0617-1986235474.jpeg" alt="PM Prancis Michel Barnier digulingkan parlemen melalui mosi tidak percaya. (The Guardian)" width="100%">
<figcaption>PM Prancis Michel Barnier digulingkan parlemen melalui mosi tidak percaya. (The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Parlemen Prancis menggulingkan Perdana Menteri Michel Barnier pada Rabu malam (4/12) waktu setempat melalui rapat pemungutan suara mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya yang baru menjabat selama tiga bulan. Keputusan ini menjadi yang pertama dalam lebih dari enam dekade, di mana Majelis Nasional atau DPR Prancis, menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa dengan menyetujui mosi tidak percaya. Selain itu, pemecatan ini juga tercatat sebagai yang tercepat dalam sejarah pemerintahan Prancis. Barnier dijadwalkan untuk menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron pada Kamis pagi waktu setempat. Presiden Macron direncanakan akan memberikan pidato kepada publik pada sore harinya. Dalam pidato terakhirnya sebelum mosi tidak percaya, Barnier menyatakan, &ldquo;Saya merasa terhormat telah melayani Prancis dan rakyat Prancis dengan penuh martabat,&rdquo; seperti dikutip dari The Guardian pada Kamis (5/12/2024). Pemerintahan Barnier tumbang setelah pemilihan parlemen musim panas lalu yang menghasilkan parlemen terpecah, tanpa adanya partai yang memiliki mayoritas mutlak. Ketegangan semakin meningkat seiring pembahasan anggaran penghematan yang menuai penolakan dari berbagai pihak. Mosi tidak percaya ini diajukan oleh kelompok kiri radikal di Majelis Nasional, setelah Barnier memaksakan RUU pembiayaan jaminan sosial tanpa pemungutan suara pada hari Senin. Dengan dukungan dari Marine Le Pen dan partainya, National Rally, 331 anggota parlemen dari 577 anggota Majelis Nasional memilih untuk menggulingkan pemerintahan Barnier. Le Pen, setelah pemungutan suara, mengungkapkan, &ldquo;Kami memilih untuk melindungi rakyat Prancis dari anggaran yang berbahaya,&rdquo; seraya menyebut Macron bertanggung jawab atas situasi politik yang kian memburuk. Dia menambahkan, &ldquo;Tekanan terhadap presiden Republik akan semakin besar.&rdquo; Mosi tidak percaya yang berhasil dilalui ini menjadi yang pertama sejak 1962, ketika pemerintahan Georges Pompidou digulingkan pada masa Presiden Charles de Gaulle. Kini, Presiden Macron menghadapi tantangan besar untuk menunjuk pengganti Barnier, meskipun beberapa pihak menyerukan agar Macron mundur dan mengadakan pemilihan presiden lebih awal. Di antara calon yang dipertimbangkan untuk menggantikan Barnier adalah Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu dan sekutu centrist Macron, Fran&ccedil;ois Bayrou. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Sosialis Bernard Cazeneuve juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial. Dalam situasi politik yang semakin terpecah, keputusan mengenai perdana menteri baru diharapkan dapat diambil dalam waktu dekat guna menstabilkan negara. Sementara itu, ketegangan domestik semakin meningkat dengan ancaman aksi mogok besar-besaran yang dapat mengganggu layanan publik, seperti pendidikan dan transportasi. Serikat pekerja telah mengorganisir aksi mogok sebagai respons terhadap kebijakan penghematan yang memicu ketidakpuasan luas di kalangan masyarakat.

“Saya merasa terhormat telah melayani Prancis dan rakyat Prancis dengan penuh martabat,” seperti dikutip dari The Guardian pada Kamis (5/12)

Perdana Menteri Prancis Michel Barnier Dimakzulkan Parlemen Setelah Diterbitkan Mosi Tidak Percaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/WhatsApp-Image-2024-05-02-at-102354-4256950269.jpg" alt="Pengkab dan Pengkot TI Se-Jateng melakukan mosi tidak percaya kepada KONI Jateng." width="100%">
<figcaption>Pengkab dan Pengkot TI Se-Jateng melakukan mosi tidak percaya kepada KONI Jateng.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumut yang akan digelar 8-20 September 2024, terdapat masalah besar bagi KONI Jawa Tengah. Seluruh Pengkab dan Pengkot TI Se-Jateng melakukan mosi tidak percaya kepada KONI Jateng. Mereka meminta Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana mundur dari jabatannya sebagai ketum KONI Jateng. Ketua Pengprov TI Jateng Grand Master Taekwondo Alex Harjanto menyatakan, pengkab dan pengkot TI se-Jawa Tengah sepakat melakukan mosi tidak percaya kepada KONI Jateng. Mereka menilai manajemen KONI Jateng yang sangat buruk. Pada PON XX 2021 di Papua, Jateng menduduki peringkat ke-6 dengan perolehan medali sebanyak 24 emas, 45 perak, dan 61 perunggu. &rdquo;Peringkat ke-6 Jateng di PON Papua lalu sangat memalukan. Sekarang ini persiapan Jateng menuju PON Aceh-Sumut sangat buruk. Ditambah lagi manajemen pengurus KONI Jateng yang tidak transparan dalam pembagian bantuan dana ke cabor. Inilah yang membuat prestasi Jateng di PON Aceh-Sumut nanti bakal hancur,&rdquo;' kata Alex Harjanto seusai Raker Pengprov TI Jateng di GOR Pelatda Taekwondo Jateng kompleks Joglo Kumpul Kumpul di Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kota Semarang akhir April. Menurut dia, solusi agar prestasi Jateng di PON Aceh-Sumut bisa lebih baik adalah ketua umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana mundur dari jabatan. Sebab, Bona dianggapnya tidak layak lagi memimpin KONI Jateng. &rdquo;Menghindar dari tanggung jawab dan menugaskan pengurus KONI yang tidak punya wewenang memberi keputusan. Dan justru para oknum KONI ini diduga memperkeruh suasana,&rdquo; ujar Alex Harjanto. Dia mengatakan, salah satu indikasi bakal menurunkannya prestasi Jateng adalah pelaksanaan TC PON Aceh-Sumut. KONI Jateng memberlakukan kebijakan pelaksanaan TC PON yang bervariasi. &rdquo;KONI Jateng memberlakukan TC PON kepada sejumlah cabor bervariasi. Ada yang enam bulan, empat bulan, bahkan ada yang dua bulan. Mereka curhat ke saya seandainya dapat TC panjang bisa dapat emas. Belum lagi pencairan dananya tidak transparan dengan menggelembungkan dan Silpa sebesar Rp 5,6 M, sehingga banyak pengurus cabor yang mengeluh,&rdquo; ungkap Alex Harjanto. Cabang taekwondo, kata dia, sudah dua bulan yakni Maret dan April belum menerima dana untuk TC PON. Kejadian yang sama juga menimpa para atlet taekwondo dan pelatih yang selama dua bulan tersebut belum menerima insentif. &rdquo;Insentif atlet dan dana pengganti dana TC pra PON tidak diberikan. Saya menduga ada oknum pengurus KONI Jateng yang sengaja menghambat tidak memberikan uang insentif atlet, dana untuk TC dan uang pengganti biaya TC Pra PON Rp 950 juta,&rdquo; tanda Alex Harjanto. Dia menambahkan, pada PON Aceh-Sumut nanti, cabor taekwondo ditargetkan KONI Jateng meraih 3 medali emas. Selama ini, pihaknya hanya diberi janji-janji manis. &rdquo;Kalau dana TC PON Aceh-Sumut, diberikan tepat waktunya yaitu awal Februari. Insentif atlet dan dana pengganti untuk Pra PON Rp 950 juta diberikan, cabor taekwondo siap menyumbangkan 10 medali emas di PON Aceh-Sumut nanti,&rdquo; kata Alex Harjanto.

Pengkab dan Pengkot TI Se-Jateng lakukan mosi tidak percaya kepada KONI Jateng meminta ketua mundur dari jabatan

Pengkab dan Pengkot TI Se-Jateng Minta Ketua Umum KONI Jateng Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/WhatsApp-Image-2023-07-03-at-130853-1925912835.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim 9 PB PGRI yang terdiri atas ketua, sekjen, dan ketua departemen PB PGRI menyampaikan somasi kepada Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi. Somasi itu disampaikan untuk meluruskan apa yang dituduhkan dalam Surat Edaran Pengurus Besar Nomor 553/Um/PB/XXII/2023 Tanggal 3 Juli 2023. Menurut Tim 9 hal itu ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang mengatakan, ada tujuh poin somasi yang ditujukan kepada ketua umum. Pertama, pernyataan mosi tidak percaya yang dibuat sebagai aspirasi murni dari beberapa pengurus PGRI provinsi adalah pernyataan sikap yang seharusnya dijawab dan dipertanggungjawabkan oleh Unifah Rosyidi selaku ketua umum yang menjadi oknum dari mosi tidak percaya tersebut. &rdquo;Mosi tidak percaya itu ditujukan kepada ketua umum, bukan kepada pengurus besar PGRI secara kolektif. Untuk itu sekali lagi kami minta kebesaran hati Ibu Unifah Rosyidu untuk menanggapi, menjawab, dan mempertanggungjawabkan hal ikhwal terkait dengan substansi mosi tidak percaya tersebut,&rdquo; kata Dadang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/7). Kedua, lanjut Dadang, ada indikasi persoalan yang serius dalam kepemimpinan Unifah Rosyidi. &rdquo;Seandainya pun yang membuat mosi tidak percaya hanya 1 provinsi saja, Ibu Unifah Rosyidi selaku oknum yang disomasi, tetap berkewajiban memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan fakta yang ada, bukan dengan cara mengalihkan persoalan yang berbau fitnah,&rdquo; tegas Dadang. Ketiga, menurut Dadang, Unifah Rosyidi selaku ketua umum telah dengan sengaja melakukan pelanggaran tata tertib persuratan. Ada beberapa surat yang ketua umum keluarkan tanpa tanda tangan sekretaris jenderal atau tanpa pendelegasian sekretaris jenderal kepada pihak yang diberikan mandat untuk mewakili penandatanganan surat sesuai dengan peraturan organisasi. &rdquo;Tim 9 dari pengurus besar yang terdiri atas 2 orang ketua, sekretaris jenderal, dan 6 orang ketua departemen, dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab telah menyatakan sikap berbeda pandangan dengan ketua umum dalam memimpin dan mengelola organisasi, serta dalam menyikapi mosi tidak percaya yang disampaikan beberapa pengurus provinsi,&rdquo; papar Dadang. &rdquo;Unifah Rosyidi kami anggap sebagai oknum perusak marwah organisasi, karena kepemimpinan yang sangat otoriter dan tidak mengayomi, sehingga selalu menimbulkan konflik dalam mengelola organisasi,&rdquo; tambah dia. Perbedaan cara pandang dan sikap tersebut, menurut Dadang, secara sadar Tim 9 menyatakan setelah mencermati substansi dan respons ketua umum terhadap mosi tidak percaya. Respons ketua umum dalam menanggapi mosi tidak percaya tersebut, lanjut dia, tidak menggambarkan kedewasaan seorang pemimpin. &rdquo;Saudara Unifah Rosyidi selaku subjek mosi tidak percaya seharusnya lebih fokus untuk menjelaskan secara bijak apa yang menjadi objek mosi yang tertuang dalam mosi tersebut,&rdquo; ujar Dadang. Namun, kata Dadang, sangat disayangkan bahwa ketua umum justru memberikan respons yang sangat emosional, penuh kemarahan, dan bernada melecehkan pengurus provinsi yang tidak sejalan. &rdquo;Terkait dengan itu, kami sarankan ketua umum untuk menyimak ulang paparannya dalam menanggapi mosi tidak percaya tersebut pada momen Rakornas 15 Juni,&rdquo; jelas Dadang. Dia menambahkan, keterangan ketua umum pada surat edaran poin 3 huruf b yang menyatakan bahwa peserta Rakornas meminta PB PGRI untuk memberikan sanksi tegas kepada Tim 9 yang mendukung mosi tidak percaya adalah kebohongan yang sangat menyesatkan. Rakornas itu dilaksanakan pada 15 Juni, sementara pernyataan sikap dari Tim 9 itu pada 16 Juni yaitu sehari setelah pelaksanaan Rakornas. &rdquo;Bagaimana mungkin peserta rakornas meminta kepada PB PGRI menjatuhkan sanksi kepada kelompok Tim 9 dengan alasan mendukung mosi tersebut, sementara pernyataan sikap kami disampaikan sehari setelah Rakornas. Dalam hal ini kami ingatkan kepada ketua umum agar tidak selalu mengumbar kebohongan dan fitnah,&rdquo; ucap Dadang. Jika ketua umum selaku oknum PB PGRI yang disasar dalam mosi tidak percaya tersebut berani memberikan sanksi kepada Tim 9 yang berbeda pandangan dengan ketua umum, menurut dia, secara hukum Tim 9 berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada Unifah Rosyidi. Sebab, dianggap tidak bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan perihal mosi tidak percaya yang disampaikan beberapa pengurus provinsi. &rdquo;Perlu kami ingatkan kembali bahwa kedudukan ketua umum secara hukum dalam kepengurusan PB PGRI setara dengan Sekjen dan ketua yang sama-sama dipilih melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan organisasi,&rdquo; papar Dadang.

Tim 9 PB PGRI menyampaikan somasi kepada Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi untuk meluruskan apa yang dituduhkan dalam Surat Edaran PGRI

Tim 9 PB PGRI Somasi Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-1438351-976348526.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang menyayangkan pernyataan Ketua Departemen Kominfo PB PGRI Wijaya Winarya yang menyatakan bahwa Tim 9 dari PB PGRI sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak dan meruntuhkan kewibawaan organisasi. &rdquo;Tim 9 itu bukan oknum. Sebab di dalamnya ada sekjen, dua ketua, dan enam ketua departemen. Apakah ini disebut oknum?&rdquo; kata Dadang dalam keterangannya, Selasa (20/6). Dadang mengatakan, masih ingat paparan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam Rakornas PGRI pada 15 Juni. Pada awal paparannya, ketua umum menampilkan ilustrasi yang sangat inspiratif yaitu seekor kucing yang berkaca dan melihat bayangan sebagai seekor harimau. Saat itu, kata Dadang, ketua umum dengan penuh semangat dan nada yang bergetar menahan emosi dengan lantang mengatakan berulang-ulang kata ngaca. Dadang menilai, ilustrasi yang dibarengi dengan kata ngaca tersebut disampaikan ketum untuk menyindir pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya di internal PGRI. Khususnya berkaitan dengan mosi tidak percaya. &rdquo;Sindiran itu, jelas merupakan sikap penghinaan yang ditujukan kepada pembuat mosi tidak percaya maupun sebagian pengurus PB PGRI yang tidak termasuk kelompok pemuja-pemuji alias Tim 9,&rdquo; tegas Dadang. &rdquo;Dia belum lama bergabung sebagai pengurus di PB PGRI dengan posisi ketua departemen. Lancang menuding Tim 9 sebagai oknum perusak organisasi,&rdquo; ucap Dadang. &rdquo;Apakah si kucing ini tidak sadar bahwa di Tim 9 itu ada sekjen, 2 orang ketua PB, dan 6 orang ketua departemen yang mungkin lebih pantas disebut harimau di depan si kucing itu. Bukan hanya dari posisi di PB PGRI, tapi juga dari sisi pendidikan, pengalaman organisasi, atau birokrasi,&rdquo; jelas Dadang. &rdquo;Mungkin ini yang dimaksud dengan adagium klasik like mother like son. Kami berharap mari sama-sama berkaca pada kaca bening, bukan pada cermin yang buram oleh hasut dan nafsu untuk berkuasa sehingga bayangan itu muncul secara natural dan jujur,&rdquo; tambah dia. Sebelumnya Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi PB PGRI Wijaya Winarya menyatakan, mosi tidak percaya yang digagas Tim 9 tidak dikenal dalam AD/ART organisasi. Menurut dia, perbedaan pandangan atau sikap itu biasa. &rdquo;Kalaupun terjadi dinamika, friksi, ataupun perbedaan pendapat antar pengurus dan berbagai kelompok kepentingan, itu sebatas persaingan internal. Biasanya diselesaikan secara internal organisasi,&rdquo; kata Wijaya kepada wartawan, Minggu (18/6).&nbsp; Dia mengatakan, manuver melalui mosi tidak percaya itu tidak sesuai dengan AD/ART PGRI. &rdquo;Segelintir oknum PGRI yang mengatasnamakan provinsi berupaya menyoroti kepemimpinan di PB PGRI saat ini,&rdquo; jelas Wijaya. Mosi tidak percaya itu disuarakan Tim 9 atau sejumlah 18 orang pengurus PGRI. Salah satu penyebab keluarnya mosi tidak percaya itu adalah kepemimpinan Unifah dinilai tidak menjalankan sistem kolektif kolegial.&nbsp; Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi merespons tudingan tidak menerapkan sistem kolektif kolegial itu. &rdquo;Kolektif kolegial itu artinya segala keputusan tidak diputuskan sendiri,&rdquo; tandas Unifah Rosyidi di Gedung Guru PGRI pada Sabtu (17/6). Guru besar Universitas Negeri Jakarta itu mengatakan, di PGRI ada forum rapat pleno. Dalam sebulan, minimal digelar satu kali rapat pleno. Tujuannya untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Hasil rapat pleno dicatat. Termasuk setiap pengurus PGRI yang hadir, diabsen.

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang sayangkan pernyataan Ketua Departemen Kominfo PB PGRI yang menyatakan Tim 9 sebagai oknum tak bertanggung jawab

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang Sentil Ketua Departemen Kominfo PB PGRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-141419-3623882147.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang (kanan)." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang menyayangkan pernyataan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi yang menanggapi mosi tidak percaya beberapa ketua PGRI provinsi secara emosional pada saat Rakornas PGRI pada 15 Juni. Saat itu, kata Dadang, ketua umum menyatakan, upaya menggerogoti kepengurusan dari dalam sangat tidak elok, bahkan menjatuhkan marwah PGRI sebagai organisasi profesi guru. &rdquo;Ini makin menunjukkan bagaimana etika ketua umum dalam berkomunikasi yang dipenuhi dengan nada merendahkan, sinisme bahkan sarkastis, yang seharusnya ini amat perlu dihindari apalagi sebagai sosok pemimpin dari sebuah organisasi para pendidik,&rdquo; kata Dadang di Jakarta, Senin (19/6). Dadang menambahkan, mosi tidak percaya yang dilontarkan tidak hanya satu atau dua provinsi, tetapi ada 18 provinsi. Hal itu semestinya menjadi bahan renungan, refleksi, dan muhasabah Unifah Rosyidi. &rdquo;Ini sekiranya dia memang pemimpin yang memiliki kearifan. Sekali lagi sangat disayangkan bahwa reaksi beliau (Unifah Rosyidi) dan orang-orang yang di sekelilingnya yang terus menerus mengedarkan narasi dengan diksi yang menghina dan merendahkan orang lain. Ini menunjukkan dengan tegas siapa sesungguhnya beliau dan orang-orang di sekelilingnya,&rdquo; tegas Dadang yang juga ketua bidang Organisasi dan Kaderisasi PB PGRI. Menurut Dadang, menanggapi suatu perbedaan pendapat seharusnya dengan merangkul bukan memukul. Kalau memang apa yang disampaikan beberapa pengurus provinsi dalam mosi tidak percaya tersebut tidak benar, dijawab saja item per item dan berikan bukti-bukti konkret. &rdquo;Jangan malah jawaban melebar kemana-mana dan bahkan terkesan menghindar dengan melemparkan tuduhan bahwa ini adalah upaya menjatuhkan ketua umum. Jadi timbulnya pertanyaan atau mosi tidak percaya dari beberapa pengurus di daerah menunjukkan bahwa ada hal yang mengganjal dalam sistem organisasi ini, hal ini perlu disikapi dengan bijak,&rdquo; jelas Dadang. PGRI adalah organisasi besar milik para guru dari seluruh Tanah Air, mulai dari tingkat pusat yang dipimpin ketua umum, sekjen, para ketua yang dipilih langsung oleh kongres, sampai ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota, cabang, dan ranting. Sedangkan bendahara, para wakil sekjen tidak dipilih langsung, melainkan ditunjuk melalui rapat pleno pimpinan. &rdquo;Saya selaku ketua yang salah satu tugasnya membidangi Organisasi dan Kaderisasi (hasil rapat pleno pertama setelah Kongres XXII di Solo, 2019) sangat menyayangkan sikap ketua umum dalam menanggapi persoalan ini, saya sudah sering mengingatkan beliau agar arif dan bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan, tapi malahan kita yang mengingatkan untuk kebaikan malah dituduh sebagai pengkhianat,&rdquo; terang Dadang. &rdquo;Terkait yang dilanggar dan yang disampaikan mosi tidak percaya oleh beberapa pengurus provinsi seharusnya dijawab saja,&rdquo; tambah dia. Sebelumnya, Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi PB PGRI Wijaya Winarya menuturkan, perbedaan pandangan atau sikap di sebuah organisasi adalah hal biasa. Dinamika, friksi, ataupun perbedaan pendapat antar pengurus dan berbagai kelompok kepentingan, sebatas persaingan internal. &rdquo;Biasanya diselesaikan secara internal organisasi,&rdquo; kata Wijaya, Minggu (18/6). Dia mengatakan, saat ini ada manuver atau upaya tidak sesuai dengan AD/ART PGRI. &rdquo;Segelintir oknum PGRI yang mengatasnamakan provinsi dan berupaya menyoroti kepemimpinan di PB PGRI saat ini,&rdquo; jelas Wijaya. Mosi tidak percaya itu disuarakan Tim 9 atau sejumlah 18 orang pengurus PGRI. Salah satu penyebab keluarnya mosi tidak percaya itu adalah kepemimpinan Unifah dinilai tidak menjalankan sistem kolektif kolegial. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi merespons tudingan tidak menerapkan sistem kolektif kolegial itu. Guru besar Universitas Negeri Jakarta itu mengatakan, di PGRI ada forum rapat pleno. Dalam sebulan, minimal digelar satu kali rapat pleno. Tujuannya untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Hasil rapat pleno dicatat. Termasuk setiap pengurus PGRI yang hadir, diabsen. &rdquo;Kolektif kolegial itu artinya segala keputusan tidak diputuskan sendiri,&rdquo; tutur Unifah di Gedung Guru PGRI pada Sabtu (17/6).

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang menyayangkan pernyataan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi  yang emosional menanggapi mosi tidak percaya

Soal Mosi Tidak Percaya, Dadang Sebut Ketum PB PGRI Tinggal Jawab Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/WhatsApp-Image-2023-06-18-at-125250-3077916675.jpg" alt="Dewan Pembina PGRI Kota Sukabumi Dudung Nurullah Koswara (kiri)." width="100%">
<figcaption>Dewan Pembina PGRI Kota Sukabumi Dudung Nurullah Koswara (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pembina PGRI Kota Sukabumi Dudung Nurullah Koswara menilai, adanya mosi tidak percaya dari para ketua PGRI provinsi esensinya adalah sejumlah pengurus PGR daerah tidak percaya kepada Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosidi. Menurut Dudung, Unifah Rosyidi satu-satunya Ketum PB PGRI yang mendapat mosi tidak percaya dari para pengurus PGRI daerah. Jejak sejarah itu akan menempel abadi. &rdquo;Adanya Tim 9, yang muncul dari tubuh PB PGRI sendiri menjelaskan ada masalah dalam kepemimpinan Unifah Rosyidi di daerah dan internal PB PGRI,&rdquo; kata Dudung dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6). Dudung menduga ada beberapa janji yang tidak ditepati Unifah Rosyidi kepada pengurus PGRI, salah satunya di PGRI Kota Sukabumi. Unifah Rosyidi pernah menjanjikan jabatan Sekjen PB PGRI kepada ketua PGRI Kota Sukabumi. Namun, tidak ditepati. &rdquo;Teriak bela guru, tapi faktanya dalam tubuh PB PGRI seorang guru dia khianati,&rdquo; ucap Dudung. Dudung mengajak semua pengurus untuk selamatkan PGRI dan guru. &rdquo;Jangan sampai PGRI dan guru jadi korban. PGRI didirikan untuk guru, bukan guru dieksploitasi untuk kepentingan sosok atau aktor di PGRI,&rdquo; tutur Dudung. Dia meminta Unifah Rosyidi ikhlas mundur demi menghentikan konflik yang akan terus menggelinding. &rdquo;Jangan korbankan rumah guru demi egoisme para tokoh. Saya berharap, Dewan Pembina PGRI dan pemerintah, jangan diam. Selamatkan PGRI, bukan selamatkan seseorang,&rdquo; ungkap Dudung. Sementara itu secara terpisah sebelumnya, Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi PB PGRI Wijaya Winarya menuturkan, perbedaan pandangan atau sikap di sebuah organisasi adalah hal biasa. Dinamika, friksi, ataupun perbedaan pendapat antar pengurus dan berbagai kelompok kepentingan, sebatas persaingan internal. &rdquo;Biasanya diselesaikan secara internal organisasi,&rdquo; kata Wijaya kepada wartawan Minggu (18/6).&nbsp; Dia mengatakan, saat ini ada manuver atau upaya tidak sesuai dengan AD/ART PGRI. &rdquo;Segelintir oknum PGRI yang mengatasnamakan provinsi dan berupaya menyoroti kepemimpinan di PB PGRI saat ini,&rdquo; jelas Wijaya. Mosi tidak percaya itu disuarakan Tim 9 atau sejumlah 18 orang pengurus PGRI. Salah satu penyebab keluarnya mosi tidak percaya itu adalah kepemimpinan Unifah dinilai tidak menjalankan sistem kolektif kolegial.&nbsp; Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi merespons tudingan tidak menerapkan sistem kolektif kolegial itu. Guru besar Universitas Negeri Jakarta itu mengatakan, di PGRI ada forum rapat pleno. Dalam sebulan, minimal digelar satu kali rapat pleno. Tujuannya untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Hasil rapat pleno dicatat. Termasuk setiap pengurus PGRI yang hadir, diabsen. &rdquo;Kolektif kolegial itu artinya segala keputusan tidak diputuskan sendiri,&rdquo; tutur Unifah di Gedung Guru PGRI pada Sabtu (17/6).

Dewan Pembina PGRI Kota Sukabumi menilai, adanya mosi tidak percaya  tanda hilangnya kepercayaan kepada ketua umum PB PGRI

PGRI Kota Sukabumi Minta Dewan Pembina Selamatkan PGRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/WhatsApp-Image-2023-06-16-at-224514-3590391865.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang (kanan)." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Adanya mosi tidak percaya dari beberapa pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) provinsi terhadap kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, ditanggapi serius tim sembilan anggota PB PGRI. Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang mengatakan, pihaknya sangat prihatin atas kemelut di internal PGRI. Sehingga, mengakibatkan soliditas dan solidaritas kepengurusan di tingkat pusat dan daerah menjadi tidak harmonis. &rdquo;Apabila hal ini terus berlanjut, sangat dikhawatirkan perpecahan dalam tubuh PGRI akan semakin meluas,&rdquo; kata Dadang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/6) malam. Dadang menambahkan, ada beberapa pertimbangan yang disampaikan dalam mosi tidak percaya oleh beberapa pengurus PGRI provinsi dan kabupaten/kota tersebut. Secara umum, tim sembilan itu menerima dan maklumi. Dia menjelaskan, PB PGRI melihat dan merasakan hal yang sama dalam dinamika kepengurusan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi sangat tidak bijak dalam memimpin organisasi dan sangat emosional. Sehingga, selalu berkonflik dengan beberapa pengurus lain. &rdquo;Organisasi tidak dijalankan secara kolektif kolegial, sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/ART. Kami juga melihat dan merasakan bahwa PB PGRI di bawah kepemimpinan Ibu Unifah Rosyidi tidak punya visi yang baik dan terukur dalam membawa organisasi PGRI menjadi lebih dihormati dan disegani, baik oleh pemerintah maupun organisasi guru lainnya,&rdquo; tegas Huzaifa Dadang. Menurut dia, tim sembilan memohon kepada Dewan Pembina agar mengadakan pertemuan dengan PB PGRI dan pengurus provinsi untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan sengketa antara pembuat mosi tidak percaya dengan ketua umum. Tim sembilan berharap agar organisasi PGRI harus tetap solid dan semakin kokoh berdiri tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai dimensi dan elemen bangsa harus diberi ruang untuk mengembalikan kejayaan PGRI seperti di masa lalu. &rdquo;Mereka yang pernah berseberangan sedapat mungkin dirangkul kembali, diajak dialog untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memajukan PGRI. Ego sektoral dan ambisi pribadi dikesampingkan dulu, demi keutuhan dan kejayaan PGRI, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri,&rdquo; jelas Huzaifa Dadang. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

PB PGRI prihatin atas kemelut internal PGRI sehingga mengakibatkan soliditas dan solidaritas kepengurusan menjadi tidak harmonis

Pengurus Besar PGRI Merespons Mosi Tidak Percaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bagi-yang-mau-maju-di-pilkada-lewat-hanura-silakan-baca-ini-dulu_m_135400.jpeg" alt="Partai Hanura" width="100%">
<figcaption>Partai Hanura</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Desakan mundur terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Jakarta Jimmy Charles Kawengian terus mengalir deras. Pangkalnya, Jimmy dianggap tidak dapat menjalankan roda organisasi dan tidak transparan. Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Jakarta Barat (Jakbar), Wakil Ketua DPC Hanura Jakbar Hendra Jaya.&nbsp; &rdquo;Kami bersama delapan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Jakbar akan lakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Hanura Jakbar dan DPD Hanura DKI. Kami minta Jimmy mundur,&rdquo; tegas Hendra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/4). Desakan mundur terhadap Jimmy bukan tanpa alasan. Menurut dia, banyak permasalahan pribadi yang tak bisa diselesaikan sehingga mengganggu konsolidasi partai jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jakarta. &rdquo;Jimmy tak layak memimpin Hanura DKI. Dan Jimmy biarkan masalah ini berlarut,&rdquo; ucap Hendra. Hendra menegaskan, anggaran yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura guna pengembangan PAC dan ranting tidak jelas.&nbsp;&rdquo;Diduga hanya dijadikan bancakan pribadi dan ketua DPC tanpa ada penjelasan dan ditutupi Jimmy sebagai Ketua DKI. Makanya, dia sudah layak, kami minta dia diberhentikan,&rdquo; tutur Hendra. Dia menyatakan, DPC dan PAC sudah bersurat ke DPP Hanura menyatakan solid meminta Jimmy diberhentikan atau mundur dari Ketua Hanura DKI. &rdquo;Sekretaris beserta pengurus DPC dan PAC se-Jakbar solid bersama DPC dan serta PAC dalam forum penyelamat Partai Hanura DKI minta Jimmy mundur atau diberhentikan,&rdquo; tegas Hendra. Sebelumnya, Wakil Ketua DPC Partai Hanura Jakarta Timur Yoyon menilai, Jimmy tidak memiliki visi membesarkan Hanura di ibu kota. Padahal sebentar lagi menghadapi Pemilu 2024. Yoyon mengaku sayang dengan Hanura di Jakarta. Sehingga dia merasa terpanggil untuk menyelamatkan dan kembalikan kejayaannya di Jakarta.&nbsp; &rdquo;Kami ingin Hanura kembali ada wakilnya di DPRD DKI, seperti 2014-2019 ada 10 anggota DPRD DKI dari Hanura," kata Yoyon dalam keterangannya, Senin (27/3).

PAC se-Jakarta Barat akan lakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Hanura Jakbar dan DPD Hanura DKI Jakarta

PAC Hanura Se-Jakbar Sampaikan Mosi Tak Percaya ke Ketua DPC Jakbar dan DPD Hanura DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/000_8TA2G2.jpg" alt="French President Emmanuel Macron, flanked by French Interior Minister Gerald Darmanin, speaks on October 16, 2020, in front of a middle school in Conflans Saint-Honorine, 30kms northwest of Paris, after a teacher was decapitated by an attacker who has bee" width="100%">
<figcaption>French President Emmanuel Macron, flanked by French Interior Minister Gerald Darmanin, speaks on October 16, 2020, in front of a middle school in Conflans Saint-Honorine, 30kms northwest of Paris, after a teacher was decapitated by an attacker who has bee</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron sejauh ini tetap bertahan. Dia lolos dari dua mosi tidak percaya oleh parlemen. Namun, imbas rencana reformasi atau perubahan usia pensiun membuat suhu politik di Prancis memanas.  CNN melaporkan, mosi pertama diajukan kelompok parlemen yang berjuluk LIOT. Kelompok tersebut mewakili sejumlah partai kecil. Hasil voting Senin (20/3), mosi itu mendapat dukungan 278 suara. Hanya kurang 9 suara untuk bisa mencapai angka mayoritas, yaitu 287 suara.  Pekan lalu, pemungutan suara kedua diajukan oleh partai sayap kanan National Rally. Namun, mosi tidak percaya itu kurang mendapat dukungan. Hanya 94 anggota parlemen yang memberi persetujuan. Menurut Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, kegagalan dua pemungutan suara itu menjadi indikator bahwa parlemen juga menyetujui reformasi pensiun.  Meski begitu, para tokoh oposisi akan meminta Dewan Konstitusi untuk meninjau draf RUU sebelum diundangkan secara resmi. Hal itu membuka kemungkinan penolakan terhadap pasal-pasal dalam RUU tersebut jika tidak sejalan dengan konstitusi. Marine Le Pen, pemimpin sayap kanan, sudah mengajukan permintaan itu ke Dewan Konstitusi.  ’’Salah satu kesulitan setelah mosi tidak percaya gagal adalah tidak ada solusi yang jelas untuk krisis politik, atau solusinya sulit ditemukan,’’ ujar Vincent Martigny, profesor politik dari University of Nice.  Selasa (21/3) Macron kembali menegaskan kepada para sekutunya bahwa dirinya berencana tetap mempertahankan pemerintahan, tidak akan membubarkan parlemen, atau menyerukan referendum tentang RUU pensiun. Tiga hal itu adalah tuntutan dari lawan-lawan politiknya. Sebaliknya, dia meminta para pendukungnya untuk memberikan ide dalam 2–3 minggu ke depan. Macron berhadap ada pandangan atas perubahan dalam metode dan agenda reformasi pensiun.  Keputusan pemerintah yang menggunakan kekuatan konstitusionalnya untuk mendorong RUU reformasi pensiun telah mengecewakan banyak legislator. Bahkan menyebabkan kemarahan berupa aksi-aksi massa di jalanan. Senin malam, polisi menangkap 234 orang di Paris. Saat itu massa bentrok dengan petugas keamanan. Beberapa kelompok peserta aksi membakar tempat sampah, sepeda angin, dan berbagai barang lainnya.  ’’Reformasi diterapkan, tapi tidak dianggap sah di mata rakyat Prancis. Itu adalah sumber masalah, kepahitan, dan masih jauh dari penyelesaian,’’ ucap Jerome Jeffre, ilmuwan politik, kepada radio France Inter.  Dampak maraknya demo dan aksi mogok massal, Kota Paris yang dikenal akan kebersihannya belakangan karut-marut. Sampah di mana-mana, aksi vandalisme, serta banyak sisa aksi pembakaran massa. Bentrokan juga terjadi di kota lain seperti Dijon dan Strasbourg. Jalanan di pelabuhan utara Le Havre juga sempat terganggu akibat blokade massa.

Ternyata Presiden Emmanuel Macron Dua Kali Lolos Mosi Tidak Percaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Gedung-KPK-Berani-Jujur-Pecat.jpg" alt="Gedung KPK. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi penolakan terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi dilakukan sekitar pukul 18.30 WIB dengan menyoroti Gedung Merah Putih KPK dengan laser projector bertuliskan 'Berani Jujur Pecat'. Ada juga tulisan lain seperti 'Mosi Tidak Percaya', 'Save KPK' dan beberapa tulisan lain.  Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Asep Komaruddin menyampaikan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja KPK. Dia menilai, KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri sangat dilemahkan.  "Sejumlah pesan terproyeksi di gedung KPK malam ini, menyuarakan perjuangan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Juga menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi ini dari cengkeraman oligarki," kata Asep dikonfirmasi, Senin (28/6).  Menurut Asep, peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan syarat lulus TWK merupakan upaya bagi pelemahan KPK. Terlebih imbasnya akan memecat 51 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK lainnya.  "Diduga kuat tes yang kontroversial ini adalah usulan dari Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, tes yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN ini, cacat prosedur," ungkap Asep.  Menurut Asep upaya pelemahan KPK tidak hanya terjadi saat ini. Tetapi proses itu sudah terjadi sejak adanya revisi UU KPK, hingga terpilihnya Firli Bahuri yang penuh kontroversi menjadi Ketua KPK.  "Pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober tahun 2019, ketika Revisi UU KPK disahkan. Kala itu, meskipun memicu sejumlah aksi penolakan di berbagai daerah termasuk Jakarta, UU tersebut tetap disahkan. Usaha pelemahan ini kemudian semakin nyata dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, padahal Firli pernah dinyatakan melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK," ujar Asep.  Oleh karena itu, Asep menyebut upaya pelemahan KPK akan semakin memperburuk integritas lembaga antirasuah sebagai pemberantas korupsi di negeri ini. Hal ini juga berimbas akan masifnya praktik korupsi di Indonesia.  “Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan semakin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, ini merupakan bagian dari praktek state capture corruption," papar Asep.  Dia lantas mencontohkan, selama tiga kali berturut-turut KPK telah berhasil menangkap Gubernur Riau dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan dugaan kasus pemberian izin ilegal untuk pembukaan lahan di Provinsi Riau.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/06/2021/75-pegawai-kpk-yang-tak-dilantik-jadi-asn-bawa-polemik-twk-ke-mk/">75 Pegawai KPK yang Tak Dilantik jadi ASN Bawa Polemik TWK ke MK</a>  Selain itu, kasus tangkap tangan beberapa petinggi Sinar Mas yang melakukan suap terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah terkait proses perizinan dalam kawasan hutan. Hal ini juga berimbas pada Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, yang merupakan terpidana korupsi atas pemberian izin pertambangan.  Tak dipungkiri, kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sejatinya tidak lepas dari praktik korupsi. Misalnya saat pilkada serentak, hal ini dapat menjadi ancaman kerusakan hutan.  "Dugaan itu muncul seiring pemangkasan dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan yang dikhawatirkan menjadi modal transaksi politik," pungkas Asep.

Greenpeace Bentuk Tagar 'Berani Jujur Pecat' di Gedung KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mosi tidak percaya

Berita Terkini