<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/KRUPUK-MIFTAHULHAYAT-01-2.jpg" alt="Pekerja bersiap menjemur kerupuk di UMKM Kerupuk Melati, Jakarta, Senin (24/1/2022). Pemerintah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2022 sebesar Rp373,17 triliun, atau naik dari tahun 2021 sebesar Rp 285 triliun dan memperpanjang subsidi bunga tig" width="100%">
<figcaption>Pekerja bersiap menjemur kerupuk di UMKM Kerupuk Melati, Jakarta, Senin (24/1/2022). Pemerintah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2022 sebesar Rp373,17 triliun, atau naik dari tahun 2021 sebesar Rp 285 triliun dan memperpanjang subsidi bunga tig</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya untuk mendorong para UMKM go digital dan semakin mudah menjalankan usahanya. Lambannya UMKM meningkatkan usahanya karena permodalan sangat terbatas. Jumlah UMKM yang terakses dengan lembaga keuangan formal relatif sedikit.  Berdasar data Bank Indonesia (BI), kredit UMKM baru hingga Agustus 2022 mencapai sekitar 19,7 persen dari total kredit perbankan.  Begitu juga dengan laporan bertajuk Disruption Diaries: SME Banking and Lending dari Mambu (2022). Sebanyak 57 persen UMKM memulai usaha dengan dana yang diperoleh dari teman dan keluarga. 41 persen lainnya menggunakan dana pribadi.  Menurut VP Operations BukuWarung Romy Williams, hal itu menunjukkan masih rendahnya kemampuan UMKM untuk mendapat pendanaan dari lembaga pinjaman formal. “Kami berusaha membantu UMKM untuk naik kelas," ujar Romy Williams dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Kamis (1/12).  Adapun upaya BukuWarung menaikkan kelas UMKM yakni berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Kolaborasi itu untuk memberikan edukasi literasi keuangan digital para pelaku UMKM.  Romy Williams mengatakan, pihaknya bersama PNM tengah mendorong UMKM untuk dapat mendigitalisasi catatan keuangan mereka, sehingga dapat dimanfaatkan ketika mengajukan pinjaman untuk mengembangkan usaha.  Berdasar data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, per November 2022 terdapat 20,5 juta UMKM yang telah go digital. Kemenkop UMKM menargetkan 30 juta UMKM dapat go digital pada 2024.  Pada Oktober lalu, BukuWarung telah melatih puluhan trainer dari PNM dalam mengelola keuangan usaha. Mulai dari pencatatan keuangan secara digital, pentingnya memisahkan keuangan pribadi, dan usaha, serta solusi teknologi lain seperti pembayaran melalui QRIS. Trainer tersebut kemudian dapat memberikan edukasi kepada ribuan nasabah Mekaar PT PNM yang berada di berbagai penjuru Indonesia.

UMKM Masih Akses Modal Lewat Pinjaman Informal dan Pakai Dana Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-UMKM-Minatur-Monas-dari-Kertas-Bekas-Salman-Toyibi-3-1311.jpg" alt="Sugito (86) menyelesaikan pembuatan miniatur Monas dari kertas koran bekas di kawasan Pesanggrahan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Kerajinan yang memanfaatkan limbah kertas koran bekas hasil setoran di bank sampah tersebut dijual dari harga Rp50 ribu hingga" width="100%">
<figcaption>Sugito (86) menyelesaikan pembuatan miniatur Monas dari kertas koran bekas di kawasan Pesanggrahan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Kerajinan yang memanfaatkan limbah kertas koran bekas hasil setoran di bank sampah tersebut dijual dari harga Rp50 ribu hingga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - UMKM dianggap sebagai kekuatan besar alam perekonomian di Indonesia. Menurut ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Boyke Rudy Purnomo, UMKM di Indonesia mampu bertahan dan terbukti tanguh dalam menghadapi krisis. Mulai dari krisis moneter 1998 hingga krisis dampak dari Covid-19.  Boyke Rudy Purnomo menyebut, UMKM dapat bertahan tidak terlepas ditopang dari penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Untuk penyaluran KUR melalui BRI saja dapat bekontribusi besar dalam menyerap 32,1 juta lapangan kerja.  "Kunci dari bisa bertahannya pengusaha UMKM karena social capital yang kuat. Jika social capital ini dapat disinergikan dengan BUMN, tentu saja akan menjadi menjadi daya ungkit yang cukup besar untuk recovery perekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19," ungkap Boyke Rudy Purnomo kepada wartawan, Minggu (10/7). Sebaliknya, jika tidak disinergikan, maka ekonomi Indonesia tidak memiliki daya tawar yang tinggi di pasar global.  Boyke menilai langkah Menteri BUMN Erick Thohir untuk menambah kredit ke pengusaha UMKM merupakan bukti nyata keberpihakan Negara. Akan tetapi, bantuan dana tersebut tidaklah cukup. Sebabm jumlah UMKM sangat banyak dan spektrum pengusaha UMKM sangat luas. Maka, permasalahan yang terjadi tidak sama.  Sehingga, intervensi yang dilakukan BUMN harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di UMKM. Jika intervensi tidak sesuai dengan permasalahan, maka keberpihakan BUMN ke UMKM hanya sekadar slogan.  Boyke menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir agar lebih mengorkestrasikan UMKM dan BUMN. Terlebih BUMN mendapat mandat oleh UU untuk berperan sebagai kepanjangan tangan Negara dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.  "Tugas utama Menteri Erick dan BUMN saat ini adalah membina serta menjadikan UMKM mitra bisnis strategis. Sehingga, tugas utama BUMN sebagai badan usaha yang mencari keuntungan dapat sejalan dengan bisnis UMKM," imbuhnya.  Dalam memperkuat ekonomi bangsa, kata Boyke, UMKM mesti dijadikan sebagai mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok BUMN. Jika rantai pasok sesuai dengan kegiatan usaha BUMN, maka kelangsungan UMKM dapat tetap terjaga. "Jangan sampai kehadiran UMKM di BUMN tak sekadar menjadi beban, tetapi tumbuh bersama untuk membangun ekonomi Indonesia," katanya.

Penyaluran KUR ke UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bahlil-Lahadalia-Raka-Denny-2.jpg" alt="Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan perekonomian Indonesia didominasi dari UMKM. Berdasar data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jumlah UMKM mencapai 64,217 juta unit.  "Kontribusinya (UMKM) terhadap lapangan pekerjaan 120 juta dari total 133 juta angkatan kerja," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam sebuah diskusinya yang ditayangkan secara virtual.  Tingginya jumlah unit usaha dan serapan tenaga kerja atas UMKM, namun sangat sedikit pelaku UMKM berasal dari lulusan sarjana atau diploma. Padahal kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional itu 60 persen dari UMKM.  Bahlil menyebut, berdasar survei pada 2015, terdapat sekitar 5,7 juta mahasiswa D-3 dan S-1. Dari jumlah tersebut hanya 3 persen saja yang berkeinginan menjadi pengusaha ketika lulus. 83 persen lainnya memiliki kecenderungan menjadi karyawan dan 14 persen ingin menjadi politisi dan bergabung dengan LSM.  Menurut Bahlil, kecilnya minat mahasiswa menjadi pengusaha karena perizinan yang begitu sulit. “Kenapa tidak bisa jadi pengusaha? Karena izinnya susah. Kalau bukan anaknya pejabat, susah untuk jadi pengusaha dari daerah," sebut Bahlil.  Dia mengklaim UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi ruang yang cukup bagi anak muda, mahasiswa yang akan lulus menjadi pengusaha. Sebab perizinan untuk mendirikan usaha UMKM sangat mudah.  Beberapa tahun lalu, kata Bahlil, biaya perizinan untuk UMKM mahal dan prosedurnya ribet. Sebagai gambaran, untuk mendapatkan izin pelaku UMKM harus membayar sekitar Rp 7 juta.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/04/11/2020/djkn-jatim-gelar-lelang-produk-umkm-dan-hasil-eksekusi-perbankan/">DJKN Jatim Gelar Lelang Produk UMKM dan Hasil Eksekusi Perbankan</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/opini/02/11/2020/mewujudkan-umkm-sebagai-fondasi-perekonomian/">Mewujudkan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian</a></li> </ul> "Izin UMKM kalau bikin perusahaan dengan izin-izinnya minimal Rp 7 juta. Di saat bersamaan selalu dijadikan komoditas politik setiap pemilihan, tapi jujur saya katakan kita belum berpihak kepada UMKM. Dengan UU ini, cukup dengan satu lembar, biayanya sangat murah,” kata Bahlil.  Selain itu, ke depannya para UMKM bisa mendapatkan akses perbankan. Dia menyebut saat ini total kredit yang disalurkan perbankan mencapai Rp 6 ribu triliun. 18,7 persen atau Rp 1.127 triliun disalurkan untuk kredit UMKM.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hIQH8coysUo&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Bahlil Sebut Selama Ini Biaya Perizinan UMKM Mahal dan Ribet

modal umkm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#modal umkm

Berita Terkini

UMKM Masih Akses Modal Lewat Pinjaman Informal dan Pakai Dana Pribadi

Penyaluran KUR ke UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

Bahlil Sebut Selama Ini Biaya Perizinan UMKM Mahal dan Ribet

Download Aplikasi JawaPos.com