<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/IMG-20241127-WA0089-1890631577.jpg" alt="Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak pilihnya Pilkada di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak pilihnya Pilkada di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun menyampaikan bahwa pilkada Jakarta kali ini berbeda dengan pilkada periode sebelumnya.</p> <p dir="ltr">Menurut dia, pilkada kali ini sudah berjalan dengan damai. Menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta semakin cerdas. Namun, dia enggan mengomentari soal dugaan terjadinya money politik.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut Dharma, lancarnya pilkada Jakarta menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015360150/12-weton-paling-beruntung-di-tahun-2025-rezeki-melimpah-hidup-sukses-dan-berpeluang-kaya-raya-berdasarkan-primbon-jawa">12 Weton Paling Beruntung di Tahun 2025: Rezeki Melimpah, Hidup Sukses, dan Berpeluang Kaya Raya Berdasarkan Primbon Jawa</a></strong></p> <p dir="ltr">&rdquo;Damai, artinya menunjukkan indikator bahwa rakyat sudah mulai cerdas,&rdquo; terang dia. Calon gubernur yang juga purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir komisaris jenderal polisi itu menyatakan bahwa rakyat tidak boleh ribut-ribut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Buat apa ribut-ribut, setelah ribut-ribut mereka bersatu kembali, rakyat ditinggalkan, rakyat saling musuhan, di antara keluarga bahkan antar teman. Terus mereka bergandengan tangan, berpeluk-pelukan, tertawa bersama di belakang layar. Dan akhirnya mereka jalan-jalan bareng ke luar negeri, menikmati kehidupan mewah,&rdquo; beber dia.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015360137/usai-nyoblos-calon-wali-kota-depok-imam-budi-hartono-pantau-hitung-cepat">Usai Nyoblos, Calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono Pantau Hitung Cepat</a></strong> <p dir="ltr">Lebih lanjut, Dharma menyampaikan bahwa rakyat harus sadar. Dukungan mereka berikan demi kebaikan semua. &rdquo;Jangan hanya mendukung, tapi tidak impact-nya bagi masa depan keluarga kita,&rdquo; kata dia.</p> <p dir="ltr">Berkaitan dengan hasil pilkada Jakarta, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang penting baginya dia sudah maju dan bertarung untuk memperjuangkan kebaikan bagi rakyat Jakarta.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dharma enggan berkomentar banyak saat ditanya soal dugaan munculnya money politik.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Saya tidak mengatakan komentar, justru banyak tahu dari wartawan. Jadi, silakan wartawan selidiki itu. Jangan cuman saya aja yang diselidiki. Saya nggak terlalu, itu buat saya hanya menghabis-habiskan energi. Untuk apa mencari hal-hal seperti itu,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> </div> <div>&nbsp;</div>

Dharma enggan berkomentar banyak saat ditanya soal dugaan munculnya money politik yang terjadi saat Pilkada Jakarta.

Dharma Pongrekun Sebut Pilkada Jakarta Berjalan Damai, Enggan Komentari Dugaan Money Politik

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1816834668693985691" data-legacy-message-id="1936b181531e999b"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":wh" class="ii gt"> <div id=":wi" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/Mural-Pemilu-Damai-Dery-Ridwansah-6-4099982024.jpg" alt="Warga melintas di depan mural berisakan pesan pemilu damai dan tolak politik uang. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Warga melintas di depan mural berisakan pesan pemilu damai dan tolak politik uang. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <br /><br /><strong>JawPos.com</strong> - Pesta demokrasi 5 tahunan terbesar pertama dalam Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (27/11), untuk memilih para pemimpin atau kepala daerah terbaik di berbagai daerah.<br /><br />Di sejumlah daerah, politik uang masih sangat menjadi andalan bagi para kandidat untuk mendapatkan suara pemilih. Apalagi jika mereka merasa tidak punya visi misi kongkret dan rekam jejak mereka belum diketahui secara jelas oleh banyak orang, biasanya menempuh cara instan untuk mendulang suara.<br /><br />Berdasarkan hasil bahtsul masail di kalangan Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa menerima serangan fajar atau menerima uang supaya memilih calon pemimpin tertentu dalam pemilu hukumnya haram. Hal ini juga sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2018.<br /><br />Haramnya menerima serangan fajar disamakan dengan risywah atau suap. Dalam Islam, orang yang memberikan suap atau menerima uang suap hukumnya haram dan berdosa serta diancam dengan hukuman api neraka. Suap dilarang karena dianggap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.<br /><br />Dikutip dari NU Online, Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Muhtaj menyatakan bahwa suap atau risywah merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan supaya dia melakukan sesuatu yang tidak adil atau tidak benar.<br /><br />الرشوة هي ما يبذل للغير ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق &nbsp;<br /><br />Artinya:<br /><br />"Suap adalah pemberian sesuatu kepada orang lain agar dia memutuskan perkara dengan tidak adil atau agar dia tidak memutuskan perkara dengan adil." (Asy-Syirbini, Mughni Muhtaj, jilid VI, halaman 288). &nbsp;<br /><br />Bagaimana jika kita sudah terlanjur menerima uang serangan fajar dari salah satu pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2024 ?<br /><br />Di dalam kitab Al-Majmu&rsquo; Syarhul Muhaddzab dinyatakan, ada beberapa cara untuk menyiasati atau mempergunakan harta haram. Yaitu dengan cara mengembalikan uangnya kepada pemilik, mengembalikan kepada ahli warisnya apabila sudah meninggal dunia, mempergunakannya untuk kepentingan umum, atau menyedekahkannya kepada fakir miskin.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015358809/hari-pencoblosan-kpk-imbau-masyarakat-tak-tergiur-politik-uang-pilkada-serentak-2024">Hari Pencoblosan, KPK Imbau Masyarakat Tak Tergiur Politik Uang Pilkada Serentak 2024</a></strong><br /><br />Menariknya, harta haram yang yang diberikaan kepada fakir miskin akan berubah menjadi halal. Namun, mereka hanya boleh mengambil harta haram tersebut secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan hidup.<br /><br />وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّ عِيَالَهُ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ فَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى مَنْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَهُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ &nbsp; &nbsp;<br />Artinya:<br /><br />"Baginya diperbolehkan untuk menyedekahkan harta haram tersebut untuk dirinya sendiri dan keluarganya, jika dirinya fakir. Karena jika kelurganya fakir maka sifat fakir ada dalam diri mereka, bahkan keluarga yang fakir adalah orang yang paling utama untuk disedekahi. Dirinya diperbolehkan mengambil dari harta haram tersebut sekira kebutuhannya saja, karena ia juga seorang fakir. Ini adalah pendapat Al-Ghazali." (Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Majmu&rsquo; Syarhul Muhaddzab, [Beirut, Darul Fikr], juz IX, halaman 351). <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

menerima serangan fajar atau menerima uang supaya memilih calon pemimpin tertentu dalam pemilu hukumnya haram.

Hukum Menerima Serangan Fajar di Pemilu Haram dan Cara Menyiasati Bagi yang Terlanjur Menerimanya

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1816830148680533236" data-legacy-message-id="1936ad64ed52c4f4"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":xz" class="ii gt"> <div id=":xy" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/Mural-Pemilu-Damai-Dery-Ridwansah-6-4099982024.jpg" alt="Warga melintas di depan mural berisakan pesan pemilu damai dan tolak politik uang. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Warga melintas di depan mural berisakan pesan pemilu damai dan tolak politik uang. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Benny Sabdo menyatakan, apa yang dilakukan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) dapat dijerat dengan politik uang.&nbsp;&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, kedua paslon itu mengirimkan total 2.000 lebih paket sembako ke kepulauan seribu saat masa tenang Pilkada DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena masa tenang dilarang keras melakukan aktivitas kampanye, apalagi membagikan sembako kepada warga masyarakat. Hal ini dapat dijerat dengan tindak pidana politik uang," ujar Benny Sabdo, Selasa (27/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, dalam Pasal 492 UU Pemilu, kampanye diluar jadwal dapat dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara larangan politik uang pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur secara tegas lewat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pasal 73 disebutkan, pasangan calon, tim kampanye, partai politik, serta pihak lain dilarang memberikan atau menjanjikan uang maupun materi kepada penyelenggara dan pemilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praktik politik uang dapat dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang atau sembako kepada masyarakat. Namun, Bawaslu masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bawaslu Kepulauan Seribu masih melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kiriman paket sembako tersebut," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny menyatakan akan menindak tegas bagi pelanggar aturan pemilu yang ada. Bawaslu DKI juga terus berpatroli mengawasi money politic atau politik uang dalam pilkada DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengajak masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu jika menemukan adanya politik uang saat pilkada berlangsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bawaslu DKI terus melakukan patroli pengawasan politik uang selama masa tenang, serta mengajak warga masyarakat melaporkan, jika ada kegiatan kampanye &amp; praktik politik uang di wilayah DKI Jakarta," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Kepulauan Seribu telah menyita 2.000 lebih paket sembako milik paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). Sembako itu diantar ke Kepulauan Seribu saat masa tenang Pilkada DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Bawaslu Kepulauan Seribu DKI Jakarta Ulil Amri menuturkan, ribuan paket sembako itu disita lantaran dikirimkan ke kepulauan seribu saat masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Namun, pihaknya akan mengembalikan kembali paket sembako itu setelah hari pemilihan suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah akhirnya karena itu masa tenang tidak boleh beraktivitas, ya sementara ini kita segel. Dan kita nanti kembalikan setelah proses pemilihan selesai, kembalikan kepada pemiliknya," ujar Ulil saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (26/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ulil juga menjelaskan, ribuan paket sembako itu dikirimkan dengan menggunakan perahu nelayan tradisional atas arahan tim sukses paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">" Untuk pulau Pari (paket sembako) dari (paslon) 03, pulau Sabira dari (paslon) 01, Pulau Kelapa dari 03, pulau Lancang dan Untung Jawa sama-sama dari paslon 03. Selain Sabira itu 03," ujar Ulil saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (26/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ulil menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, para paslon mengaku ribuan paket sembako itu seharusnya telah tiba di pulau tujuan di kepulauan seribu pada 23 November atau sehari sebelum masa tenang Pilkada DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015233334/kpu-gelar-simulasi-pencoblosan-dan-penghitungan-suara-pilgub-dki-jakarta">KPU Gelar Simulasi Pencoblosan dan Penghitungan Suara Pilgub DKI Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ribuan paket sembako berupa beras dan minyak yang dikirimkan itu rencananya akan digunakan untuk bazar paket sembako murah saat kampanye akbar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masa kampanye Akbar itu juga dilakukan di kepulauan Seribu yang kemungkinan dengan cara bazar murah," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, saat proses pengiriman terjadi kendala lantaran cuaca yang memburuk. Hal itu menyebabkan pengiriman baru tiba pada keesokan harinya atau 24 November yang telah memasuki masa tenang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Bawaslu mengambil langkah untuk menyita sementara ribuan paket sembako itu hingga pencoblosan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta usai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu masa tenang tidak boleh beraktivitas, ya sementara ini kita segel. Dan kita nanti kembalikan setelah proses pemilihan selesai, kembalikan kepada pemiliknya," jelasnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) dapat dijerat dengan politik uang

Bawaslu: RIDO dan Pram-Doel Terancam Jerat Politik Uang, Buntut Pengiriman 2.000 Sembako ke Kepulauan Seribu saat Masa Tenang Pilkada DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/politik-uang-jpc.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 3 unit mobil terjaring razia tim gabungan dari Bawaslu Riau, Polres Kampar dan Batalyon 132 Salo di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (15/4) kemarin. Saat itu, tim menemukan adanya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/04/2019/kampanye-terbuka-6-kericuhan-terjadi-di-jogja/">bahan kampanye </a>di dalam mobil tersebut.<br /> <br /> Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan, razia berlangsung sekitar pukul 21.00-24.00 WIB. "Tim gabungan melakukan razia terhadap setiap kendaraan yang diduga membawa barang untuk melakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/04/2019/kampanye-terbuka-6-kericuhan-terjadi-di-jogja/"><em>money</em> politik</a>," katanya, Selasa (16/4).<br /> <br /> Razia ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 856/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tentang Pengawasan Masa Tenang.  "Dalam patroli dan razia itu, Bawaslu Riau bersama tim patroli menemukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/04/2019/kampanye-terbuka-6-kericuhan-terjadi-di-jogja/">ratusan bahan kampanye</a> berupa kartu nama, contoh surat suara dan kalender," sebutnya.<br /> <br /> Barang-barang kampanye itu, imbuh Rusdan merupakan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/04/2019/kampanye-terbuka-6-kericuhan-terjadi-di-jogja/">milik calon legislatif</a> (Caleg) DPRD Riau Dapil Kampar dan Caleg DPRD Kabupaten Kampar Dail 1. "Itu ditemukan di dalam 3 mobil yang terjaring razia," bebernya.<br /> <br /> Untuk selanjutnya, para sopir yang membawa mobil itu diamankan oleh tim lalu diinterogasi. Dari pengakuan para sopir tersebut, barang-barang tersebut merupakan sisa-sisa dari kampanye lalu. "Mereka secara sukarela memberikan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/04/2019/kampanye-terbuka-6-kericuhan-terjadi-di-jogja/">bahan kampanye</a> tersebut kepada tim patroli. Silakan saja diambil pak, itu bahan sisa waktu kampanye kemarin (pada masa tahapan kampanye) kata mereka," ujarnya.<br /> <br /> Atas temuan ini, Rusidi mengimbau kepada setiap pengemudi yang terjaring untuk tidak melakukan kegiatan yang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/04/2019/kampanye-terbuka-6-kericuhan-terjadi-di-jogja/">berbau kampanye</a>. Sebab, saat ini sudah memasuki masa tenang.<br /> <br /> "Sekarang ini sudah masuk masa tenang, jadi untuk kampanye dialogis dan sebagainya sudah tidak diperbolehkan lagi, dan segera laporkan jika bapak melihat atau mengetahui adanya <em>money</em> politik (bagi-bagi uang) sebelum atau ketika <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/04/2019/kampanye-terbuka-6-kericuhan-terjadi-di-jogja/">hari pencoblosan</a> kepada pengawas kami," pungkasnya.

Diduga Akan Lakukan Serangan Fajar, 3 Unit Mobil di Riau Dirazia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Rahayu.jpg" alt="Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Sri Rahayu Werdaningsih. (Ridho Hidayat/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Sri Rahayu Werdaningsih. (Ridho Hidayat/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wilayah desa dan pelosok dipetakan menjadi daerah yang mempunyai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">kerawanan tinggi</a> terhadap politik uang. Dalam melakukan pencegahannya, pengawas pemilu akan melakukan patroli pengawasan.<br /> <br /> Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">Daerah Istimewa Jogjakarta</a> (DIJ), Sri Rahayu Werdaningsih mengatakan, terjadinya politik uang dilihat dari segi wilayah yakni yang berada di desa, gunung atau jauh dari jangkauan.<br /> <br /> "Tingkat ekonominya dan pendidikannya tak tinggi, itu sangat berpotensi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">terjadi politik uang</a>. Kemudian dari sisi pelaku titik rawannya di caleg, baik DPD maupun DPRD. Ini baru potensi. Harapannya tak terjadi," katanya, saat dihubungi Jumat (12/4).<br /> <br /> Penyelenggaraan Pemilu diharapkan tetap dengan sistem proporsional terbuka. Caleg yang terpilih atau tidak berdasarkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">perolehan suara terbanyak</a>. "Penyebabnya (politik uang) karena adanya kompetisi. Tidak hanya antar partai, tapi juga internal partai," ucapnya.<br /> <br /> Dalam rangka pencegahan adanya politik uang itu pihaknya merencana berpatroli pengawasan. Upaya ini akan dimulai pada Sabtu (13/4) dengan diawali apel terlebih dahulu. "Mulai besok kami ada apel siaga pengawasan pagi. Setelah itu semua <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">pengawas pemilu</a> hingga tingkat desa langsung melakukan pengawasan. Kabupaten dan kota, bersih-bersih APK (Alat Peraga Kampanye) juga melakukan patroli pengawasan," ucapnya.<br /> <br /> Dari catatannya sampai saat ini sudah ada 40 dugaan pelanggaran. Sebanyak 2 di antaranya sudah diputus pengadilan. "Dari 2 itu salah satunya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">politik uang</a> di Kabupaten Bantul. Satunya tak bisa dilanjutkan karena kekurangan alat bukti dan tak memenuhi unsur," pungkasnya.

Bawaslu: Wilayah Pelosok Rawan Politik Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/rumah-dinas-anggota-dpr-diduga-timbun-sembako-murah-ahok-djarot_m_123837.jpeg" alt="Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pengamanan Anies-Sandi, Yupen Hadi (kedua dari kiri)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pengamanan Anies-Sandi, Yupen Hadi (kedua dari kiri)</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengungkap &nbsp;keterlibatan pejabat publik dengan &nbsp;melakukan money politik dalam Pilkada DKI Jakarta.</p><br /> <p>Adapun money politik yang dimaksud adalah &nbsp;pembagian sembako murah yang diduga dilakukan tim pemenangan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.</p><br /> <p>Mereka mengidentifikasi bahwa ada salah satu rumah dinas anggota DPR di Kalibata digunakan untuk menyimpan sembako murah itu.</p><br /> <p>"Satu alamat digunakan fasilitas negara, &nbsp;rumah dinas anggota DPR Kalibata. (Nomor) 4323 jadi tempat penyimpanan logistik yang didistribusikan, disalurkan hari ini," ungkap Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pengamanan Anies-Sandi, Yupen Hadi saat menggelar konferensi pers, Minggu (16/4).</p><br /> <p>Mereka pun telah melaporkan dugaan money politik tersebut ke Bawaslu dan berharap agar segera diproses. "Dari semua laporan, harapannya Bawaslu proses sebagai tindak pidana money politik pilkada," pungkas Yupen. <strong>(dna/JPG)</strong></p>

Rumah Dinas Anggota DPR Diduga Timbun Sembako Murah Ahok-Djarot 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kata-ibu-ibu-di-johar-baru-pilih-paslon-ini-dikasih-rp-1-juta_m_121811.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sosiolog Universitas Ibunu Khaldun Jakarta, Musni Umar membuat pengakuan yang mengejutkan. Musni mengklaim bahwa kedaulatan para pemilih di Pilgub DKI Jakarta telah dirampas para pemilik modal. Berbekal dana melimpah, mereka dengan bebasnya "membeli" suara warga. &nbsp;</p><br /> <p>Itu tak lepas dari tujuan para "bandar". Yakni memastikan kebijakan dari gubernur-wakil gubernur yang terpilih akan lebih banyak berpihak pada kepentingan pemodal ketimbang menyuarakan kepentingan rakyat.</p><br /> <p>Musni mengungkapkan, keterlibatan pemodal dalam Pilgub DKI, khususnya untuk memenangkan pasangan petahana bukan hoax, tapi nyata terjadi di masyarakat kelas bawah.</p><br /> <p>"Saya dengar langsung dari ibu-ibu di Johar Baru (Jakarta Pusat), mereka mengaku dijanjikan uang Rp 1 juta kalau mencoblos petahana (Ahok-Djarot). Ironisnya banyak ibu-ibu yang terpengaruh iming-iming itu," kata Musni saat dihubungi, Jumat (7/4).</p><br /> <p>Selain di Johar Baru, Musni juga mendapati praktik serupa di kawasan Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur. Di wilayah ini, selain dibujuk dengan uang, mereka juga menerima paket sembako agar mendukung pasangan petahana.</p><br /> <p>"Saya melihat praktik semacam itu dilakukan ke pemukiman miskin serta lokasi TPS petahana kalah," pungkas Musni.<strong>(dem/rmol/mam/JPG)</strong></p>

Kata Ibu-Ibu di Johar Baru, Pilih Paslon Ini Dikasih Rp 1 Juta  

money politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#money politik

Berita Terkini