<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/b398315d-1896-4f27-b08f-c0c6849397f0-2438945974.jpg" alt="Ilustrasi Pasar Daging Arimbi, Surabaya. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pasar Daging Arimbi, Surabaya. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penolakan relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya dari Pegirian ke Tambak Osowilangun (TOS), berbuntut pada aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para jagal dan pedagang daging. Aksi tersebut membuat distribusi daging sapi segar di Surabaya terganggu. Namun warga Surabaya tak perlu khawatir, manajemen PT RPH Surabaya Perseroda memastikan ketersediaan daging sapi masih dalam kondisi aman. Direktur Utama PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda, Fajar Arifianto Isnugroho menyampaikan permohonan maaf kepada warga Surabaya atas dampak aksi mogok para jagal dan pedagang daging. "Jadi yang pertama saya meminta maaf kepada masyarakat Surabaya, karena akibat aksi mogok memotong sapi di (RPH) Pegirian, masyarakat agak kesulitan mendapatkan pasokan daging segar," tutur Fajar, Kamis (15/11). Ia mengatakan berdasarkan hasil pemantauan tim monitoring RPH, pemotongan sapi masih berjalan di unit Rumah Potong Hewan Kedurus, sehingga stok daging sapi di Kota Pahlawan masih tercukupi. "Tim monitoring daging RPH sudah cek bahwa ketersediaan daging masih cukup. Karena apa? Kami masih punya RPH di Kedurus yang masih memotong sapi hari ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik," imbuhnya. "Masyarakat bisa mendapatkan daging sapi yang terbaik, bisa melalui outlet RPH Surya Mart, atau melalui pasar-pasar. Ada 11 outlet di pasar tradisional yang disuplai oleh para mitra jagal dari Kedurus," beber Fajar. Ia menambahkan, setiap harinya, kebutuhan daging sapi di Kota Surabaya mencapai sekitar 40 ton, dengan separuhnya (20 ton) dipenuhi dari pemotongan di Rumah Potong Hewan Surabaya. "Jadi seminggu ini kami RPH Surabaya akan melakukan pemotongan mandiri, kami juga akan memotong sapi, dari Kedurus juga akan memotong sapi. InsyaAllah bisa terpenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya," ucapnya. Fajar berharap aksi mogok para jagal ini tidak berlarut-larut. Rencana relokasi RPH juga tidak berdampak pada Pasar Arimbi. Sentra daging di Kota Pahlawan itu tetap beroperasi di Jalan Arimbi, Kecamatan Semampir. "Jadi yang pindah adalah tempat pemotongannya saja. Pasar Daging Arimbi sebagai sentra perkulakan daging terbaik di Surabaya, tidak pindah. Lokasinya tetap di Pegirian, Jalan Arimbi," pungkas Fajar. &nbsp;

RPH Surabaya jamin stok daging sapi tetap aman selama aksi mogok jagal. Warga tak perlu panik, pasokan dari unit Kedurus masih lancar.

RPH Surabaya Jamin Stok Daging Sapi di Tengah Aksi Mogok Jagal: Warga Tak Perlu Panik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/MRi9AiG5HazkZrcMFttWz72Djh6sFIrI198GFTuJ-4147837541.jpg" alt="Garis polisi dipasang usai mencuatnya kasus tercampurnya pertalite dengan solar di SPBU 34.116.12 Kembangan, Jakarta Barat, Senin (5/8/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Garis polisi dipasang usai mencuatnya kasus tercampurnya pertalite dengan solar di SPBU 34.116.12 Kembangan, Jakarta Barat, Senin (5/8/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden tercampurnya bahan bakar Pertalite dengan Solar terjadi di SPBU Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya, belasan kendaraan mengalami mogok massal usai mengisi pertalite di SPBU tersebut. Kejadian itu pun berbuntut panjang. Jajaran manajemen SPBU 34.116.12 Kembangan mulai diperiksa Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (5/8). "Pasti kami BAP. Kami panggil mereka hari ini untuk BAP," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, Selasa (5/8). Menurut Arfan, jumlah saksi yang diperiksa lebih dari tiga orang, termasuk petugas, manajer, dan supervisor. "Saksi-saksi seperti petugas pada saat itu, manajer, supervisor. Kami periksa dari pagi pukul 10.00 WIB, belum bisa dipastikan sampai jam berapa," jelasnya. Arfan menegaskan, jika ditemukan unsur kelalaian dalam kejadian ini, maka pihak SPBU bisa dijerat pidana. "Jika terbukti ada kelalaian, bisa dikenakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen," tegasnya. <h2>Kronologi Tercampurnya Bahan Bakar Hingga Belasan Kendaraan Alami Mogok</h2> Diketahui, belasan kendaraan mengalami mogok masal usai mengisi bahan bakar pertalite di SPBU 34.116.12 Kembangan, Jakarta Barat. Penyebabnya, sekitar 8.000 liter Biosolar telanjur masuk ke dalam tangki Pertalite. Manajer SPBU 34.116.12 Kembangan Ramses Sitorus mengakui kesalahan tersebut. Menurut dia, kesalahan murni akibat kelalaian petugas pengawas saat pengisian bahan bakar dari mobil tangki ke penampungan SPBU. "8.30 WIB telah terjadi kesalahan pengisian dari mobil tangki ke tabung. BBM biosolar masuk ke pertalite. Harusnya BBM biosolar masuk ke tanki pertalite samping. Itu kesalahan dari pengawas yang melakukan kegiatan tersebut tidak memindahkan selangnya ke tanki," jelas Ramses, Senin (4/8). Akibat kejadian ini, motor-motor pelanggan yang sudah mengisi pertalite bercampur solar mengalami mogok massal. "Sehingga terjadi mogok motor-motor customer, akibat dari semua ini kami tanggung jawab. Untuk kerugian dari customer kami tanggung," tambahnya. Ramses menyebut sejauh ini sudah ada 15 kendaraan yang dilaporkan mogok. Namun jumlah ini bisa saja bertambah karena kemungkinan masih ada pelanggan yang belum menyadari kerusakan akibat bahan bakar tercampur. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPBU telah menghentikan seluruh penjualan pertalite sejak kejadian pertama terdeteksi. "Semenjak ada kasus pertama muncul langsung diperintah untuk stop penjualan sehingga seluruh pertalite tidak boleh, tidak ada penjualan," ungkapnya. Pihaknya, kata Ramses, juga telah menginformasikan kasus ini ke pertamina pusat agar mendapat penanganan sesuai SOP yang berlaku.

Insiden tercampurnya bahan bakar Pertalite dan Solar di SPBU Kembangan, Jakarta Barat, menyebabkan belasan kendaraan mogok usai mengisi BBM.

Pertalite Tercampur Solar Sebabkan Belasan Motor Mogok Massal, Polisi Panggil Manajemen SPBU Kembangan Jakarta Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/20250318_164118-1-645129071.jpg" alt="Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan (tengah) memberikan keterangan mengenai pelarangan operasional truk sumbu tiga selama periode Lebaran 2025. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan (tengah) memberikan keterangan mengenai pelarangan operasional truk sumbu tiga selama periode Lebaran 2025. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan pelarangan operasional truk sumbu tiga selama periode Lebaran 2025. Tak main-main, mereka siap menggelar aksi mogok nasional pada 20&ndash;21 Maret 2025, menghentikan seluruh operasional sebagai bentuk protes. Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan menegaskan, aksi ini sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera merevisi aturan pembatasan operasional truk. "Cukup dua hari saja, 20-21 Maret. Kami menuntut revisi aturan pembatasan operasional truk," tegas Gemilang dalam konferensi pers di kantor DPP Aptrindo, Selasa (18/3). Saat ini, Aptrindo menaungi 1.954 pengusaha dari 24 provinsi, termasuk 825 pengusaha di Jakarta. Gemilang menyebut, aksi mogok ini akan melibatkan seluruh pengusaha dan sopir truk yang terkena dampak aturan tersebut. Ia memastikan tidak akan ada sopir truk yang beroperasi saat mogok masal dilakukan. Pihaknya pun akan menghalau truk yang masih nekat beroperasi disaat mogok masal. "Maka kita akan halau truk yang masih beroperasi agar ikut tidak beroperasi," tegasnya.&nbsp; Gemilang mengaku sudah jengah dengan pemerintah. Sebab, pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak terkait namun tidak dipertemukan dengan kepala instansi tertinggi sebagai pengambil keputusan. Hal itu membuat masukan dari Aptrindo tak kunjung di dengar.&nbsp; "Juga kami sesalkan mengenai koordinasi pelarangan hanya dihadiri kasubdit. Sehingga apa yang kita sampaikan hanya bisa ditampung dan disalurkan," katanya. Diketahui, pemerintah telah mengeluarkan surat kesepakatan bersama (SKB) tiga lembaga, pembatasan angkutan barang atau truk dimulai Senin (24/3) pukul 00.00 sampai Selasa (8/4) pukul 24.00. Larangan selama 16 hari itu berlaku di jalan tol maupun non-tol. Pembatasan dilakukan melalui pembatasan waktu operasional pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan. Kebijakan tersebut diambil dengan melihat data kejadian khusus 2024 yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut terjadi 186 kejadian yang didominasi keterlibatan truk sebesar 53%.&nbsp; Selain itu, angkutan barang dengan tiga sumbu ke atas berpotensi menyebabkan kemacetan karena kecepatannya yang di bawah standar. &nbsp;

Aptrindo menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan pelarangan operasional truk sumbu tiga selama periode Lebaran 2025.

Truk Dilarang Melintas saat Mudik Lebaran, Pengusaha Truk Akan Mogok Massal Dua Hari, Truk yang Nekat Beroperasi Bakal Dihadang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/Presiden-Partai-Buruh-Said-Iqbal-Dery-Ridwansah-4JPG-1258525528.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen yang bakal mulai diberlakukan Januari 2025. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015331659/buntut-kasus-pembacokan-pendukung-cabup-sampang-madura-masuk-zona-merah-kapolri-perintahkan-pengamanan-ekstra">Buntut Kasus Pembacokan Pendukung Cabup Sampang, Madura Masuk Zona Merah, Kapolri Perintahkan Pengamanan Ekstra</a> Dia meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen itu. Apalagi hal itu dilakukan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Said Iqbal juga meminta agar pemerintah bisa menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen agar daya beli masyarakat meningkat. Sejalan dengan itu, pemerintah juga perlu menetapkan upah minimum sektoral yang sesuai dengan kebutuhan tiap sektor. Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen dan tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan tuntutan, kata dia, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia. "Aksi ini direncanakan akan menghentikan produksi selama minimal 2 hari antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat kecil dan buruh," kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/11). Selain itu, dalam aksi yang digelar ini pihaknya juga menuntut agar pemerintah dapat meningkatkan rasio pajak bukan dengan membebani rakyat kecil. Tetapi, kata dia, dengan memperluas jumlah wajib pajak dan meningkatkan penagihan pajak pada korporasi besar dan individu kaya. Said Iqbal memprediksi, jika kebijakan ini diterapkan justru akan menurunkan daya beli secara signifikan hingga mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih dalam. Lebih jauh, kebijakan ini justru akan membuat capaian target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 8 persen tidak tercapai. "Kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal. Di sisi lain, kenaikan upah minimum yang mungkin hanya berkisar 1 persen - 3 persen tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar masyarakat," jelasnya. Akibatnya, lanjut Said, daya beli masyarakat merosot, dan dampaknya menjalar pada berbagai sektor ekonomi yang akan terhambat dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor. "Bahkan, kebijakan ini tidak hanya melemahkan daya beli, tetapi juga berpotensi menambah ketimpangan sosial," ungkap dia. (*)

Said Iqbal menyampaikan penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen yang bakal mulai diberlakukan Januari 2025.

Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Partai Buruh Bakal Gelar Demo Besar dan Mogok Massal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Myanmar-Protes-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Doctors Without Borders (MSF) di Myanmar resah. Mereka menerima sepucuk surat dari otoritas wilayah Dawei. Intinya meminta agar mereka tidak beroperasi lagi di wilayah tersebut. Keputusan itu bakal mengancam banyak nyawa. Terutama ribuan pasien HIV dan TBC yang selama dua dekade ini mereka rawat.  ”Menangguhkan aktivitas MSF dapat mengancam jiwa banyak pasien kami. Padahal, di saat yang sama layanan publik masih terganggu,” bunyi pernyataan MSF pada Rabu (9/6) seperti dikutip Agence France-Presse.  Mogok massal masih berlangsung di Myanmar. Mayoritas rumah sakit umum milik pemerintah tutup. Sistem layanan kesehatan lumpuh. Total ada 2.162 penderita HIV di Dawei yang menerima perawatan dan obat antiretroviral (ART) dari MSF. Mereka juga memperingatkan risiko penularan para pasien TBC yang bakal lebih luas. Mereka sudah meminta otoritas setempat untuk membatalkan kebijakannya.  Dawei adalah kampung halaman pemimpin junta militer Min Aung Hlaing. Sejak 1 Februari lalu, hampir setiap hari massa turun ke jalan menentang kudeta. Bentrokan dan korban jiwa berjatuhan di sana. Total ada lebih dari 800 penduduk di berbagai kota di Myanmar yang menjadi korban keberingasan junta militer.  Situasi di Myanmar kian memprihatinkan. Selasa (8/6) Palang Merah Myanmar menyatakan meningkatkan upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan 236 ribu penduduk. Pandemi Covid-19 plus kudeta membuat kehidupan mereka karut-marut.  Di lain pihak, Utusan Khusus PBB untuk HAM di Myanmar Tom Andrews memperingatkan peluang terjadinya kematian massal akibat kelaparan dan penyakit di negara tersebut. Terutama di desa-desa dan kota-kota yang kini memberontak menentang junta militer. Beberapa kelompok penduduk membentuk pasukan pertahanan untuk melawan militer.  Salah satu yang kini memanas adalah Negara Bagian Kayah yang berbatasan dengan Thailand. Penduduk menuding militer menggunkaan artileri untuk menghancurkan desa mereka. Junta militer tidak pandang bulu. Gereja-gereja yang dipakai berlindung juga dibom. Sekitar 100 ribu penduduk kehilangan tempat tinggal dan mengungsi ke hutan.  ”Jika tidak ada tindakan segera, kematian massal akibat kelaparan, penyakit, dan paparan lainnya akan terjadi dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya di Kayah,” tegas Andrews.

Aksi Mogok Massal, Bahaya Kelaparan dan Penyakit Ancam Myanmar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/besok-sopir-angkot-di-bandung-raya-mogok-massal_m_210517.jpeg" alt="Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo." width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sopir angkutan kota (angkot) di Bandung Raya berencana menggelar aksi mogok massal. Aksi akan berlangsung selama tiga hari mulai Selasa (8/5) besok. Para sopir bakal memusatkan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). Merespons rencana aksi mogok, aparat kepolisian sudah melakukan koodirnasi dengan sejumlah pihak. Antara lain dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Termasuk koordinasi dengan dinas terkait. Sebanyak 2.500 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi sopir angkot. "Personel akan ditempatkan di daerah rawan sweeping dan di titik konsentrasi massa," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo di Mapolrestabes, Bandung, Senin (7/5). Aparat akan langsung bergerak jika ada keributan atau permasalahan yang mengakibatkan perilaku anarkis di lokasi. Untuk itu sebagai penunjang kinerja, para petugas dibekali dengan mobil dan sepeda motor. Aksi mogok memang direncanakan selama tiga hari. Namun, Hendro berharap aspirasi para sopir angkot segera ada solusi pada Selasa besok. Sehingga aksi hanya dilakukan satu hari saja. Informasi yang diterima polisi, aksi mogok akan diikuti sekitar 8-10 ribu sopir. "Kami tegaskan, jangan ada sweeping. Silakan berunjuk rasa tanpa melanggar hukum. Harus sopan dan tidak menganggu arus lalu lintas," tegas Hendro. Meski ribuan sopir angkot akan mogok, namun masih ada angkutan umum lainnya yang tetap beroperasi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terganggu aktivitasnya. Kepolisian bersama pemerintah juga akan membantu mengangkut warga yang membutuhkan.

Besok, Sopir Angkot di Bandung Raya Mogok Massal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9525_27081_buruh-jalan-tol.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Rasa kecewa tetap dirasakan Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Jakarta (SKJLJ). Mereka merasa dikibuli PT Jasa Marga atas janji melakukan perundingan antara SKJLJ dengan PT Jasa Marga.&nbsp; Tapi, apa yang terjadi. BUMN sektor transportasi darat ini urung niat bertemu serikat pekerja saat perundingan lanjutan.&nbsp; Mereka langsung potong kompas mendelegasikan perundingan kepada manajemen PT JLJ.&nbsp; &lrm; &quot;Kami (SKJLJ.red) kecewa &lrm;perundingannya tak sesuai kenyataan. Makanya, kami tegaskan bahwa rencana mogok kerja karyawan jalan tol akan dilaksanakan dalam waktu dekat,&quot; Kata &nbsp;Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah Sumiraat dalam keterangan resminya, Kamis (5/11).&lrm; Ia menjelaskan dalam &lrm;pertemuan antara SKJLJ dengan Direktur Utama PT Jasa Marga, disaksikan Kapolda Metro Jaya serta pejabat Kemenaker telah memutuskan ada perundingan lanjutan selama satu bulan. Hanya saja, PT Jasa Marga &lrm;mengingkari komitmennya kembali. &ldquo;Seharusnya perundingan lanjutan dilakukan antara SKJLJ dengan pihak Jasa Marga, bukan diturunkan ke manajemen PT JLJ,&quot; sindir Mirah. Ia mengaku, &lrm;Direktur Utama Jasa Marga mengirimkan surat kepada SKJLJ pada 3 November 2015 yang isinya memperkuat bahwa tindak lanjut dari pertemuan di Mapolda bersifat bipartit &nbsp;antara SKJLJ dengan PT JLJ.&nbsp; &lrm;&quot;Jika Jasa Marga tidak serius dan tidak mau mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Kami putuskan untuk mogok massal,&quot; tandas dia (hyt/JPG)

Gawat!, Ulah Jasa Marga, Buruh Tol Mogok  Massal

mogok massal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mogok massal

Berita Terkini