<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/WhatsApp-Image-2025-09-08-at-185536-4294491753.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia&nbsp;David Sutyanto optimis menatap perekonomian nasional. Keyakinan ini muncul karena&nbsp;arah kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah. Dengan memberikan dana suntikan Rp 200 triliun untuk bank umum, memperlihatkan pemerintah tidak lagi menahan diri. Selain itu, stimulus tambahan senilai lebih dari Rp 16 triliun juga digelontorkan, mencakup bantuan sosial, dukungan untuk UMKM, program padat karya, serta insentif sektor pariwisata. Dari sisi moneter, BI mengambil langkah berani dengan memangkas suku bunga acuan menjadi 4,75 persen. Keputusan ini membawa efek positif dengan menurunkan biaya pinjaman, memperbesar ruang konsumsi, sekaligus memberi dorongan bagi pasar modal. &ldquo;Indonesia kini berada di persimpangan yang menentukan, dan pilihan kebijakan yang lebih berani memberi alasan untuk optimis. Semua ini terjadi karena fiskal dan moneter tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersatu dalam tujuan yang sama. Selamat datang Ekonomi Ekspansif,&rdquo; ujar David, Kamis (18/9). David menuturkan,&nbsp;sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan ekspansi ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Langkah ini diharapkan memperpanjang momentum pertumbuhan dan menghadirkan manfaat yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. &ldquo;Inilah era baru dibawah pemerintahan Presiden Prabowo ketika kebijakan fiskal dan moneter bertemu dalam satu irama, mendorong roda perekonomian agar bergerak lebih kencang, memperpanjang masa ekspansi, dan memberi harapan bahwa pertumbuhan kali ini bisa dirasakan lebih merata oleh seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; tandasnya.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutyanto optimis menatap perekonomian nasional. Fiskal dan moneter seirama.

Kebijakan Fiskal dan Moneter Kini Seirama, Analis Optimis Ekonomi Akan Lebih Melejit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/OBIbGSnob0Lloymj2seNfPbWL4UeECmuU8wjEiCa-2778684918.jpg" alt="Chief Econonist Bank Mandiri Andry Asmoro (tiga dari kiri) bersama jajaran ekonom lainnya dalam Mandiri Economic Outlook Q3 2025, Kamis (28/8). (Bank Mandiri untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chief Econonist Bank Mandiri Andry Asmoro (tiga dari kiri) bersama jajaran ekonom lainnya dalam Mandiri Economic Outlook Q3 2025, Kamis (28/8). (Bank Mandiri untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi perlu kebijakan countercyclical moneter maupun fiskal. Perlu percepatan realisasi belanja pemerintah dan kebijakan moneter yang akomodatif. Meski tantangan perekonomian global masih ada. "Kami melihat ada satu kali lagi ruang pemangkasan BI rate di tahun ini. Kebijakan fiskal juga kami meyakini di semester II ini akan akselerasi belanjanya akan relatif lebih cepat. Itu yang akan berdampak kepada pertumbuhan (ekonomi) dan likuiditas perbankan," kata Chief Econonist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam Economic Outlook Q3 2025, Kamis (28/8). Dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) tidak hanya terasa secara langsung. Tapi juga melalui jalur tidak langsung seperti masuknya produk-produk Tiongkok ke pasar domestik. Mengingat, Tiongkok juga kesulitan memasuki market AS. "Kemudian itu berdampak kepada membanjirnya barang-barang produk dari Tiongkok masuk ke emerging market, termasuk Indonesia," jelasnya. Meski demikian, Asmo melihat peluang ekspor komoditas selain dari batu bara dan crude palm oil (CPO). Seperti kopi, coklat, dan kelapa yang tren harga dan permintaannya sedang cukup tinggi. Yang kemudian akan bisa menyokong neraca perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global. Menurut dia, dampak dari kebijakan tarif resiprokal AS akan memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi global. Yang pada akhirnya turut mempengaruhi ekspor utama Indonesia. Seperti batubara dan CPO. Di tengah tensi geopolitik yang meningkat, terutama di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah, Asmo mencatat ada dampak ganda bagi perekonomian. Yakni memberikan aspek positif yang menaikkan harga-harga komoditas yang menjadi substitusi dari harga minyak. "Nah biasanya harga komoditas tersebut adalah harga atau unggulan dari ekspor Indonesia," ujarnya. Namun demikian, dia mengingatkan volatilitas pasar keuangan tetap menjadi tantangan utama. Ketidakpastian global bisa menciptakan tekanan terhadap nilai tukar, aliran modal, dan stabilitas makroekonomi domestik. "Jadi kami lihat volatilitas pasar meningkat, kemudian instead of pelemahan dari dolar AS (USD), malah bisa terjadi lagi. Memudian USD yang menguat karena memang terjadinya capital flight kepada safe haven currency," tandasnya. Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi memproyeksi ekonomi Indonesia 2025 berpeluang tumbuh di kisaran 4,9 hingga 5,1 persen. Sejalan dengan perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika global hingga triwulan II 2025. Didukung arah kebijakan Bank Indonesia yang cenderung akomodatif. Selama stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi terjaga di kisaran target. Yang tak kalah penting akselerasi realisasi belanja pemerintah. "Agar dapat menjadi bantalan bagi perekonomian dalam menghadapi ketidakpastian global," bebernya.&nbsp;

Artikel ini membahas tantangan ekonomi Indonesia dan perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang lebih akomodatif.

Indonesia Hadapi Tantangan Ganda di Sektor Ekonomi, Perlu Percepat Belanja Fiskal dan Moneter yang Akomodatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/20250319_140129-1446990574.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tiga dari kanan) bersama jajaran deputi gubernur BI di Gedung Thamrin, Rabu (19/3). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tiga dari kanan) bersama jajaran deputi gubernur BI di Gedung Thamrin, Rabu (19/3). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bank Indonesia (BI) memborong surat berharga negara (SBN) untuk ekspansi likuiditas. Memperkuat operasi moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah. Selama 2025 hingga 18 Maret, BI telah membeli SBN sebesar Rp 70,74 triliun. Dengan rincian, melalui pasar sekunder senilai Rp 47,31 triliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebanyak Rp 23,43 triliun. &rdquo;Kenapa kita perlu ekspansi likuiditas? Karena untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, kami perlu melakukan intervensi dengan jual devisa. Kalau jual divisa berarti rupiah kami sedot. Oleh karena itu, supaya rupiah kembali lagi ke sistem keuangan, kami beli SBN. Gitu ya, jangan gundah gulana,&rdquo; jelas Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai rapat dewan gubernur di kantornya, Rabu (19/3). Sebab, dengan pembelian SBN, BI tengah menyedot pasokan dolar Amerika Serikat (AS) alias USD. Untuk kemudian menyebarkan rupiah ke pasar keuangan sebagai likuiditas tambahan di sektor keuangan. Perry memastikan SBN sesuai dengan arah kebijakan moneter. "Kami pastikan beli SBN itu sesuai dengan arah kebijakan moneter. Ya, arah kebijakan moneter yang memang kami perlu adalah ekspansi,&rdquo; tegas Perry Warjiyo. Dengan demikian, lanjut dia, pembelian SBN tidak hanya bertujuan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Tapi juga untuk mendukung kebijakan moneter yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja. Berdasar asesmen BI, Perry menyampaikan, ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor AS yang makin luas.&nbsp;Di AS, kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal. Sementara laju penurunan inflasi tidak secepat yang diprakirakan. &rdquo;Ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terkena dampak rambatan kebijakan tarif impor AS tersebut di tengah permintaan domestik yang belum meningkat akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat,&rdquo; beber Perry Warjiyo. Sementara itu, pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai akibat kebijakan tarif impor AS tertahan dengan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2025 dari yang ditargetkan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan sebesar 3,2 persen. Di pasar keuangan global, ketidakpastian masih berlanjut. Diwarnai oleh penurunan yield US Treasury dan melemahnya indeks USD (DXY) di tengah ketidakpastian penurunan Fed funds rate (FFR). Aliran modal global yang semula terkonsentrasi ke AS bergeser sebagian ke komoditas emas dan obligasi di negara maju dan negara berkembang. &rdquo;Sementara itu, portofolio investasi saham masih terkonsentrasi ke negara maju kecuali AS, dan belum masuk ke negara&nbsp;emerging market&nbsp;(EM),&rdquo; ucap Perry. Tetap tingginya ketidakpastian global tersebut memerlukan respons kebijakan yang tepat untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.&nbsp; Konsumsi rumah tangga tetap baik. Meski perlu terus didorong. Termasuk dukungan belanja pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial, serta peningkatan musiman permintaan menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H. Dari eksternal, ekspor nonmigas meningkat pada Februari 2025. Ditopang terutama komoditas minyak kelapa sawit dan kendaraan bermotor. Secara sektoral, lapangan usaha pertanian diprakirakan meningkat didorong panen raya. Sedangkan sektor pertambangan dan industri pengolahan melambat dipengaruhi permintaan eksternal yang menurun. &rdquo;Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2025 tetap baik dalam kisaran 4,7 sampai 5,5 persen,&rdquo; kata Perry.

BI memborong surat berharga negara (SBN) untuk ekspansi likuiditas, memperkuat operasi moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah

Bank Indonesia Borong SBN untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/JKT_BI-PERTAHANKAN-SUKU-BUNGA-ACUAN_Salman-Toyibi-07JPG-609415025.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan paparan pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan paparan pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat strategi operasi moneter&nbsp;pro-market. Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan guna memastikan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.&nbsp;Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 17 Februari 2025, posisi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 892,90 triliun. Sedangkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) serta Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) masing-masing tercatat USD 3,03 miliar dolar AS dan USD 587 juta. "Penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan stabilitas nilai tukar rupiah," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam paparan hasil rapat dewan gubernur (RDG) di Gedung Thamrin, Rabu (19/2). Kepemilikan nonresiden dalam SRBI per 17 Februari 2025 mencapai Rp 225,35 triliun. Setara 25,24 persen dari total&nbsp;outstanding. Implementasi&nbsp;dealer utama (primary dealer) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan&nbsp;repurchase agreement&nbsp;(repo) antarpelaku pasar. Sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi.&nbsp;&nbsp; Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter. Sekaligus upaya sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Hingga 17 Februari 2025, BI telah membeli SBN sebesar Rp 32,46 trilliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp 19,46 trilliun dan pasar primer sebesar Rp 12,99 trilliun. "Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi operasi moneter&nbsp;pro-market&nbsp;untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas, mendorong aliran masuk modal asing, berkoordinasi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah," terang Perry.

Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan guna memastikan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

BI Perkuat Strategi Operasi Moneter Pro-Market untuk Stabilitas Inflasi dan Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/1730976549_img-trumpnext-4-year-1239997795.jpg" alt="Donald Trump. (Observer Research Foundation)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump. (Observer Research Foundation)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekonom senior yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) M. Chatib Basri mengungkapkan tiga kebijakan yang dapat berdampak signifikan pada ekonomi global dan Indonesia. Pertama adalah kebijakan tarif. Hal itu mengingat 52 persen industri manufaktur di AS bergantung pada bahan baku dan barang modal impor. Jika tarif dikenakan, baik 10 persen atau 25 persen, maka biaya produksi akan meningkat. "Ini akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, yang berarti The Fed akan semakin sulit untuk menurunkan suku bunga," ujarnya dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2). Kebijakan kedua yang menjadi perhatian adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh Trump. Yang mana akan memperburuk defisit anggaran AS yang harus dibiayai dengan utang. Akibatnya, suplai obligasi AS akan meningkat. Yang akan menurunkan harga obligasi dan menaikkan imbal hasilnya (yield). "Ini akan semakin menyulitkan The Fed untuk menurunkan bunga," imbuhnya. Kebijakan ketiga adalah deportasi terhadap tenaga kerja tidak terdaftar (undocumented) yang banyak mengisi sektor-sektor pekerjaan dengan upah rendah di AS. Jika tenaga kerja ini dideportasi, maka akan terjadi kekurangan pekerja yang membuat upah pekerja meningkat. Pada gilirannya akan meningkatkan inflasi di AS. Chatib memperkirakan, kondisi ini bisa membuat The Fed sulit menurunkan suku bunga. Bahkan mungkin menaikkannya. "Lalu, apa dampaknya terhadap Indonesia? Dengan meningkatnya suku bunga di AS, USD semakin menguat, yang sudah mulai terlihat dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang kini menyentuh sekitar Rp 16.300," tandasnya.

Chatib memperkirakan, kondisi ini bisa membuat The Fed sulit menurunkan suku bunga. Bahkan mungkin menaikkannya.

Tiga Kebijakan Trump Bikin Ruang Fiskal dan Moneter Indonesia Sempit, Rupiah Babak Belur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/3_vola-457491649.jpg" alt="Rupiah dalam sepekan ini mendekati angka Rp 15.000 per USD. Meski demikian, keperkasaan mata uang Garuda bakal terus teruji seiring labilnya pasar finansial global. (ADEK BERRY/AFP)" width="100%">
<figcaption>Rupiah dalam sepekan ini mendekati angka Rp 15.000 per USD. Meski demikian, keperkasaan mata uang Garuda bakal terus teruji seiring labilnya pasar finansial global. (ADEK BERRY/AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Risiko perekonomian global semakin tinggi. Disertai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan. Pertimbangan tersebut membuat Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya (BI-rate). Dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (20/11), Gubernur BI Perry Warjiyo memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6 persen. Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global. Khususnya dengan perkembangan politik di Amerika Serikat (AS). BI mencermati lima hal penting. Pertama, perkembangan politik di AS. Perry menuturkan, kebijakan Trump akan diikuti dengan arah kebijakan fiskal lebih ekspansif. Strategi ekonomi berorientasi domestik alias inward looking policy. Dia menjelaskan, inward looking policy merupakan penerapan tarif perdagangan yang tinggi dan kebijakan imigrasi ketat kepada negara-negara mitra. Terutama, kepada negara-negara yang mengalami surplus besar terhadap AS. &ldquo;Negara-negara mana itu, adalah Tiongkok, EU (Uni Eropa), Meksiko, dan sejumlah negara yang lain termasuk Vietnam,&rdquo; ucap Perry. Nah, tarif perdagangan yang tinggi kemungkinan mulai akan diterapkan pada semester II 2025. Misalnya, kepada Uni Eropa ada tarif bea 25 persen untuk besi, aluminium, motor vehicle, dan yang lain. Dengan Tiongkok 25 persen untuk mesin elektronik dan kemikal. Pengenaan tarif tinggi ini yang akan membuat adanya fragmentasi perdagangan. Yang kemudian bakal menyebabkan perlambatan ekonomi di negara-negara tersebut. &ldquo;Tiongkok yang selama ini melambat kemungkinan juga akan lebih lambat. EU yang sebetulnya sedang akan naik, mungkin nggak jadi naik. Sehingga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia itu akan menurun yang mestinya tahun depan bisa naik dari 3,2 persen atau setidaknya sama,kemungkinan akan turun menjadi 3,1 persen,&rdquo; jelas lulusan Iowa State University itu. Kedua, proses penurunan inflasi akan berjalan lebih lambat sehingga penurunan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) diprakirakan juga akan lebih terbatas. Perkiraan BI kemungkinan masih akan turun 25 basis point (bps) di Desember 2024 mendatang. &ldquo;Tapi untuk tahun depan yang kami perkirakan semula turun 75 sampai 100 basis point, perkiraan kami terkini hanya turun 50 basis point. Dua kali saja tahun depan,&rdquo; terang Perry. Yang ketiga adalah defisit fiskal pemerintah AS yang akan melebar. Perkiraan tahun depan bisa membengkak ke 7,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan perkiraan sebelumnya hanya 6,5 persen untuk mendorong ekonomi domestiknya. Defisit fiskal yang lebih besar oleh pemerintah AS mendorong kembali meningkatnya yield US Treasury. Baik tenor jangka pendek maupun jangka panjang. &ldquo;Defisit fiskal yang lebih tinggi harus menerbitkan utang lebih banyak,&rdquo; imbuhnya. Keempat, lanjut Perry, berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS. Yang berhubungan dengan indikator kelima yakni berdampak pada menguatnya mata uang dolar AS (USD) secara luas. Akibatnya, tekanan pelemahan nilai tukar berbagai mata uang dunia semakin tinggi. Sehingga terjadi aliran keluar portofolio asing, termasuk dari negara emerging market (EM). Makanya, penguatan respons kebijakan diperlukan untuk memperkuat ketahanan eksternal dari dampak negatif memburuknya rambatan global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara emerging market, termasuk Indonesia. &ldquo;Lima ini yang kami terus pantau dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, untuk menentukan bagaimana respon kita,&rdquo; tandasnya.

BI pantau 5 faktor global, termasuk politik AS dan dolar kuat, untuk menentukan kebijakan moneter demi stabilitas rupiah dan ekonomi.

Cermati 5 Faktor, BI Pertahankan Suku Bunga Demi Stabilitas Rupiah, Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/JKT_-BI-Tahan-Suku-Bunga-Aucan_MIFTAHUL-HAYAT-14-644737125.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa 40 indikator kinerja utama BI, termasuk tingkat inflasi inti, volatilitas nilai tukar rupiah, serta kecukupan cadangan devisa, dapat tercapai secara baik pada kuartal I tahun ini. "Secara keseluruhan, seluruh indikator kinerja itu dapat kami capai secara baik, bahkan sejumlahnya itu lebih baik dari yang ditargetkan," kata Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6). Ia menyampaikan bahwa indikator tersebut termasuk tingkat inflasi inti yang pada kuartal I 2024 tercatat sebesar 1,77 persen&nbsp;year-on-year&nbsp;(yoy), masih dalam kisaran target 2,5 plus minus 1 persen. Menurutnya, hal tersebut berkat implementasi kebijakan moneter yang tepat serta kolaborasi yang baik antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Indikator volatilitas nilai tukar rupiah, lanjutnya, juga masih terpantau lebih rendah daripada target di angka 5,5 persen&nbsp;year-to-date&nbsp;(ytd) sebagai hasil dari berbagai upaya intervensi moneter, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan kenaikan BI&nbsp;rate. "Demikian juga untuk kecukupan cadangan devisa, realisasinya 6,2 bulan impor, lebih tinggi dari targetnya 5 bulan impor dan kami memandang ini masih lebih dari cukup untuk menstabilkan nilai tukar rupiah," ucap Perry. Terkait pertumbuhan kredit, ia menuturkan bahwa pencapaian indikator tersebut melebihi target yakni 12,4 persen dari target 10 plus minus 1 persen karena adanya insentif likuiditas dari BI kepada perbankan untuk menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas. Ia menyatakan bahwa indikator likuiditas juga tercapai dengan realisasi 29,55 persen, jauh di atas target 10 persen, sedangkan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) tercatat pada angka 33,55 persen dengan target 30 persen. "Untuk pengedaran uang dan sistem pembayaran itu ada indikator realisasi mengenai QRIS, tingkat kelayakan uang, dan berbagai strategi-strategi yang ada sebagai komitmen kami untuk terus mendigitalkan keuangan dan juga memastikan ketersediaan rupiah dengan uang layak edar termasuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil," ujar Perry. Pihaknya mencatat hingga kuartal I&nbsp; tahun ini, volume transaksi QRIS telah mencapai 973,07 juta transaksi dari target 2 miliar transaksi sepanjang 2024. Selanjutnya, ia menyampaikan capaian sejumlah indikator terkait keuangan inklusif dan syariah, seperti pengembangan UMKM yang telah mencapai 3.848 UMKM dari target 6.200 UMKM serta perluasan akses pasar dan pembiayaan UMKM Rp 15,72 miliar dari target Rp 450 miliar. "Local currency transaction&nbsp;(dengan negara mitra) juga sudah tumbuh 4,88 persen, lebih tinggi dari yang ditargetkan (sebesar 3 persen dari pangsa nilai transaksi)," imbuh Perry.

Tingkat inflasi inti yang pada kuartal I 2024 tercatat sebesar 1,77 persen year-on-year (yoy), masih dalam kisaran target.

Laporkan Kinerja Kuartal I ke DPR, Bos BI:  Seluruh Indikator Dapat Kami Capai secara Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/InShot_20220120_211436561.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kembali terulang, dugaan kasus kebocoran data menimpa salah satu lembaga penting di Republik ini. Setelah sebelumnya menyeruak kasus data ratusan ribu pasien yang diduga milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kali ini giliran Bank Indonesia atau BI yang kena sasaran.  Data Bank Indonesia dibobol sebuah grup bernama Conti Ransomware. Lalu siapakah mereka?  Nama Conti Ransomware sendiri diungkap oleh akun Twitter DarkTracker: DarkWeb Criminal Intelligence. Bank Indonesia disebut menjadi salah satu korban grup tersebut.  Menjelaskan hal tersebut, pakar keamanan siber Pratama Persadha membeberkan bahwa informasi Bank Indonesia diserang Ransomware dari salah satu akun Twitter "DarkTracer" adalah valid.  Pria yang sudah bergelut di bidang cyber security selama puluhan tahun itu mengungkapkan bahwa grup peretas Ransomware Conti merupakan salah satu grup peretas ransomware yang paling berbahaya di dunia, dan mempunyai reputasi yang bagus.  "Sehingga jika mempublish sesuatu, sudah pasti valid karena reputasinya dipertaruhkan," terang Pratama melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com.  Pada kasus BI ini, Chairman CISSReC (Communication &amp; Information System Security Research Center) ini menyebut, serangan sudah dipastikan berasal dari ransomware. Pada kasus BI, ransomware sendiri bisa masuk dari mana saja dan dikatakan memang salah satu risiko dari kegiatan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).  "Bisa saja dengan praktik phising, credential login yang lemah atau dikarenakan pegawai mengakses sistem kantor dengan jaringan dan peralatan yang tidak aman. Namun perlu dilakukan digital forensik lebih lanjut untuk mengetahui mereka menyerang dari mana," lanjut Pratama.  Lebih lanjut, ransomware ini berbahaya karena menginfeksi file dan bisa menyebar ke semua server yang terhubung. Jadi, data lainnya bisa kena juga.  Lembaga keuangan memang banyak menjadi target yang disasar saat ini. Tren serangan ransomware, dikatakan Pratama, terus meningkat setiap tahunnya mengingat semua sektor keuangan terpaksa melakukan digitalisasi lebih cepat, terutama perbankan.  Sehingga perbankan dan lembaga keuangan termasuk BI akan menjadi sasaran serangan siber yang cukup terbuka di tahun-tahun mendatang. Karena itu peningkatan keamanan siber harus dilakukan oleh negara maupun swasta.  Adapun modus dari serangan tersebut ialah bermacam-macam. Kemungkinan karena uang tebusan, maupun reputasi kelompok peretas atau bahkan bisa juga memang dari spionase asing.  Karena serangan-serangan ransomware yang terjadi saat ini banyak diindikasikan dilakukan oleh grup hacker asal Rusia. Risiko yang diakibatkan oleh serangan ransomware ini salah satunya adalah akan banyak file yang disandera dan di-encrypt atau dienkripsi.  Sehingga korban mau tidak mau harus membayarnya untuk mendapatkan kunci pembuka. Kalau korban tidak membayar uang tebusan yang diminta, maka data dan sistemnya akan dirusak dan sistem tidak bisa berjalan, sehingga layanan organisasi tersebut akan berhenti.  "Karena data file mahal dan penting, jadi pasti pihak lembaga mau tidak mau membayar tebusan jika terkena serangan ransomware. Sama halnya seperti serangan ransomware ke perusahaan pipa minyak Amerika pada awal Mei 2021 yang merupakan salah satu serangan siber paling masif tahun ini," tandas Pratama.

Pakar: Peretas Keamanan Siber BI Salah Satu Paling Berbahaya di Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Ransomware.jpg" alt="Ransomware" width="100%">
<figcaption>Ransomware</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mengaku, memang ada serangan virus ransomware ke dalam jaringan BI. Namun, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, peretasan tersebut terjadi pada bulan lalu.  "Serangan bulan lalu. Itu menyadarkan kami itu nyata dan kami kena," kata Erwin Kamis (20/1).  Erwin mengatakan, pihak BI pun sudah melakukan asesmen terhadap serangan tersebut pada seluruh karyawan dan perkantoran saat serangan ransomware berlangsung. Selain itu, lanjutnya, BI pun sudah melakukan pemulihan dan mitigasi agar serangan tidak terulang kembali dengan memperketat protokol teknologi IT. Pihakmya juga akan mengembangkan keamanan siber yang lebih kuat.  “Kamu perketat standar protokol teknologi IT. Mengembangkan teknologi keamanan siber yang lebih kuat. Peningkatan koordinasi framework di level pegawai," ungkapnya.  Kemudian, BI juga sudah melakukan uji infrastruktur guna memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran aman dan efisien. Serta, akan terus perkuat framework ketahanan keamanan.  Harapannya, Erwin menambahkan, dengan langkah tersebut BI memastikan bahwa layanan operasional tidak terganggu. Sehingga kegiatan aktivitas transaksi ekonomi masyarakat tetap terjaga.  "Jadi, dengan langkah-langkah itu BI kemudian ingin mengatakan dan memastikan layanan operasional BI tidak terganggu. tetap terkendali dukung kegiatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

BI Akui Ada Serangan Virus Ransomware Bulan Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen. Hal tersebut diputuskan usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Januari 2022.  "Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (20/1).  Perry mengatakan, kebijakan moneter tahun ini akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas. Sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.  Kemudian, lanjutnya, kebijakan moneter tahun ini akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed). "Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar," imbuhnya.  Selain itu, BI juga melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha. BI juga berpartisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN, dengan masih tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang saat ini sebesar 35,12 persen.  "Normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional) saat ini sebesar 3,5 persen," sebutnya.  Perry menambahkan, kebijakan itu juga untuk memperkuat kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Ini terutama dari sisi dunia usaha dalam hal ini permintaan kredit yang ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.  Salah satunya, melalui program pengembangan UMKM dan pemberdayaan perorangan berpenghasilan rendah untuk mendorong UMKM dan usaha syariah naik kelas. Kemudian, melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan hijau Bank Indonesia untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#moneter

Berita Terkini