<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-dan-RDP-mengenai-persiapan-penyelenggaraan-pemilihan-ulang_SALMAN-TOYIBI-5-3849192923.jpg" alt="Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) mengikuti rapat kerja dan RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjelaskan alasan di balik terbitnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi yang Dikecualikan KPU. Keputusan yang diteken pada 21 Agustus 2025 itu mengatur sejumlah dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), termasuk ijazah, bersifat dikecualikan dan tidak dapat diakses bebas oleh publik. Afif menjelaskan, aturan tersebut mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU RI, provinsi, dan kabupaten/kota, yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 11 Tahun 2024. &ldquo;Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menetapkan bahwa beberapa dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden dikecualikan dalam jangka waktu lima tahun, kecuali pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau dokumen tersebut berkaitan dengan jabatan publik,&rdquo; kata Afif kepada wartawan, Senin (15/9). Merujuk Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjut Afif, informasi publik tertentu dapat dikecualikan demi kepatutan, kepentingan umum, serta perlindungan yang lebih besar dibanding risiko jika informasi dibuka. Menurutnya, KPU telah melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan dokumen yang dikecualikan. Dalam lampiran keputusan disebutkan, &ldquo;Konsekuensi bahaya jika informasi dibuka adalah dokumen persyaratan capres-cawapres dapat mengungkap informasi pribadi seseorang". "Sebagaimana juga yang diperintahkan dalam Pasal 19 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," imbuhnya. Beberapa dokumen yang dikecualikan dari akses publik antara lain: 1. Fotokopi KTP dan akta kelahiran 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri 3. Surat keterangan kesehatan 4. Tanda terima laporan harta kekayaan 5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri 6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DRD dan DPD. 7. Fotokopi NPWP 8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak&nbsp; 9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agutus 1945 11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih 12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah 13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G 30 S/ PKI 14. Surat pernyataan bermaterai kesediaan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden secara berpasangan 15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, dan PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu 16. Surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan alasan ijazah capres-cawapres dikecualikan dari akses publik, berdasarkan keputusan terbaru.

Keputusan KPU: Ijazah Capres-Cawapres Tak Bisa Diakses Tanpa Persetujuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Plt-Ketua-KPU-Mochammad-Afifuddin-Dery-Ridwansah-3-2326260684.jpeg" alt="Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilihan legislatif (Pileg) 2024, Minggu (25/8). Dengan demikian, secara resmi hanya ada 8 partai politik yang akan menjadi penghuni gedung parlemen di Senayan, Jakarta pada periode ini. Kedelapan parpol itu masing-masing PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN. Ketua KPU RI Mocahmmad Afifuddin menjelaskan, ambang batas partai politik masuk ke DPR RI minimal empat persen atau memperoleh suara sah nasional minimal&nbsp;6.071.731,72. "Kesatu, menetapkan ambang batas perolehan suara sah secara nasional pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024, sebesar 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional 151.793.293. Yaitu 6.071.731,72," kata Afif di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (25/8). Keputusan kedua, menetapkan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu 2024. "Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada Minggu (25/8)," lanjut Afif. PDI Perjuangan menjadi partai politik dengan raihan suara terbanyak. Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kali ini harus keluar dari parlemen karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah. Berikut perolehan suara partai politik pada Pileg 2024, sesuai nomor urut partainya:&nbsp; <ol> <li>PKB: 16.115.358 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Gerindra: 20.071.345 (memenuhi ambang batas)</li> <li>PDI Perjungan: 25.384.673 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Golkar: 23.208.488 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Nasdem: 14.660.328 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Buruh: 972.898 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Gelora: 1.282.000 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>PKS: 12.781.241 (memenuhi ambang batas)</li> <li>PKN: 326.803 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Hanura: 1.094.599 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Garuda: 406.884 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>PAN: 10.984.639 (memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Bulan Bintang: 484.487 tidak memenuhi</li> <li>Partai Demokrat: 11.283.053 (memenuhi ambang batas)</li> <li>PSI: 4.260.108 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Perindo: 1.955.131 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>PPP: 5.878.708 (tidak memenuhi ambang batas)</li> <li>Partai Ummat: 642.550 (tidak memenuhi ambang batas)</li> </ol>

KPU sesmi menetapkan hasil rekapitulasi suara Pileg 2024, Minggu (25/8), hanya ada 8 parpol yang masuk parlemen dan PPP terseingkir.

KPU Resmi Tetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Pileg 2024, PPP Tersingkir dari Parlemen Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Plt-Ketua-KPU-Mochammad-Afifuddin-Dery-Ridwansah-2-3382926592.jpeg" alt="Ketua KPU Mochammad Afifuddin. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Mochammad Afifuddin. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Mochammad Afifuddin sebagai Ketua definitif KPU RI. Afiffudin menggantikan posisi Hasyim Asy&rsquo;ari yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti terlibat kasus dugaan asusila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena mengingat kebutuhan-kebutuhan organisasi dan juga tugas tanggung jawab organisasi ke depan kami dapat menyepakati pada pleno yang kami lakukan beberapa saat sebelumnya untuk menetapkan Pak Mochammad Afifuddin sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara definitif,&rdquo; kata Anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014912479/mudah-dibuat-resep-tumis-bunga-pepaya-yang-enak-dan-tidak-pahit-wajib-coba">Mudah Dibuat! Resep Tumis Bunga Pepaya yang Enak dan Tidak Pahit, Wajib Coba</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mellaz menjelaskan, Mochammad Afifuddin resmi menjabat sebagai ketua yang sah hingga akhir masa jabatan keanggotaan KPU RI periode 2022-2027.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan selanjutnya saya serahkan bimbingan sidang ke Pak Afifuddin sebagai ketua silahkan pak,&rdquo; ucap Mellaz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014912478/susah-move-on-5-zodiak-ini-paling-sering-terjebak-di-masa-lalu">Susah Move on! 5 Zodiak Ini Paling Sering Terjebak di Masa Lalu</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tidak hormat. Pencopotan itu dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU yang diteken Jokowi pada 9 Juli 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Hasyim Asy'ari setelah terbukti melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT.</div>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Mochammad Afifuddin sebagai Ketua definitif KPU RI. Dia menggantikan posisi Hasyim Asy’ari.

Mochammad Afifuddin Resmi jadi Ketua Definitif KPU RI Gantikan Hasyim Asy'ari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/IMG_8160JPG-1795106952.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pada acara pemantauan hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pada acara pemantauan hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses rekapitulasi suara di tingkat nasional mengalami perlambatan. Seperti sehari sebelumnya, hingga berita ini selesai ditulis tadi malam, enam provinsi belum menuntaskan rekapitulasi. Enam provinsi itu adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Papua Tengah yang sedianya dijadwalkan di KPU pukul 10.00 belum juga memulai rekapitulasi hingga pukul 19.30. KPU disebut merencanakan rekapitulasi untuk Papua Tengah berlangsung pada pukul 21.00. Meski waktu yang tersisa tinggal tiga hari lagi, Komisioner KPU Mochammad Afifuddin optimistis proses rekapitulasi di sisa daerah tersebut bisa dituntaskan. Jika tak ada hambatan, hari ini (18/3) ada banyak provinsi yang siap. &rdquo;Besok (hari ini, Red) pada masuk rencananya,&rdquo; ujarnya tadi malam. Namun, dia belum memastikan provinsi mana saja. Sementara itu, situasi tak biasa dialami Jawa Barat dalam proses rekapitulasi suara hasil pemilu. Dalam rekap pemilu tahun ini, Jawa Barat harus merampungkan rekapitulasi hingga menjelang last minute. Situasi itu bahkan sampai disentil Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari dalam rapat pleno rekapitulasi pada Sabtu (16/3). Hasyim menyebut Jawa Barat tak biasanya harus ikut klaster Papua saat rekapitulasi di semua provinsi di Jawa tuntas sebelumnya. Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni menyatakan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah TPS terbesar pula, yakni 140.457 TPS. Rekapitulasi, lanjut dia, sejatinya sudah hampir tuntas. Kekurangan hanya terjadi pada satu kabupaten, yaitu Bekasi. &rdquo;Kami telah menyelesaikan rekapitulasi di 26 kabupaten/kota, menunggu satu kabupaten lagi,&rdquo; jelasnya saat dihubungi kemarin. Rekapitulasi di Kabupaten Bekasi, kata Ummi, sempat terlambat akibat proses di Kecamatan Tambun Selatan yang membutuhkan waktu panjang. Di kecamatan itu, jumlah TPS-nya sangat besar, yakni 1.223 TPS. &rdquo;Tambun Selatan memiliki jumlah TPS lebih besar daripada jumlah TPS yang dimiliki di beberapa kabupaten/kota di Indonesia,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, Ummi memaklumi jika KPU Kabupaten Bekasi membutuhkan waktu lebih lama. Kendati demikian, Ummi memastikan bahwa pihaknya akan menuntaskan rekapitulasi sesuai dengan tenggat. Kemarin, kata dia, KPU Jawa Barat tengah melanjutkan rekapitulasi untuk merampungkan Kabupaten Bekasi. &rdquo;Doakan hari ini (kemarin) selesai di Jabar. Insya Allah besok (hari ini) kami sudah bisa hadir di KPU untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat nasional,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, hingga proses rekapitulasi di 32 provinsi selesai, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah unggul di 30 provinsi. Dua provinsi yang gagal dimenangkan Prabowo adalah Sumatera Barat dan Aceh. Di dua tempat itu, paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul. Sementara, paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD gagal menang, termasuk di Jawa Tengah dan Bali yang menjadi basis pemilih PDIP. (far/c14/fal)

Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Keenam provinsi itu belum menuntaskan rekapitulasi suara.

Rekapitulasi Suara Pilpres di 32 Provinsi Tuntas, Prabowo-Gibran Unggul di 30 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/90_coblos-405526220.jpg" alt="MEDAN SULIT: Logistik pemilu diangkut menggunakan kuda di kawasan Taman Nasional Meru Betiri menuju TPS 20 di Afd Sumbersalak, Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember." width="100%">
<figcaption>MEDAN SULIT: Logistik pemilu diangkut menggunakan kuda di kawasan Taman Nasional Meru Betiri menuju TPS 20 di Afd Sumbersalak, Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah persoalan muncul pada H-1 Pemilu 2024. Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terjadi perusakan surat suara. Hal itu berimplikasi pemungutan suara tidak bisa sesuai jadwal. Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, sejumlah logistik pemilu di Paniai memang rusak. Itu terjadi lantaran ada kesalahpahaman dalam menilai formulir C1. Sejumlah pihak menilai C1 palsu karena tidak ada hologram. Padahal, di Pemilu 2024, hologram tidak lagi dipakai karena sudah ada teknologi barcode. Karena banyak logistik yang rusak, memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan susulan. &rdquo;(Alasan yang digunakan) mungkin ketersediaan surat suara dan mungkin situasi di daerah tersebut,&rdquo; ujarnya kemarin (13/2). Untuk kepastiannya, hingga tadi malam KPU dan masyarakat setempat masih melakukan mediasi. Khususnya untuk memberikan pemahaman. Juga, berkoordinasi dengan Bawaslu Paniai. &rdquo;Harus kita pikirkan solusinya. Jangan sampai kemudian menjadi ketegangan di masyarakat sendiri,&rdquo; imbuhnya. Di Kota Tarakan, pendirian belasan TPS di dua kelurahan di Pantai Amal-Karang Anyar yang berada di wilayah milik TNI-AL tak mendapat izin dari panglima TNI. Dilansir dari Radar Tarakan, pihak KPU berinisiatif untuk memindahkan 10 TPS Pantai Amal itu ke lokasi alternatif. Kadispen Lantamal XIII Tarakan Letkol Amja Gultom mengatakan, TNI-AL pada prinsipnya akan tetap netral. Pihaknya sebelumnya menyarankan untuk mencari lokasi alternatif bagi TPS yang masih berada di area militer. Coblosan Luar Negeri Kisruh juga terjadi dalam pemungutan suara di luar negeri. Di Hongkong, kemarin (13/2) puluhan ribu WNI gagal nyoblos di TPS akibat gagalnya KPU melalui PPLN mempersiapkan proses pemungutan suara. Migrant CARE menyebut sekitar 70 ribu WNI gagal menyalurkan hak suaranya. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengungkapkan, ada banyak masalah yang dihadapi para PMI (pekerja migran Indonesia) di Hongkong dalam proses menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Mereka tiba-tiba tidak diperkenankan nyoblos di TPS lantaran disebut masuk list DPT yang memilih lewat metode pos. Padahal, sejak awal mereka terdaftar untuk bisa langsung memberikan hak suara di TPS. &rdquo;Tapi, sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada teman-teman pekerja migran,&rdquo; ungkap Wahyu yang tengah berada di Hongkong untuk memantau langsung jalannya Pemilu 2024. Wahyu mencium adanya keanehan. Sebab, tiba-tiba jumlah TPS dikurangi, dari awalnya akan dibangun 30-an TPS, hanya terealisasi 4 TPS. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014159491/kpu-targetkan-partisipasi-pemilih-sama-dengan-pemilu-2019">KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Sama dengan Pemilu 2019</a> Sementara itu, meski di luar negeri lebih dulu melaksanakan pemungutan suara, KPU menegaskan bahwa proses penghitungan akan dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri. Hal itu merespons adanya sejumlah kabar dipublikasikannya hasil pemungutan suara di luar negeri. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menegaskan, di luar negeri pemungutan suara memang dilakukan lebih awal. Hal itu dimungkinkan undang-undang untuk mengantisipasi luasnya cakupan pemilihan. Meski demikian, penghitungan suara tidak boleh dilakukan lebih dulu. &rdquo;Penghitungan suaranya bersamaan dengan yang ada di dalam negeri,&rdquo; ujarnya. Karena itu, jika ada informasi yang menampilkan hasil pemungutan suara di luar negeri saat ini, dipastikan itu informasi keliru. &rdquo;Itu harus diabaikan karena penghitungan suaranya belum dimulai,&rdquo; imbuhnya. (far/idr/mia/lim/c7/fal)

Sejumlah persoalan muncul pada H-1 Pemilu 2024. Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terjadi perusakan surat suara.

Coblosan di Luar dan Dalam Negeri Dihitung Bersamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/WhatsApp-Image-2023-10-29-at-155045-4144951643.jpeg" alt="Mochammad Afifuddin" width="100%">
<figcaption>Mochammad Afifuddin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Islam Nusantara Center (INC) bersama MPR menggelar anugerah Santri of The Year 2023. Sejumlah tokoh menerima penghagaan, salah satunya Komisioner KPU Mochammad Afifuddin. Adapun Mochammad Afifuddin menerima penghargaan Santri of The Year 2023 untuk kategori Santri Inspiratif bidang kepemimpinan nasional. Penghargaan itu diserahkan anggota MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Mochammad Afifuddin yang menerima penghargaan mengatakan, ada banyak pesan dari Santri of The Year 2023. Yaitu, bagi semua santri teruslah menjaga silaturahim di setiap forum. Para santri harus menguatkan ikatan batin dan ikatan silaturahim badaniyah dan rohaniah. Dalam kesehariannya, Afifuddin kerap merefleksikan ajaran dari para kiainya. Pertama, belajar tentang konsistensi atau istiqomah. Kedua, belajar tentang bagaimana menghormati. Artinya, banyak belajar dari orang lain dan di mana pun. "Saya berterima kasih kepada para guru yang sudah mengajarkan bagaimana berbuat baik, menghormati sesama, dan menghargai ilmu pengetahuan," kata Afif pada acara yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung DPR-MPR, Jakarta, Minggu (29/10). Afif menyakini saat ini santri bisa jadi apa pun. Menurut dia, kesabaran santri untuk belajar semua materi di pesantren telah mengantarkan pada situasi saat ini. &ldquo;Kata kiai-kiai saya dulu, ketekunan, keistiqomahan lebih penting daripada 1.000 kekaromahan," tegasnya. Afif berharap Santri of The Year 2023 yang diterimanya bisa menjadi penyemangat buat para santri lainnya untuk tetap semangat. Semangat belajar apa pun, di mana pun. Menurut Afif, semua orang adalah ilmu pengetahuan. Pada saatnya semua ilmu itu akan bermanfaat, jika digunakan untuk kebaikan. Santri akan bisa bermanfaat, jika para santri mendedikasikan dan mengamalkan seluruh amal kebaikan. Contohnya, dalam urusan pemilu sebagaimana dirinya direpresentasikan saat ini.

Islam Nusantara Center (INC) bersama MPR menggelar anugerah Santri of The Year 2023. Sejumlah tokoh menerima penghagaan.

M. Afifuddin Diganjar Santri Inspiratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite TPPU (Tindak" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite TPPU (Tindak</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak telah ditetapkan digelar pada 25 November 2024. Baik pemilihan bupati, wali kota, maupun gubernur. Namun, ada wacana memajukan pilkada serentak tersebut menjadi September 2024. Bahkan, pemerintah disebut-sebut telah menyerahkan draf perubahan regulasi itu ke DPR RI. Rencana itu pun memicu pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan, pihaknya belum mempelajari dasar munculnya wacana itu. Namun, dia menegaskan, biasanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terbit ketika ada kegentingan yang memaksa. &rdquo;Pada dasarnya, penentuan suatu keadaan itu genting dan memaksa atau tidak berdasar Pasal 22 UUD 1945 itu menjadi hak subjektif presiden,&rdquo; kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut kepada awak media. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/JKT2_DATA-PEMILIH-PEMILU_MIFTAHUL-HAYAT-8-2478126397.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> Karena itu, lanjut Mahfud, bila presiden menilai ada suatu hal yang menyebabkan munculnya keadaan genting yang memaksa, perppu sangat mungkin diterbitkan. Lain halnya dengan keadaan bahaya yang diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. &rdquo;Jika presiden mau menyatakan negara dalam keadaan bahaya, ukurannya sudah ditentukan oleh undang-undang. Tak bisa lagi menggunakan hak subjektif presiden,&rdquo; ungkap dia. Kendati begitu, penerbitan perppu dengan hak subjektif presiden tersebut masih bisa diuji lewat political review maupun judicial review. &rdquo;Diuji secara politik artinya harus dibahas di DPR pada masa sidang berikutnya. Jika DPR setuju, terus berlaku. Kalau DPR tidak setuju, harus dicabut atau dibatalkan,&rdquo; paparnya. Sementara itu, judicial review dilakukan MK lewat uji materi maupun uji formal perppu tersebut. Mereka bisa membatalkan apabila menilai perppu yang diterbitkan itu bertentangan dengan konstitusi. &rdquo;Saya belum mempelajari apa yang mendasari rencana dikeluarkannya perppu tentang pilkada serentak. Nanti saya mencari info dulu ke DPR,&rdquo; imbuh Mahfud. Dihubungi secara terpisah, Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin menilai, jika benar pilkada memang akan dimajukan, ada potensi menambah beban teknis bagi penyelenggara. Sebab, jika maju, tahapan pilkada serentak akan berlangsung di tengah tahapan pemilu yang juga sedang berjalan. &rdquo;Ya, secara praktis bertambah, dalam arti irisan tahapan di waktu yang sama lebih banyak,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, lanjut Afif, sapaan Afifuddin, selaku penyelenggara, pihaknya tentu akan tetap mengikuti apa pun ketentuan yang ada. Jika ada perppu yang kemudian menetapkan pilkada dimajukan, KPU akan siap menjalankannya. Konsekuensinya, pihaknya juga harus memastikan jajaran bersiap menjalankan tahapan yang bakal lebih padat. &rdquo;Kita siapkan jajaran semua untuk menyesuaikan situasi atas kemungkinan-kemungkinan peraturan yang muncul,&rdquo; imbuhnya. Hingga saat ini, Afif mengaku belum mendapat informasi perihal pelaksanaan pilkada serentak bakal dimajukan. Kalaupun ada komunikasi yang disampaikan pemerintah maupun DPR, Afif menduga kemungkinan disampaikan langsung melalui Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari. Sebelumnya sejumlah elemen menyoroti rencana memajukan pilkada serentak tersebut. Mereka mengkhawatirkan hal itu berdampak pada beban penyelenggara pemilu. Semua pihak tentu tidak ingin tragedi banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia seperti di Pemilu 2019 terulang. (far/syn/c9/hud)

Pilkada serentak telah ditetapkan digelar pada 25 November 2024. Baik pemilihan bupati, wali kota, maupun gubernur.

Jika Pilkada Serentak Maju, KPU Sebut Beban Penyelenggara Makin Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPU-JELANG-PENETAPAN-PARPOL_MIFTAHUL-HAYAT-2.jpg" alt="Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kritik dari Komisi II DPR mendapat respons serius KPU. Menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024, KPU telah menambah materi memori banding. Harapannya, putusan banding di pengadilan tinggi (PT) nanti bisa menang.  ”Selasa (21/3) lalu kami telah mengajukan memori banding tambahan melalui kuasa hukum KPU,” ungkap Komisioner KPU Muhammad Afifuddin kemarin (22/3).  Setidaknya, ada enam substansi tambahan yang akan memperkuat dalil KPU. Di antaranya, bantahan atas klaim PN Jakarta Pusat yang telah mengupayakan mediasi. ”Pemeriksaan perkara biasa yang dijalankan tanpa mediasi melanggar kewajiban hukum hakim,” ujar pria kelahiran Sidoarjo itu.  Akibat pelanggaran tanpa mediasi tersebut, lanjut dia, pemeriksaan perkara menjadi cacat yuridis. Hal itu diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, KPU meminta untuk menangguhkan putusan serta-merta sehingga tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal.  Sebelumnya, awal Maret lalu PN Jakarta Pusat membacakan putusan berupa penundaan Pemilu 2024. Putusan itu merupakan hasil persidangan dari gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) setelah dinyatakan KPU tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Atas putusan itu, KPU pun resmi melakukan banding.  Selain itu, KPU menyampaikan koreksi atas kekeliruan pendapat majelis hakim tentang pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum. Dia menegaskan, putusan 002/PS.REG/BAWASLU/ X/2022 tanggal 4 November 2022 telah dilaksanakan sesuai perintah.  Sementara itu, Election Corner UGM dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) melakukan kajian terkait isu penundaan pemilu di dunia maya. Hasilnya, penyelenggara pemilu terlihat kalah dominan. ”Akun-akun media sosial penyelenggara terlihat sangat pasif. Sebaliknya, akun influencer jauh lebih aktif. Masalahnya rajin banget diembuskan, sementara publik tidak melihat respons kelembagaan sebanyak embusan masalahnya,” ujar Koordinator Program Election Corner UGM Abdul Gaffar Karim.

Soal Putusan Penundaan Pemilu, KPU Perkuat Memori Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ATRIBUT-PARTAI-POLITIK-DI-JALAN_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Kendaraan melintas di samping atribut partai yang terpasang di jalanan Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (19/6/2022). Menjelang tahun politik 2024 mulai dari tahun ini sudah banyak elit politik yang bertemu membahas isu-isu politik.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA PO" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di samping atribut partai yang terpasang di jalanan Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (19/6/2022). Menjelang tahun politik 2024 mulai dari tahun ini sudah banyak elit politik yang bertemu membahas isu-isu politik.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA PO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahapan Pemilu 2024 terus bergerak. Meski belum masuk ke masa kampanye, parpol dituntut untuk memahami aturan secara komprehensif. Tujuannya meminimalkan potensi pelanggaran selama tahapan menuju pesta demokrasi lima tahunan tersebut.  Anggota Bawaslu RI Puadi menyatakan, partai mesti jeli terhadap aturan kepemiluan. Selain itu, perlu mengintensifkan koordinasi dengan Bawaslu. ”Harus sering diskusi dengan kawan-kawan jajaran Bawaslu di tiap tingkatan serta pahami regulasi,” tuturnya kemarin (22/1).  Harapannya, parpol paham apa yang boleh dilakukan atau dilarang. Puadi menjelaskan, tahapan untuk partai politik memang relatif belum padat. Saat ini tahapan Pemilu 2024 baru memasuki masa penyerahan dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.  Meski demikian, lanjut Puadi, di masa-masa sekarang tetap rawan terjadi pelanggaran. Khususnya potensi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelanggaran-kampanye/">pelanggaran kampanye</a> di luar jadwal. Dia mengingatkan, meski partai peserta pemilu sudah ditetapkan beserta nomor urutnya, masa kampanye baru akan dilaksanakan pada November 2023. ”Agar aktivitas parpol tidak dimaknai sebagai aktivitas melakukan kampanye oleh penyelenggara pemilu, penting untuk memahami aturan,” tuturnya.  Puadi menambahkan, di masa sekarang parpol hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi. Dalam aktivitas tersebut, partai hanya diperkenankan menyampaikan ke publik kepesertaannya. Tanpa ada unsur mengajak atau meminta dukungan.  Dari aspek regulasi sendiri, saat ini tengah dimatangkan rencana peraturan KPU (PKPU) tentang sosialisasi prakampanye. Beleid itu disiapkan untuk mengantisipasi kekosongan hukum di tengah panjangnya jeda menuju masa kampanye. ”Sehingga nanti regulasinya bisa dibaca di PKPU terkait,” ucapnya.  Komisioner KPU RI <a href="https://www.jawapos.com/tag/mochammad-afifuddin/">Mochammad Afifuddin</a> mengatakan, penyusunan PKPU sosialisasi prakampanye masih berlangsung. Jumat lalu pihaknya baru berkoordinasi dengan Dewan Pers dan KPI untuk mendapat masukan perihal potensi sosialisasi prakampanye melalui media masa. ”Kalau kesepahamannya terbangun, akan makin menyedikitkan kesalahpahaman memahami apakah ini sosialisasi atau memenuhi unsur (kampanye) atau tidak,” ujarnya.  Afif (sapaan Afifuddin) menegaskan, draf PKPU sosialisasi akan diupayakan selesai akhir bulan ini. Sehingga peserta pemilu segera mendapat kepastian hukum.

Kegiatan Parpol Mulai Rawan Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPU-JELANG-PENETAPAN-PARPOL_MIFTAHUL-HAYAT-5.jpg" alt="Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait dengan pembahasan seputar aturan sosialisasi dan kampanye Pemilu 2024.  "Tadi, kami (KPU RI) baru rapat dengan Dewan Pers. Ada beberapa pihak yang nanti terlibat, misalkan, terkait sosialisasi atau kampanye yang dilakukan di media cetak, maka kami harus berkoordinasi dengan Dewan Pers," ujar anggota KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat, (20/1).  Saat ini, tambah Afif, aturan sosialisasi dan kampanye Pemilu 2024 yang akan dituangkan ke dalam peraturan KPU (PKPU) masih dalam tahapan pembahasan.  Selain Dewan Pers, ia mengatakan KPU juga akan berkoordinasi serta bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).  "Untuk sosialisasi atau kampanye yang berkaitan atau dilakukan media penyiaran, kami harus kerja sama dengan KPI," ucap Afif.  Berikutnya, ia mengatakan bahwa KPU RI menargetkan PKPU terkait dengan sosialisasi dan kampanye Pemilu 2024 itu dapat rampung pada akhir Januari 2023 ini. "(Target nya) Akhir bulan ini," ucap Afif.  Dalam kesempatan yang sama, Afif menyampaikan bahwa dalam tahapan pemilu, yakni sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu, KPU merupakan pihak yang bertugas menyusun aturan. Sementara itu, lanjut dia, pihak-pihak yang berperan dalam penindakan laporan dugaan kecurangan pada tahapan itu, di antaranya, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers.  "Kami menjadi lembaga yang menyiapkan aturan. Nah kalau soal pelanggaran, ini menjadi domain yang dimainkan perannya oleh Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers. Kalau kesepahaman nya terbangun di antara seluruh pihak, ini akan semakin mengurangi kesalahpahaman dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran dalam sosialisasi," tutur Afif.

Soal Kampanye Pemilu 2024, KPU Gelar Koordinasi dengan Dewan Pers

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mochammad afifuddin

Berita Terkini