<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/Screenshot_2025-05-06-19-29-22-301_comandroidchrome-edit-591109478.jpg" alt="Upgrade lampu pada mobil banyak dilakukan, karena lampu orisinal dirasa kurang terang. (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Upgrade lampu pada mobil banyak dilakukan, karena lampu orisinal dirasa kurang terang. (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; Upgrade lampu pada mobil banyak dilakukan, karena lampu orisinal dirasa kurang terang. (Rian Alfianto/JawaPos.com) &nbsp; JawaPos.com-Modifikasi lampu pada mobil (head lamp) belakangan menjadi tren yang banyak dilakukan para pencinta otomotif. Modifikasi di sektor lampu, selain fungsinya yang vital untuk penerangan, juga untuk menambah estetika mobil itu sendiri. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015976201/kecelakaan-maut-di-jalan-ahmad-yani-surabaya-bocah-sd-meregang-nyawa-ditabrak-truk">Kecelakaan Maut di Jalan Ahmad Yani Surabaya, Bocah SD Meregang Nyawa Ditabrak Truk</a> Modifikasi lampu mobil bisa dilakukan hanya dengan mengganti bohlam asli dengan lampu LED, atau menambahkan mata lampu berupa lampu sorot tambahan. Atau yang paling ekstrem, bisa melakukan modifikasi retrofit dengan menambahkan komponen lampu BiLED. Namun pada prosesnya, modifikasi lampu mobil sendiri memang tidak mudah. Sebab modifikasi lampu, berarti melakukan modifikasi pada sektor kelistrikan atau elektrikal mobil itu sendiri. Proses tersebut tidak boleh, dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Risikonya, mobil bisa kebakaran karena korsleting, kabel meleleh dan sebagainya, seperti banyak kejadian belakangan ini. Terkait hal tersebut, SPV Autovision Andre Christian menjelaskan, upgrade dan modifikasi lampu kendaraan tidak boleh asal. Termasuk asal watt besar, asal terang. "Kebanyakan kejadian kebakaran biasanya karena asal saja. Asal watt besar, asal terang," kata Andre ditemui JawaPos.com saat peluncuran dua produk lampu BiLED dari Autovision di Jakarta. Andre melanjutkan, asal terang, asal watt besar pada proses modifikasi lampu bisa menyebabkan kegagalan teknis lainnya. Seperti mika lampu meleleh, kabel meleleh yang akhirnya menyebabkan korsleting dan memicu kebakaran. "Kan mesti tahu, kabelnya kuat apa nggak. Panas apa nggak. Kalau upgrade lampu asal watt gede saja ternyata kabel nggak kuat, ya begitu jadinya, meleleh," terang Andre.&nbsp; Andre menyarankan, sebelum melakukan modifikasi atau sekadar ingin mengupgrade performa lampu kendaraan, sebaiknya pemilik mobil berkonsultasi dulu dengan teknisi atau installer yang memang sudah berpengalaman dan punya standar. Konsultasi untuk menentukan, kebutuhannya seperti apa. Kemudian lampu apa yang nantinya akan dipakai dan kalau modifikasinya tergolong besar, bisa menggunakan alat yang memadai seperti kabel yang tahan panas dan tebal. "Konsultasi dulu sebaiknya. Kebutuhannya apa. Jadi jangan asal terang saja," tandas Andre. (*)

Modifikasi lampu pada mobil saat ini telah menjadi tren di dunia otomotif. Namun harus diperhatikan aspek keamanan dan teknisnya.

Risiko Modifikasi Lampu yang Perlu Diketahui, Bisa Bikin Mobil Terbakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Lampu-Mobil-3.jpg" alt="Modifikasi Lampu" width="100%">
<figcaption>Modifikasi Lampu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melakukan modifikasi kendaraan boleh dan sah-sah saja, namun yang perlu diingat adalah tidak mengurangi fungsi dan aturan keselamatan. Hasil modifikasi yang berbeda mempunyai kebanggaan tersendiri bagi sang pemilik.  Akan tetapi perlu diingat, semua itu ada aturannya, termasuk dalam hal mengganti lampu kendaraan yang juga salah satu bagian dari modifikasi. Seperti diketahui, lampu yang terpasang pada kendaraan punya warna yang berbeda-beda.  Ada yang menghasilkan warna merah, putih dan kuning. Sebenarnya, pemakaian warna yang berbeda ini sudah diatur dan mengacu pada peraturan keselamatan berkendara yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 pasal 23.  Karena sudah ada aturannya, kita sebagai pengguna kendaraan sangat disarankan untuk tidak mengganti-ganti lampu asli. Alasannya karena lampu standar bawaan pabrik sudah dirancang sesuai peraturan yang berlaku. Namun sayangnya, hingga saat ini masih banyak pemilik kendaraan yang mengganti warna lampu kendaraan dan tidak sesuai dengan aturan.  Apalagi tak jarang yang menambahkan aksesori tambahan misalnya dipasang lampu kelap-kelip. Pemasangan lampu seperti itu melanggar aturan pasal 106 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam peraturan ini, ada tiga jenis lampu yang tidak boleh dipasang.  a. Cahaya kelap kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya. b. Cahaya berwarna merah ke arah depan. c. Cahaya berwarna putih ke arah belakang, kecuali lampu mundur.  Selain itu juga perlu diketahui, dalam Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 yang mengacu pada UU no. 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3 tentang sistem lampu dan alat pemantul cahaya, disebutkan warna lampu yang legal atau diperbolehkan. Ketentuan-ketentuannya meliputi: <ul> 	<li>Lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda</li> 	<li>Lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda</li> 	<li>Lampu penunjuk arah berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip</li> 	<li>Lampu rem berwarna merah</li> 	<li>Lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda</li> 	<li>Lampu posisi belakang berwarna merah</li> 	<li>Lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda, kecuali untuk kepeda motor</li> 	<li>Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang berwarna putih</li> 	<li>Lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip</li> 	<li>Lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor, berwarna putih atau kuning muda, untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 mm untuk bagian depan, dan berwarna merah untuk bagian belakang</li> 	<li>Alat pemantul cahaya berwarna merah, yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor.</li> </ul>

Jangan Sembarangan Ganti Lampu Kendaraan, Ini Aturan Hukumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Lampu-mobil.jpg" alt="Modifikasi lampu mobil" width="100%">
<figcaption>Modifikasi lampu mobil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Agar tampilan mobil tambah keren di malam hari, biasanya dilakukan modifikasi terutama pada lampu. Banyak pemilik mobil yang kurang paham aturan yang diberlakukan terkait masalah lampu.  Banyak berbagai macam lampu yang bisa digunakan, memang hasilnya bisa menambah penampilan mobil jadi keren. Namun juga terkadang membuat tampilan mobil bertambah "norak" bahkan melanggar aturan.  Sebagai informasi, lampu eksterior kendaraan punya fungsi amat penting, tak hanya sebagai penerangan tetapi juga bentuk komunikasi sesama pengguna jalan yang dipahami bersama. Maka hal ini penting untuk pemilik kendaraan agar tidak salah melakukan modifikasi lampu kendaraan agar tidak dituduh sebagai penyebab kecelakaan.  Terkait lampu kendaraan ini sudah mempunyai regulasi dan ini harus diperhatikan. Secara garis besar, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Namun secara detail aturan ini juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Menurut aturan tersebut, lampu merupakan persyaratan teknis kendaraan laik jalan. Dari situ bisa diselesaikan lampu wajib tersedia dan bisa bekerja dengan baik.  Bahkan disebutkan juga pada Pasal 58 yang mengatur setiap kendaraan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Hal itu termasuk pemasangan lampu tambahan yang membuat silau pengemudi lain, mengganti lampu rem menjadi warna putih, melapisi lampu dengan pelapis yang bikin warna sinarnya redup, dan lain sebagainya.  Pelanggaran Pasal 58 dalam dikenakan sanksi pidana maksimal dua bulan atau denda paling maksimal Rp500 ribu. Ada beberapa jenis lampu yang dilarang dipakai di mobil yaitu cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya. cahaya berwarna merah ke depan serta cahaya berwarna putih ke arah belakang, kecuali lampu mundur.  Berikut rincian pasal 23 menetapkan, syarat-syarat lampu kendaraan sebagai berikut: a. lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda; b. lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda; c. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip; d. lampu rem berwarna merah; e. lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda; f. lampu posisi belakang berwarna merah; g. lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor; h. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih; i. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip; j. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang; k. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor.  Sebenarnya lampu standar bawaan pabrik sudah dirancang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sayangnya, pemilik kendaraan seringkali mengganti lampu kendaraan. Sudah tentu penggantian warna lampu ini tak sesuai dengan aturan.  Misalnya, penggunaan lampu LED yang terlalu terang bisa menyilaukan dan mengganggu pengguna jalan lain. Kalau tetap ngeyel, jangan protes bila Anda ditilang polisi.

Kalau Tak Mau Ditilang Polisi Masalah Lampu Ini Aturannya