<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/si_penjual_es.jpg" alt="BINGUNG: Suasana di rumah orang tua M Agung Hidayatullah di Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun, kemarin. (JAWA POS RADAR MADIUN)" width="100%">
<figcaption>BINGUNG: Suasana di rumah orang tua M Agung Hidayatullah di Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun, kemarin. (JAWA POS RADAR MADIUN)</figcaption>
</figure>Prosedur Penetapan Tersangka Dinilai Tidak Sesuai KUHAP  JawaPos.com – Penetapan M. Agung Hidayatulloh (MAH) sebagai tersangka dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terus disorot. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sebagai pihak yang menangani kasus tersebut dianggap tidak cermat, bahkan prematur, dalam menetapkan Agung sebagai tersangka.  Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Abdul Wachid Habibullah menyatakan, berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/36/IX/2022/Dittipidsiber diketahui bahwa Agung telah berstatus tersangka saat ditangkap di Jalan Gerilya, RT 09, RW 04, Dagangan, Madiun, pada Rabu (14/9) lalu.  ”Sesuai KUHAP, (sebelum jadi) tersangka itu harus diperiksa dulu, tidak asal ditangkap,” jelasnya. Sesuai KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka harus didasarkan minimal dua alat bukti. Jenis-jenis alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yakni, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.  Setelah dua alat bukti permulaan dikantongi, barulah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diundang penyidik untuk dimintai keterangan. Namun, beda cerita jika seseorang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana seperti disebut dalam Pasal 17 KUHAP sehingga perlu ditangkap.  ”Tapi, statusnya (saat penangkapan, Red) belum tersangka,” ujarnya. Setelah penangkapan dan melakukan pemeriksaan selama maksimal 1 x 24 jam (Pasal 19 ayat 1 KUHAP), barulah penyidik menentukan status orang yang ditangkap tersebut, apakah naik sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi.  ”Sementara dalam kasus MAH ini, belum diperiksa, tapi sudah jadi tersangka dan ditangkap,” tegas Wachid.  Atas dasar itu, LBH Surabaya meminta kepolisian lebih cermat dalam melakukan penyidikan terhadap Agung. Bahkan, jika polisi tidak memiliki cukup bukti, status tersangka yang melekat pada Agung harus dipulihkan. ”Jadi, dari prosedur penetapan tersangkanya dulu yang perlu dilihat sangat menyalahi aturan, tidak sesuai KUHAP,” terangnya.  Sebagaimana diberitakan, Dittipidsiber Bareskrim Polri menetapkan Agung sebagai tersangka karena berperan sebagai pemilik/pengguna/penguasa akun Bjorka pada situs www.breached.to, akun Telegram @Bjorkanism, dan akun wallet 1561ofB5Zjxxxxx. Agung dijerat sejumlah pasal dalam UU ITE. Di antaranya, pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juncto pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).  Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo belum menjawab permintaan konfirmasi terkait dengan prosedur penangkapan yang dinilai tidak sesuai KUHAP tersebut.  Di sisi lain, menurut sumber Jawa Pos di internal kepolisian, penangkapan Agung merupakan langkah awal untuk menelusuri keberadaan Bjorka. Berdasar hasil pemetaan tim siber, setidaknya ada 14 suspect yang diduga terafiliasi dengan Bjorka. Salah satunya Agung. ”Sasaran utama memang bukan MAH (Agung, Red),” ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya itu.

”Bjorka” Madiun Bukan Sasaran Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/si_penjual_es.jpg" alt="BINGUNG: Suasana di rumah orang tua M Agung Hidayatullah di Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun, kemarin. (JAWA POS RADAR MADIUN)" width="100%">
<figcaption>BINGUNG: Suasana di rumah orang tua M Agung Hidayatullah di Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun, kemarin. (JAWA POS RADAR MADIUN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bukan main bingung dan cemasnya keluarga Mohamad Agung Hidayatulloh. Betapa tidak, polisi sempat memulangkan pemuda 21 tahun asal Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, itu kemarin (16/9) pagi. Namun, sore harinya Agung ditetapkan sebagai tersangka kasus Bjorka.  Kini keluarga tak tahu persis keberadaan Agung. ”Setelah Jumatan dia (Agung, Red) pamit keluar, mungkin ke rumah teman,” kata Jumanto, 54, ayah Agung, kepada Jawa Pos Radar Madiun.  Kemarin pagi Jumanto senang mendengar kabar anaknya pulang. Dia mendapat telepon dari Polsek Dagangan untuk menjemput. Sekitar pukul 09.30, dalam kondisi sehat Agung sampai di rumah bersama sejumlah polisi. Hati Jumanto pun plong. Anaknya yang sehari-hari berjualan es ciduk dan ditangkap pada Rabu (14/9) petang serta diboyong ke Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (15/9) dini hari itu telah kembali.  Tapi, rasa plong tersebut berubah menjadi kecemasan saat Agung yang pamit sekitar pukul 13.00 tak kunjung pulang. Sekitar 1,5 jam kemudian, Polri mengumumkan Agung sebagai tersangka.  Kendati demikian, Jumanto mencoba berpikir positif. Dia yakin anaknya tidak mungkin ditangkap polisi lagi. ”Ada surat pernyataan pembebasan,” ujar Jumanto kendati enggan menunjukkan surat itu kepada wartawan.  Noviani, kakak Agung, mengatakan bahwa kemarin siang adiknya kembali dihubungi polisi. Tidak lama berselang, Agung pamit hendak mengambil handphone (HP) di kantor polisi. Namun, Noviani tidak tahu persis kantor polisi yang dimaksud. ”HP-nya yang lama diminta polisi, kemudian diberi uang Rp 5 juta untuk beli HP baru,” ungkapnya.  Sejumlah awak media nyaris seharian kemarin berada di rumah Agung. Hingga malam, pihak keluarga belum mengetahui pasti keberadaannya. ”Kami sekeluarga mohon maaf jika Agung salah. Semoga semua cepat selesai dan adik saya bisa beraktivitas lagi seperti biasa,” harap Noviani.

Pagi Pulang, Ditelepon Polisi Ambil HP, lalu Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/si_penjual_es.jpg" alt="BINGUNG: Suasana di rumah orang tua M Agung Hidayatullah di Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun, kemarin. (JAWA POS RADAR MADIUN)" width="100%">
<figcaption>BINGUNG: Suasana di rumah orang tua M Agung Hidayatullah di Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun, kemarin. (JAWA POS RADAR MADIUN)</figcaption>
</figure>KontraS Siap Dampingi, Minta ORI dan Komnas HAM Awasi Proses Hukum  JawaPos.com – Polri menetapkan Mohamad Agung Hidayatulloh (MAH) sebagai tersangka. Polisi mengklaim pemuda 21 tahun itu berperan sebagai penyedia kanal di Telegram dengan nama akun Bjorkanism.  Juru Bicara Humas Polri Kombespol Ade Yaya menjelaskan, atas perbuatan MAH itu, pihaknya menduga bahwa pemuda yang sehari-hari berjualan es ciduk di Pasar Pintu, Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, itu adalah bagian dari kelompok Bjorka. Melalui kanal di Telegram tersebut, polisi menduga MAH telah mengunggah sejumlah informasi yang berasal dari forum Breached. ”Tersangka (MAH) pernah melakukan posting (unggahan) di channel @Bjorkanism sebanyak tiga kali,” kata Ade dalam konferensi pers kemarin.  Posting-an pertama diduga diunggah pemuda asal Desa Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun, itu pada 8 September 2022. Dalam posting-an itu, ada kalimat ”Stop being idiot (berhentilah menjadi idiot)”. Kemudian, posting-an kedua dilakukan pada 9 September 2022 dengan narasi ’’The next leaks will come from the President of Indonesia (Bocoran berikutnya datang dari Presiden Indonesia)”.  Lalu, di unggahan ketiga pada 10 September 2022, MAH diduga mem-posting informasi Breached dengan narasi ”To support people who are struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish MyPertamina database soon (Untuk mendukung mereka yang berjuang menghelat demonstrasi terkait kenaikan harga BBM. Saya akan membeberkan database saya terkait Pertamina segera)”.  ”Jadi, itu yang di-publish oleh tersangka tersebut (MAH),” ucap Ade.  Ade mengatakan, motif MAH yang oleh keluarga disebut tak punya komputer atau laptop itu menyediakan kanal berisi informasi tersebut adalah untuk membantu Bjorka menjadi terkenal. Selain itu, ada motif untuk mendapatkan uang. Dalam kasus tersebut, Polri mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, satu buah SIM card seluler, dua unit handphone milik tersangka, dan satu lembar KTP atas nama MAH.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/si_penjual_es_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jumanto, ayah Agung. (JAWA POS RADAR MADIUN)  Di sisi lain, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi M. Rezaldi menyebut Ombudsman RI (ORI) dan Komnas HAM harus betul-betul mengawasi proses hukum yang dilakukan timsus terhadap MAH. Sebab, tidak menutup kemungkinan jika timsus tidak bekerja secara profesional. ”Karena ada desakan publik, jadi saya khawatir timsus ini bekerja secara terburu-buru dan tidak hati-hati,” ujarnya.  KontraS pun siap mendampingi MAH untuk menjalani proses hukum tersebut. Andi menyatakan, pihaknya khawatir MAH menjadi korban salah tangkap atau korban rekayasa kasus seperti yang banyak terjadi di sejumlah daerah. ”Karena kalau merujuk keterangan pihak keluarga (MAH, Red), rasa-rasanya mustahil kalau MAH ini memiliki peranan dalam peretasan yang dilakukan Bjorka selama ini,” ucap Andi.  Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Abdul Wachid Habibullah sepakat jika polisi terkesan tergesa-gesa dalam menangani kasus tersebut. Menurut dia, Polri seharusnya melakukan analisis mendalam sebelum melakukan tindakan pengamanan atau penetapan tersangka. ”Jangan-jangan mereka (polisi, Red) langsung mengamankan orang tanpa ada bukti permulaan yang kuat,” kata Wachid.

Si Penjual Es Ciduk Dituding Bantu Bjorka