<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/MOCH.-ABDUH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PROGRAM guru penggerak (PGP) berumur dua tahun pada Juli ini. Meski tergolong muda, PGP dituntut untuk produktif dan sangat demanding dari perspektif antusiasme insan pendidikan. Apalagi tiap bergulirnya tahun ajaran baru pada bulan ini. Harapan pada peningkatan kompetensi guru yang disokong GP begitu tinggi.  Peluncurannya pada 3 Juli 2020 tidak hanya diikuti insan pendidikan. Tapi juga dihadiri gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, organisasi/asosiasi profesi guru, kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Kemendikbudristek (saat itu Kemendikbud) meluncurkan Merdeka Belajar Episode 5: Guru Penggerak (GP) secara virtual langsung oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.  Mendikbud menyampaikan, GP merupakan pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. GP diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang murid secara holistis sehingga menjadi pelajar Pancasila. Juga menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan.  Arah program GP berfokus pada pedagogi serta berpusat pada murid dan pengembangan holistis, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh. GP harus berperan lebih dari peran guru yang dijalani saat ini.  Pada tataran implementasi, GP diharapkan menjadi katalisator perubahan pendidikan di daerahnya dengan beberapa cara. Pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Kedua, menjadi pengajar praktik bagi guru lain terkait pengembangan pembelajaran. Ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antarguru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan.  Tentu saja, menjadi katalisator perubahan pendidikan bukan hal yang mudah dan sederhana. Apalagi jika menggunakan peran yang dilakoni guru selama ini sebagai baseline. Untuk menjalani prosesnya dengan optimal, bagus apabila GP menjalaninya melalui pendekatan theory of changes (ToC).  Theory of Changes (ToC)  Secara umum ToC dimaknai sebagai metodologi untuk perencanaan, partisipasi, manajemen adaptif, dan evaluasi yang digunakan di perusahaan, filantropi, nirlaba, pengembangan internasional, penelitian, dan sektor pemerintah untuk menyosialisasikan perubahan. ToC adalah eksplorasi sistematis dan komprehensif tentang bagaimana sebuah perubahan yang diinginkan terjadi pada suatu kondisi tertentu.  Untuk menjadi katalisator perubahan pendidikan di daerahnya, sebagian GP tidak mengalami kesulitan, sebagian lagi mengalaminya. Alternatif aksi yang relatif mudah dilakukan adalah melalui reposisi peran dan perubahan paradigma/mindset mereka sebagai GP. Dengan pendekatan ToC, reposisi dan perubahan mindset dari human resources menjadi human capital akan menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan.  Human resources dimaknai sebagai bentuk pengelolaan SDM untuk mendukung target yang ingin dicapai organisasi. Sementara itu, human capital ditafsirkan sebagai bentuk pengelolaan manusia sebagai modal berharga yang dimiliki dan perlu ditingkatkan nilainya agar menguntungkan organisasi.  Perbedaan mendasarnya terletak pada cara pandang organisasi terhadap staf yang dimilikinya. Paradigma human resources memperlakukan staf sebagai sumber daya. Sedangkan human capital memanfaatkan mereka sebagai aset/modal.  Secara umum fungsi human resources adalah untuk mengelola, melatih, mengevaluasi, dan memberikan kompensasi kepada staf yang dimiliki. Human resources wajib menyusun strategi untuk membuat staf yang dimiliki perusahaan dapat mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan selama masa kerja yang dimilikinya. Maka, mudah disimpulkan bahwa human resources akan berfokus pada hal-hal teknis terkait pekerjaan staf dan target perusahaan.  Sebaliknya, human capital memiliki fungsi untuk merancang strategi yang bertujuan membangun engagement, meningkatkan loyalitas staf, dan menurunkan tingkat turnover. Human capital menjalankan fungsi demikian karena akan terjadi kerugian yang relatif besar jika aset dan investasi yang telah ditanam organisasi tidak bisa berkembang. Staf dinilai dari pertumbuhannya, kontribusi yang diberikan, serta peningkatan keahlian yang secara langsung dapat membuat perubahan dan mendorong perkembangan perusahaan. Mudah dipahami bahwa human capital akan berfokus pada pengembangan staf yang dimiliki, semata-mata demi kebaikan perusahaan.  Pada konteks GP, apakah perbedaan paradigma human resources dan human capital menimbulkan kesenjangan yang besar antara keduanya? Sudah tentu jawabannya ya.  GP sebagai Human Resources  Ketika GP memosisikan dirinya sebagai sumber daya, seiring berjalannya waktu, pada suatu saat nanti keberadaannya akan habis, tereduksi, berkurang nilainya, dan menurun produktivitasnya. Untuk memperoleh capaian kinerja maksimal, tentu saja pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing akan memaksimalkan potensi GP yang dimilikinya.  Dengan perspektif human resources, maka:  1) GP merupakan sumber daya milik pemerintah daerah,  2) GP berfungsi sebagai pendukung kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai target yang dicanangkan,  3) secara kuantitas dan kualitas, GP akan berkurang nilainya seiring berjalannya waktu,  4) pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan kinerja GP yang dimiliki,  5) anggaran dan pembiayaan pembinaan/pengelolaan GP dikategorikan akun biaya, dan  6) GP akan selalu diukur capaian kinerjanya.  GP sebagai Human Capital  Sebaliknya, manakala GP memosisikan dirinya sebagai aset, GP merupakan investasi pemerintah daerah, dimulai sejak pelantikannya sebagai guru. Selanjutnya proses penempatan, pelatihan, pengembangan karier/kompetensi, termasuk pembayaran gaji/tunjangan kinerja adalah bentuk investasi bagi GP (dan pemerintah daerah) sehingga seiring berjalannya waktu, value GP akan terus meningkat. Idealnya, peningkatan value GP juga akan membawa keuntungan progresif bagi pemerintah daerah.  Dengan perspektif human capital maka:  1) GP merupakan aset yang dimiliki pemerintah daerah,  2) GP berfungsi sebagai kunci penting kinerja pemerintah daerah,  3) GP akan semakin meningkat nilainya jika diberi treatment yang tepat/sesuai,  4) pemerintah daerah secara berkala perlu menambah value GP yang dimiliki,  5) anggaran dan pembiayaan untuk pembinaan/pengelolaan GP dikategorikan akun investasi, dan  6) kinerja GP dinilai dari pengembangan value yang dimilikinya.  Pada konteks itu, GP sebagai human capital harus memiliki setidaknya lima unsur: kemampuan individual, motivasi individual, kepemimpinan, iklim organisasi, dan efektivitas tim kerja. Masing-masing unsur memiliki peran berbeda dalam peningkatan value GP. Sebagai human capital, GP akan memiliki survival power yang kuat dan bargaining position yang tinggi di pemerintah daerah (juga Kemendikbudristek), yang akan membuat GP semakin survive, bersinar, dan dibutuhkan di ekosistem pendidikan. (*)  <hr />  *) MOCH. ABDUH, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Ahli Utama, Direktorat Guru Dikdas, Kemendikbudristek

Menggerakkan Guru Penggerak sebagai Human Capital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/MOCH.-ABDUH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERHELATAN besar ISODEL (International Symposium on Open, Distance and E-Learning) 2021 oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbudristek telah usai diselenggarakan di penghujung 2021 ini. Mengambil tema Education Technology in the New Normal: Now and Beyond, ISODEL 2021 sukses diselenggarakan secara virtual pada tanggal 1 – 3 Desember 2021, menyusuli kesuksesan penyelenggaraan ISODEL 2018 sebelumnya di Denpasar. Sebagaimana lazimnya penyelenggaraan sebuah simposium, kegiatan utama ISODEL 2021 disajikan dalam bentuk plenary dan parallel session.  Plenary session diselenggarakan sebanyak 10 sesi, sedangkan parallel session menyajikan presentasi dari sejumlah 80 penulis riset/makalah/artikel. Plenary 1 dan 2 mengambil sub tema Industry 4.0: Big Data, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Financial Technology (Fintech), Virtual and Augmented Reality (VR and AR), Games, Virtual Classroom and Campus, Statistic, Webinar. Plenary 3 dan 4 membahas sub tema Digital Educational Transformation: Closing the digital gap, to Reach the Unreach, Remote Area, Open Access, Flexible Learning, Disability Access.  Plenary 5 dan 6 mengambil sub tema Character Building: digital literacy, 21st century skills (critical thinking and problem solving, collaboration, communication, creativity and innovation), life skills learning to be, learning to do, learning to learn, learning to live together). Plenary 7 dan 8 mengusung sub tema Vocational Education 4.0: professional certification, quality assurance, integration of vocational education to industry 4.0, competences and qualification. Terakhir, Plenary 9 dan 10 dengan sub tema Preserving Future Children Characters and Culture by ICT.  ISODEL 2021 diselenggarakan dalam bentuk virtual menghadirkan kolaborasi Pusdatin dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, peneliti, pendidik, akademisi komunitas dan praktisi di dalam dan luar negeri menanggapi dinamika dan tantangan yang ada dalam pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Dibuka oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ISODEL 2021 menghadirkan beberapa Ministerial Speech, Duta Besar dan juga para praktisi serta akademisi pembelajaran maupun teknologi informasi. Penyelenggaraan simposium dengan model virtual ini agaknya akan menjadi trend kegiatan selama pandemi COVID-19 masih belum terselesaikan secara menyeluruh. Disadari atau tidak, simposium virtual semacam ini sangat relevan dan linier dengan prinsip-prinsip ekonomi, betapa tidak, dengan budget yang relatif lebih murah bisa menghadirkan para narasumber, pembicara dan presenter yang lebih banyak dan lebih berkualitas.  Sebagaimana disampaikan pada saat penutupan, ISODEL 2021 menelurkan 11 (sebelas) rekomendasi hasil diskusi dan pembahasan selama tiga hari penyelenggaraan tersebut. Tentu saja rekomendasi itu tidak sekedar basa basi sebagai pertanda simposium akan segara ditutup secara resmi. Pun bukan hanya coretan di atas kertas yang boleh dilupakan oleh ingatan ketika kepanitian ISODEL 2021 sudah dibubarkan. Memaknai dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut jauh lebih penting dan krusial derajatnya dibanding menyusun kalimat rekomendasi itu sendiri. Haqqul yaqin, hal ikhwal tindak lanjut rekomendasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. Harus diselesaikan secara majemuk dengan berbagi peran dan berkolaborasi tindakan bersama semua pemangku kepentingan terkait di bidang pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi.  Rekomendasi hasil ISODEL 2021 tersebut adalah: Pertama, it is undeniable that technological disruption brings about rapid systemic changes in education that needs to be addressed strategically. It can be faced by enabling innovative solutions to support learning environment that is adaptive and transformative. Tidak dapat disangkal bahwa saat ini disrupsi teknologi, yaitu kondisi dimana sistem yang kita gunakan berubah dengan cepat karena teknologi tidak bisa dibendung lagi, harus disikapi dan dihadapi dengan baik dan sistemik.  Disrupsi teknologi di dunia pendidikan tidak memberikan kita pilihan, selain harus beradaptasi dan berinovasi menjadikannya sebagai inovasi dan solusi. Cepat atau lambat beberapa fungsi keberadaan pendidik akan tergantikan oleh teknologi. Meski masih banyak pendidik yang sedang terlena dengan pemahaman “fungsi pendidik boleh saja tergantikan oleh teknologi, tapi peran sebagai pendidik tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi”. Agaknya, aliran pemikiran ini akan terlambat menyikapi bahwa pendidik yang tidak/tidak pernah menggunakan teknologi dalam pembelajarannya, akan tergerus oleh teknologi itu sendiri.  Kedua, in the era of new normal, collaboration is a necessity. Collaboration is more than just mutually beneficial cooperation - it is an awareness to share and complement each other for optimal success. Collaborative work needs to be developed not only across geographic areas but also across professions. In the field of education, collaborative approaches are foundational to effective pedagogy. Pada era normal baru, kolaborasi merupakan suatu keniscayaan. Kolaborasi lebih dari sekedar kerjasama yang saling menguntungkan, namun merupakan sebuah kesadaran untuk saling berbagi dan saling melengkapi. Kerja kolaboratif merupakan suatu keharusan bukan saja lintas wilayah geografis, namun juga lintas profesi. Kolaborasi adalah usaha membangun peradaban bersama. Berbagi dan berkolaborasi hanya sebatas kata mutiara jika tidak segera diimplementasikan dalam bentuk berbagi peran dan berkolaborasi tindakan secara lintas profesi, wilayah dan jenjang sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.  Ketiga, learning technology activists and specialists continuously explore opportunities and approaches to design learning architecture that is enlightening and empowering.  Adopting new technology with a need-based innovation to address local challenges and problems is not only about limited to technological aspects but also socio-cultural and humanistic aspects. Para pemerhati dan penggiat Teknologi Pembelajaran sudah sepatutnya terus menerus melakukan inovasi yang bukan sekedar adopsi teknologi baru, namun inovasi yang mencerahkan dan memberdayakan. Inovasi yang berdasarkan kebutuhan untuk menjawab tantangan dan permasalahan setempat. Bukan sekedar latah pada kecanggihan teknologi. Ikhtiar yang merujuk pada from imitation to innovation bisa menjadi pilihan alternatif untuk memperkaya jenis dan ragam inovasi yang akan dikembangkan.  Keempat, in developing innovation, we should not forget about the importance of pedagogy. In the new normal, although ICT is a necessity, it is not the absolute goal. Learning Technology is about providing solutions to help students learn optimally to in various condition with appropriate technology. Dalam mengembangkan inovasi, para pendidik sudah seharusnya menengok lagi ke aspek pedagogik. Meskipun TIK merupakan suatu keniscayaan pada era normal baru, namun TIK bukanlah suatu tujuan. Teknologi Pembelajaran adalah tentang solusi bagaimana mengantarkan peserta didik untuk belajar secara optimal dalam kondisi apapun dan dimanapun dengan teknologi tepat guna yang tersedia. Solusi cerdas untuk menyikapi hal ini adalah memperbanyak model pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi pembelajaran saat ini.  Kelima, one of the essential issues related to remote areas in Indonesia (Frontier, Outermost, Disadvantaged) is the difficulty of access. Therefore, ICT infrastructure and networks for remote areas should be a priority. With the availability of access for digital technology such as the Internet in the remote areas, it is hoped to accelerate the economy and support the improvement of quality of education parallels to non- remote areas. Salah satu isu paling penting terkait daerah 3T adalah kesulitan akses. Oleh karenanya, infrastruktur dan jaringan TIK untuk daerah 3T harus menjadi prioritas. Dengan ketersediaan akses pada daerah 3T maka diharapkan akan terjadi kesejajaran antara daerah kategori 3T dengan daerah lainnya. Beberapa program pemerintah terkait pengembangan infrastruktur TIK di wilayah 3T sudah mulai menunjukkan hasil positif. Kencenderungan perbaikan kondisi ini mesti dirawat dengan baik, bahkan perlu ditingkatkan lagi manakala daya dukungnya memungkinkan dan tersedia.  Keenam, blended learning will become the new normal in education. This will have an impact not only on the learning methodology but also on the streamlining of the curriculum. Learning resources that are readily available and easily accessible such as various learning subjects/topics and diverse learning media can be used directly. This contributes to more efficient process of learning subsidizing the need for face-to-face interaction. Blended learning akan menjadi suatu kenormalan baru dalam pembelajaran. Hal ini akan berdampak bukan saja pada metodologi pembelajaran, tetapi juga pada perampingan kurikulum. Materi pelajaran yang sudah tersedia dan mudah diakses di web, tidak lagi akan mengambil waktu banyak di dalam kelas, sehingga waktu tatap muka di kelas akan semakin sedikit dan efisien. Sebaliknya waktu pembelajaran virtual di luar kelas akan cenderung mengalami peningkatan.  Ketujuh, the teacher's work time will be longer than just teaching hours. Learning interactions can run all the time, both synchronous and asynchronous. For that, it is necessary to redefine the duties and hours of training teachers. In this context, teachers will function more as learning facilitators than as authoritative figures. Waktu tugas guru akan menjadi lebih panjang dari sekedar jam mengajar. Interaksi pembelajaran bisa berjalan sepanjang waktu, baik sinkronus maupun asinkronus. Untuk itu, perlu definisi ulang tentang tugas dan jam mengajar seorang guru. Dalam konteks ini, guru akan lebih berperan sebagai fasilitator pembelajaran daripada hanya sebagai pengajar. Tentu saja, definisi jumlah jam mengajar seorang guru perlu diaktualisasi, tidak sekedar perhitungan matematis berapa lama seorang guru berdiri mengajar di hadapan siswanya di dalam kelas  Kedelapan, in vocational education, student learning experiences online through various innovative learning models and mixed creative learning media provide experience and student readiness to enter the digital world of work in the future. For this reason, in vocational education, it is recommended to utilize development models that foster creativity. Pada pendidikan vokasi pengalaman belajar siswa secara daring melalui berbagai model pembelajaran inovatif dan berbagai media pembelajar kreatif memberikan pengalaman sekaligus kesiapan siswa memasuki dunia kerja digital di masa depan. Untuk itu, pada pendidikan vokasi disarankan untuk memanfaatkan model-model pengembangan yang menumbuhkan kreativitas. Saat ini, model-model pengembangan pendidikan vokasi jamak dijumpai secara aplikatif di dunia maya baik yang gratis maupun berbayar.  Kesembilan, strategies for advancing vocational education during the era of digitalization offer higher-level skills, flexible and modularize integrate technologies that change our perspective (agile, responsive, personalized learning), reviewing and updating, revamping or even developing new curriculum to match with the new occupations and new demands of a complex working environment, including in green jobs. Strategi untuk memajukan pendidikan kejuruan di era digitalisasi menawarkan keterampilan tingkat tinggi, fleksibel dan memodulasi teknologi yang mengubah perspektif kita (belajar gesit, responsif, personalisasi), meninjau dan memperbarui, memperbaiki atau bahkan mengembangkan kurikulum baru agar sesuai dengan pekerjaan baru dan tuntutan baru dari lingkungan kerja yang kompleks, termasuk jenis pekerjaan ramah lingkungan.  Kesepuluh, one of the issues causing learning loss is the unpreparedness of teachers (schools) to organize online learning. For this reason, the improvement of teacher competence, especially in the use of ICT for learning, must continue to be improved. Salah satu isu penyebab learning loss adalah ketidaksiapan guru (sekolah) menyelenggarakan pembelajaran secara on line. Untuk itu, peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran masih harus terus ditingkatkan.  Kesebelas, character education is another essential issue in digital learning. On one hand, many parents worry about the lack of face-to-face interaction with teachers resulting in fewer opportunities for character building. On the other hand, ICT has excellent potential in offer new ways to contribute positively to character education. Therefore, technology can be used to develop learning models that emphasize habituation and the cultivation of good character. Pendidikan karakter merupakan isu penting dalam pembelajaran digital. Banyak kekhawatiran orang tua terkait kurangnya waktu tatap muka dengan guru yang mungkin akan berakibat pada sedikitnya kesempatan pembentukan karakter. Namun di pihak lain, TIK memiliki potensi besar dalam pendidikan karakter, antara lain dengan pengembangan konten-konten pendidikan karakter. Demikian juga para guru dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang menekankan pada pembiasaan dan penanaman karakter baik.  Meski Pandemi COVID-19 tidak pernah jelas kapan akan berakhir, banyak pihak menaruh harapan besar terselenggaranya pembelajaran berbasis TIK yang lebih baik. Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan kondisi tersebut dengan cara menindaklanjuti sejumlah rekomendasi hasil ISODEL 2021 tersebut di atas. Meski bukan hal yang gampang, mengkonversi rekomendasi hasil ISODEL 2021 ke dalam bahasa Rencana Strategi (Renstra) Kemendikbudristek perlu diupayakan, agar memiliki landasan hukum yang kuat untuk penganggaran dan pelaksanaan kegiatan implementasinya nanti. David Ayres, seorang praktisi dan pemerhati pendidikan pernah mengatakan, if you fail to plan then you plan to fail. Semoga kita tidak termasuk pihak yang gagal merencanakan sesuatu, yang secara maknawi sama dengan merencanakan untuk kegagalan.  <hr />  *) Moch. Abduh, Ph.D, Ketua Tim Ilmiah ISODEL 2021 dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, Pusdatin, Kemendikbudristek.

Memaknai dan Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil ISODEL 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/MOCH.-ABDUH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TIDAK lama lagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan punya hajat besar nasional. Jika tidak ada aral melintang, sebulan lagi, tepatnya minggu keempat September 2021, akan memulai menyelenggarakan Asesmen Nasional (AN) yang di dalamnya terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survey Karakter (SK), dan Survey Lingkungan Belajar (SLB). AKM akan mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi siswa kelas 5, 8 dan 11. Materi yang diukur pada asesmen kognitif ini bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas dan lintas jenjang pendidikan.  Siswa kelas 5 akan mengerjakan sejumlah 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal untuk masing-masing jenis literasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan siswa sendiri. SK akan mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Memiliki tujuan untuk memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan.  SK ini untuk memastikan apakah proses belajar-mengajar di sekolah mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif dan non kognitif. Sedangkan SLB akan mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan dan bertujuan menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran.  Semula, AN direncanakan untuk diselenggarakan mulai bulan Maret 2021, namun karena beberapa pertimbangan (salah satunya hal ikhwal pandemi Covid-19) maka diputuskan penundaan awal pelaksanaannya menjadi bulan September 2021. Penyelenggaraannya akan diawali untuk jenjang SMK/MAK dan Paket C pada tanggal 20–23 September 2021, selanjutnya jenjang SMA/MA tanggal 27–30 September 2021, dilanjutkan jenjang SMP/MTs dan Paket B tanggal 4–7 Oktober 2021, dan diakhiri untuk jenjang SD/MI dan Paket A dalam 2 tahap, tanggal 8–11 dan 15–18 November 2021 (Pusat Asesmen dan Pembelajaran, 2021).  Selayaknya penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), semua penyelenggaraan AN pada setiapnya jenjangnya selalu diawali dengan kegiatan Simulasi dan Gladi Bersih. Simulasi adalah kegiatan uji coba pelaksanaan AN untuk melihat kesiapan sarana prasarana di sekolah, sistem/aplikasi AN, dan hal-hal teknis lainnya. Sedangkan Gladi Bersih adalah kegiatan uji coba pelaksanaan AN untuk memastikan pelaksanaan AN dapat terselenggara dengan baik dan lancar.  Sebagaimana diketahui khalayak, melalui salah satu butir di Merdeka Belajar jilid 1, di penghujung tahun 2019 saat itu masih bernomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan mengganti Ujian Nasional (UN) dengan AKM pada tahun pelajaran 2020/2021. Blessing in disguise, akibat Pandemi Covid-19 penyelenggaraan UN ditiadakan di tahun pelajaran 2019/2020, kecuali yang sudah diselenggarakan di jenjang SMK di sebagian besar propinsi.  Maknanya adalah UN tidak diselenggarakan satu tahun lebih cepat dari yang direncanakan di Merdeka Belajar jilid 1. Sudah seharusnya kondisi ini dimanfaatkan betul untuk memaksimalkan semua potensi dan energi yang dimiliki Kemendikbudristek agar pelaksanaan AKM di tahun pelajaran 2020/2021 terselenggara lebih baik dan optimal.  Sebagai instrumen alat ukur pengganti UN, AKM diikhtiarkan menjadi pengukur kompetensi literasi dan numerasi merujuk pada survey-survey internasional yang lazim diikuti banyak negara diantaranya PISA (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Hal yang membedakannya dengan survey-survey internasional tersebut, bahwa penyelenggaraan AKM hanya mengukur kemampuan/kompetensi literasi dan numerasi. Sementara untuk kompetensi sains, sebagaimana yang dilakukan di survey-survey tersebut, bukan termasuk domain yang akan diukur tingkat kompetensinya di AKM.  Ini menjadi salah satu justifikasi mengapa asesmen kompetensi tersebut menggunakan label minimum. Penyebutan kata minimum juga merujuk pada jenis dan jumlah kompetensi yang akan diukur. Tidak semua Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013 akan diukur dalam asesmen kompetensi tersebut. Selain itu juga pada targeting group, label minimum digunakan karena asesmen kompetensi dimaksud akan menyasar sebagian peserta didik kelas 5, 8 dan 11 yang dipilih secara acak dari semua SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/SMK/Sederajat baik negeri maupun swasta.  Kemendikbudristek sudah memantapkan diri untuk menyelenggarakan AKM dengan moda asesmen berbasis komputer baik bersifat online maupun semi online, sesuai karakteristik sekolah dan daerah masing-masing. Pilihan ini tepat karena jumlah peserta didik yang disasar di semua SD, SMP, dan SMA/SMK tersebut secara kuantita tergolong sangat besar. Menurut data pokok pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah di jenjang SD terdapat 149.137 sekolah dan 24.721.326 siswa, SMP sebanyak 40.599 sekolah dan 9.886.064 siswa, SMA sebanyak 13.897 sekolah dan 4.842.477 siswa dan SMK sebanyak 14.211 sekolah dan 5.031.846 siswa (Dapodik, Juni 2020).  Sesuai deain pelaksanaan, penyelenggaraan AKM diikuti oleh 30 siswa per satuan pendidikan jenjang SD dan 45 siswa per satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK maka jumlah peserta diproyeksikan sekitar 7,57 juta siswa terdiri dari 4,47 juta siswa SD, 1,83 juta siswa SMP, 0,63 juta siswa SMA, dan 0,64 juta siswa SMK akan berpartisipasi dalam AKM tersebut. Proyeksi jumlah 7,57 juta peserta itu baru untuk jumlah siswa calon peserta AKM.  Proyeksi angka itu akan semakin berlipat manakala ditambah dengan jumlah semua pendidik dan kepala sekolah yang akan mejadi responden SLB. Meski ada sedikit kegamangan besaran 30 siswa per sekolah di jenjang SD dan 45 siswa per sekolah di jenjang SMP, SMA dan SMK yang dirasakan cukup sedikit, total peserta AKM sebesar itu tetap merupakan angka yang sangat besar. Pun mobilisasi yang dibutuhkan dalam rangka deployment test-nya sudah pasti tidak bakal sederhana. Bandingkan dengan jumlah total peserta UN tahun 2019 sebesar 8,26 juta siswa (itupun termasuk madrasah dan program Paket B dan C). Beberapa pihak bahkan mengklaimnya sebagai high stake assessment. Dari jumlah peserta UN tersebut terdapat 3,2 juta siswa SMP, 1,5 juta siswa SMA dan 1,5 juta siswa SMK, sementara di jenjang SD tidak ada penyelenggaraan UN.  Dibandingkan penyelenggaraan berbasis kertas dan pensil, AKM berbasis komputer ini juga merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan permasalahan kebocoran soal-soal dan praktik-praktik kecurangan yang selama ini masih sering terjadi sebelumnya di beberapa titik simpul ketika dilaksanakan. Juga bisa mempersingkat alur distribusi soal yang selama itu sangat kompleks dan lama. Pada praktiknya, penyelenggaraan asesmen berbasis komputer diyakini membuat peserta didik lebih senang karena tidak disibukkan dengan menghitamkan lingkaran di lembar jawaban yang cenderung membosankan, apalagi bagi siswa SD.  Meski demikian, asesmen berbasis komputer selama ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan kelemahan teknis yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Mulai dari belum meratanya pelaksanaan karena infrastuktur belum memadai, sampai kecepatan koneksi internet yang berbeda-beda antar sekolah dan antar daerah. Di samping itu, masih sering terjadi pula permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis misalnya komputer server dan komputer client yang tiba-tiba log off dan lambat, munculnya virus dan pop up browser yang sering tampil.  Secara umum, hal tersebut sering dimaknai sebagai Digital Divide (kesenjangan kecakapan digital). Wacana Digital Divide sendiri secara historis dimulai dari isu ketimpangan jaringan kabel antar daerah urban dan rural di Amerika Serikat (Lumakto, 2017). Lalu berkembang menjadi kepemilikan Personal Computer (PC) baik di rumah tangga, instansi pemerintah publik/swasta, dan sekolah. Sejak penemuan PC yang diikuti perkembangan jaringan internet yang spektakuler, maka Digital Divide terjadi secara global. Pada dasarnya Digital Divide masih berkutat pada faktor ekonomi, daerah dan pemerataan teknologi. Bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah di desa terpencil, tentu melihat laptop menjadi suatu yang mewah. Namun dengan merubah variabel tinggal di kota, maka memiliki laptop mungkin sudah lazim, sementara memiliki smartphone mungkin menjadi barang mewah tersendiri. Jurang yang terjadi dengan kalangan menengah atas yang tinggal di perkotaan tentu akan sangat besar.  Ariyanti (2013) mendefinisikan Digital Divide sebagai perbedaan infostate suatu propinsi. Berdasarkan hasil perhitungan infostate, diperoleh nilai indeks digital divide tiap propinsi. Propinsi DKI Jakarta digunakan sebagai propinsi acuan untuk perhitungan digital divide karena memiliki nilai infostate paling tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai indeks digital divide propinsi Papua paling besar dibanding dengan propinsi lainnya. Hal ini disebabkan infrastruktur TIK, kemampuan mengakses TIK/skill penduduk di Papua serta penggunaan TIK paling sedikit dibanding dengan propinsi lainnya. Selanjutnya propinsi Nusa Tenggara Timur pada urutan ke dua untuk tingkat kesenjangan digital karena sangat sedikit infrastruktur TIK yang dimiliki terutama infrastruktur wireless sehingga penggunaan TIK nya juga sangat sedikit. Kemudian Sulawesi Tengah berada pada posisi tiga karena infrastruktur wirelessnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan penduduknya sehingga kemajuan TIK nya sangat lambat.  Tingkat kesenjangan kecakapan digital propinsi DIY paling sedikit dibanding dengan propinsi lainnya karena infrastruktur wireless di DIY paling besar setelah DKI Jakarta. Selain itu jumlah mahasiswa di DIY paling besar setelah DKI Jakarta, dengan demikian skill atau kemampuan untuk mengakses TIK besar pula. Tingkat penggunaan TIK di DIY juga sangat besar karena kemudahan untuk mengaksesnya baik fasilitas maupun kemampuan untuk mengakses serta skil yang dimiliki cukup tinggi. Sehingga apabila terjadi sesuatu masalah mengenai gangguan jaringan atau peralatan TIK, penduduk DIY cukup handal untuk menanganinya.  Dalam pelaksanaan AKM, kesenjangan ini bisa merupakan gap kemampuan digital antar peserta didik atau bisa juga dimaknasi sebagai gap area geografis yaitu antar sekolah atau antar daerah. Sebenarnya digital divide mencerminkan beragam kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan akibat perbedaan pemanfaatannya dalam sebuah proses kegiatan. Perbedaan tersebut belum tentu disebabkan oleh akses ke internet saja. Faktor lain adalah kualitas koneksi dan layanan terkait yang harus dipertimbangkan. Yang paling sering dihubungkan adalah ketersediaan akses dengan biaya terjangkau dengan cepat dan berkualitas. Oleh karena terobosan untuk mengurangi kesenjangan digital ini bahkan menutupnya bila memungkinkan menjadi hal yang sangat prioritas diselesaikan.  Tentu saja tantangan terberat penyelenggaraan AKM dipastikan terjadi pada jenjang SD. Tidak saja karena jumlah satuan pendidikannya yang sangat banyak, juga sedikitnya jumlah dan jenis penyelenggaraan asesmen berbasis komputer disana. Tantangan ini menjadi semakin kompleks memperhatikan kenyataan bahwa disparitas kemampuan yang mereka miliki sangat lebar pada kemampuan sumber daya manusia-nya, guru, kepala sekolah, proktor dan teknisi. Termasuk kemampuan literasi digital dan familiarisasi siswa terhadap perangkat asesmen yang akan digunakan. Juga kemampuan penyediaan infrastruktur diantaranya perangkat, listrik dan jaringan internet di lokasi SD tersebut berada.  Dari fenomena kesenjangan kecakapan digital ini, Kemendikbudristek perlu menyiapkan dan melakukan beberapa langkah antisipasi agar pelaksanaan AKM bisa terselenggara lebih baik. Pertama, melakukan koordinasi teknis dengan kementerian lain/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk menuntaskan model-model alternatif pemenuhan kebutuhan infrastuktur dan fasilitas penyelenggaraan AKM.  Kedua, memberikan tindakan afirmasi digital bagi propinsi yang indeks kesenjangan digital-nya rendah bekerjasama dengan pemerintah provinsi terkait. Ketiga, mencermati ulang mitigasi permasalahan berikut penyelesaiannya dan peta resiko saat penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun-tahun sebelumnya.  Keempat, memastikan proses verifikasi dan validasi siswa dan sekolah peserta AKM terlaksana dengan baik via system to system dengan sistem pendataan EMIS di Kemenag. Kelima, melakukan pemerataan infrastuktur dan fasilitas penyelenggaraan AKM. Keenam, melakukan intensifikasi pelatihan dan workshop bagi proktor, teknisi, guru, siswa dan pihak pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelaksanaan AKM.  Ketujuh, memberikan pembekalan teknis kepada petugas pusat yang akan melaksanakan pelatihan dan verifikasi sekolah-sekolah penyelenggara. Kedelapan, melakukan kerjasama dengan penyedia jasa untuk melakukan pemerataan dan penyamaan kadar koneksi jaringan internet antar sekolah dan antar daerah. Kesembilan, melibatkan semakin banyak perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan dukungan secara teknis dalam hal resource sharing perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki.  Kesepuluh, melakukan monitoring terus menerus terkait kesiapan, saat dan setelah penyelenggaraan AKM. Terakhir kesebelas, mengingat bahwa AKM ini baru pertama kali dilaksanakan maka perlu disiapkan waktu khusus untuk familiarisasi/latihan pengerjaan soal beberapa menit sebelum waktu penyelenggaraan AKM yang sudah terjadwal.  Sudah barang tentu derajat kesulitan penyelenggaraan AN akan semakin meningkat manakala Pandemi Covid-19 secara nasional tidak segera kunjung berakhir, apalagi muncul kecenderungan meningkat di sebagian besar propinsi khususnya di luar Jawa. Ibarat sebuah kendaraan, Kemendikbudristek harus menggunakan double gardan agar pelaksanaan AN tersebut dapat terselenggara dengan baik, aman dan lancar.  Gardan depan untuk meneruskan tenaga putar yang dimiliki Kemendikbudristek agar pelaksanaan AN dapat bergerak terselenggara dengan tingkat kecakapan digital sesuai yang dibutuhkan. Gardan belakang untuk memperbesar momen tenaga yang dihasilkan sehingga pelaksanaan AN dapat leluasa bergerak merdeka dari Pandemi Covid-19. Jika abai dan gagal menyikapi hal ini dengan baik dan cermat, sangat mungkin akan terjadi penundaan pelaksanaan AN untuk kedua kalinya. Tentu saja situasi ini menjadi sebuah tantangan tambahan yang mustahil diselesaikan Kemendikbudristek sendirian.  <hr />  *) Moch. Abduh, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama Pusdatin.

Menyoal Asesmen Nasional dan Kecakapan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/MOCH.-ABDUH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BEBERAPA hari ini ramai pemberitaan di media cetak dan daring tentang besaran alokasi anggaran yang disiapkan Kemendikbud untuk penyelenggaraan asesmen kompetensi minimum (AKM) tahun 2021. Tidak tanggung-tanggung, jumlah fulus yang disiapkan untuk pengganti ujian nasional (UN) tersebut sebesar Rp 1,48 triliun.  Sebagaimana diketahui khalayak, di pengujung 2019, Kemendikbud telah memutuskan mengganti UN dengan AKM pada tahun ajaran 2020–2021. Blessing in disguise, akibat pandemi Covid-19, penyelenggaraan UN ditiadakan pada tahun ajaran 2019–2020 meski sempat terselenggara di jenjang SMK di sebagian besar provinsi. Maknanya, UN tidak diselenggarakan satu tahun lebih cepat dari yang direncanakan di Merdeka Belajar jilid I.  Sudah seharusnya kondisi ini dimanfaatkan betul untuk memaksimalkan semua potensi dan energi yang dimiliki Kemendikbud agar AKM di tahun 2021 nanti terselenggara dengan baik dan optimal.  AKM diikhtiarkan menjadi pengukur kompetensi literasi dan numerasi merujuk survei internasional yang lazim diikuti banyak negara. Di antaranya, program for international student assessment (PISA) dan the trends in international mathematics and science study (TIMSS). Bedanya, penyelenggaraan AKM 2021 tidak mengukur kompetensi sains, hanya literasi dan numerasi. Ini menjadi salah satu justifikasi mengapa asesmen kompetensi tersebut menggunakan label minimum.  Penyebutan kata minimum juga merujuk pada jenis dan jumlah kompetensi yang akan diukur. Selain itu, juga pada targeting group karena asesmen kompetensi yang dimaksud akan menyasar semua SD, SMP, dan SMA/SMK dengan peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak.  Kemendikbud sudah memantapkan diri untuk menyelenggarakan AKM dengan moda asesmen berbasis komputer. Pilihan ini tepat karena jumlah peserta didik yang disasar di semua SD, SMP, dan SMA/SMK tersebut secara kuantitas tergolong sangat besar.  Jika saja jumlah peserta AKM diproyeksikan 30 siswa per satuan pendidikan, diperkirakan 6,5 juta siswa (terdiri atas 4,4 juta siswa SD; 1,2 juta siswa SMP; 400 ribu siswa SMA; dan 500 ribu siswa SMK) akan berpartisipasi dalam AKM tersebut.  Meski ada kegamangan besaran 30 siswa di setiap jenjang yang dirasakan cukup sedikit, khususnya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, total peserta AKM sebanyak itu tetap merupakan angka yang sangat besar. Pun, mobilisasi yang dibutuhkan dalam rangka deployment test-nya sudah pasti tidak bakal sederhana. Bandingkan dengan jumlah total peserta UN tahun 2019 sebesar 8.259.851 siswa, termasuk madrasah dan program paket B dan C.  Penyelenggaraan AKM berbasis komputer juga merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan permasalahan kebocoran soal-soal dan praktik-praktik kecurangan yang selama ini masih sering terjadi pada asesmen nasional, termasuk UN, di beberapa titik simpul ketika dilaksanakan berbasis kertas. Juga bisa mempersingkat alur distribusi soal yang selama itu sangat kompleks dan lama. Pada praktiknya, penyelenggaraan asesmen berbasis komputer diyakini membuat peserta didik lebih senang karena tidak disibukkan dengan menghitamkan lingkaran di lembar jawaban yang cenderung membosankan, apalagi bagi siswa SD.  Meski demikian, asesmen berbasis komputer selama ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan kelemahan teknis yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Mulai belum meratanya pelaksanaan karena infrastruktur belum memadai sampai kecepatan koneksi internet yang berbeda-beda antarsekolah dan antardaerah.  Secara umum, hal tersebut sering dimaknai sebagai kesenjangan digital. Bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah di desa terpencil, laptop adalah sesuatu yang mewah. Namun, dengan mengubah variabel tinggal di kota, memiliki laptop mungkin sudah lazim, sedangkan memiliki smartphone mungkin menjadi barang mewah tersendiri. Jurang yang terjadi dengan kalangan menengah ke atas yang tinggal di perkotaan tentu akan sangat besar.  Tentu saja tantangan terberat penyelenggaraan AKM ada pada jenjang SD. Tidak hanya karena jumlah satuan pendidikannya sangat banyak, tetapi juga sedikitnya jumlah dan jenis penyelenggaraan asesmen berbasis komputer di sana. Tantangan semakin kompleks dengan kenyataan bahwa disparitas kemampuan yang mereka miliki sangat lebar, baik kemampuan sumber daya manusianya, guru, kepala sekolah, proktor, maupun teknisi.  Termasuk kemampuan literasi digital dan familierisasi siswa terhadap perangkat asesmen yang akan digunakan. Juga kemampuan penyediaan infrastruktur seperti perangkat, listrik, dan jaringan internet di lokasi SD tersebut berada.  Dari fenomena kesenjangan digital ini, Kemendikbud perlu menyiapkan dan melakukan beberapa antisipasi agar AKM bisa terselenggara lebih baik. Pertama, melakukan koordinasi teknis dengan kementerian lain/lembaga/pemerintah daerah untuk menuntaskan model-model alternatif pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas penyelenggaraan AKM. Kedua, memberikan tindakan afirmasi digital bagi provinsi yang indeks kesenjangan digitalnya rendah bekerja sama dengan pemerintah provinsi terkait.  Ketiga, mencermati ulang mitigasi permasalahan berikut penyelesaiannya dan peta risiko saat penyelenggaraan UNBK tahun-tahun sebelumnya. Keempat, melakukan pemerataan infrastruktur dan fasilitas penyelenggaraan AKM. Kelima, melakukan intensifikasi pelatihan dan workshop bagi proktor, teknisi, guru, siswa, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelaksanaan AKM.  Keenam, memberikan pembekalan teknis kepada petugas pusat yang akan melaksanakan pelatihan dan verifikasi sekolah-sekolah penyelenggara. Ketujuh, melakukan kerja sama dengan penyedia jasa untuk melakukan pemerataan dan penyamaan kadar koneksi jaringan internet antarsekolah dan antardaerah.  Kedelapan, melibatkan semakin banyak perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan dukungan secara teknis dalam hal resource sharing perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki. Kesembilan, melakukan monitoring terus-menerus terkait dengan kesiapan, saat dan setelah penyelenggaraan AKM.  Sudah barang tentu derajat kesulitan penyelenggaraan AKM akan semakin meningkat manakala pandemi Covid-19 tidak kunjung berakhir. Dan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang mustahil diselesaikan secara sendiri oleh Kemendikbud. (*)  <hr />  *) Moch. Abduh, Ahli utama pengembang teknologi pembelajaran Kemendikbud  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=bUwprvGWCYA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Asesmen Kompetensi Minimum dan Kesenjangan Digitalnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/MOCH.-ABDUH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETELAH melewati diskursus yang cukup panjang dan melelahkan, pada triwulan akhir 2017, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres ini tidak hanya melingkupi Kemendikbud, termasuk juga kementerian/lembaga lain yang menjadi pemangku kepentingan pendidikan karakter.  Bagi Kemendikbud, perpres tersebut membawa konsekuensi perlunya penyesuaian dan perubahan terhadap kelaziman pembelajaran dan penilaian, khususnya desain rapor peserta didik. Sebab, desain rapor peserta didik sebagaimana Kurikulum 2013 harus mengakomodasi perkembangan sikap dan karakter peserta didik selama yang bersangkutan menempuh pendidikannya. Sangat penting untuk segera merumuskan konsep rapor pengembangan sikap/karakter melengkapi rapor standar/akademik.  Dalam buku rapor Kurikulum 2013, ada tiga penilaian capaian hasil belajar: penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian kompetensi sikap dibagi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Penilaian sikap spiritual mengutamakan proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, sedangkan untuk sikap sosial penilaian utama dilakukan pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.  Keberadaan penilaian sikap spiritual dan sosial ini mengacu pada kompetensi inti-1 dan kompetensi inti-2 dalam struktur kurikulum. Pemisahan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial memberi kesan bahwa penilaian yang dilakukan menjadi tidak utuh. Sebab, sikap sosial umumnya juga mencerminkan sikap spiritual. Sedangkan penilaian sikap spiritual seolah-olah hanya dibatasi pada hal-hal yang dianggap bagian dari spiritual, seperti ritus, tata cara peribadatan, dan lain-lain. Pendekatan ini menyempitkan makna spiritualitas dalam pendidikan. Selain itu, apa yang dinilai menjadi superfisial dan tidak otentik (Koesoema, 2018).  Pada saat dilakukan diskusi tentang format rapor tersebut dengan mayoritas peserta guru SD, SMP, SMA, dan SMK, muncul beberapa permasalahan. Di antaranya, pertama, penilaian sikap spiritual dan sikap sosial dituliskan dengan menggunakan acuan predikat sangat baik, baik, cukup, dan kurang, namun indikator untuk menentukan predikat tersebut tidak jelas.  Kedua, ketika sekolah menggunakan e-rapor untuk menyederhanakan penghitungan nilai, menyebabkan bila ada dua siswa atau lebih memiliki hasil penghitungan sama, predikat siswa-siswa tersebut menjadi sama. Artinya, ketika ada dua siswa sama-sama memperoleh nilai baik dalam sikap spiritual, narasi pada rapor mereka akan cenderung sama. Ini menyebabkan orang tua menilai bahwa guru melakukan copy-paste narasi. Ini membuat deskripsi penilaian sikap menjadi tidak ada manfaatnya lagi sebab tidak memotret sikap per individu.  Ketiga, belum ada penjenjangan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial yang harus dikuasai siswa sesuai jenjang pendidikan atau tahap perkembangan usia.  Keempat, indikator sikap sosial sangat bervariasi dan sering kali membingungkan guru, terutama terkait dengan cara menilai sikap sosial, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, mandiri, dan lain-lain secara objektif.  Kelima, narasi yang superfisial pada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial dengan tata cara pemerolehan informasi yang tidak otentik membuat penilaian sikap sekadar dipenuhi karena proses administrasi, bukan karena sebuah keinginan untuk membina para siswa agar berkembang menjadi individu yang lebih baik.  Keenam, sekolah cenderung menghindari nilai C untuk penilaian sikap spiritual dan sosial ini karena mengkhawatirkan aturan bahwa nilai sikap siswa minimal B. Bila tidak, siswa tersebut tidak akan naik kelas/lulus. Karena kriteria penilaian untuk penentuan sikap ini lebih banyak bersifat subjektif, pada akhirnya sekolah merasa aman dengan memberi nilai baik pada penilaian sikap dan sosial.  Permasalahan tersebut menyebabkan proses pengisian rapor menyita waktu dan membingungkan sebagian guru. Padahal, seharusnya rapor ini tidak perlu terlalu detail dan teknis. Rapor karakter ini cukup satu halaman per semester yang diperoleh dari catatan inti guru. Perolehannya bisa melalui cara dan mekanisme yang komprehensif. Prosesnya bisa berjenjang, diawali dengan catatan kepribadian yang terperinci oleh guru pembimbing, misalnya guru ekskul Pramuka, selanjutnya bersama dengan penilaian sikap dari pembimbing lain akan dirangkum oleh wali kelas sebagai laporan perkembangan sikap, karakter, dan kepribadian peserta didik.  Penyusunan rapor sikap/karakter bertujuan memberikan gambaran nyata/merekam pola pattern of behaviour (perilaku) peserta didik. Meski catatan kepribadian dari guru pembimbing boleh bernada negatif, untuk rapor harus bernada positif. Sebab, akan merangsang terjadinya hal-hal yang bersifat positif, sebagaimana teori cermin (mirror theory)-nya Charles Horton Cooley. Seseorang memiliki kecenderungan untuk berperilaku sebagaimana dia merasa orang lain melihat/menilai dirinya. Dengan demikian, bahasa positif yang diberikan kepada peserta didik akan merangsang peserta didik untuk berbuat/menjadi lebih baik.  Rapor karakter juga harus menggambarkan kekhususan sikap/karakter atau kompetensi yang khusus. Tidak boleh disajikan secara generik yang tidak bisa menunjukkan adanya perbedaan sikap dan perilaku individu peserta didik. Ini hal yang perlu dihindari karena hal itu sering terjadi pada sekolah-sekolah yang selama ini memiliki kecenderungan menggampangkan sesuatu. Kekhususan itu juga bisa dipertimbangan dari sisi wilayah/geografis karena adanya norma dan ciri khas daerah yang sangat beragam sebagai sebuah kearifan lokal.  Bagus apabila penerapan penyusunan rapor sikap/karakter tersebut dimulai dari jenjang PAUD dan SD sebagai uji coba. Pada jenjang ini, bahasa dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting dan prioritas untuk dijadikan rujukan. Agar lebih menggambarkan kondisi perkembangan sikap dan perilaku yang terjadi sesungguhnya pada peserta didik di PAUD dan SD, penyebutan subjek sebagai ’’ananda’’ untuk ditulis jauh lebih baik jika dibandingkan menyebut nama peserta didik. Sebaliknya, pada saatnya nanti bila diberlakukan pada semua jenjang pendidikan, penggunaan kata ’’ananda’’ pada jenjang SMP, SMA, dan SMK harus dihindari karena memiliki potensi menghambat perkembangan kepribadian, perilaku, dan sikap karena peserta didik akan merasa selalu diperlakukan sebagai individu yang tidak pernah dewasa. Pada konteks ini, penyebutan ’’nama’’ peserta didik dalam rapor sikap/karakter diyakini merupakan sebuah pilihan terbaik.  Untuk menjaga komunikasi dengan wali murid, rapor sikap/karakter ini perlu disusun suplemen buku penghubung. Melalui buku penghubung ini, orang tua akan selalu mendapatkan informasi terkini (bisa harian/mingguan/bulanan, atau momentum kejadian) dari perkembangan sikap, karakter, dan kepribadian yang terjadi pada anaknya di sekolah. (*)  <hr />  *) Moch. Abduh, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud 2017–2020

Menilai Peserta Didik dari Rapor Karakter

Moch. Abduh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Moch. Abduh

Berita Terkini

Menggerakkan Guru Penggerak sebagai Human Capital

Memaknai dan Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil ISODEL 2021

Menyoal Asesmen Nasional dan Kecakapan Digital

Asesmen Kompetensi Minimum dan Kesenjangan Digitalnya

Menilai Peserta Didik dari Rapor Karakter

Download Aplikasi JawaPos.com