<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div>&nbsp;</div> <div class="mt-5"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/IMG_7005-4008992485.jpeg" alt="Pengacara dituding pakai mobil bodong oleh pria gondrong yang mengaku Tekab Polda Sumut. (Instagram: @posmetro_medan)" width="100%">
<figcaption>Pengacara dituding pakai mobil bodong oleh pria gondrong yang mengaku Tekab Polda Sumut. (Instagram: @posmetro_medan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah pria gondrong yang mengaku Team Khusus Anti Bandit (Tekab) dari Polda Sumatera Utara (Sumut) menuding mobil yang digunakan pengacara Indra Surya Nasution SH merupakan mobil bodong. Indra dituding menggunakan mobil bodong Mitsubishi Pajero BK 1 SN. Alhasil, pengacara tersebut tampak akan membuat pengaduan. Kejadian ini diunggah oleh akun Instagram @posmetro_medan. Tampak pada video tersebut terjadi perdebatan kedua pihak pada sebuah warung kopi. Indra menduga ada yang memerintahkan tim tersebut dan menunggu di Mapolrestabes Medan untuk kemudian ditangkap. "Saya akan laporkan kasus ini, macam pencuri saja saya dibuat Polisi-polisi ini," tegas Indra. Padahal saat itu, Indra bersama dua rekannya mengaku akan menghadiri pemeriksaan sebagai korban terkait laporan pembakaran mobil miliknya. Adapun peristiwa itu sendiri terjadi di depan Polrestabes Medan. Indra mengaku ia coba ditangkap seperti teroris. Bahkan handphone nya sempat dirampas oleh para petugas tersebut. Tapi saat Indra memperlihatkan kelengkapan surat kendaraannya, para petugas berpakaian preman itu terlihat bingung. Pada video tersebut pula tampak pria gondrong berompi hitam bertuliskan Subdit III Ranmor mencoba menjabat tangan Indra. Hanya saja, pengacara itu tak mau dan dengan tegas menyatakan akan membuat laporan. Bahkan sebelumnya, tim yang mengaku berasal dari Subdit III Unit Ranmor Ditreskrimum Polda Sumut turut memeriksa surat-surat kendaraan milik pengacara Indra Surya Nasution SH. Setelah dicocokan, nomor rangka dengan STNK dan BPKP sama. </div>

Indra mengaku ia coba ditangkap seperti teroris. Bahkan handphone nya sempat dirampas oleh para petugas tersebut.

Viral! Pengacara Dituding Pakai Mobil Bodong oleh Pria Gondrong Mengaku Tekab Polda Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/85575AB9-BC7E-4D80-B68B-7BB624D5153A-1888690265.jpeg" alt="Ilustrasi. BPKB" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. BPKB</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memiliki kendaraan pribadi seperti mobil memang sangat penting untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban untuk melengkapi seluruh surat kendaraan, termasuk STNK dan BPKB. Jangan bodong alias tanpa surat-surat lengkap atau tidak ada sama sekali. Ini penting diketahui. Sebab, baru-baru ini, topik terkait mobil bodong lagi jadi pembicaraan hangat warganet atau netizen di jagat maya. Sebabnya, kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa terjadi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Usut punya usut, korban yang diketahui merupakan pemilik rental mobil berinisial BH, 52, itu tewas setelah dihajar massa lantaran dikira maling alias pencuri. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M Alfan Armin mengatakan, kejadian itu bermula saat empat orang pemilik rental mobil, yakni BH, 52, warga Jakarta; SH, 38, warga Jakarta; KB, 50, warga Tegal; dan S, 30, warga Jakarta Timur pergi ke Pati. Mereka ke Pati dengan maksud untuk mengambil mobil rental milik BH yang disewa seseorang. Mereka mendeteksi mobil rental itu berada di wilayah Sukolilo, Pati. Sesampai di lokasi tersebut akhirnya mobil rental itu berhasil ditemukan. Keempat pemilik mobil rental itu bermaksud membawa pulang asetnya dengan menggunakan kunci cadangan yang dibawa. Namun, saat pemilik rental mobil itu tengah berusaha membawa mobilnya, ada warga yang melihat dan menduga mereka adalah komplotan pencuri. Warga pun langsung berteriak "maling" dengan menunjuk empat orang tersebut. Nahas, pemilik rental mobil itu malah dikeroyok hingga babak belur. Terungkap juga oleh trending di media sosial bahwa wilayah tersebut adalah sarang bandit, kasus penggelapan kendaraan dan merupakan markas jual-beli mobil bodong. Belajar dari kasus itu, disarankan untuk tidak membeli mobil bodong. Kenapa? Mobil bekas yang dijual tanpa kelengkapan surat baik, seperti BPKB atau STNK merupakan biang dari segala masalah bagi pembeli. Termasuk juga membeli mobil dengan istilah "STNK Only". Jangan. Jangan coba-coba. Mengapa bisa begitu? Sebab BPKB memang wajib dimiliki oleh setiap pemilik sah kendaraan bermotor. Tidak mungkin pemilik sah tak memiliki BPKB, karena surat itu pasti diberikan setiap proses pembelian kendaraan bermotor, termasuk mobil bekas. Jika memang tertarik untuk membeli mobil bekas, tapi memiliki keterangan STNK only, lebiha baik dihindari saja. Alasan utamanya adalah BPKB termasuk sebagai bukti kepemilikan dan terhitung surat berharga. Menyetujui pembelian mobil bekas tanpa BPKB berarti Anda kehilangan bukti sah sebagai pemilik mobil tersebut. Apalagi jika pemilik lamanya berdalih bahwa berkas kepemilikan hilang dan malas mengurus surat kehilangan berkasnya, padahal mengurusnya saat ini sangat mudah, sama seperti cara mengurus STNK hilang. Bisa jadi di kemudian hari Anda mendapatkan masalah akibat tidak adanya BPKB mobil bekas yang dibeli. Pastinya malah semakin menyulitkan dan merugikan Anda. Oleh karena itu, hindari melakukan pembelian mobil bekas dengan deskripsi STNK only. Begitu juga dengan mobil bodong atau mobil tanpa surat-surat sama sekali. Membeli jenis kendaraan tersebut, baik mobil atau motor, Anda juga bisa dianggap sebagai penadah barang curian. Siap-siap potensi masalah menanti Anda di depan mata. Membeli kendaraan hasil curian dapat dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadah Hasil Curian dengan ancaman 4 tahun penjara. Jadi, jangan coba-coba membeli mobil bodong.

Mobil bekas yang dijual tanpa kelengkapan surat baik, seperti BPKB atau STNK merupakan biang dari segala masalah bagi pembeli.

Buntut Pemilik Mobil Rental Tewas di Kampung Bandit, Jangan Beli Mobil Bodong atau Beli Mobil Berbekal STNK Only

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/stnk-palsu.jpg" alt="RUGIKAN NEGARA: Petugas menunjukkan STNK dan bukti pajak palsu yang disita dari para tersangka, Jumat (24/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RUGIKAN NEGARA: Petugas menunjukkan STNK dan bukti pajak palsu yang disita dari para tersangka, Jumat (24/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi pemilik kendaraan bermotor ada hal penting yang harus diingat, yaitu membayar pajak. Pasalnya Polisi akan segera menetapkan aturan penghapusan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pemilik kendaraan yang tidak taat pajak.  Dalam ketentuan yang tercantum yakni tidak memperpanjang masa berlaku lima tahunan STNK dan membiarkan mati selama dua tahun datanya akan dihapus dari kepolisian. Aturan ini sudah terbit sejak 2009, tapi baru akan ditetapkan paling cepat tahun ini.  Apabila data mobil atau motor itu terhapus dari data, maka pemilik tidak bisa mendaftarkannya kembali dan akan dianggap ilegal atau bodong. Seperti dilansir dalam laman NTMC Polri, Polisi dapat menyita kendaraan bodong itu apabila kedapatan masih berkendara di jalanan.  “Jadi STNK setelah mati lima tahun, dan dua tahun lagi tidak bayar pajak. Itu yang otomatis terhapus,” kata Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus beberapa waktu lalu.  Terkait aturan soal penghapusan data kendaraan tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).  Pasal 74 Ayat 3 menyatakan “Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali”.  Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang dua cara penghapusan data kendaraan, yakni dari permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi kendaraan yakni kepolisian.  Penghapusan data kendaraan dengan dua pertimbangan. Pertama, karena kendaraan rusak berat dan kedua pemilik tidak melakukan registrasi ulang maksimal dua tahun setelah masa berlaku STNK habis.  Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan. Pada Pasal 85 dijelaskan sebelum data kendaraan dihapus, pemilik bakal mendapatkan tiga kali peringatan.  Apabila tidak ditanggapi, maka penghapusan registrasi dilakukan. Surat peringatan pertama akan dikirim langsung ke rumah dengan masa tunggu pembayaran pajak selama tiga bulan. Kemudian, surat kedua selama satu bulan, baru kemudian surat ketiga satu bulan.  “Berarti bulan ke enamnya sudah secara otomatis terhapus,” jelas dia.  STNK bagi mobil dan motor listrik yang tidak memperpanjang masa berlaku lima tahunan dan membiarkan mati selama dua tahun juga bakal dihapus datanya dari kepolisian. Yusri mengatakan tidak ada kekhususan bagi STNK kendaraan yang menunggak pajak STNK, meski itu kendaraan listrik.  “Kendaraan listrik juga kan pakai STNK, jadi berlaku ya. Karena yang dikatakan di situ STNK, bukan kendaraan. STNK yang mati lima tahun, enggak bayar pajak (dua tahun) otomatis akan terhapus (datanya),” pungkasnya.

Tak Taat Pajak, Kendaraan Jadi Bodong, Diterapkan Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/polda-jatim-sita-mobil.jpg" alt="UNGKAP CURANMOR: Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan melihat dokumen kendaraan korban pencurian. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNGKAP CURANMOR: Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan melihat dokumen kendaraan korban pencurian. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sindikat pencurian, penadahan, hingga pembuatan dokumen kendaraan palsu dibongkar Tim Satgas Resmob dan Jatanras Polda Jatim. Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ada 20 mobil dan 22 motor hasil curian yang disita polisi dari kasus itu.  Anggota sindikat tersebut ditangkap di daerah yang berbeda. Kelompok street crime juga terpecah-pecah dalam beberapa golongan. Pengungkapan tersebut diawali dari temuan anggota Polda Jatim terkait adanya dokumen kendaraan yang palsu. Kebetulan lokasinya di Surabaya. ’’Kami tangkap pelaku dalam durasi sebulan terakhir. Ini merupakan sindikat curanmor yang merugikan masyarakat,’’ kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat merilis sindikat tersebut.  Menurut dia, kejahatan itu terbagi di beberapa wilayah. Bukan hanya Surabaya, melainkan juga di Kediri, Banyuwangi, dan Pasuruan Di empat lokasi itu para pelaku ditangkap. ’’Kami sita mobil. Beberapa pemilik kendaraan juga sudah ada di sini untuk mengambil kendaraan yang dicuri. Kami harap masyarakat yang merasa kehilangan ke Polda Jatim karena ada beberapa barang yang belum diambil,’’ katanya.  Dia mengatakan, identitas mobil-mobil curian tersebut telah diubah. Dengan begitu, kendaraan itu seolah-olah memiliki dokumen resmi. Padahal, semua dokumen palsu. Untuk menjual mobil curian tersebut, pelaku memanfaatkan media sosial. Mereka juga tidak pernah meminta transaksi secara transfer, tetapi tunai. ’’Untuk masyarakat yang ingin membeli kendaraan bekas, silakan cek dulu di samsat untuk mengecek kendaraan bermotornya sesuai dengan dokumen asli atau tidak,’’ ucapnya.  Jenderal dua bintang di pundak itu mengatakan, hingga kini tim masih memburu beberapa pelaku lainnya. Mereka beroperasi di wilayah-wilayah perbatasan area Surabaya.  Dalam rilis kemarin, tujuh pelaku ditangkap. Terkait kasus penadahan, ada dua orang. Mereka adalah Abdul Rahman dan M. Hanif. Dua pelaku tersebut ditangkap berdasar pengembangan penyidikan dari kasus Geprek, pelaku ranmor yang ditembak mati karena melarikan diri.  Selain itu, ada dua pelaku curanmor. Pelakunya Agus Budiono alias Badak dan Feri. Dua orang itu merupakan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Jember. Untuk pemalsuan surat, tim membekuk Bismo dan Edy Syafi’i. Keduanya berasal dari kelompok yang berbeda dengan modus serupa, yakni jual beli mobil bekas.  Terakhir, Rakhmat Farid. Nah, nama terakhir itu merupakan sindikat pemalsu surat kendaraan. Dia mampu membuat sendiri dokumen-dokumen seperti STNK, KTP, akta cerai, slip gaji, hingga surat keterangan RT/RW.  Di sisi lain, Direskrimum Polda Jatim Kombespol Pitra Andeas Ratulangie mengungkapkan ada modus baru yang digunakan penjual mobil bodong. Cara itu terungkap saat tim mendapat laporan dari polisi lalu lintas di dua daerah. Yakni, Surabaya dan Lamongan.  Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban terlihat datang untuk mencari kendaraannya. Salah satunya, Sugiyanto. Warga Probolinggo itulah yang membuat Tim Resmob dan Jatanras Polda Jatim memburu pelaku.  Awalnya, dia membeli mobil dari Bismo. Setelah membeli mobil secara normal, nopol ternyata palsu. ’’Saya enggak nyangka. Saya beli dengan harga normal Rp 143 juta dari Bismo. Bilangnya orang Surabaya, dia enggak mau melalui transfer uangnya. Dia ingin transaksi langsung. Setelah dicek fisik, dokumen mobil itu palsu,’’ ucapnya.

Polda Jatim Bongkar Sindikat Jual Beli Mobil dengan Dokumen Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/kapolda-jatim-mobil-mewah.jpg" alt="CEK DOKUMEN: Irjen Luki Hermansyah memeriksa McLaren yang diamankan di Mapolda Jatim, Senin (16/12). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK DOKUMEN: Irjen Luki Hermansyah memeriksa McLaren yang diamankan di Mapolda Jatim, Senin (16/12). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jatim terus mengusut dugaan ketidakberesan dokumen pada 14 mobil mewah yang disita pekan lalu. Hasilnya, hanya dua mobil yang benar-benar memiliki surat resmi. Sisanya diduga bodong alias tidak dilengkapi dokumen lengkap.  ”Ada dua mobil yang punya (dokumen kendaraan, Red). Kami berterima kasih atas kelengkapannya. Dan kami kembalikan. Hari ini satu mobil telah diambil oleh yang punya,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kemarin.  Dia membeberkan, timnya telah menyelidiki dugaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/12/2019/polisi-amankan-lagi-4-mobil-mewah-di-malang/">kendaraan-kendaraan bodong</a> di Jatim. Tim polda telah melakukan door-to-door ke setiap pemilik mobil mewah. Hal itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim. Sesuai data bapenda, masih banyak mobil mewah yang menunggak pajak.  Jenderal dengan dua bintang itu menambahkan, mobil yang diamankan kini tinggal 13 unit. Yakni, 5 Ferrari, 1 Porsche, 3 <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/14/12/2019/polda-jatim-amankan-mobil-mewah-didominasi-ferrari/">McLaren</a>, 1 Lamborghini, 1 Mini Cooper, 1 Nissan GTR, dan 1 Aston Martin.  Kapolda menjelaskan, ke-14 mobil itu diamankan dari beberapa lokasi di Surabaya dan Malang. Ada yang disita di jalan raya, parkiran mal, bengkel, hingga rumah pemilik. Saat ini, terang dia, langkah yang diambil adalah memeriksa nomor mesin dan nomor rangka mobil.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/mobil-mewah-ilegal-750x514.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PUNYA SIAPA: Sebagian mobil yang diamankan di Mapolda Jatim, Jumat (13/12). (Polda Jatim for Jawa Pos)  Jenderal lulusan Akpol 1987 itu mengatakan, tim masih menunggu iktikad baik dari para pemilik kendaraan untuk menunjukkan surat-surat mobil. ”Kalau tidak ada, ya kami proses sesuai ketentuan. Tapi, kami masih menjunjung asas praduga tak bersalah,” jelasnya.  Kapolda menyatakan, jika pemilik kendaraan bisa menunjukkan surat atau dokumen lengkap, mobil tersebut akan dikembalikan. Asal, pemilik juga bisa menunjukkan surat bayar pajak kendaraan. Apabila belum, harus dilunasi terlebih dahulu. ”Kalau tidak ada surat, kami selidiki lebih lanjut. Bisa kami kenakan pidana. Kami telusuri dulu sampai dasar-dasarnya,” ujarnya.  Pada bagian lain, Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Soeprajitno menyebutkan, penerimaan pendapatan pajak mobil mewah mencapai Rp 125 miliar. Namun, yang belum terdaftar pajak sebanyak 610 mobil. Potensi hilangnya keuangan negara sekitar Rp 10 miliar sampai Rp 11 miliar. ”Pemilik masih bisa membayar pajaknya sebelum tanggal 31 Desember. Diharapkan mereka (pemilik, Red) segera membayar,” ucap Boedi.

Kapolda Jatim Usut Pajak 12 Mobil Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tujuh-bulan-polisi-amankan-30-mobil-bodong-di-surabaya_m_.jpg" alt="Kapolrestabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan menunjukkan mesin salah satu mobil bodong yang nomor rangkanya tidak sesuai dengan STNK" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan menunjukkan mesin salah satu mobil bodong yang nomor rangkanya tidak sesuai dengan STNK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 30 mobil bodong berbagai merk diamankan Satlantas Polrestabes Surabaya. Mobil-mobil tersebut merupakan disita dari hasil operasi selama kurun waktu 7 bulan, antara Januari hingga Juli 2018. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan menjelaskan, mobil-mobil itu dkamankan karena petugas yang menindak di lapangan menemukan ketidakcocokan antara nomor rangka mesin dengan yang tertera di STNK. Pihaknya sudah membentuk tim investigasi, mobil-mobil yang disita itu adalah hasil kejahatan. "Salah satunya kami duga tindak pidana fidusia yang melanggar UU No. 42 Tahun 1999," jelas Rudi, Selasa petang (7/8). Korps berseragam cokelat menduga kendaraan itu dijaminkan. Selain itu, polisi juga mensinyalir ada beberapa mobil hasil tindak pidana penggelapan hingga perampasan. "Ada juga surat-surat yang sengaja dipalsukan. Mulai STNK hingga BPKB," tambah Rudi. Rudi sudah memerintahkan Satlantas untuk berkoordinasi dengan Satreskrim. Sudah ada beberapa temuan penting yang bisa dikembangkan oleh Satreskrim untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Seperti misalnya, temuan nopol mobil yang berasal dari Bandung. Mereka akan berkoordinasi dengan reserse di wilayah Bandung untuk mencari tahu apakah benar mobil yang disita adalah hasil kejahatan. "Kalau memang (korban) bisa menunjukkan surat-surat kendaraan, bisa segera diambil mobilnya. Pengambilan sama sekali tidak kami pungut biaya," tegas alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1993 tersebut. Secara terpisah, Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Eva Guna Pan Pandia menegaskan bahwa jajarannya akan terus melakukan operasi. "Akan terus kami pantau kendaraan-kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat yang jelas ini. Kami meminimalisir tindak kejahatan di jalanan dengan menggelar operasi," tegas Pandia. Mantan Kasatlantas Polres Jepara itu mengimbau kepada masyarakat agar memperhatikan kelengkapan berkendara. Pihaknya tidak akan menolerir segala bentuk tindak pelanggaran lalu lintas.

Tujuh Bulan, Polisi Amankan 30 Mobil Bodong di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dprd-mobil-bodong-malaysia-sudah-bikin-malu-jangan-anggap-remeh_m_136195.jpeg" alt="Ilustrasi: Mobil bodong asal Malaysia yang disita Polres Kapuas Hulu beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mobil bodong asal Malaysia yang disita Polres Kapuas Hulu beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan mobil bodong di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, semakin marak. Mobil tersebut berasal dari negeri jiran Malaysia. Menyikapi hal itu, Komisi I DPRD Provinsi Kalbar akan segera melakukan rapat kerja bersama Polda Kalbar beserta jajaran.&nbsp; &ldquo;Kita minta supaya Kapolda Kalbar, Irjen Pol Erwin Triwanto bisa bertindak tegas terhadap maraknya kasus mobil bodong asal Malaysia yang beredar di Kabupaten Kapuas Hulu. Apalagi Kalbar merupakan daerah penyelundupan. Mulai dari barang-barang elektronik, narkoba serta mobil bodong,&rdquo; tegas Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Zulkarnaen Siregar, Rabu (7/6). Wakil rakyat asal Dapil Kota Pontianak ini optimis, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Erwin Triwanto yang baru menjabat punya komitmen untuk memberantas aktifitas penyelundupan di Kalbar. &ldquo;Sebagai wakil rakyat, saya mengapresiasi kehadiran Pak Kapolda yang baru di Provinsi Kalbar. Saya harap Pak Kapolda bisa menindak tegas pelaku penyelundupan di Kalbar. Apalagi banyak mobil bodong yang dibawa ke Pulau Jawa melalui laut maupun udara. Kapolda harus jeli melihat permasalahan ini. Karena ada yang memainkan barang ini. Oleh karena itu, Pak Kapolda harus berani menindak kasus mobil bodong di Kalbar,&rdquo; lugasnya. Dalam kesempatan itu, legislator Partai Golkar ini menuturkan, dalam waktu dekat Komisi I DPRD Provinsi Kalbar akan melakukan rapat kerja bersama Polda Kalbar dan jajaran. &ldquo;Dalam rapat kerja tersebut Komisi I DPRD Provinsi Kalbar akan memberikan berbagai masukan kepada Polda Kalbar beserta jajaran terkait maraknya kasus mobil bodong di Kalbar. Karena ini permainan lama yang kembali muncul. Jangan anggap remeh permasalahan ini, karena sudah bikin malu nama Kalbar,&rdquo; ulasnya. &ldquo;Bisa jadi pemain lama yang kembali memainkan lagi kasus penyelundupan mobil bodong di Kalbar. Dimana, per unit mobil mewah hanya dibanderol Rp 50 juta,&rdquo; sambung Zulkarnaen Siregar. Sebelumnya, anggota Satgas Pamtas Batalyon 502/Ujwala Yudha Para Raider berhasil menggagalkan penyuludupan mobil Sedan Proton QAT 8150 asal Malaysia di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu Kalbar. &ldquo;Pelaku penyeludupan mobil itu merupakan warga negara Malaysia yang masuk wilayah Indonesia dengan tujuan menjual mobil selundupan,&rdquo; kata Danyon 502/Ujwala Yudha Para Raider Letkol Inf. Febi Triandoko, Selasa (6/6). Dikatakan Danyon Febi, tersangka atas nama Ringkay, 31 warga Lot 107 Lorong 21 E Fase 2 Taman Samar Indah, Jalan Dato Mohd Musa 94300, Kota Samarahan, Serawak, Malaysia. Dia ditangkap Senin (5/06) pukul 01.00 di salah satu cafe di Kecamatan Badau. Febi mengungkapkan, penangkapan terhadap Ringkay berawal pada Minggu (4/6). Dia datang ke Pos Jaga TNI di Sepadan Jalan Simpang Empat Badau untuk meminta izin melintas di jalan tersebut hendak kembali ke Malaysia. Alasan mengambil uang untuk membayar taksi, karena yang bersangkutan pulang dari Kota Pontianak. &ldquo;Oleh anggota kami Ringkay diizinkan kembali ke Malaysia. Namun mobil yang dibawanya ditahan di Pos Libas,&rdquo; jelas Febi. Tidak lama kemudian, sambung Febi, yang bersangkutan kembali lagi ke wilayah Indonesia dan melapor serta ingin mengambil mobil yang ditahan di Pos Libas serta hendak pergi ke sebuah cafe di Badau. Alasan ingin membayar taksi. &ldquo;Anggota kami mencurigai gerak geriknya. Sebab masuk wilayah Indonesia tidak menggunakan dokumen resmi,&rdquo; papar Febi. (Zainudin/Andreas/Andry Soe/fab/JPG)

DPRD: Mobil Bodong Malaysia Sudah Bikin Malu, Jangan Anggap Remeh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pelaku-diringkus-honda-jazz-dan-5-motor-bodong-diamankan_m_119240.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satreskrim Polres Bengkulu kembali mengungkap kasus pencurian mobil berikut jaringan penadahnya. Kedua tersangka, masing-masing Ag selaku penadah dan tersangka He yang menjadi penadahnya.&nbsp; Dalam pencidukan yang &nbsp;dilakukan, &nbsp;Satreskrim mengamankan &nbsp;satu unit Honda Jazz, 4 unit Yamaha Vixion dan 1 unit Honda Sonix 150.&nbsp; Pengakuan tersangka He yang ikut dibawa ke Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera selatan (Sumsel), Honda Jazz didapat dari &nbsp;tersangka Ag.&nbsp; He mengaku mobil tersebut digadaikan Ag padanya seharga Rp 12 juta. Sedangkan 5 unit motor &nbsp;diakuinya merupakan hasil curian yang TKP nya berada di Provinsi Bengkulu. Masing-masing motor, &nbsp;dibeli He dari pelaku kejahatan seharga Rp 4 - 5 juta per unit.&nbsp; Sayangnya, He tidak ingat nama-nama yang menjual motor tersebut. &lsquo;&rsquo;Kalau nama-nama yang jual &nbsp;saya lupa pak. Saya beli antara Rp 4 hingga 5 juta. Kalau mobil, itu yang gadaikan Ag,&rsquo;&rsquo; beber He seperti ditulis Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group), Senin (27/3). Hingga kini, seluruh barang bukti sudah diamankan di Polres Bengkulu untuk pengembangan. Selain itu, Polres Lebong akan menelusuri TKP dan Laporan Polisi (LP) motor yang &nbsp;diduga hasil dari tindak pidana. Termasuk memburu pelaku yang menjual motor-motor tersebut pada tersangka He.(dk/nas/JPG)

Pelaku Diringkus, Honda Jazz  dan 5 Motor Bodong Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mobil-bodong-banyak-beredar-ternyata-pemasoknya-oknum-perwira_m_102345.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum perwira polisi diduga terlibat jaringan penjualan mobil bodong alias tak berdokumen. Kabar peredaran mobil bodong yang melibatkan oknum aparat kepolisian terungkap setelah adanya laporan masuk ke Polda Sulsel. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti, Kamis, 12 Januari. Setelah melakukan berkoordinasi, tim gabungan dari Bidang Propam Polda Sulsel dan direktorat lainnya melakukan penelusuran di Kabupaten Luwu Timur. Pemeriksaan yang dilakukan di Polres Luwu Timur, Jumat, 13 Januari, membuahkan hasil. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dilansir dari Fajar (Jawa Pos Group), tidak tanggung-tanggung ada 14 unit mobil tak berdokumen yang ditemukan. Empat unit dikuasai masyarakat sipil. Akan tetapi, dua unit mobil Toyota Innova berhasil dikirim ke Gorontalo. Sumber di Polda Sulsel menyebutkan beberapa oknum kepolisian yang bertugas ikut menikmati mobil legal tersebut. Mulai dari jajaran perwira pertama hingga bintara. &nbsp;Mereka bertugas di Polres Luwu Timur, Palopo, dan Luwu. Dari data tersebut diketahui beberapa unit mobil memang tidak memiliki dokumen. Baik STNK maupun BPKB. Hanya saja, juga ditemukan mobil yang memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK). Walau, pada dasarnya tidak memiliki BPKB. Penjualan mobil ini pun mengarah pada seorang perwira pertama. Pangkatnya Ajun Komisari Polisi (AKP). Perwira dengan inisial HT itu menjabat sebagai kepala kepolisian sektor (kapolsek).Terungkapnya peran AKP HT ini berdasarkan keterangan anggota Polsek Bajo Kabupaten Luwu, Bripka SP. Dari keterangannya, mobil Toyota Innova berwarna hitam yang dikuasainya dibeli dari HT. Hanya saja, ia enggan memberikan keterangan mengenai harga mobil tersebut. Meski begitu, informasi dari internal Polda disebut jika harga mobil bervariasi. Untuk harga mobil Avanza minimal dibanderol dengan harga Rp80 juta. Lainnya baik Innova hingga truk yang dimaksud bisa Rp100 jutaan. AKP HT tidak berhasil saat berusaha dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya, ia enggan menjawab. Saat disampaikan masud dan tujuan untuk melakukan konfirmasi melalui pesan singkat, telepon selulernya dinonaktifkan.(shd/zul/abg/sad/JPG)

Mobil Bodong Banyak Beredar, Ternyata Pemasoknya Oknum Perwira

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mobil bodong

Berita Terkini