<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/rektor-its-3349385979.jpg" alt="Rektor ITS Mochamad Ashari" width="100%">
<figcaption>Rektor ITS Mochamad Ashari</figcaption>
</figure> MENJAGA kesehatan jadi hal penting saat bulan Ramadan agar ibadah puasa lancar dan pekerjaan tak terganggu. Makanya, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mochamad Ashari sangat berhati-hati dengan apa yang dikonsumsinya. Saat berbuka puasa misalnya, dia mengurangi makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan santan. Termasuk menghindari minuman dingin. &rdquo;Ya mungkin karena usia ya, dulu biasanya apa-apa kasih es. Sekarang lebih ke yang hangat-hangat,&rdquo; ujar guru besar teknik elektro ITS tersebut saat ditemui di Jakarta baru-baru ini. Ketua umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2023 itu juga mengimbangi dengan olahraga. Menyempatkan diri untuk bisa bergerak dan mengeluarkan keringat. (mia/c7/fal)

Rektor ITS Mochamad Ashari sangat berhati-hati dengan apa yang dikonsumsinya selama bulan Ramadan. Menjaga kesehatan sangat penting.

Mochamad Ashari: Kurangi Es dan Santan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MOCHAMAD-ASHARI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETIAP 23 September, bangsa Indonesia memperingati Hari Maritim Nasional. Gagasan menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Maritim tercetus saat Munas Maritim I Tahun 1963. Setahun kemudian Presiden Soekarno menerbitkan SK No 249/1964 tentang Penetapan Hari Maritim Nasional.  Dengan SK tersebut seakan Bung Karno ingin menyadarkan rakyat Indonesia tentang potensi besar menjadi negara adidaya maritim. Utamanya karena kekayaan melimpah di perairan Indonesia. Ini juga berarti kita dituntut mampu mengelola potensi maritim untuk peningkatan perekonomian bangsa.  Guna mengukuhkan visi menjadi negara adidaya maritim, Presiden Jokowi di KTT Ke-9 East Asia Summit pada 2021 di Myanmar memaparkan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia. Beberapa program harus dijalankan. Di antaranya penegakan kedaulatan laut, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konversi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.  Jelas konsep yang dipaparkan presiden akan bermuara pada visi Indonesia Emas 2045. Diharapkan pada 100 tahun kemerdekaan nanti, Indonesia mampu keluar dari middle income trap serta menjadi negara maju. Juga menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia. Semua itu disertai dengan kualitas manusia yang unggul dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Diharapkan kesejahteraan rakyat juga jauh lebih baik dan merata. Ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan pada seabad kemerdekaan itu juga kuat dan berwibawa.  Visi maritim Indonesia tentu sangat menunjang visi Indonesia Emas. Menuju 2045 diharapkan terjadi peningkatan kontribusi dari sektor maritim. Pada aspek ekonomi maritim, diprediksi terdapat peningkatan sekitar 12,5 persen product domestic bruto (PDB). Konsentrasi harus diberikan untuk setidaknya empat aspek. Pertama, pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif. Kedua, industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Ketiga, penguasaan teknologi migas laut dalam. Keempat, pariwisata bahari yang inklusif.  Dari sisi peradaban maritim, diharapkan kontribusi terkait penciptaan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari. Serta dukungan penuh dari aspek kekuatan pertahanan maritim. Indonesia dituntut segera mewujudkan kemampuan hankam maritim yang kuat dan andal menghadapi tantangan regional dan global.  Bukanlah hal mudah menguatkan ketiganya. Beberapa peristiwa penting membuat kita paham akan pentingnya penguasaan teknologi untuk kesiapsiagaan dan antisipasi. Beberapa peristiwa tersebut antara lain tenggelamnya MV Sewol (2014), inisiasi pembangunan Kanal Kra (2016), inisiasi proyek one belt one road (2019), pembangunan mega container ships (2019), Global Sulphur Cap (2020), serta kandasnya MV Ever Given di Terusan Suez (2021).  Peristiwa-peristiwa di atas mengingatkan kita untuk menguasai teknologi menuju pencapaian visi maritim Indonesia. Beberapa teknologi tersebut antara lain: penguasaan teknologi untuk membangun pelabuhan laut dalam. Hal itu mutlak dikuasai karena makin banyak dibangun kapal peti kemas berukuran mega container ship. Kapal dengan ukuran ini termasuk dalam kelas kapal ultra large container vessel (ULCV: kapal berukuran lebih besar dari 14.501 Teus). Kapal jenis ini memerlukan kedalaman perairan pelabuhan (sarat/draf kapal) sekitar 20 meter untuk bersandar. Sehingga teknologi pengerukan, teknologi penguatan tanah, serta teknologi fondasi laut dalam sangat diperlukan.  Banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi akhir-akhir ini memerlukan perhatian khusus. Utamanya terkait penguasaan teknologi untuk menjamin keselamatan kapal dan keamanan perairan. Salah satu teknologi yang sering dimanfaatkan adalah teknologi automatic identification system (AIS). Kelak teknologi ini harus mampu dikombinasikan dengan sistem informasi digital lain (posisi pipa bawah laut, posisi kabel bawah laut, koordinat dermaga, dan informasi lain). Sehingga keamanan pelayaran dan keselamatan kapal dapat dijamin.  Teknologi Marine autonomous surface ship (MASS) juga perlu lebih ditingkatkan kemampuan adaptasinya di perairan Indonesia. MASS dapat didefinisikan sebagai kapal yang pada level tertentu mampu beroperasi secara mandiri dan tanpa campur tangan manusia. Sejak 2018 International Maritime Organization (IMO) telah menetapkan metodologi pengaturan MASS. Sehingga di masa mendatang penggunaan autonomous ship akan semakin banyak dan aman bagi pelayaran.  Dari sisi pemakaian energi bersih (green and clean energy), tidak dapat dimungkiri, dengan makin padatnya lalu lintas kapal, akan meningkatkan emisi gas berbahaya pada gas buang kapal. Sejak 2020 telah ditetapkan aturan Global Sulphur Cap. Aturan ini membatasi kadar sulfur pada gas buang kapal sebesar 0,5 persen sejak Januari 2020. Kadar di atas dapat dipenuhi dengan tiga alternatif: pembersih sistem gas buang, penggunaan teknologi dual-fuel dengan bahan bakar rendah sulfur, serta pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti LNG (liquefied natural gas). Bagi Indonesia tentu saja hal itu sangat menguntungkan. Karena cadangan gas serta lahan gas baru banyak ditemukan, khususnya di laut dalam.  Luasnya perairan RI memerlukan dukungan penuh berupa keandalan dan ketangguhan armada Angkatan Laut Republik Indonesia. Beberapa fakta di lapangan terkait usia armada kapal yang dimiliki TNI-AL terbukti memerlukan perhatian khusus. Hal ini utamanya terkait kemampuan rancang bangun anak bangsa dalam hal desain kapal patroli serta kapal perang dalam negeri guna mendukung kecukupan armada laut Indonesia.  Keamanan sistem pelayaran laut Nusantara juga ditentukan oleh ketersediaan informasi akurat mengenai prediksi cuaca di perairan Indonesia. Informasi cuaca yang disediakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus mempunyai akurasi dan presisi yang baik. Seringnya kecelakaan kapal saat cuaca buruk merupakan salah satu petunjuk bahwa penguasaan teknologi prediksi cuaca adalah mutlak untuk keamanan pelayaran nasional.  Apabila beberapa teknologi di atas mampu dikuasai, akan menjadi salah satu langkah penting menuju pencapaian visi maritim Indonesia. Tentu saja diperlukan koordinasi yang baik antar-stakeholder maritim untuk hasil paling optimal. Akhirnya, izinkan saya menyampaikan Selamat Hari Maritim 2022: ”See the Future, the Sea is Our Future.” (*)  <hr />  *) MOCHAMAD ASHARI, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

Hari Maritim Nasional: Kesiapan Teknologi Wujudkan Visi Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MOCHAMAD-ASHARI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>HARI Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) diperingati setiap 10 Agustus. Penentuan tanggal dilatari oleh peristiwa uji terbang perdana pesawat N-250 buatan PT Dirgantara Indonesia pada 1995. Pesawat hasil rancangan putra-putri bangsa Indonesia itu dijadikan ikon kebangkitan teknologi nasional. Tanggal peringatan tersebut dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 yang menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.  Peringatan Hakteknas diharapkan dapat memompa semangat anak bangsa untuk terus menghasilkan karya inovasi teknologi demi kemajuan bangsa. Hal ini sangat penting karena inovasi teknologi dibutuhkan untuk pertumbuhan bangsa di masa depan.  Menurut Robert J. Gordon (2012), kematian inovasi adalah akhir dari pertumbuhan. Inovasi teknologi diyakini berdampak besar dalam membawa perubahan, bahkan mampu mengubah dunia. Ekonom Amerika di Universitas Northwestern itu juga menyatakan adanya korelasi pertumbuhan GDP (gross domestic product) per kapita dengan revolusi industri, yakni terjadinya pelipatgandaan GDP pada setiap adanya revolusi industri karena perkembangan teknologi.  Dalam buku yang berjudul Is US Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds (2012), Robert J. Gordon menyajikan data terjadinya penggandaan standar hidup membutuhkan waktu lima abad (tahun 1300–1800). Penggandaan dipercepat menjadi satu abad (tahun 1800–1900). Penggandaan mencapai puncaknya hanya dalam 28 tahun (1929–1957) dan 31 tahun (1957–1988). Namun, penggandaan diprediksi akan mengalami perlambatan kembali ke satu abad (2007–2100). Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi teknologi membawa perubahan besar bagi kemajuan peradaban dunia.  Sejauh ini riset dan inovasi telah banyak dilakukan para peneliti dan perekayasa di perguruan tinggi, termasuk di bidang teknologi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim pernah menyampaikan, ada 1.000 karya dan inovasi teknologi di bidang pendidikan tercipta dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia saat pandemi Covid-19. Itu menunjukkan, banyak inovasi yang tercipta karena dipaksa situasi.  Sebagian produk invensi atau temuan dari hasil-hasil riset dan inovasi di perguruan tinggi juga telah dihilirisasi menjadi produk inovasi yang memiliki kebermanfaatan, nilai guna, hingga bernilai komersial. Beberapa inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi Indonesia di antaranya Robot RAISA, iCAR, iBOAT, Vent-I, GeNose C19, i-Nose C19, E-VIA, OXITS, Vaksin Merah Putih, dan produk inovasi lainnya.  Produk inovasi tersebut lahir, terhilirisasi, dan terkomersialisasi di masa pandemi Covid-19. Kehadiran produk itu memang sangat dirasakan manfaatnya dalam percepatan penanganan Covid-19. Namun, ketika masa pandemi sudah reda dan usai, aspek keberlanjutan atau sustainability dari produk tersebut menjadi persoalan tersendiri.  Pentingnya Komersialisasi  Produk invensi itu memang akan bermakna jika bisa dikomersialkan. Sejatinya produk invensi baru bisa disebut sebagai produk inovasi bila sudah bisa dikomersialkan. Bila tidak, temuan dari hasil riset dan inovasi tersebut hanya berhenti sebagai sebuah temuan atau hanya disebut produk invensi. Tegasnya, produk inovasi adalah invensi yang bisa dijual. Karena itu, percepatan hilirisasi invensi menjadi sangat urgen menunjang kebangkitan teknologi nasional.  Perguruan tinggi memiliki potensi dan kekuatan sebagai pengungkit kebangkitan teknologi nasional. Kini orientasi pengembangan perguruan tinggi tak lagi hanya sebagai research university. Perguruan tinggi, terutama yang berstatus PTNBH, sudah mulai shifting menuju innovative university, bahkan entrepreneurial university.  Untuk mewujudkan orientasi tersebut, setidaknya ada lima langkah strategis yang perlu dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Pertama, memobilisasi peneliti. Seluruh peneliti di perguruan tinggi didorong dan dimobilisasi untuk menghasilkan invensi yang berpotensi menjadi produk komersial atau produk sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Program hibah penelitian perlu diarahkan dan diprioritaskan pada topik penelitian yang berpotensi menghasilkan temuan atau invensi yang bisa dihilirisasi menjadi produk inovasi.  Kedua, substitusi impor. Fokus riset dan inovasi di perguruan tinggi diarahkan dan diprioritaskan untuk substitusi impor, yakni mendukung penggantian barang impor dengan barang produksi dalam negeri. Kebijakan pemerintah mengenai substitusi impor ini perlu didukung dengan temuan atau invensi dari hasil riset dan inovasi. Dalam konteks ini, perlu diupayakan menghasilkan produk inovasi yang ber-TKDN (tingkat komponen dalam negeri) makin tinggi.  Ketiga, pendekatan demand driven. Pemilihan topik dan pengembangan riset dan inovasi di perguruan tinggi diprioritaskan berbasis pada pendekatan demand driven, yakni didorong oleh permintaan pasar atau masyarakat terhadap produk inovasi yang akan dikembangkan. Hal itu penting agar penelitian tidak hanya memenuhi keinginan atau selera peneliti, tapi juga sudah mempertimbangkan permintaan. Hasil pengembangan penelitian dengan pendekatan itu dapat memperbesar peluang terhilirisasi menjadi produk inovasi yang terserap oleh pasar.  Keempat, penguatan ekosistem inovasi. Penguatan ekosistem inovasi di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui suatu kawasan sains teknologi (KST) dengan mengembangkan entitas teaching industry atau teaching factory. Selain itu, perguruan tinggi perlu mengorkestrasi seluruh potensi untuk percepatan hilirisasi produk invensi menjadi produk inovasi yang terkomersialisasi.  Kelima, inkubasi start-up inovatif. Perguruan tinggi perlu memberikan perhatian terhadap percepatan hilirisasi hasil-hasil riset dan inovasi atau produk invensi melalui inkubasi start-up hingga spin off menjadi perusahaan mandiri. Entrepreneurial university ditandai dengan banyaknya start-up yang dihasilkan perguruan tinggi.  Calon mahasiswa yang ingin sukses dengan mendirikan perusahaan rintisan (start-up) akan berkuliah di kampus yang dikenal sebagai entrepreneurial university. Lima perguruan tinggi pilihan yang menghasilkan pendiri start-up terbanyak adalah Stanford University, University of California Berkeley, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, dan University of Pennsylvania.  Mengakhiri tulisan ini, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-27. Mari kita lakukan percepatan hilirisasi invensi untuk kebangkitan teknologi nasional. (*)  <hr />  *) MOCHAMAD ASHARI, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

Hari Kebangkitan Teknologi: Urgensi Percepatan Hilirisasi Invensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gagal-lolos-snmptn-2018-begini-cara-daftar-sbmptn-dan-bidikmisi_m_205444.jpeg" alt="Siswa yang tak lolos SNMPTN 2018 tak perlu galau. Masih ada cara lain untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri. Misalnya lewat seleksi mandiri kampus setempat." width="100%">
<figcaption>Siswa yang tak lolos SNMPTN 2018 tak perlu galau. Masih ada cara lain untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri. Misalnya lewat seleksi mandiri kampus setempat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ujian tulis berbasis komputer-seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (UTBK-SBMPTN) gelombang pertama mulai digelar serentak besok (17/5). Sebanyak 84.957 peserta bakal mengikuti tes di hari pertama.  Jumlah tersebut terdiri dari sesi I sebanyak 44.035 orang dan sesi ke II sebanyak 40.922 orang. Peserta sesi I akan mulai masuk ruangan pada pukul 06.45 WIB, 07.45 WITA, dan 08.45 WIT. Sementara sesi II, khusus daerah di wilayah WIB, ujian dimulai pukul 13.00 WIB. Lalu, 13.30 untuk wilayah WITA dan 14.30 untuk wilayah WIT.  Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Mochamad Ashari memastikan, UTBK gelombang pertama yang dimulai 17-23 Mei 2022 siap digelar. Seluruh persiapan pun sudah dimatangkan.  Sebagai informasi, UTBK-SBMPTN digelar dua kali. Yakni, gelombang pertama pada 17-23 Mei 2022 dan gelombang kedua 28 Mei-3 Juni 2022.  "Insya Allah telah siap. Kesiapan teknis, personal, dan lain-lain di 74 lokasi Pusat UTBK telah dimatangkan dalam koordinasi Rektor dan tim," ujarnya saat dikonfirmasi Senin (16/5).  Pada ujian hari pertama, Ashari berpesan agar para peserta datang lebih awal. Peserta juga diharapkan sudah tahu letak ruang ujiannya. Sehingga bisa lebih siap saat melaksanakan ujian.  Kemudian, peserta diminta melakukan persiapan fisik. Mulai dari makan, minum, hingga berpakaian rapi.  "Bawa dokumen yang disyaratkan, dan kartu identitas yang valid seperti KTP," ungkapnya. Dokumen yang disyaratkan ini meliputi kartu tanda peserta UTBK-SBMPTN, surat keterangan lulus/ ijazah/ surat keterangan kelas 12 asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah bagi angkatan 2022, serta ijazah bagi lulusan tahun 2020 dan 2021.  Dia juga mewanti-wanti agar peserta tak terpancing informasi-informasi hoax yang biasa tersebar jelang UTBK. Seperti bocoran soal hingga tawaran-tawaran untuk berbuat kecurangan. "Laksanakan ujian dengan tenang, ikuti semua petunjuk yang diberikan," tegasnya.  Pelaksanaan ujian masih akan mengikuti protokol kesehatan (prokes) yang ada. Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Sehingga, peserta diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak.  Hal senada disampaikan Ketua Pelaksana LTMPT Budi Prasetyo. Dia mengatakan, persiapan dari pusat UTBK sampai daerah-daerah sudah siap. "Hardware, software dan SDM pusat UTBK siap. Info kepada siswa agar besok pagi siap juga sudah dilakukan," paparnya.  Disinggung soal antisipasi kecurangan dalam tes, Budi memastikan, semua cela sudah diantisipasi. Dia optimis, pihaknya bisa mengetahui bilamana ada indikasi kecurangan tersebut.  "Inshaa Allah sudah diamankan, alhamdulillah sejak UTBK tidak ada masalah," pungkasnya.

84.957 Peserta Bakal Ikut UTBK-SBMPTN Hari Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/sosialisasi-utbk.jpg" alt="BERI PENJELASAN: Rektor ITS Prof Dr Mochammad Ashari saat berbicara mengenai kewajiban daftar ulang bagi siswa yang lolos SNMPTN. (Septinda Ayu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERI PENJELASAN: Rektor ITS Prof Dr Mochammad Ashari saat berbicara mengenai kewajiban daftar ulang bagi siswa yang lolos SNMPTN. (Septinda Ayu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Registrasi ulang jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) masing-masing perguruan tinggi telah tuntas. Namun, ada sejumlah calon mahasiswa baru (camaba) yang tidak melakukan daftar ulang. Mereka pun dianggap gugur dan tidak bisa ikut ujian tulis berbasis komputer (UTBK).  Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Mochamad Ashari mengatakan, tahun ini ITS menerima 1.112 camaba jalur SNMPTN. Registrasi pun telah selesai. Hampir seluruh camaba jalur SNMPTN ITS melakukan daftar ulang.  ’’Hanya ada tiga camaba yang tidak daftar ulang. Sangat sedikit dibandingkan yang daftar ulang,” katanya kepada Jawa Pos Minggu (24/4).  Ashari menuturkan, hampir di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) pasti ada camaba yang tidak melakukan daftar ulang di jalur SNMPTN. Alasannya beragam. Mulai sudah diterima di sekolah kedinasan, kampus luar negeri, dan ada pula yang tanpa alasan.  ’’Hampir setiap tahun pasti ada yang tidak daftar ulang. Namun, jumlahnya tidak banyak untuk di ITS,” ujar laki-laki yang juga menjabat ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) itu.  Namun, camaba yang lolos SNMPTN dan tidak daftar ulang tersebut akan berdampak pada sekolah asal. Selain itu, camaba tersebut tidak bisa ikut UTBK. Dengan begitu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk diterima PTN melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN).  ’’Sebab, nilai UTBK menjadi satu-satunya yang digunakan untuk seleksi SBMPTN,” jelasnya.  Bahkan, saat ini banyak PTN yang menggunakan nilai UTBK untuk seleksi masuk. Begitu juga perguruan tinggi swasta (PTS). Jadi, secara otomatis camaba tersebut tidak bisa mendaftarkan diri.  ’’Namun, ITS menyediakan tes kemampuan akademik (TKA) yang digelar secara mandiri. Hasil TKA tersebut dapat digunakan untuk mendaftar jalur mandiri ITS,” jelasnya.  Untuk materi UTBK, ada dua jenis. Yakni, tes potensi skolastik (TPS) dan tes kompetensi akademik (TKA). Tes UTBK dilakukan di pusat UTBK di Indonesia. Sementara itu, TKA yang digelar mandiri oleh ITS dilaksanakan secara online dan offline.  ’’Yang tidak dapat hadir ke kampus ITS bisa ikut online. Sebab, kami memiliki sistem IT yang canggih. Jadi, bisa mengetahui anak yang curang atau tidak,” kata dia.

Tidak Daftar Ulang, Camaba Tidak Bisa Ikut UTBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/image-4-4.png" alt="Ilustrasi kekerasan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mochamad Ashari menyampaikan, agar sektor pendidikan bisa memanfaatkan teknologi secara utuh. Selain infrastruktur, kualitas para pendidik juga diperlukan untuk selaraskan hal tersebut.  "Ada banyak hal yang harus disiapkan, yaitu kapasitas atau kemampuan para pendidik dan materi yang disampaikan," jelasnya dalam Bincang Perspektif Trakindo: Masa Depan Pendidikan Teknologi di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 secara daring, Kamis (10/6).  Pendidikan online itu tidak hanya tatap muka di online, dan bukan hanya mengganti dari kelas ke depan gadget. Ada banyak sekali yang harus disesuaikan.  "Pertama adalah yang gadget itu sudah menjadi kesulitan tersendiri, kedua adalah SDM-nya," ucap dia.  Ia menuturkan bahwa metode penyampaian materi juga tidak bisa hanya berbicara saja atau hanya satu arah. Sebab, jika melalui bicara saja, anak didik pun akan merasakan bosan dalam mengikuti pembelajaran.  "Perlu ada selingan, lalu (belajar) bukan satu-satunya belajar online di depan gadget," tuturnya.  Khususnya para pendidik di sekolah dasar, mengajar anak SD seharusnya dilakukan dengan penuh interaktif dan dinamis. Namun, kini menjadi belajar online, di mana anak biasanya tidak fokus mendengarkan.  "Karena praktik berinteraksi itu kalau di dasar itu sangat penting. Interaksi itu sangat penting untuk anak-anak kita, untuk sosialisasi," pungkas dia.

Kemampuan Pendidik Diperlukan untuk Iringi Perkembangan Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/1608891603605.jpg" alt="Rektor ITS Mochamad Ashari. alumniits.ac.id" width="100%">
<figcaption>Rektor ITS Mochamad Ashari. alumniits.ac.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mochamad Ashari mengatakan, sektor industri di masa mendatang akan merambah teknologi dalam operasionalnya. Menurutnya, hal itu adalah sebuah keniscayaan. Namun, untuk sektor pendidikan masih sulit untuk memanfaatkannya.  "Sekarang teknologi itu sangat belum merata, diversity (keberagaman) bedanya jauh sekali. Jangankan komunikasi, listrik saja yang menjadi kebutuhan dasar itu masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan," ujar dia dalam Bincang Perspektif Trakindo: Masa Depan Pendidikan Teknologi di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 secara daring, Kamis (10/6).  Dalam hal ini, teknologi untuk pendidikan khususnya yang dasar untuk anak-anak jenjang PAUD dan SD atau berlokasi di wilayah terpencil, pemanfaatan tekonologi akan sangat sulit karena berbagai hambatan yang beragam.  Infrastruktur yang belum merata membuat dunia pendidikan di Indonesia terasa tertinggal. Jadi, cara konvensional seperti tatap muka masih akan sering digunakan dalam sistem pembelajaran dalam negeri.  Namun untuk wilayah perkotaan, belajar dengan memanfaatkan perkembangan digitalisasi yang begitu cepat, hal ini dirasa mungkin karena ketersediaan teknologi.  Berbeda dengan wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan). "Di kota itu yang infrastrukturnya sudah cukup lengkap, itu suatu kebutuhan. Yang hidup di kota, begitu menggunakan HP dan baterainya habis, itu hilang gaya, tapi anak-anak kita yg di 3T itu masih belum punya bayangan," tandas Ashari. (*)

Pendidikan di Indonesia masih Jauh dalam Pemanfaatan Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MOCHAMAD-ASHARI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KEBIJAKAN Kampus Merdeka sudah digulirkan Mendikbud Nadiem A. Makarim pada 24 Januari 2020. Terobosan kebijakan itu menarik untuk dicermati. Selain menawarkan kemudahan, Mendikbud memberikan tantangan bagi perguruan tinggi (PT).  Ada empat program Kampus Merdeka. Pertama, PT yang terakreditasi A atau B akan mendapat kemudahan dengan langsung diberi izin membuka prodi baru. Namun, pada saat yang sama, mereka ditantang mampu bekerja sama dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia, BUMN atau BUMD, serta PT lain pada ranking 100 besar dunia versi Quacquarelli Symonds (QS).  Kedua, PT memang diberi kemudahan sistem akreditasi. Namun, mereka juga ditantang untuk mengikuti best practice international standard agar sebanyak mungkin diakui di luar negeri. Selain itu, PT didorong dan dituntut mencetak SDM unggul di panggung dunia.  Ketiga, PT negeri memang diberi kemudahan untuk mencapai status perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH), tetapi setelah itu juga dituntut bisa bergerak cepat agar bisa menembus peringkat 500 besar dunia versi QS.  Keempat, PT diminta memberikan kemudahan dengan memfasilitasi hak belajar tiga semester di luar program studi. Action plan terhadap program itu menuntut keterbukaan setiap perguruan tinggi untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan sesama penyelenggara pendidikan maupun dunia industri, atau yang disebut Mendikbud dengan istilah pernikahan masal.  Ekosistem WCU  Sejatinya, kebijakan Kampus Merdeka merefleksikan suatu impian besar untuk mendongkrak kualitas PT agar mampu bersaing di panggung dunia. Impian itu dapat terwujud manakala tercipta ekosistem world class university (WCU). PTN memiliki tiga jenis status, yaitu PTN satuan kerja (satker), PTN BLU, dan PTNBH.  Kini terdapat 11 PTNBH di Indonesia yang paling potensial bagi penciptaan ekosistem WCU. Beberapa keunggulan PTNBH jika dibandingkan dengan PTN BLU dan PTN satker, antara lain, fleksibilitas kemitraan dengan industri, otonomi untuk mengatur keuangan, kebebasan untuk mengangkat dosen dan tenaga kependidikan non-PNS, kepemilikan aset penuh, serta keleluasaan untuk mengembangkan fasilitas akademik dan nonakademik.  Namun, PTNBH masih memiliki keterbatasan keuangan untuk pembiayaan operasionalnya. Padahal, untuk menjadi PT berkelas dunia, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam konteks inilah, konsep pembiayaan operasional perguruan tinggi melalui dana abadi (endowment fund) menjadi sangat penting bagi PTNBH.  Dana abadi adalah dana yang bersifat abadi, dihimpun dan dikelola secara khusus, serta hasil pengelolaan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi demi menjamin keberlangsungan PT tanpa mengurangi nilai pokok dana tersebut.  Kita tentu mendambakan perguruan tinggi yang berstatus PTNBH bisa segera sejajar dengan PT kelas dunia seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Harvard University, dan universitas kelas dunia lainnya.  Berdasar publikasi QS World University Ranking 2020, MIT menempati urutan pertama dalam daftar universitas terbaik dunia dengan skor sempurna, yaitu 100. Peringkat kedua ditempati Stanford University dengan skor 98,4 dan peringkat ketiga diduduki Harvard University 97,4.  Sementara untuk Indonesia, terdapat tiga PTNBH yang masuk dalam peringkat 500 besar, yaitu UI dengan skor 34,7; UGM (33,2); dan ITB (32,3). Kondisi itu harus menjadi spirit bagi seluruh PTNBH untuk menembus peringkat 500 besar universitas terbaik dunia. Bagi yang sudah masuk, tentu mereka perlu terus memperbaiki capaian peringkatnya.  Dana Abadi PTNBH  Belajar dari perguruan tinggi yang menempati peringkat tiga besar terbaik dunia, kita jadi tahu bahwa salah satu kunci sukses mereka adalah dukungan endowment fund yang sangat besar dalam menunjang biaya operasionalnya. Besaran dana abadi untuk tahun fiskal 2019 dari tiga universitas terbaik dunia adalah MIT yang memiliki dana abadi USD 17,4 miliar atau setara Rp 250 triliun, Stanford University (USD 27,7 miliar atau setara Rp 400 triliun), dan Harvard University (USD 40,9 miliar atau setara Rp 590 triliun).  Dana abadi itu dihimpun dari berbagai sumber, bukan hanya alumni dan mitra kerja sama, melainkan dari semua pihak yang merasa peduli dan berkepentingan dengan kemajuan dunia PT.  Lantas, bagaimana dana abadi bisa menjadi kunci sukses mereka? Contohnya, Harvard University memiliki dana abadi yang dikelola Harvard Management Company (HMC) yang didirikan pada 1974. HMC sebagai perusahaan investasi mengelola endowment fund dengan menginvestasikannya pada berbagai sektor keuangan dan sektor riil yang prospektif.  Hasil investasi itu dijadikan dana operasional dan pengembangan Harvard University. Kini hasilnya telah memberikan kontribusi untuk memenuhi sekitar sepertiga dari total kebutuhan operasional tahunan (operating revenues) dari salah satu universitas terbaik dunia dengan jumlah dana abadi terbesar dan afiliasi penerima Nobel terbanyak.  Berdasar laporan keuangan 2019, diketahui bahwa pendapatan operasional Harvard University terbesar bersumber dari hasil investasi dana abadi, yaitu 35 persen. Sisanya diperoleh dari beberapa sumber. Di antaranya, 22 persen dari student income, sponsored support (17 persen), gifts current use (8 persen), dan sumber lain (8 persen). Postur pendapatan operasional Harvard University itu dapat dijadikan benchmark bagi PTNBH untuk mencapai target sebagai WCU.  Tanpa dukungan ketersediaan dana abadi, perguruan tinggi mana pun akan sulit menjadi WCU. Menargetkan diri menjadi WCU memang berkonsekuensi memerlukan dana besar untuk mengembangkan banyak riset dan inovasi yang fenomenal.  Untuk itu, perlu didukung pula oleh ketersedian berbagai fisilitas penunjang yang berstandar internasional seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama, dan fasilitas penunjang lain. Misalnya, saat ini ITS mengembangkan riset dan inovasi dengan tema autonomous car dan autonomous boat.  Sekarang semua PTNBH mulai menggalakkan penggalangan dana abadi. Namun, jumlah perolehannya masih amat sangat jauh bila dibandingkan dengan universitas kelas dunia tersebut. Karena itu, kiranya perlu kita pikirkan bersama bagaimana agar penggalangan dana abadi bagi PTNBH dapat berjalan efektif sehingga hasil investasi dari dana abadi juga bisa berkontribusi me-menuhi sepertiga kebutuhan operasional PTNBH.  Dalam konteks ini, ada baiknya pemerintah melalui Kemendikbud mempertimbangkan skema bantuan khusus dana abadi bagi PTNBH, bukan hanya bantuan operasional. Skema itu bisa menjadi stimulus bagi PTNBH menuju kemandirian keuangan sehingga menjadi kampus merdeka secara finansial. (*)  <hr />  *) Mochamad Ashari, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

Kampus Merdeka dan Dana Abadi PTNBH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MOCHAMAD-ASHARI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PADA 24 Januari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka bagi perguruan tinggi. Kebijakan itu mencakup empat poin.  Pertama, merdeka membuka program studi baru bagi perguruan tinggi yang telah berstatus akreditasi A atau B. Kedua, kampus yang berakreditasi A akan otomatis mengalami pembaruan selama performansi bagus dan tidak ada komplain dari masyarakat. Ketiga, memberikan keleluasaan menjadi PTNBH (perguruan tinggi negeri badan hukum) bagi kampus negeri yang menginginkannya. Dan, keempat, memberi mahasiswa kebebasan untuk mengambil maksimal 40 SKS (sistem kredit semester) untuk melakukan perkuliahan di luar program studinya.  Bagi PTNBH, program Kampus Merdeka sesungguhnya telah terlaksana. Setidaknya 50 persen dari empat poin itu, khususnya poin pertama dan ketiga. Beberapa kampus besar seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah comply (bersesuaian) dengan empat poin tersebut dan mengimplementasikannya dalam berbagai model. Dan, selama ini pelaksanaannya tidak menemui permasalahan.  Program Mendikbud poin kedua, yaitu pemberlakuan otomatis reakreditasi, khususnya yang telah terakreditasi A, tentu akan sangat membantu perguruan tinggi dalam mengurangi beban administrasi serta meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga.  Sedangkan untuk poin keempat, yaitu kebebasan mengambil SKS di luar program studi, belum banyak perguruan tinggi yang mengimplementasikannya. Yang jelas, poin itu merupakan program favorit Mendikbud Nadiem. Dan, kebijakan tersebut memang benar-benar baru.  Action Plan  Menyambut kebebasan kampus yang diberikan oleh Mendikbud Nadiem, perguruan tinggi perlu menyusun rencana aksi (action plan) untuk mewujudkan implementasi program tersebut. Action plan jangka pendek yang bisa segera dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi adalah menyusun sistem kuliah di luar program studi (prodi).  Program Mendikbud poin keempat itu memerlukan sejumlah langkah. Di antaranya, revisi kurikulum, sistem informasi akademik, dan koordinasi dengan perguruan tinggi, industri, maupun tempat pembelajaran lain. Sistem perkuliahan dalam suatu prodi selama ini pada umumnya sangat spesifik dan didesain khusus untuk mahasiswa prodi itu saja. Dengan demikian, penamaan, pengodean mata kuliah, dan pesertanya pun sudah tertentu.  Perlu disiapkan sistem informasi yang dapat mengakomodasi mahasiswa dari prodi lain ataupun perguruan tinggi lain untuk masuk dalam sistem perkuliahan. Perguruan tinggi juga dituntut menyediakan fasilitas kuliah daring untuk mengakomodasi mahasiswanya yang ingin mendapat pembelajaran di luar kampus selama 1–2 semester penuh, seperti magang kerja di industri, instansi, maupun lembaga sosial kemasyarakatan.  Metode lain untuk mengakomodasi pembelajaran di luar prodi adalah melakukan asesmen kesamaan (ekuivalensi) antara kegiatan mahasiswa di luar kampus dan mata kuliah yang bersesuaian. Dengan demikian, mahasiswa akan tetap memperoleh tambahan sejumlah mata kuliah yang lengkap sesuai dengan body of knowledge, yang pada umumnya sudah ditetapkan oleh standar internasional atau asosiasi profesi.  Action plan berikutnya diperuntukkan perguruan tinggi yang telah terakreditasi A dan B. Mereka perlu melakukan revisi rencana strategis (renstra) dan kajian ulang tentang program studi yang saat ini berjalan serta membuat rencana pembukaan prodi baru. Segera tutup atau passing out prodi yang lulusannya kurang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Segera persiapkan pembukaan prodi baru yang memiliki prospek bagus ke depan.  Sambil menunggu penerbitan petunjuk teknis dari program Kampus Merdeka, dapat digunakan prasyarat yang telah ada sebagai persiapan. Yaitu, prasyarat akreditasi minimum pembukaan program studi baru. Perguruan tinggi yang belum mendapat akreditasi A, baik institusi maupun program studi, diminta terus berbenah, memperbaiki lini-lini yang masih bisa ditingkatkan. Tentunya dengan melengkapi persyaratan untuk meningkatkan status akreditasi.  Kebebasan PTN untuk menjadi PTNBH tentu akan disambut sukacita oleh beberapa perguruan tinggi yang memimpikannya sejak lama. Misalnya Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dan beberapa lainnya. Sebab, PTNBH memiliki otonomi yang lebih luas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, aset, dan sumber daya manusia (SDM).  Sumber keuangan PTNBH berupa dana dari APBN, yaitu untuk gaji pegawai negeri (ASN) dan biaya operasional, yang merupakan bagian tanggung jawab negara. Sumber lain adalah dana dari masyarakat atau hasil usaha PTNBH. Otonomi, itu memberikan keleluasaan kepada PTNBH untuk mengatur sepenuhnya urusan rumah tangganya. Meliputi keuangan hasil usaha sendiri, mendirikan perusahaan, mengikuti tender proyek, atau mencari sumber-sumber pendapatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.  Itulah yang membedakan PTNBH dengan PTN lain. Untuk itu, PTN satker (satuan kerja) atau BLU (badan layanan umum) dapat segera menyusun proposal pengajuan untuk menjadi PTNBH yang formatnya telah digunakan oleh 11 PTNBH sebelumnya apabila format baru belum diterbitkan.  Program Kampus Merdeka bertujuan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perguruan tinggi serta mengurangi beban administrasi yang acap menjadi permasalahan tersendiri. Program Kampus Merdeka juga memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mendapat bidang pengetahuan dan belajar di luar lingkungan sempitnya selama ini. Kebebasan itu tentu akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi komunitas perguruan tinggi yang akan berdampak besar kepada pengembangan SDM unggul Indonesia. Kita tunggu perubahan yang berlangsung atas lompatan kebijakan Mendikbud tersebut. (*)  <hr />  *) Mochamad Ashari, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

Action Plan Wujudkan Kampus Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MOCHAMAD-ASHARI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ERA kemandirian energi segera datang. Kekurangan pasokan energi listrik yang selama ini menjadi problem sedikit banyak bakal teratasi. Paling tidak itu tergambarkan ketika Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) 16 Juli 2019 menegaskan akan mengawal langsung pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di sejumlah kota atau provinsi prioritas, termasuk di Surabaya.  Dalam ratas yang mengagendakan perkembangan pembangunan PLTSa di beberapa kota atau provinsi itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diundang secara khusus. Pengalaman pembangunan PLTSa di Surabaya yang kini memasuki proses negosiasi harga jual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) antara oemkot dan investor, kabarnya, bakal bisa dijadikan rujukan.  Tentu pernyataan presiden itu sebuah langkah maju dan strategis untuk menuju kemandirian energi di tengah keterbatasan pasokan energi listrik dan belum selesainya pembangunan beberapa pembangkit yang direncanakan sebelumnya.  Langkah stategis itu bukan saja bakal menjawab keterbatasan akan pasokan enegri listrik, melainkan juga memberikan jawaban atas persoalan pengelolaan dan pengolahan sampah selama ini di beberapa kota besar sekaligus terhadap penguasaan teknologi PLTSa yang bagi Indonesia masih minim pengalaman.  Sedikitnya ada tiga hal yang bisa diraih sekaligus ketika PLTSa bisa direalisasikan. Pertama, terkait kelangkaan pasokan listrik itu sendiri, yang bisa sedikit banyak teratasi jika pembangunannya bisa segera selesai. Berdasar pengalaman di beberapa negara maju, seperti AS, Jerman. Jepang, dan Swedia, tiap ton sampah bisa menghasilkan listrik 500 kilowatt jam atau 500 kW setiap jamnya.  Kedua, PLTSa bisa mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi kendala di beberapa kota besar, seperti Surabaya, bahwa per hari bisa menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah. PLTSa menyelesaikan problem sampah kota yang volumenya bertambah tiap tahun, sedangkan volume pengurangannya tidak seimbang. Akibatnya, tempat pembuangan akhir berubah menjadi gunung sampah dan pemerintah harus menyiapkan lahan baru.  Ketiga, terkait penguasaan teknologi PLTSa itu sendiri. Di Surabaya, PLTSa di Benowo yang kini sudah beroperasi bisa menghasilkan 2.000 kw (2 mw) dengan teknologi gasifikasi dan akan dibangun pembangkit tambahan dengan kapasitas 11 mw menggunakan teknologi pembakaran langsung, tidak melalui proses gasifikasi. Penguasaan teknologi tersebut bagi Indonesia khusunya memang masih minim. Teknologi pembakaran langsung mampu mengurangi volume sampah secara signifikan ketimbang teknologi gasifikasi.  Dua teknologi itu, gasifikasi dan pembakaran langsung, memang memiliki plus minus. Teknologi gasifikasi akan menghasilkan gas metana sebagai bahan bakar mesin berbahan bakar gas yang digunakan untuk memutar generator dalam menghasilkan energi listrik. Sedangkan teknologi pembakaran, sampah langsung dibakar di insinerator, dari boiler, lantas menghasilkan uap untuk memutar turbin ke generator yang kemudian menghasilkan energi listrik. Dua teknologi tersebut punya plus minus. Tetapi, dalam perkembangannya, dengan teknologi modern, sistem pembangkit tersebut tidak menimbulkan polusi udara karena asap yang ditimbulkan bisa diminimalkan.  Penguasaan teknologi itu penting agar ke depan potensi sampah yang begitu besar di beberapa kota besar bisa teratasi dengan baik dan mendatangkan keuntungan bagi pengelola.  Di Jawa Timur, selain Surabaya, kota dan kabupaten yang potensial membangun PLTSa, antara lain, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Pasuruan, Malang, dan Jember. Seandainya ke depan pembangunan PLTSa bisa terwujud, Jatim bisa menjadi provinsi dengan tingkat kemandirian energi pertama di Indonesia.  Perlu Identifikasi  Pertanyaannya, sedemikian mudahkah menentukan pilihan teknologi mana yang akan digunakan? Jawabannya tentu tidak. Pengalaman yang masih minim dimiliki tentu diperlukan identifikasi lebih lanjut tentang tingkat efisensi dan efektivitas dari dua teknologi tersebut.  Sebagaimana diketahui, beberapa negara terpaksa menghentikan uji coba itu karena tidak efisien. Penyebabnya, biaya operasional terlalu tinggi dari harga jual atau harga beli oleh penyedia energi listrik seperti PLN di Indonesia.  Belum lagi tingkat efisensi pada proses dua teknologi itu yang ternyata mensyaratkan pada jenis sampah dengan klasifikasi tertentu. Itu bisa terjadi di kita, mengingat manajemen sampah yang ada di masyarakat belum terbiasa memilah-milah sampah berdasar kategori, misalnya sampah organik dan anorganik, atau sampah kering dan sampah basah. Jangan-jangan potensi besar sampah yang dihasilkan masyarakat hanya dihitung dari rata-rata jumlah penduduk atau kepala keluarga yang menghasilkan sampah.  Karena itu, tepat jika Presiden Jokowi mengingatkan bahwa semangat dari pembangunan PLTSa tidak hanya terletak pada urusan penyediaan listrik semata. Namun, jauh lebih besar dari itu, pemerintah hendak membenahi salah satu permasalahan klasik yang biasa ditemui di kota-kota besar, yakni soal manajemen sampah. Listrik itu hanya ikutannya.  Di sinilah kiranya diperlukan budaya baru di masyarakat kita di dalam memperlakukan sampah. (*)  *) Rektor dan guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mochamad Ashari

Berita Terkini