<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/IMG_7622-3733988994.jpeg" alt="Logo Google terlihat pada gedung perusahaan di San Salvador, El Salvador (Dok. Reuters)" width="100%">
<figcaption>Logo Google terlihat pada gedung perusahaan di San Salvador, El Salvador (Dok. Reuters)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>-&nbsp;Di tengah euforia kecerdasan buatan, tembok dominasi mesin pencari Google yang dibangun oleh Alphabet justru makin tinggi. Kapitalisasi pasar Alphabet kini mendekati USD 4 triliun atau sekitar Rp 66.640 triliun dengan kurs Rp 16.660 per dolar AS, menegaskan posisinya sebagai salah satu perusahaan paling bernilai di dunia.&nbsp;</p> <p>Hal ini bukan sekadar pencapaian korporasi, melainkan simbol bagaimana monopoli digital Google tetap relevan, bahkan ketika disrupsi AI menggusur banyak asumsi pasar.&nbsp;</p> <p>Sejak 2 September 2025, kapitalisasi Alphabet meningkat sekitar USD 1,3 triliun atau Rp 21.658 triliun, hampir dua kali lipat dari akumulasi kenaikan seluruh perusahaan lain dalam kelompok "Magnificent 7". Lonjakan ini terjadi setelah seorang hakim AS memutuskan bahwa monopoli Google "tidak lagi jadi ancaman besar" di era kecerdasan buatan.</p> <p>Dilansir dari <em>Financial Times,</em> Kamis (27/11/2025), meskipun peluncuran ChatGPT sempat diprediksi akan mengikis keunggulan Google dalam pencarian daring, kenyataannya berbeda. "Pengguna justru mencari lebih banyak di Google, bukan berkurang," tulis Financial Times, menekankan bahwa posisi Google tetap stabil.</p> <p>Peluncuran ChatGPT akhir 2022 lalu oleh OpenAI memang sempat menimbulkan kekhawatiran. Banyak analis memperkirakan format pencarian akan bergeser menjadi dialog AI dengan margin monetisasi lebih rendah, sehingga pangsa pasar Google berpotensi menyusut.&nbsp;</p> <p>Namun, meskipun awalnya menciptakan gelombang ketidakpastian, pengguna justru tetap setia pada Google, membuktikan bahwa dominasi Google tidak mudah tergoyahkan, bahkan saat model AI generatif baru masuk ke pasar.</p> <p>Monetisasi layanan Google tetap kuat, meski pergeseran ke pencarian percakapan sempat dianggap dapat menggerus margin operasi hingga 14 persen. Data ini menunjukkan model bisnis utama Alphabet tidak tergoyahkan dan pengguna tetap mempercayakan Google sebagai kanal utama pencarian.</p> <p>Seiring dengan itu, peluncuran model AI terbaru, Gemini 3, semakin memperkuat posisi Google. "Gemini 3 adalah model paling cerdas kami," kata perwakilan Google dalam laporan Reuters. Model ini menunjukkan kemampuan membaca layar pengguna, sebuah fitur yang krusial bagi pengembangan agen AI dan sekaligus memperkuat dominasi Google di pasar.</p> <p>Selain itu, Marc Benioff, CEO Salesforce, yang telah mencoba Gemini 3, menegaskan keunggulan model tersebut dibanding pesaingnya. "Saya telah menggunakan ChatGPT setiap hari selama tiga tahun. Setelah mencoba Gemini 3 selama dua jam, saya tidak akan kembali ke ChatGPT," ujarnya, seperti dikutip <em>Business Insider</em>, menekankan bahwa Gemini 3 menawarkan kemampuan yang lebih unggul dan pengalaman penggunaan yang lebih canggih.</p> <p>Keunggulan Google juga diperoleh dari infrastruktur riset AI yang mapan melalui akuisisi DeepMind, chip AI buatan sendiri, dan cadangan kas besar yang memungkinkan investasi jangka panjang tanpa tekanan pendapatan langsung. Selama lima tahun terakhir, Alphabet menghasilkan free cash flow sekitar USD 330 miliar atau Rp 5.497 triliun.&nbsp;</p> <p>Divisi cloud Google juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, kini menyumbang hampir sepertiga porsi bisnis perusahaan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pendapatan iklan global dan memperkuat diversifikasi bisnis Alphabet di pasar teknologi.&nbsp;</p> <p>Dengan semua faktor ini, kas besar, chip AI internal, cloud, dan skala pasar global, ancaman dari ChatGPT dan AI generatif tidak menggoyahkan dominasi Google. Perusahaan justru menunjukkan kemampuan beradaptasi yang meningkatkan posisinya dalam ekosistem digital.</p> <p class="class-paragraph">Jika valuasi mendekati USD 4 triliun atau sekitar Rp 66.640 triliun, ini menunjukkan betapa kuat dan adaptifnya Google dalam menghadapi perubahan teknologi. Pesan yang jelas sampai ke pelaku industri dan regulator, monopoli teknologi tidak hilang begitu saja dengan munculnya AI generatif.&nbsp;</p> <p>Bagi siapa pun yang mengira AI akan segera menggantikan raksasa pencarian Google, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Google tetap menjadi "monumen monopoli" yang kuat, adaptif, dan relevan di era AI global.</p> 

Daya monopoli Alphabet yang tetap tumbuh di tengah gelombang AI. Valuasi Google mendekati USD 4 triliun, setara hampir Rp 67.000 triliun.

Google Tetap Mengukir Dominasi Monopoli Mendekati Rp 67.000 Triliun meski ChatGPT Mengancam Dominasi Pencarian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/WhatsApp-Image-2025-01-03-at-002848-1933953506.jpeg" alt="Suasana konferensi pers terkait dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Kamis (2/1). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana konferensi pers terkait dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Kamis (2/1). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menemukan fakta baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan fiktif di Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Jakarta.</p> <p>Yakni, sebuah ruang khusus yang digunakan event organizer (EO) untuk kantor, yang diduga untuk memudahkan upaya monopoli proyek di Disbud Provinsi Jakarta.</p> <p>Kajati DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya menuturkan bahwa ruang khusus tersebut ditemukan penyidik saat menggeledah kantor Disbud.</p> <p>EO tersebut juga memiliki beberapa staf yang dipekerjakan dan berkantor di ruangan tersebut. "Ada ruangan sendiri dan beberapa staf," ujarnya ditemui kantor Kejati DKI Jakarta, Kamis (2/1).</p> <p>Setelah didalami, diketahui bahwa EO tersebut telah memiliki ruang khusus selama dua tahun. Diduga ruang khusus itu diberikan atas izin mantan Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Hendry Wardhana.</p> <p>"Kepala Disbud ini juga yang memperkenalkan pemilik EO dengan Plt Kabid Pemanfaatan di Disbud," urainya.</p> <p>Patris mengatakan, penyidik masih mendalami apakah perusahaan EO tersebut membayar sewa atau tidak ke Disbud. Walau, diduga kuat memang ruangan itu berupa fasilitas yang tidak berbayar. "Masih didalami," jelasnya.</p> <p>Diduga EO tersebut melakukan monopoli atas berbagai kegiatan di Disbud Jakarta. Dia mengatakan, masih didalami apakah ada masih ada kasus korupsi selain dugaan kegiatan fiktif. "Kami juga dalami kemungkinan EO digunakan di dinas yang lain," paparnya.</p> <p>Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan fiktif di Disbud DKI Jaakarta. Ketiganya adalah IHW, mantan Kepala Dinas Kebudayaan, MFM, Plt Kabid Pemanfaatan, dan Pemilik EO berinisial GAR.</p> <p>Diduga IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan bersama-sama MFM selaku Plt Kabid Pemanfaatan, dan GAR sepakat untuk menggunakan Tim EO milik GAR, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Tersangka MFM dan GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj) untuk pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya, ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR. Yang diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun MFM.</p> <p>&nbsp;</p>

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan fakta baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan fiktif di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Kejati DKI Jakarta Temukan Ruangan Khusus Event Organizer Swasta di kantor Disbud DKI Jakarta, Diduga Untuk Monopoli Kegiatan

<div id="m#msg-f:1787516878964656694" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/images-1-2581971663-3870605785.jpg" alt="Ilustrasi: Perusahaan teknologi pengembang ChatGPT, OpenAI." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Perusahaan teknologi pengembang ChatGPT, OpenAI.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat (AS), saat ini sedang memeriksa hubungan antara raksasa teknologi Microsoft dan startup teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) OpenAI. Penyelidikan ini dibuka untuk menilai apakah kemitraan mereka melanggar Undang-undang antimonopoli AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari ITHome, penyelidikan ini dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa kolaborasi antara kedua perusahaan tersebut dapat mengancam persaingan dalam industri AI. Yang paling penting dari dibukanya penyelidikan ini adalah potensi mengarah pada perilaku monopoli atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan terbaru dari Bloomberg mengungkapkan bahwa Komisi Perdagangan Federal AS, FTC sedang menyelidiki kemitraan keuangan antara Microsoft dan OpenAI. FTC juga ingin menilai apakah kedua perusahaan tersebut kemungkinan melanggar undang-undang antimonopoli AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan tersebut mengungkapkan bahwa penyelidikan saat ini masih bersifat awal. Artinya, saat ini belum ada penyelidikan formal terhadap Microsoft dan OpenAI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris (CMA) mengeluarkan pengumuman mengenai Microsoft dan OpenAI. CMA mengatakan akan mempertimbangkan pendapat merek dan pihak ketiga serta meluncurkan penyelidikan terhadap kemitraan antara Microsoft dan OpenAI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sama seperti FTC, CMA juga memiliki kekhawatiran jika kesepakatan antara Microsoft dan OpenAI mempengaruhi persaingan di bidang AI di Inggris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Microsoft menanggapi CMA dengan mengatakan bahwa sambil menjaga independensi kedua perusahaan, hubungannya dengan OpenAI telah mendorong persaingan di bidang AI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sam Altman secara resmi kembali ke OpenAI sebagai Chief Executive Officer (CEO) pada bulan November. OpenAI mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan prinsip dan kembalinya Altman telah selesai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Microsoft mengumumkan bahwa mereka akan mendapatkan kursi pengamat tanpa hak suara di dewan direksi nirlaba yang mengendalikan OpenAI. Pada tahun 2023, dilaporkan bahwa FTC sedang mempelajari sifat kemitraan antara raksasa teknologi Microsoft dan startup AI OpenAI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemitraan antara kedua perusahaan telah menimbulkan kekhawatiran persaingan karena beberapa alasan, pertama, potensi perilaku monopolistik, kolaborasi kedua perusahaan dapat menimbulkan perilaku monopoli dalam industri AI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini karena menggabungkan sumber daya dan keahlian pemain teknologi besar dengan ide-ide inovatif dan teknologi dari sebuah startup. Dikhawatirkan juga monopoli bisa mengurangi penelitian AI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemitraan ini dapat mengakibatkan berkurangnya penelitian dan pengembangan AI oleh perusahaan lain. Hal ini karena mereka mungkin dibayangi oleh upaya gabungan OpenAI dan Microsoft.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemitraan tersebut juga berpotensi membatasi kemampuan OpenAI untuk bermitra dengan raksasa teknologi lainnya. Hal ini dapat menghambat inovasi dan persaingan dalam industri AI.</div> </div> </div> </div> </div>

Microsoft menanggapi CMA dengan mengatakan bahwa sambil menjaga independensi kedua perusahaan, mengklaim mereka justru mendorong persaingan.

Endus Adanya Monopoli, FTC Buka Penyelidikan Hubungan Antara Microsoft dengan OpenAI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/97_1-2397996416.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> <p>Persis dugaanku, kamu kalah telak dalam pemilihan kepala desa. Meski terisolasi dari kampung lain, warga Kampung Bulak Bali tak akan goyah hanya pada selembar amplop berisi uang merah yang kamu hamburkan kepada mereka. Berkali-kali kukatakan padamu agar segera mengganti strategi untuk menarik perhatian mereka.</p> <p><strong>KISAH</strong> Marzuki dan anak gadisnya yang buta, yang mengalami pengusiran beberapa tahun lalu, telah berkali-kali pula kusampaikan. Akan tetapi, dengan pongah kamu berkata, uang adalah kawan karib siapa saja. Tidak ada seorang pun yang akan menolaknya.</p> <p>Andai kekalahan itu tak menjadikanmu gila, semestinya tulisan ini sampai kepadamu untuk dibaca. Mungkin kamu masih ingat bagaimana kisah ini bermula. Adalah dua orang, bapak dan anak, Marzuki dan Marlina, yang mengalami pengusiran dari kampung yang terletak di bawah gunung itu. Lelaki tambun dan anak perempuannya yang buta digelandang keluar kampung. Mereka dipaksa menandatangani sepucuk surat pernyataan untuk tidak akan pernah datang lagi sampai kapan pun.</p> <p>Marzuki bukan pengidap penyakit menular, bukan pelaku kejahatan, bukan pula pengganggu ketertiban. Apalagi anaknya, gadis yang buta sejak dilahirkan itu terlalu lugu, tak suka bergaul, lebih banyak di kamar, belajar mengaji, atau membantu bapaknya memasak dan membereskan rumah. Akan tetapi, nyaris sepertiga warga sepakat untuk tidak mau lagi bertetangga dengan mereka.</p> <p>Marzuki datang ke Kampung Bulak Bali itu dua puluh tahun lalu bersama sang istri yang tengah hamil tua. Dia tiba saat matahari baru merekah sempurna. Dia tak punya sanak kerabat di sana. Kedatangannya hanya menuruti berita yang didapatnya. Kampung yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan itu dikenal aman, tenteram, dan agamais. Sebagian besar warganya adalah petani dan peternak, yang selalu rela meninggalkan sawah dan ternaknya ketika terdengar suara azan tiba untuk melaksanakan salat berjemaah.</p> <p>Marzuki, yang sudah lelah dengan kehidupan kota yang selalu memacunya untuk bekerja, merasa Kampung Bulak Bali akan menjadi pilihan yang tepat. Ditambah lagi, istrinya segera melahirkan. Keduanya ingin hidup menepi, berfokus pada anak mereka yang sudah belasan tahun ditunggu kehadirannya. Marzuki rela menjual semua asetnya di kota, meninggalkan pekerjaannya yang mapan, dan membeli beberapa petak sawah dan tanah di Kampung Bulak Bali.</p> <p>Marzuki dan istrinya tinggal di sebuah rumah kayu sederhana, tidak jauh dari pekuburan warga, di dekat rumpun-rumpun bambu, di sebelah kanan aliran sungai kecil yang airnya jernih. Keduanya dapat membaur dengan baik: mengikuti norma masyarakat dan bersosialisasi. Bahkan saat diketahui bayi yang dilahirkan istrinya tak sempurna kelopak matanya, tidak ada yang merendahkan atau mengucilkan mereka. Kampung Bulak Bali seolah tak pernah menganggap kebutaan sebagai sesuatu yang salah.</p> <p>Kehidupan tenteram itu berlangsung hingga sepuluh tahun sesudahnya, hingga istri Marzuki meninggal akibat kanker rahim, hingga Marlina tumbuh sebagai gadis kecil yang baik dan manis. Perubahan terjadi setelah istrinya meninggal. Jika lelaki lain terburu-buru mencari pengganti setelah ditinggal mati sang istri, tidak demikian dengan Marzuki. Kesedihan itu, kehilangan itu, kesepian itu, dia luapkan dengan bersedekah.</p> <p>Marzuki mendanai semua pembangunan masjid, surau, bahkan jembatan di kampungnya. Setiap kali ada masjid yang butuh perbaikan, Marzuki sigap mengantarkan uang kepada panitianya. Dia tak bisa mendengar ada keluhan warga terkait jembatan, kamar mandi, atau fasilitas umum lain yang rusak. Dengan segera Marzuki akan membeli bahan, mengundang tukang, dan menyuruh mereka memperbaikinya.</p> <p>Warga merasa senang karena mereka tidak perlu repot lagi mengedarkan kotak amal di masjid untuk mencari dana, atau mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk meminta sumbangan seikhlasnya, atau menunggu anggaran dari pemerintah. Masalah terpecahkan dengan mudah. Marzuki menjadi penyedia dana.</p> <p class="class-paragraph">Akan tetapi, yang akhirnya membuat warga Kampung Bulak Bali itu resah adalah saat mereka mulai kesulitan untuk bersedekah. Mereka tidak lagi bisa menyumbang ke masjid karena panitia masjid sudah memiliki donatur tetap dan tunggal. Warga miskin di kampung itu pun sudah rutin mendapat jatah beras dari Marzuki. Pemberian warga lain yang lebih sedikit tidak berarti apa-apa. Marzuki memonopoli amal, sumbangan, dan bantuan.</p> <p>&rdquo;Bapak-Ibu tak perlu risau. Urusan masjid atau apa pun biar saya yang tangani. Fakir miskin dan anak telantar biar saya yang ayomi. Saya hidup hanya berdua dengan Marlina, tak butuh banyak biaya. Untuk apa kami menimbun harta.&rdquo;</p> <p>Perkataan Marzuki itu diucapkan saat Pak RT dan beberapa perangkat kampung mendatangi rumahnya dan menceritakan keresahan warga.</p> <p>&rdquo;Tapi, mereka juga pengen ikut mendapat pahala dari pembangun masjid, Pak. Bagaimana kalau jatah donasi Bapak dikurangi separonya supaya warga masih bisa ikut menyumbang?&rdquo; tanya Pak RT ragu-ragu. Secara pribadi, Pak RT senang tidak perlu lagi minta sumbangan ke warga jika akan ada kegiatan. Semua ditangani Marzuki, si kaya raya.</p> <p>&rdquo;Wah, bagaimana, ya. Kenapa warga tidak mempergunakan uangnya untuk keperluan pribadinya saja. Menyekolahkan anak, membangun rumah, atau membeli apa saja yang mereka inginkan?&rdquo; Marzuki tetap menolak. Dia sudah berjanji pada diri sendiri untuk menyumbang lebih banyak setiap tahun.</p> <p>Pak RT dan rombongan akhirnya pulang dengan tangan kosong. Pertemuan itu tidak ada hasil. Marzuki tetap menjadi penyedia dana tunggal bagi masjid dan kegiatan sosial lainnya. Meski sawah mereka tak seluas Marzuki, mereka juga ingin mendapat aliran pahala dari masjid yang setiap hari dipakai beribadah. Meski rumah mereka masih gubuk, mereka juga ingin ikut andil dalam pemeliharaan jembatan yang menghubungkan kampung mereka dengan kampung lainnya.</p> <p>&rdquo;Pak Marzuki menghalangi kita dapat amal jariah. Ini ndak bisa dibiarkan. Selama ini kita terlalu terlena dengan kenyamanan yang diberikan Pak Marzuki sampai tidak sadar bahwa kita tidak lagi berbuat apa-apa.&rdquo;</p> <p>&rdquo;Iya, betul. Tidak pernah lagi ada yang minta sumbangan. Bahkan tetangga saya yang jompo menolak waktu saya mau memberi dia beras, katanya berasnya masih banyak. Ini ndak bisa dibiarkan. Memangnya yang butuh pahala cuma dia?&rdquo;</p> <p>Keresahan warga yang mulanya hanya dibicarakan di pematang-pematang ladang, di dangau, di bilik-bilik, telah menjadi pembicaraan di beberapa pertemuan warga, arisan, pengajian, hingga rapat di tingkat desa. Warga mulai menggugat dan meminta kepala desa untuk bertindak.</p> <p>Satu tahun, dua tahun, tidak ada tindakan tegas yang diambil. Marzuki, yang sawahnya semakin luas dan panennya melimpah, semakin banyak menyumbang dan membuat warga semakin tersisih dan resah.</p> <p>Saat kecemasan sudah mencapai puncaknya, warga Kampung Bulak Bali tak lagi bisa menahan diri. Mereka mendatangi rumah ketua RT, yang akhirnya digiring ke rumah kepala desa, yang kemudian digiring ke rumah kayu yang terletak di dekat sungai dan pemakaman itu. Marzuki dan Marlina ada di dapur saat segerombolan warga berdiri di depan rumah kayu mereka. Marzuki yang mendengar namanya dipanggil-panggil terburu-buru keluar. Mendengar langkah bapaknya menjauh, Marlina meraih tongkat yang diletakkan di dekat meja dan menyusulnya.</p> <p>Gadis buta itu bersembunyi di balik pintu, mendengarkan warga yang bersitegang dengan bapaknya. Berkali-kali bapaknya mencoba menenangkan warga, berkali-kali pula gagal. Suara warga makin meninggi dan kasar.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Kami ingin kotak amal diedarkan lagi di masjid. Kami mau ada tagihan sumbangan-sumbangan lagi,&rdquo; teriak beberapa warga dari arah belakang rombongan.</p> <p>Marlina gemetar. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepada bapaknya.</p> <p>&rdquo;Tidak, biarkan saya yang membiayai semuanya. Bukannya dulu kalian bilang malu kalau bangun masjid sampai harus minta-minta begitu? Kalian dulu bilang pengen ada donatur yang membiayai semuanya. Kenapa harus pakai kotak amal lagi?&rdquo; suara Marzuki tak kalah tinggi.</p> <p>&rdquo;Tidak bisa, Pak. Bapak jangan egois. Meski kami tak sekaya Bapak, kami juga ingin bersedekah, kami juga ingin ikut terlibat dalam pembangunan masjid dan fasilitas sosial lainnya.&rdquo;</p> <p>&rdquo;Sudahlah, gunakan uang kalian untuk bersenang-senang saja.&rdquo;</p> <p>Perdebatan tak terelakkan. Hansip yang dibawa kepala desa tak bisa berbuat banyak. Setelah melewati ketegangan dan perang urat saraf, warga yang hadir memutuskan mengusir Marzuki dan Marlina dari Kampung Bulak Bali. Mereka ingin monopoli amal jariah dihentikan. Mereka rindu melihat kotak amal beredar di masjid-masjid, rindu suara Pak RT yang menagih iuran, rindu speaker di jalan-jalan yang meminta sumbangan.</p> <p>Cerita itu sudah kusampaikan berkali-kali padamu, bukan? Memang aneh warga Kampung Bulak Bali ini, tetapi mereka hanya ingin ada pemerataan kesempatan dalam beramal. Siapa pun yang akan memonopoli sumbangan atau bantuan akan ditolaknya. <strong>(*)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>PUSPA SERUNI</strong>, Terpilih sebagai Emerging Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2022 dan saat ini berdomisili di Bali. Novel terbarunya Sukma Sunarmi (NAD Publishing, 2023).</p>

Persis dugaanku, kamu kalah telak dalam pemilihan kepala desa. Meski terisolasi dari kampung lain, warga Kampung Bulak Bali tak akan goyah.

Monopoli Amal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/ketum-AFPI-176479255.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar bantah soal penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya dugaan kartel suku bunga pinjaman online (pinjol).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Entjik, tidak benar bahwa AFPI menetapkan suku bunga flat sebesar 0,8 persen kepada konsumen. Ia menyebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan bunga pinjol tidak boleh lebih dari maksimum 0,4 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang saya mau klarifikasi bahwa bunga maksimum 0,4 persen per hari, enggak boleh lebih. Sedangkan untuk pinjaman-pinjaman <em>cash flow</em> memang sebagian besar itu 0,4 persen untuk yang jangka waktu di satu bulan," ujar Entjik dalam konferensi pers di Manhattan Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan sementara kalau yang di (pinjaman) produktif sebenarnya bunga itu banyak di sekitar 0,03 persen per hari sampai dengan 0,06 persen per hari atau di sekitar 12 persen sampai 24 persen per tahun," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013047511/kppu-nilai-penentuan-suku-bunga-pinjol-asosiasi-fintech-berpotensi-langgar-uu-nomor-5-tahun-1999">KPPU Nilai Penentuan Suku Bunga Pinjol Asosiasi Fintech Berpotensi Langgar UU Nomor 5 Tahun 1999</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia memastikan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi soal penilaian KPPU terkait suku bunga pinjol. Adapun informasi tersebut diketahui dari siaran pers yang dirilis KPPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami terima rilis KPPU, tapi surat resminya belum diterima," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, pihaknya mengatakan akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan KPPU terkait penilaian soal kartel suku bunga pinjol. Bahkan ia berharap bahwa AFPI dan KPPU akan bertemu dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan komunikasikan juga dengan KPPU untuk berdiskusi tentang hal ini," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melaksanakan penyelidikan awal perkara inisiatif atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen atau penerima pinjaman yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPPU segera membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan tersebut. Proses penyelidikan awal akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak keputusan pembentukan satuan tugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyelidikan awal ini berawal dari penelitian yang dilakukan KPPU atas sektor pinjaman daring (online) berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari penelitian, KPPU menemukan bahwa terdapat pengaturan oleh AFPI kepada anggotanya terkait penentuan komponen pinjaman kepada konsumen, khususnya penetapan suku bunga flat 0,8 persen per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman," kata Direktur Investigasi Sekretariat KPPU Gopprera Panggabean dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (5/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penelitian itu, KPPU menemukan bahwa penetapan AFPI tersebut telah diikuti oleh seluruh anggota AFPI yang terdaftar. Sebagai informasi dari laman resmi AFPI, terdapat 89 (delapan puluh sembilan) anggota yang tergabung dalam fintech lending atau peer-to-peer lending.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPPU menilai bahwa penentuan suku bunga pinjaman online oleh AFPI ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div>

"Sekarang saya mau klarifikasi bahwa bunga maksimum 0,4 persen per hari, enggak boleh lebih," kata Entjik.

Asosiasi Fintech Bantah Penilaian KPPU soal Kartel Suku Bunga Pinjol

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/intel.jpg" alt="Ilustrasi: Intel di gelaran MWC tahun lalu.  MobileWorldWide" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Intel di gelaran MWC tahun lalu.  MobileWorldWide</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos</strong> - Badan Penegak Hukum Anti Monopoli Uni Eropa menjatuhkan sanksi sebesar 376.4 juta Euro kepada perusahaan chip raksasa Intel, atas dugaan pelanggaran kepada pesaingnya yang lebih kecil, AMD.</p> <p style="font-weight: 400;">Dikutip dari Abc News, edisi Jumat (22/9), sebelumnya Komisi Eropa pernah memberikan denda sebesar 1.06 miliar Euro pada tahun 2009 kepada perusahaan chip raksasa Intel, atas dugaan taktik penjualan ilegal untuk menjegal kompetitor yang lebih kecil, AMD.</p> <p style="font-weight: 400;">Namun bulan lalu, pengadilan Uni Eropa membatalkan putusan tersebut, karena taktik potongan harga dianggap tidak memenuhi syarat pelanggaran hukum.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/012974283/intel-kenalkan-teknologi-thunderbolt-5-simak-keunggulannya">Intel Kenalkan Teknologi Thunderbolt 5, Simak Keunggulannya</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Komisi yang mengawasi praktek monopoli di 27 negara tersebut akhirnya memberikan sanksi kembali kepada Intel Corporation, setelah perusahaan tersebut melakukan praktik pembatasan penjualan dan potongan harga, untuk produk mikroprosesor X86 miliknya.</p> <p style="font-weight: 400;">Dengan strategi marketingnya, Intel dianggap memonopoli pasar global. Hal ini dianggap menjegal pesaingnya yang lebih kecil, AMD.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Denda lebih rendah diberikan kepada Intel, bercermin pada kesalahan yang lebih ringan ketimbang keputusan Uni Eropa pada tahun 2009 lalu,&rdquo; ungkit dewan pengawas Uni Eropa.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/012706644/advan-seriusi-pasar-laptop-tanah-air-mulai-pede-luncurkan-seri-agak-mahal-dengan-intel-i5">Advan Seriusi Pasar Laptop Tanah Air, Mulai Pede Luncurkan Seri Agak Mahal dengan Intel i5</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Untuk diketahui sebelumnya, dikutip dari laman AMD, pada 12 November 2019 lalu, Intel bersama AMD menandatangani perjanjian komprehensif untuk mengakhiri sengketa hukum, termasuk anti monopoli, dan sengketa lisensi.</p> <p style="font-weight: 400;">Saat ini, Badan Hukum Anti Monopoli Uni Eropa kembali menjatuhkan sanksi kepada Intel, karena kembali dianggap melakukan pelanggaran kerjasama.</p> <p style="font-weight: 400;">Hingga sekarang, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Intel Eropa, atas tuntutan Komisi Eropa tersebut.</p>

Dengan strategi marketingnya, Intel dianggap memonopoli pasar global dan menjegal pesaingnya yaitu AMD.

Uni Eropa Denda Perusahaan Chip Raksasa Intel 380 Juta Euro atas Dugaan Praktik Monopoli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perayaan-nyepi-di-bali-operator-diimbau-matikan-layanan-data-internet_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) menyebut, dugaan monopoli tower base transceiver station (BTS) yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali dinilai sangat merugikan pelaku usaha dan operator seluler yang menyewa tower tersebut.</p> <p>Direktur Eksekutif Aspimtel Tommy Gustavi Utomo menilai dugaan monopoli ini membuat iklim usaha tak sehat. Menurutnya, masyarakat hanya bisa memanfaatkan layanan pada perusahaan yang mendapatkan hak monopoli tersebut.</p> <p>"Secara jangka panjang, tentu juga akibat monopoli ini akan menciptakan iklim usaha tidak sehat yang sangat merugikan," kata Tommy kepada wartawan, Minggu (9/7).</p> <p>Tommy mengungkapkan, tindakan Pemda Badung melakukan pembongkaran perangkat milik operator Telekomunikasi yang ada di menara anggota Aspimtel sangat keliru.</p> <p>Ia mengaku mendapat keluhan cakupan sinyal seluler di Kabupaten Badung tidak pernah memuaskan pengguna seluler sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan saat ini semakin memburuk.</p> <p>"Ini terjadi diakibatkan terutama oleh tindakan/praktek monopoli (monopolizing) yang lahir dari Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan salah satu perusahaan penyedia Menara Telekomunikasi," tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Tommy menyebut PKS tersebut tentu melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>"Kondisi ini tentu saja menghambat program prioritas Pemerintah Pusat untuk digitalisasi berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia, dan yang sangat merasakan terutama adalah masyarakat pengguna seluler di Kabupaten Badung," ujarnya.</p> <p>Oleh karena itu, Tommy mengimbau agar pihak-pihak yang berwenang mengambil tindakan koreksi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah setempat dan implementasinya yang merugikan warganya sendiri.</p> <p>"Mengimbau Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) untuk dapat mengambil tindakan terhadap adanya dugaan pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha di bisnis penyewaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai apa yang pernah ditulis dalam laporan KPPU Tahun 2009," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS di kabupaten Badung ke tahap penyelidikan atau penegakan hukum.</p> <p>Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno mengatakan sudah melakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait dan mendengarkan keterangan mereka. Dari hasil kajian tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang harus diselidiki lebih lanjut.</p> <p>"Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha yang bersangkutan, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah setempat, KPPU menilai perlu untuk meningkatkan menjadi penyelidikan awal perkara inisiatif, yang berfokus pada dugaan pelanggaran pasal 17 dan 24 UU No. 5/1999", ujar Dendy dalam keterangan resminya, Selasa (4/7).</p> <p>&ldquo;Proses penyelidikan awal perkara inisiatif yang teregister dengan No. 03-81/DH/KPPU-I/VI/2023 ini akan berlangsung selama 14 hari kerja dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2023,&rdquo; pungkas Dendy.</p> <p>&nbsp;</p>

Dugaan monopoli iklim usaha tak sehat menyebabkan masyarakat hanya bisa memanfaatkan layanan pada perusahaan yang mendapatkan hak monopoli.

Dugaan Monopoli Proyek BTS Dinilai Rugikan Pemilik Tower dan Operator

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BTS-tower-menara-jaringan-Pixabay-560x312-1.jpg" alt="ILUSTASI. Tower BTS." width="100%">
<figcaption>ILUSTASI. Tower BTS.</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Syahputra Saragih menyoroti dugaan terjadinya monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower&nbsp;base transceiver station (BTS). Menurutnya,&nbsp;dugaan monopoli itu terindikasi dari sulitnya pelaku usaha tower yang lain masuk untuk mendirikan menara BTS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Potensi<em> entry barrier</em> bagi pelaku usaha tower yang lain masuk ke pasar," kata Guntur kepada wartawan, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guntur mengatakan, dugaan monopoli tower BTS di Kabupaten Badung, Bali itu sudah naik ke penyelidikan. Karena itu, pihaknya akan mendalami dugaaan pelanggaran yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, para pihak terkait seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha tower akan dipanggil terkait dugaan monopoli ini. Proses penyelidikan ini akan berjalan sampai dianggap apakah bukti memadai atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak-pihak pelaku usaha tower, Pemda terkait atau pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan," ucap Guntur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS di kabupaten Badung ke tahap penyelidikan atau penegakan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno mengatakan sudah melakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait dan mendengarkan keterangan mereka. Dari hasil kajian tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang harus diselidiki lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha yang bersangkutan, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah setempat, KPPU menilai perlu untuk meningkatkan menjadi penyelidikan awal perkara inisiatif, yang berfokus pada dugaan pelanggaran pasal 17 dan 24 UU No. 5/1999", ujar Dendy dari keterangan resminya, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses penyelidikan awal perkara inisiatif yang teregister dengan No. 03-81/DH/KPPU-I/VI/2023 ini akan berlangsung selama 14 hari kerja dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2023," jelas Dendy.</div>

Para pihak terkait seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha tower akan dipanggil terkait dugaan monopoli ini.

KPPU Soroti Dugaan Terjadinya Monopoli Pembangunan Tower BTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/genap-23-tahun-telkomsel-nazar-perkuat-ekosistem-digital_c_216027.jpeg" alt="Ilustrasi: BTS Telkomsel. (Istimewa/Telkomsel)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: BTS Telkomsel. (Istimewa/Telkomsel)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan dugaan monopoli <em>tower&nbsp;base transceiver station</em> (BTS)&nbsp;yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali dinilai sangat merugikan masyarakat serta industri terkait. Heru menyebut masyarakat tak punya pilihan untuk menggunakan layanan lain.</p> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ketika terjadi praktik monopoli cenderung masyarakat dan industri sejenis dirugikan, masyarakat dirugikan karena tidak punya pilihan untuk menggunakan layanan lain, industri sejenis kesulitan masuk untuk memberikan pelayanan," kata Heru kepada wartawan, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011733880/semburan-api-di-rest-area-km-86-b-tol-cipali-akhirnya-padam">Semburan Api di Rest Area KM 86 B Tol Cipali Akhirnya Padam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heru mengingatkan, praktik monopoli dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli san Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada semua perusahaan menara telekomunikasi BTS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua pemain yang ada diberikan kesempatan yang sama untuk membangun tower, sehingga tak ada hambatan. Tidak boleh ada perjanjian ekslusif, misalnya di satu wilayah cuma boleh si A," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011733874/diduga-tak-punya-biaya-pemakaman-warga-ciledug-simpan-jasad-bayinya-di-kulkas">Diduga Tak Punya Biaya Pemakaman, Warga Ciledug Simpan Jasad Bayinya di Kulkas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif ICT Institute ini pun mendukung langkah Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS ke tahap penyelidikan oleh penegakan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Praktik monopoli dalam bentuk apapun tidak bagus bagi terselenggaranya kompotesi, tidak terjadi persaingan usaha yang sehat, ini artinya masyarakat sangat dirugikan, jadi memang beri akses ke semuanya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011733871/di-tengah-tekanan-inflasi-mrat-catatkan-pendapatan-bersih-rp-285-miliar">Di Tengah Tekanan Inflasi, MRAT Catatkan Pendapatan Bersih Rp 285 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS di kabupaten Badung ke tahap penyelidikan atau penegakan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno mengatakan sudah melakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait dan mendengarkan keterangan mereka. Dari hasil kajian tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang harus diselidiki lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/011733867/musim-liburan-telah-tiba-thailand-bisa-jadi-opsi-untuk-dikunjungi-berikut-tempat-wisata-yang-terkenal">Musim Liburan Telah Tiba, Thailand Bisa Jadi Opsi untuk Dikunjungi, Berikut Tempat Wisata yang Terkenal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha yang bersangkutan, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah setempat, KPPU menilai perlu untuk meningkatkan menjadi penyelidikan awal perkara inisiatif, yang berfokus pada dugaan pelanggaran pasal 17 dan 24 UU No. 5/1999", ucap Dendy dari keterangan resminya, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/011733854/mengintip-kandungan-gizi-dalam-seporsi-nasi-goreng-dari-yang-biasa-sampai-toping-ayam">Mengintip Kandungan Gizi Dalam Seporsi Nasi Goreng, dari yang Biasa Sampai Toping Ayam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dendy menjelaskan dalam tahap penyelidikan, KPPU akan fokus mendalami dugaan monopoli sesuai dengan pasal 17 tentang dugaan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Proses penyelidikan awal perkara inisiatif yang teregister dengan No. 03-81/DH/KPPU-I/VI/2023 ini akan berlangsung selama 14 hari kerja dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2023,&rdquo; pungkasnya.</div> </div>

Dugaan monopoli tower base transceiver station (BTS) yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali dinilai sangat merugikan masyarakat.

Kasus Monopoli Tower BTS Dinilai Sangat Rugikan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/images-2022-09-18T192746.432.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Umum Uni Eropa (UE) baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Google menyalahgunakan posisi dominannya sebagai penyedia Android. Dengan kata lain, Google melakukan praktik monopoli sampai akhirnya kena denda sebesar EUR 4,1 miliar atau setara dengan Rp 61 triliun lebih.<br /> <br /> Keputusan tersebut merupakan perkembangan terbaru dari kasus 2018 ketika Komisi Persaingan Uni Eropa menjatuhkan denda perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat (AS) itu karena menggabungkan OS Android dengan layanan Google.<br /> <br /> Pengadilan menguatkan tuduhan yang awalnya mengklaim Google membuat ponsel memasang browser Chrome dan aplikasi penelusuran sebagai bagian dari skema bagi hasil. Putusan tersebut kemudian mengonfirmasi sebagian besar tuduhan awal, tetapi tidak setuju bahwa pembagian pendapatan juga merupakan bagian dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, denda diturunkan dari nilai aslinya EUR 4,3 miliar atau berkisar Rp 64 triliun lebih.<br /> <br /> Dikutip dari GSMArena, ini adalah pengadilan tertinggi kedua di Uni Eropa, yang berarti Google dapat mengajukan banding lagi ke pengadilan tertinggi di blok tersebut yakni Pengadilan di Luksemburg.<br /> <br /> "Kami telah menciptakan lebih banyak pilihan untuk semua orang, tidak kurang, dan mendukung ribuan bisnis yang sukses di Eropa dan di seluruh dunia," demikian bunyi sebuah pernyataan mengenai tuduhan monopoli Android.<br /> <br /> Sebagai informasi, kasus monopoli Android ini merupakan salah satu dari tiga keputusan yang telah menjadi inti dari upaya Uni Eropa untuk mengendalikan dominasi perusahaan asal Sillicon Valley yang semakin besar.<br /> <br /> Hakim mendenda Alphabet Inc, induk dari Google, lebih dari EUR 8 miliar dan sejak saat itu membuka penyelidikan baru terhadap dugaan monopoli perusahaan atas iklan digital.<br /> <br /> Dalam sebuah email, Google menyatakan pihaknya kecewa karena pengadilan tidak membatalkan keputusan secara penuh. "Android telah menciptakan lebih banyak pilihan untuk semua orang, tidak kurang, dan mendukung ribuan bisnis yang sukses di Eropa dan di seluruh dunia." jelas Google dalam email tersebut kepada Bloomberg.<br /> <br /> Keputusan tersebut merupakan kemenangan bagi Komisi Eropa dan pembenaran atas pengaduan FairSearch 2013 yang memicu kasus tersebut.

Dinilai Monopoli di Uni Eropa, Google Kena Denda Rp 61 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#monopoli

Berita Terkini