<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/KHOFIFAH-27-A-1572244217.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan rehabilitasi jalan poros Desa Miru - Desa Jugo, di Balai Desa Miru Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, Minggu (26/10). Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan ini akan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian di kawasan Miru dan sekitarnya. "Perbaikan jalan ini insyaAllah akan memudahkan proses untuk pengangkutan sektor sektor pertanian di sini," ujar Khofifah usai meresmikan. Ruas jalan yang direhabilitasi ini melintasi empat desa, yakni Desa Miru, Latek, Manyar, dan Jugo dengan panjang efektif 3,235 kilometer dan lebar 3,5 meter. Total biaya pengerjaan mencapai Rp 4,23 miliar, dengan waktu pelaksanaan selama 118 hari kalender, mulai 26 Juni hingga 21 Oktober 2025. Jenis pekerjaan meliputi rehabilitasi setempat dan pelapisan ulang dua lapis aspal, yang ditangani melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Khofifah menjelaskan, sektor pertanian di Desa Miru memiliki potensi besar. Produktivitas sawah di desa tersebut mencapai 10 ton padi per hektare, lebih tinggi dibanding rata-rata produksi desa lain yang hanya 7 - 8 ton per hektare. Selain itu, Desa Miru juga telah berhasil mengembangkan sistem pertanian organik. Khofifah juga menyebut perbaikan jalan ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Sehingga rehabilitasi jalan poros Miru - Jugo ini nantinya akan menunjang mobilitas warga, kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan masyarakat yang ada di poros Kecamatan Sekaran. "Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, tentu kalau mobilitas semakin baik sektor jasa berjalan makin baik, sektor keuangan berjalan baik, perdagangan dan pertanian juga akan berjalan baik," tegasnya. Secara khusus Khofifah berpesan agar masyarakat sekitar juga turut merawat poros jalan yang telah selesai diperbaiki. Tujuannya agar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat juga akan berlangsung lebih lama. "Pesan saya , tolong masyarakat sekitar tidak hanya menggunakan tetapi juga turut memelihara dan merawat jalan ini, supaya manfaat yang dirasakan juga lebih lama," tuturnya. Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Gubernur Khofifah atas perhatian dan dukungan nyata Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pembangunan infrastruktur di Lamongan. "Kami yakin seyakin-yakinnya apa yang diberikan Ibu untuk Jalan Manyar sampai Jugo ini akan sangat memberikan multiplier effect yang sangat luar biasa, selain pertumbuhan ekonomi dan pertanian juga hal-hal lain yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar sini," kata Yuhronur. Di sisi lain Kepala Desa Miru, Nahnul Irawan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan perbaikan jalan yang diberikan Gubernur Khofifah melalui Dinas PU Bina Marga Jawa Timur. Ia menyebut sebelum dilakukan perbaikan kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan yang luar biasa sehingga mengganggu mobilitas masyarakat setempat. "Terima kasih kepada Ibu Gubernur atas perbaikan jalan poros Desa Miru Jugo ini sehingga nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat karena jalan poros ini jalan utama untuk mobilisasi kegiatan masyarakat kita, dari desa sampai nanti ke Kota Lamongan, terima kasih Ibu Gubernur," kata Kades Miru. Manfaat jalan baru juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Nina, warga Desa Jugo, mengungkapkan rasa syukurnya karena kini akses jalan menjadi lebih baik dan waktu tempuh semakin singkat. &ldquo;Dulu jalannya tidak enak dan warga kesusahan saat melewati jalan ini, alhamdulillah perbaikan jalan ini sangat membantu sekali, kita kalau mengantar anak sekolah butuh waktu 7 menit, kalau dulu hampir 15-20 menit. Terima kasih Ibu Gubernur Khofifah, semoga ke depannya lebih baik lagi," pungkasnya.

Gubernur Khofifah Resmikan Rehabilitasi Jalan Poros Miru-Jugo Lamongan, Optimis Perlancar Mobilitas Masyarakat dan Distribusi Hasil Pertania

Gubernur Khofifah Resmikan Rehabilitasi Jalan Poros Miru-Jugo Lamongan, Optimis Perlancar Mobilitas Masyarakat dan Distribusi Hasil Pertanian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/bnandara-juanda.jpg" alt="HENDAK TERBANG: Calon penumpang mengantre check-in di Bandara Juanda. Mobilitas penumpang di bandara terus bertambah menjelang libur Nataru." width="100%">
<figcaption>HENDAK TERBANG: Calon penumpang mengantre check-in di Bandara Juanda. Mobilitas penumpang di bandara terus bertambah menjelang libur Nataru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lonjakan mobilitas diprediksi terjadi pada musim libur Natal dan tahun baru (Nataru) mendatang. Pemerintah menyatakan kesiapan sarana-prasarana, baik jalan tol maupun jalan nasional. &rdquo;Untuk jalan nasional sepanjang 47.603 km, kami fokus pada peningkatan kemantapan jalan yang pada tahun ini mencapai 92,2 persen,&rdquo; kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR kemarin (21/11). Kemudian, jalan tol operasional yang siap digunakan untuk mendukung libur Nataru tahun ini sepanjang 2.816 km. Terdapat 132 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) di jalan tol operasional tersebut. Pembangunan jalan tol baru hingga akhir 2023 ditargetkan sepanjang 410 km. Hingga akhir bulan ini, jalan tol yang sudah dioperasikan sepanjang 218 km. Sisanya, sepanjang 192 km, akan dapat difungsikan pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Basuki memerinci, jalan tol di Pulau Jawa yang dioperasikan sepanjang 1.782 km dengan dilengkapi 92 TIP. Penambahan ruas tol operasional di Jawa sepanjang 110,3 km. Di antaranya, tol Cinere&ndash;Jagorawi Seksi 3A Kukusan&ndash;JC Krukut dan Ramp 4,5 JC Krukut, tol Cimanggis&ndash;Cibitung Seksi 2A Jatikarya&ndash;Cikeas, tol Pasuruan&ndash;Probolinggo Seksi 4A Probolinggo Timur&ndash;Gending, tol Ciawi&ndash;Sukabumi Seksi 2 Cigombong&ndash;Cibadak, tol Cileunyi&ndash;Sumedang&ndash;Dawuan Seksi 4&ndash;6 Cimalaka&ndash;Dawuan, tol Semarang&ndash;Demak Seksi 2 Sayung&ndash;Demak, dan tol Cimanggis&ndash;Cibitung Seksi 2B Cikeas&ndash;Cibitung. &rdquo;Tol Jakarta&ndash;Cikampek II Selatan ruas Kutanegara&ndash;Sadang (8,5 km) dan tol Solo&ndash;Jogjakarta&ndash;NYIA ruas Kartasura&ndash;Karanganom (13 km) juga akan difungsikan selama Nataru,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, jalan nasional di Pulau Jawa yang siap digunakan sepanjang 4.581 km. Basuki memerinci, jalan lintas utara 1.130 km, lintas tengah 1.091 km, lintas selatan 817 km, dan lintas pantai selatan 1.543 km. Selanjutnya, di Pulau Bali telah siap tol Bali&ndash;Mandara sepanjang 10,1 km dan ruas jalan nasional sepanjang 364,6 km yang terdiri atas lintas utara dan selatan. Kemudian, di Sumatera, jalan tol trans-Sumatera yang dioperasikan sepanjang 865 km dilengkapi dengan 38 TIP. Ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 7.466 km, yaitu lintas barat 2.531 km, lintas timur 2.624 km, dan jalan lintas tengah 2.311 km. Penambahan ruas tol operasional juga telah dilakukan di Pulau Sumatera sepanjang 285,5 km. Di Kalimantan, terdapat jalan tol Balikpapan&ndash;Samarinda yang dioperasikan sepanjang 97 km serta ruas jalan nasional sepanjang 5.563 km yang terdiri atas lintas utara, tengah, dan selatan. Jalan tol operasional di Pulau Sulawesi sepanjang 62 km, terdiri atas tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1&ndash;3, tol Makassar Seksi 4 dan tol Manado&ndash;Bitung. Dilakukan juga penambahan ruas tol operasional/fungsional, yakni akses Makassar New Port tahap I dan II. Ruas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Sulawesi sepanjang 18.782,8 km. &rdquo;Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan kementerian/lembaga lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang telah kami siapkan demi kelancaran arus lalu lintas Nataru,&rdquo; tutur Basuki. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi terjadi kenaikan pergerakan masyarakat dalam libur Nataru. Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub mengeluarkan hasil survei daring dengan hasil prediksi potensi pergerakan masyarakat pada Nataru kali ini mencapai 107,63 juta orang atau 39,83 persen dari populasi nasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pada Nataru tahun lalu, sekitar 44,17 juta orang bepergian. Dengan prediksi potensi pergerakan Nataru tahun ini yang mencapai 107,63 juta orang, persentase kenaikannya sangat signifikan, yaitu 143,65 persen. &rdquo;Kenaikan ini tinggi,&rdquo; katanya. Diketahui sejumlah alasan bepergian selama Nataru berdasar hasil survei. Tertinggi adalah bepergian ke tempat wisata dengan persentase 45,29 persen. Lalu, liburan pulang kampung 30,15 persen dan merayakan Nataru di kampung 18,98 persen. Selanjutnya, pilihan moda transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan didominasi kendaraan pribadi. Yakni, mobil sebanyak 35,59 persen atau 39,97 juta orang dan sepeda motor 17,92 persen atau 20,14 juta orang. Untuk transportasi umum, pergerakan didominasi moda kereta api sebesar 13,16 persen dengan angka 14,79 juta orang. Lalu, pesawat 11,91 persen atau 13,38 juta orang; bus 10,94 persen atau 12,29 juta orang; kapal penyeberangan 6,04 persen atau 6,78 juta orang; dan kapal laut 3,44 persen atau 3,86 juta orang. &rdquo;Paling tinggi memang kendaraan pribadi,&rdquo; ujarnya. Kemenhub bakal melakukan persiapan pengaturan lalu lintas yang lebih baik, terutama pada destinasi wisata. &rdquo;Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian, pemda, pengelola jalan tol, BMKG, dan semua stakeholder,&rdquo; jelasnya. (lyn/idr/c14/fal)

Lonjakan mobilitas diprediksi terjadi pada musim libur Natal dan tahun baru (Nataru) mendatang. Pemerintah menyatakan kesiapan.

Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Mobilitas Masyarakat Diprediksi Capai 107,63 Juta Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/KEPADATAN-JALUR-PUNCAK-SAAT-LIBUR-WAISAK_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Sejumlah kendaraan memadati jalur wisata Puncak, Cipayung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/5/2021). Kepadatan tersebut disebabkan tingginya volume kendaraan yang ingin berwisata ke kawasan Puncak Bogor pada libur Hari Raya Waisak.FOTO:MIFTAHULHAYAT/" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan memadati jalur wisata Puncak, Cipayung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/5/2021). Kepadatan tersebut disebabkan tingginya volume kendaraan yang ingin berwisata ke kawasan Puncak Bogor pada libur Hari Raya Waisak.FOTO:MIFTAHULHAYAT/</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Libur Natal dan tahun baru (Nataru) memang masih dua bulan lagi. Namun, pemerintah diminta secepatnya menyusun aturan pergerakan masyarakat.  Jika terlambat, ancaman gelombang ketiga Covid-19 bisa benar-benar terjadi.  Peringatan itu disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Dia mengungkapkan, sejak hari ini pemerintah harus memformulasikan pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada periode November–Desember 2021. Dia mengusulkan, kegiatan pariwisata, kalaupun harus ada, bisa diatur dalam bentuk zonasi dan bubble (gelembung).  Dengan sistem bubble, perjalanan hanya bisa dilakukan di dua daerah atau lebih yang sama-sama bisa mengendalikan Covid-19. Pengaturan itu bisa berbentuk kerja sama antara daerah asal wisatawan dan daerah destinasi. Kondisinya bisa diformat seperti travel corridor. ”Misalnya, diatur wisatawan dari Jakarta ke Bali dengan asumsi bahwa Jakarta (kasus Covid-nya, Red) sudah terkendali. Tapi, beneran orang Jakarta ya. Dan, tentunya sudah divaksin lengkap,” jelasnya. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah penguatan syarat-syarat perjalanan dan sistem skrining berupa tes dan sebagainya.  Dicky memprediksi mobilitas akan meningkat pada akhir tahun karena pemerintah sudah kadung mengeluarkan berbagai izin kegiatan masyarakat. ”Makanya, yang bisa saya imbau saat ini adalah memperkuat atau melakukan pengetatan. Memperkuat skriningnya dan memperkuat kriterianya gitu,” kata Dicky. Dengan demikian, ada win-win solution karena kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan lonjakan kasus yang tidak terkendali.  Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi IDI Mahesa Paranadipa Maikel kemarin (12/10) menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi Covid-19 gelombang ketiga. Salah satunya, meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19. ”Para ahli menyebutkan bahwa gelombang ketiga ini bisa tidak parah karena ada vaksinasi,” tuturnya.  Menurut data Kementerian Kesehatan per kemarin pukul 18.00, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 101.673.077 dosis atau 48,82 persen. Artinya, 49 di antara 100 penduduk sudah mendapatkan vaksin. Mahesa mengingatkan bahwa jumlah itu harus ditingkatkan. Sebab, vaksin yang selama ini disuntikkan mengharuskan ada pengulangan. Artinya, herd immunity bisa terbentuk setelah minimal 75 persen populasi disuntik vaksin dosis kedua.  Herd immunity atau kekebalan kelompok tersebut diperlukan untuk menekan penularan. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa vaksinasi tak membuat orang menjadi kebal. Dia juga meminta dilakukan whole genome sequencing (WGS) yang masif. Tujuannya, menemukan varian virus yang baru. Itu bisa dimulai dengan penerapan testing, tracing, dan treatment (3T) yang sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Soal testing, WHO mengharuskan perbandingan 1:1.000 penduduk dalam satu minggu. ”Seharusnya pada setiap yang positif, dilakukan genome sequencing,” saran Mahesa.  Dia mengatakan bahwa para epidemiolog memprediksi gelombang ketiga terjadi pada akhir tahun. Jika sudah ada peringatan seperti itu, seharusnya dilakukan antisipasi. Mahesa meminta edukasi terkait penerapan protokol kesehatan juga dilakukan.  Pada kesempatan lain, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G. Partakusuma menyatakan, pihaknya selalu menginstruksi rumah sakit untuk tetap siaga. RS harus menyiapkan tempat tidur untuk pasien Covid-19 serta memisah pasien yang terinfeksi. ’’Mulai September dan awal Oktober, kami membuka layanan untuk pasien non-Covid-19 yang sudah cukup lama menunggu,” ujarnya.  Lia menuturkan, perkembangan virus korona masih sangat dinamis. Karena itu, upaya menemukan varian mutasi virus terus dilakukan, terutama ketika ditemukan gejala klinis yang berbeda. ’’Jangan euforia karena merasa sudah divaksin dan Covid-19 di Indonesia terkendali,” tegasnya.  Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksi jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan persebaran Covid-19 seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. ”Polda perlu menyiapkan langkah-langkah agar tidak terjadi lonjakan kasus,” tegasnya saat pengarahan via video conference dalam acara evaluasi PPKM kemarin.  Jajaran polda juga diminta memaksimalkan pemantauan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Fokus pengawasan adalah mobilitas masyarakat di daerah kategori kuning dan merah. ”Untuk daerah kuning dan merah, sediakan gerai vaksin,” tegasnya.  Dia juga menyebutkan soal kemungkinan persebaran varian baru. Sebab, pintu untuk wisatawan asing dan WNI yang pulang dari luar negeri akan dibuka. ”Masih ada permasalahan pengelolaan karantina,” tuturnya. Karena itu, polda harus mengecek sistem pengamanan karantina. Setelah wisatawan luar negeri boleh masuk, SOP harus benar-benar diterapkan. ”Jangan sampai abai dan lengah,” tegasnya.  Yang juga perlu diperhatikan adalah penyelenggaraan ajang internasional. Misalnya, World Superbike Championship (WSBK) di Nusa Tenggara Barat. Ajang internasional itu akan berdampak positif terhadap perekonomian bila pengendalian Covid-19 berhasil. ”Indonesia akan harum namanya karena berhasil menyelenggarakan ajang internasional dan memperhatikan faktor kesehatan di tengah pandemi,” paparnya.

Pemerintah Pantau Ketat Mobilitas Warga Jelang Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/johnny-g-plate.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aktivitas masyarakat diharapkan dapat terus berangsur pulih tanpa mengeskalasi risiko peningkatan kasus Covid-19 di tanah air.  Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, potensi gelombang baru Covid-19 tidak hanya bisa dipicu oleh kehadiran varian baru, tapi juga karena peningkatan mobilitas masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.  "Untuk itu, kita perlu sama-sama mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang bisa dipicu oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Penerapan protokol kesehatan harus selalu diterapkan untuk menghindari risiko lonjakan kasus," kata Johnny dalam keterangannya, Rabu (23/9).  Johnny memaparkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak tanggal 2 Agustus 2021 telah terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di Indonesia. Bahkan, saat ini mobilitas masyarakat, khususnya di Jawa dan Bali, telah meningkat secara signifikan.  Data tersebut juga sejalan dengan laporan WHO yang dirilis pada 15 September 2021. Laporan tersebut menyatakan bahwa sepekan terakhir mobilitas masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, mengalami peningkatan signifikan.  "Peningkatan mobilitas yang saat ini bahkan sudah menyamai kondisi sebelum pandemi, harus menjadi perhatian bersama. Kita semua harus selalu waspada dan tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan, agar peningkatan mobilitas masyarakat bisa terus sejalan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19," ungkap Johnny.  Oleh karena itu, disamping terus menerapkan PPKM berlevel, pemerintah juga terus memperkuat penerapan aturan perjalanan domestik dan internasional. Hal ini dilakukan beriringan dengan penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk internasional ke Indonesia.  Selain itu, pemerintah juga memperkuat upaya penanganan pandemi dengan memperkuat deteksi dini melalui peningkatan tes epidemiologi, meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak, dan surveilans genomik di daerah-daerah yang berpotensi mengalami lonjakan kasus.  Penguatan upaya penanganan pandemi juga dilakukan melalui peningkatan ketersediaan tempat tidur rumah sakit untuk penanganan Covid-19, pemenuhan suplai oksigen, alat kesehatan, dan SDM kesehatan; mengerahkan tenaga kesehatan cadangan; pengetatan syarat masuk RS; dan meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat.  Selain itu Johnny menegaskan, pemerintah terus menambah alokasi vaksin di daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi. Hal ini diiringi dengan penambahan tempat sentra vaksinasi, pemberlakuan syarat kartu vaksin untuk pelaku perjalanan dan penggunaan fasilitas publik, dan percepatan vaksinasi pada kelompok rentan, lansia, dan orang dengan komorbid.  Meski kondisi pandemi di Indonesia telah menunjukkan perbaikan, Menkominfo Johnny mengingatkan masyarakat untuk tetap mengurangi mobilitas di ruang publik. Jika masyarakat harus mengunjungi ruang publik, masyarakat diminta untuk memilih tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat skrining akses masuk. "Mari jaga diri, mari jaga sesama," ajak Johnny menandaskan.

Mobilitas Meningkat, Pemerintah Ingatkan Potensi Lonjakan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Polpem-dewan-minta-walikota-ubah-kebijakan-jam-oprasi-PKL-saat-PPKM-Darurat-alfian-rizal3-1.jpg" alt="Ilustrasi perekonomian warga PKL di Jalan Kedungdoro. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perekonomian warga PKL di Jalan Kedungdoro. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) menyoroti peningkatan mobilitas warga Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Salah satu hal yang diingatkan WHO adalah meski kasus melandai, mobilitas harus tetap dibatasi.  Mobilitas tinggi terjadi di bidang ritel dan rekreasi. WHO meminta agar ada rencana antisipasi mitigasi terkait peningkatan mobilitas tersebut.  Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astha mengaku selalu sejalan dengan program nasional. Mobilitas warga diklaim tetap terjaga di bawah aturan nasional dan imbauan pemerintah pusat.  Menurut dia, vaksinasi masih menjadi motor utama penyelesaian Covid-19 di Jawa Timur. Dia juga mengingatkan warga untuk tidak euforia.  ”Sehingga kita tetap menganjurkan masyarakat euforia jangan terlalu berlebihan, supaya kita nggak sampai terjebak dengan peningkatan kasus lagi jadi tetap cara pencegahan terbaik, 5M,” jelas Erwin Astha.  Erwin menegaskan, tidak akan mengurangi kegiatan di sektor perekonomian lain. Dia ingin menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi. Mengingat mobilitas erat kaitannya dengan ekonomi.  ”Kami di bidang kesehatan tetap ya ekonomi harus berjalan supaya nanti kita bisa mencukupi kebutuhan kita makan dan lain-lain. Tapi kita berharap sesuai dengan kebutuhan dan bisa dengan protokol kesehatan,” ujar Erwin Astha.  Pelonggaran mobilitas warga dilakukan sejak dua minggu terakhir. Beberapa langkah diambil pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Salah satunya dengan mengizinkan anak-anak di bawah 12 tahun masuk mal. Kemudian ruas jalan yang awalnya ditutup, kini dibuka kembali.

Mobilitas Tinggi, Dinkes Jatim Tegaskan Sudah Sesuai Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/1632216891359-1.jpg" alt="Salah satu PKL mendapat peringatan dari Satpol PP karena berjualan melebihi jam malam. Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Salah satu PKL mendapat peringatan dari Satpol PP karena berjualan melebihi jam malam. Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jawa Timur mendapat sorotan dari World Health Organization (WHO). Sebab mobilitas warga masih tinggi. Selama masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlevel, pelonggaran dilakukan sehingga mobilitas meningkat.  Untuk mengantisipasi tingginya mobilitas warga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerjunkan tim linmas, Satpol PP, dan kecamatan untuk menjaga beberapa titik yang ditengarai memiliki mobilitas warga cukup tinggi.  ”Saya sampaikan ke teman satpol dan camat, waktunya kita kuatkan lagi. Soalnya iki nek (ini kalau) euforia, bablas kasusnya naik semua,” kata Eri Cahyadi ketika meninjau bozem Babat Jerawat, Selasa (21/9).  Dua titik yang menarik perhatian Eri adalah Danau Unesa dan PKL di Kedungdoro. Di tempat itu, dia melihat warga menumpuk dan ramai. Namun, mantan Plt Kepala DKRTH itu meminta tempat itu tidak ditutup.  ”Aku wingi (kemarin) lewat depan PTC, Unesa iku mbook ruame temen (sangat ramai). Saya bilang ke teman-teman biarkan. Ekonomi gerak. Biar jalan.Tapi dijaga. Misal jualan di sini, itu yang dijaga. Bukan berarti ditutup. Tidak. Tapi teman-teman di sana mengingatkan,” ucap Eri.  Untuk kedungdoro, Eri meminta seluruh pihak tidak menutup. Namun mengetatkan pengawasan. ”Di kedungdoro kalau ada PKL malam jualan, ya nggak apa-apa tapi buka sampai jam berapa. Ojok (jangan) diobrak terus. Wong dodolan ape mangan nang endi (orang jualan mau makan dimana). Atau sekalian dijadikan pusat PKL. Itu yang lagi dirapatkan dan dikaji. Posisi di titik mana yang bisa dijadikan seperti itu,” beber Eri.  Menurut dia, tugas utama bagi seluruh elemen yang diterjunkan ke titik dengan mobilitas tinggi, adalah mengingatkan warga untuk menjaga protokol kesehatan. Selain itu, mengingatkan warga tanpa emosi.  ”Jangan pernah pakai marah dan emosi. Itu wargaku. Warga Kota Surabaya yang butuh makan dan ekonomi gerak. Saya kembalikan ke warga. Tulung dijogo (tolong dijaga) dengan pakai masker,” tutur Eri.  Eri mengaku sempat kahwatir bila jalanan ditutup lagi. Dia meminta polisi lalu lintas untuk tidak menutup jalan. Sebab, ekonomi tidak jalan.  ”Kemarin sempat diskusi dengan lantas apa jalan ditutup? Nggak. Sebetulnya begini, kalau ekonomi jalan, mau yang makan banyak, itu senang. Soalnya gerak,” ucap Eri.

Mobilitas Tinggi, Eri Tegaskan Tak Akan Tutup Pusat Keramaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Olah-Raga-Di-Ruang-Terbuka-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah warga saat berolahraga di Jalur inpeksi Kanal Banjir Timur, Jakarta, Sabtu (14/8/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengizinkannya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga saat berolahraga di Jalur inpeksi Kanal Banjir Timur, Jakarta, Sabtu (14/8/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengizinkannya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko mengatakan saat ini mobilitas masyarakat sudah mulai meningkat lagi. Hal ini setelah adanya pelonggaran-pelonggaran aktivitas oleh pemerintah.  Namun demikian, Moeldoko mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dengan Covid-19 ini. Pasalnya sudah muncul Covid-19 dengan varian baru . "Meski optimis, kita harus tetap hati-hati. Mobilitas penduduk kini sudah mulai meningkat lagi. Jangan sampai pemerintah terpaksa menerapkan PPKM Darurat lagi," ujar Moeldoko kepada wartawan, Jumat (10/9).  Moeldoko menyebutkan tentang positivity rate Indonesia per 6 September yang sudah turun menjadi 6,97 persen. Angka ini menurun drastis dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15 persen. Ini artinya, tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas 5 persen WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali.  "Pandemi ini memaksa kita meninggalkan cara kerja lama yang lamban dan tidak efisien menuju cara kerja baru yang berbasis teknologi," katanya.  Mantan Panglima TNI ini mencontohkan data sebaran penyakit yang dulunya hanya tersedia sekali dalam setahun. Namun situasi pandemi ini menuntut pemerintah untuk mampu memantau perkembangan penyakit dan situasi kesehatan masyarakat setiap hari.  "Kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memang kadang kita harus dipaksa masuk ke kondisi krisis dulu, baru kita bisa melakukan hal yang luar biasa," ungkapnya.  Moeldoko menuturkan, tantangan dalam situasi global menciptakan dunia yang selalu berubah dengan cepat. Kemudian dunia yang penuh risiko dan dunia yang penuh dengan kejutan. "Dulu kita tidak pernah membayangkan work from home (WFH), namun sekarang ini menjadi hal normal," tuturnya.  Walaupun Covid-19 mengubah sektor dengan sangat cepat dan semua negara gagap menghadapinya, Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan tiga kebijakan besar.  Pertama, melalui pendekatan kesehatan, di mana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat Covid-19. Kedua, melalui pendekatan perut, di mana jangan ada perut masyarakat yang kosong. Terakhir ketiga melalui pendekatan insentif, yakni jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi.

Moeldoko: Jangan Sampai Pemerintah Terapkan PPKM Darurat Lagi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Penyekatan-PPKM-Darurat-Jakarta-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat" width="100%">
<figcaption>Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang saat ini juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengatakan bahwa dalam menghadapi virus Covid-19 varian delta tidaklah mudah. Sebab, tingkat penularan Covid-19 varian delta sangat cepat.  Sehingga, pemerintah melalukan upaya menerapkan kebijakan PPKM Darurat yang telah berlangsung selama 15 hari terhitung sejak 3 Juli 2021 lalu. Tujuannya untuk menurunkan mobilitas masyarakat dan mengendalikan Covid-19 varian delta.  “Kira-kira 7 kali lebih cepat menular dibandingkan varian sebelumnya,” ujarnya secara virtual, Sabtu (17/7).  Pihaknya sendiri, kata Luhut, menggunakan berbagai alat untuk memantau mobilitas masyarakat seperti indikator Google traffic, Facebook mobility dan indeks cahaya malam. Ia mengklaim telah terjadi penurunan aktivitas atau mobilitas masyarakat yang cukup signifikan.  "Hasil monitoring kami terhadap telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat," ucapnya.  Sehingga, Luhut menyebut, kondisi ini memberikan harapan untuk menurunkan penularan varian Delta. "Ini terus terang saja yang memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan varian Delta ini bisa kita turunkan,” imbuhnya.  Luhut juga mengatakan, harapannya penurunan kasus dapat terlihat dalam tiga hari ke kedepannya sudah membaik. Hal itu seiring dengan masa inkubasi Covid-19 varian delta yang berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu.  Luhut menambahkan, masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19 secara konsisten selama PPKM Darurat berlangsung.  "Hasil penelitian dari berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 21 hari untuk kemudian penambahan kasus ini bisa mulai rata dan menurun hal itu sangat bisa terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini," pungkasnya.

PPKM Darurat Tekan Mobilitas, Luhut Berharap Kasus Positif Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/perpanjang_ppkm.jpg" alt="MOBILITAS: Penumpang bus tujuan Sumatera berpamitan dengan anggota keluarga di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, kemarin (16/7). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOBILITAS: Penumpang bus tujuan Sumatera berpamitan dengan anggota keluarga di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, kemarin (16/7). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mobilitas masyarakat ditekan habis-habisan menjelang Hari Raya Idul Adha. Titik penyekatan ditambah. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bakal diperpanjang sampai akhir Juli.  Rencana perpanjangan PPKM darurat tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kemarin (16/7).  ”Tadi (kemarin) rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden (PPKM darurat, Red) dilanjutkan sampai akhir Juli,” tuturnya saat meninjau University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19.  Dengan perpanjangan PPKM darurat itu, dalam rapat terbatas yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya, pencairan bantuan social (bansos).  Menurut Muhadjir, perpanjangan PPKM darurat itu memang mengandung banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya pendisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan penyaluran bantuan sosial dapat berimbang.  Untuk urusan bansos tersebut, dia meminta seluruh pihak gotong royong membantu masyarakat. ”Karena itu, bansos tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. (Perlu) gotong royong masyarakat,” ujarnya.  Dari Jakarta, Korlantas Polri memperbarui data titik penyekatan menjadi 1.038 lokasi. Sebelumnya, pada Rabu lalu (14/7), jumlah titik penyekatan baru 998 lokasi. Sehari kemudian (15/7), ada rencana membuat 1.065 titik penyekatan. Tapi, itu baru sebatas rencana, belum terealisasi. Jadi, kalau dibandingkan dengan jumlah titik penyekatan pada Rabu, ada penambahan 40 titik.  Kabagops Korlantas Polri Kombespol Rudi Antariksawan menuturkan, penambahan pos penyekatan itu dimulai sejak 16 Juli. ”Kami mulai penyekatan diperketat,” katanya dalam keterangan tertulis kemarin.  Jumlah penyekatan itu ditambah karena Korlantas memprediksi terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam kaitan dengan Idul Adha yang jatuh Selasa pekan depan (20/7). Tapi, penyekatan yang makin ketat itu diupayakan untuk tidak menghambat sektor kritikal dan esensial. Dia berharap masyarakat yang tidak terlibat dalam dua sektor tersebut tidak melakukan perjalanan. ”Jelas kami putar balik,” tegasnya.  Pengamat transportasi Djoko Setijawarno menuturkan, penyekatan yang dilakukan Polri selama ini belum mampu menekan persebaran Covid-19. Mobilitas masyarakat memang menurun, tapi banyak celah yang membuat penurunan mobilitas seakan tidak berarti. ”Celah itu terdapat pada kualitas penyekatan dan karakter transportasi di Indonesia,” terangnya.  Diminta Tidak Mudik  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat tidak mudik untuk turut mencegah kemungkinan penularan Covid-19. Dia juga kembali meminta takbiran dan salat Idul Adha dihelat rumah masing-masing. Permintaan itu sesuai dengan Surat Edaran 17/2021 yang diterbitkan beberapa waktu lalu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/07/2021/kalau-saya-positif-dan-isoman-14-hari-anak-istri-makan-dengan-apa/">Kalau Saya Positif dan Isoman 14 Hari, Anak Istri Makan dengan Apa?</a>  Dalam surat tersebut diatur tidak ada pelaksanaan salat Idul Adha di masjid, lapangan, atau tempat berkumpul lainnya di wilayah PPKM darurat. Selain itu, di wilayah PPKM darurat tidak ada takbir bersama maupun keliling.  Ketentuan itu juga berlaku untuk wilayah zona merah dan oranye penularan Covid-19. ”Islam mengajarkan umatnya untuk taat kepada Allah, rasul, dan pemerintah,” katanya.

Perpanjang PPKM, Perketat Penyekatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Polpem-ilustrasi-adiminduk-siola-alfian-rizal4.jpg" alt="Jalan Tunjungan yang ditutup selama masa PPKM darurat. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jalan Tunjungan yang ditutup selama masa PPKM darurat. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satu lagi ruas jalan yang ditutup selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Surabaya. Bila sebelumnya terdapat 3 ruas jalan yang ditutup, terbaru Polrestabes Surabaya menutup ruas Jalan Kupang Indah.  Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra menegaskan, penutupan jalan itu akan dimulai per malam ini, Jumat (16/7) pukul 18.00. Jalan kembali dibuka pada pukul 05.00 WIB.  ”Otomatis terdapat beberapa rekayasa lalu lintas. Arus lalu lintas dari HR Muhammad dialihkan menuju Jalan Mayjen Sungkono, Dukuh Kupang Barat, dan Jalan Kupang Jaya,” urai Teddy pada Jumat (16/7) sore.  Selain dari arah HR Muhammad, lanjut Teddy, arus dari Kupang Jaya juga ditutup dan langsung dialihkan ke Jalan Dukuh Kupang Utara.  Dia menjelaskan, penutupan jalan itu tidak asal dilakukan. Penutupan tersebut diharapkan mampu menurunkan mobilitas warga selama masa PPKM darurat. Dengan pengurangan mobilitas itu, diharapkan mata rantai penularan Covid-19 bisa terputus.  ”Hasil evaluasinya, jalan ini harus ditutup. Tujuannya untuk memutus mata rantai. Mobilitas berkurang,” tutur Teddy.  Penutupan Jalan Kupang Indah itu menambah daftar jalan yang ditutup. Sebelumnya, terdapat beberapa jalan yang ditutup selama 24 jam nonstop. Jalan-jalan tersebut adalah ruas Jalan Raya Darmo, Jalan Tunjungan, dan Jalan Pemuda Surabaya.  ”Kami berharap warga tidak hanya patuh protokol kesehatan dengan menggunakan masker, tapi juga mengurangi mobilitas,” ujar Teddy.

Mulai Jumat Malam Ini, Jalan Kupang Indah Ditutup Dampak PPKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mobilitas masyarakat

Berita Terkini