<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pembunuhan-berantai.jpg" alt="Wowon alis Aki - Solihin alias Duloh - M. Dede Solehudin (HUMAS POLDA METRO JAYA)" width="100%">
<figcaption>Wowon alis Aki - Solihin alias Duloh - M. Dede Solehudin (HUMAS POLDA METRO JAYA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wowon Erawan alias Aki dan kawan-kawan melalukan pembunuhan berantai dengan menjanjikan kekayaan kepada korbannya. Mereka diketahui menerapkan sistem multy level marketing (MLM) kepada para korbannya yang mau melakukan pesugihan.  "Sistemnya seperti MLM, mereka ada downline, dari Siti misal mengajak temannnya lagi untuk menggandakan uangnya," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (24/1).  Dengan sistem ini, Wowon berhasil menipu 11 orang tenaga kerja wanita (TKW). Dari jumlah tersebut, sejauh ini dua orang telah dibunuh oleh Wowon cs.  Para korban mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka Dede Solehudin. Lalu, oleh Dede dibagi bertiga dengan Wowon dan Duloh. Para korban mengirim melalui dua cara yakni melalui transfer rekening dan Western Union.  "Ada dua jenis melalui rekening maupun melalui Western Union sejenis wesel yang bisa diambil di kantor pos, di kantor pegadaian," jelas Hengki.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan kasus tewasnya tiga orang di Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat tidak murni keracunan. Para korban dipastikan tewas akibat diracun. Korban meninggal adalah ibu dan anak atas nama AM, 35; RAM, 21; dan MR, 19.  "Dari fakta awal ada fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan mati keracunan tidak benar, tapi itu pembunuhan," kata Fadil.  Tak hanya itu, kasus ini disebut Fadil sebagai pembunuhan berantai. Total ada 9 korban tewas yang telah teridentifikasi. Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka yakni Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan M Dede Solehudin.  Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 380 KUHP tentang pembunuhan, juncto Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mereka terancam pidana 20 tahun penjara, atau penjara seumur hidup atau pidana mati.

Modus Penggandaan Uang Wowon dkk, Terapkan Sistem MLM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210422_122526.jpg" alt="Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyampaikan perkembangan kasus investasi bodong EDC Cash. Sampai saat ini, penyidik telah mrnetapkan 12 orang tersangka.  "Sebanyak 12 orang sudah ditetapkan tersangka, yang lain masih diproses berdasarkan perkara yang lain," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika saat dikonfirmasi, Sabtu (5/6).  Helmy mengatakan, 12 tersangka sudah dilakukan penahanan. Pengembangan kasus terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat masih terus berjalan.  Adapun barang bukti yang disita dalam kasus ini meliputi tanah dan bangunan, 26 unit kendaraan, surat-surat bukti pembayaran dan transfer, serta aset barang mewah lainnya.  "Penyidik masih mengembangkan untuk mencari aset yang merupakan hasil kejahatan dan direncanakan minggu depan berkas akan dikirim ke kejaksaan," imbuh Helmy.  Sementara itu, jumlah korban yang sudah mengadu ke Polri terkait EDC Cash ini sebanyak 1.300 orang. "Penyidik telah memeriksa 63 orang," pungkas Helmy.  Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan investasi bodong E-Dinar Coin (EDC) Cash. Awalnya penyidik hanya menetapkan 6 tersangka. Yakni CEO EDC Cash berinisial AY. Kemudian SY, BA, EK, AW dan MR.  AY kemudian merekrut beberapa orang untuk dijadikan upline, yang memiliki tugas mencari member layaknya sistem Multy Level Marketing (MLM). Orang yang mau menjadi member EDC Cash diminta membayar Rp 5 juta.  Uang tersebut digunakan untuk beberapa keperluan. Di antaranya, Rp 4 juta untuk pembelian 200 koin E-Dinar, Rp 300 ribu untuk sewa cloud, dan Rp 700 ribu untuk komisi upline.  "Dijanjikan bahwa diam saja, tidak aktif akan dapat keuntungan 0,5 persen per hari dan 15 persen per bulan. Diam saja. Apalagi kalau aktif mencari downline dia akan dapat 35 koin," kata Helmy.  Para tersangka dijerat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 dan Pasal 36 Jo Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, tindak pidana penipuan/perbuatan curang Pasal 378 KUHP Jo penggelapan Pasal 372 KUHP, tindak pidana pencucian uang (TPPU/Money Laundering) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus EDC Cash, 12 Orang Jadi Tersangka, Korban Melapor 1.300 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-JKT2_MPR-TEMUI-MUHAMMADIYAH_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (kiri) , Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) saat bertemu Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir (kedua kanan) dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (kiri) , Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) saat bertemu Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir (kedua kanan) dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi Penasihat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). APLI sendiri menjadi asosiasi berkelas Internasional dan anggota dari World Federation Direct Selling Association (WFDSA) yang berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Pihaknya akan terus berkomitmen memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia.  Bambang menyampaikan, bahwa dirinya akan mendorong para pelaku industri direct selling atau penjualan langsung. Dalam hal ini biasa akrab dikenal masyarakat dengan multi level marketing (MLM). Ia akan mendorong MLM bersinergi dengan financial technology (fintech) agar dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.  Menurutnya, bencana pandemi Covid-19 telah membatasi manusia berinteraksi secara langsung. Sehingga, pelaku usaha MLM harus memanfaatkan teknologi informasi.  Bambang memaparkan, berdasarkan laporan 2019, sebanyak 147 perusahaan direct selling mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp 14,7 triliun dengan melibatkan 5,3 juta mitra usaha. Pada 2020, jumlahnya diperkirakan meningkat mencapai Rp 16,3 triliun.  "Bahkan EuroCham memperkirakan potensi ekonomi dari industri direct selling pada 2021 diperkirakan menembus Rp 25 triliun," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (6/3).  Selain itu, kekuatan industri direct selling juga terlihat dari besarnya pendapatan anggota APLI yang bisa mencapai minimal Rp 40 miliar perbulan.  Sementara, Ketua Umum APLI Kany Soemantoro mengatakan, pihaknya mengapresiasi kesediaan politisi tersebut terlibat langsung sebagai penasihat. Sebab, Bambang dianggap memiliki tujuan untuk kepentingan rakyat.  "Kami meminta beliau menjadi penasihat APLI dengan alasan pola pikir beliau yang melihat kepentingan rakyat di atas segalanya, serta kami melihat beliau memiliki intelegensia yang mampu menciptakan pemikiran strategis untuk industri kami," tuturnya.  Sedangkan, Wakil Ketua dan Dewan Komisioner APLI Djoko Komara mengatakan, Bambang menyarankan agar pihaknya berkolaborasi dengan UMKM sehingga dapat membantu usaha lokal kerakyatan sehingga roda perekonomian tetap berputar walau di masa pandemi seperti ini.  https://youtu.be/caXbt7B2st8

Jadi Penasihat, ini Masukan Bamsoet untuk APLI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/polemik-first-travel-fahri-hamzah-salahkan-ojk_m_151095.jpeg" alt="Otoritas Jasa Keuangan" width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyalahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas polemik penyedia jasa penyelenggaraan umrah, First Travel. Sebab, institusi tersebut harusnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap bisnis travel berbasis multi level marketing (MLM) itu. "Saya sudah ingatkan dari dulu ini tugas OJK sebenarnya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8). Fahri menjelaskan, First Travel menganggap penyelenggaraan umrah sebagai platform investasi. Mungkin dikiranya, kata dia, investasi umrah itu menguntungkan. Namun ternyata, uang tersebut tidak diinvestasikan. Karena First Travel tidak bekerja berdasarkan rasionalitas bagi hasil atau bunga bank, akhirnya bangkrut. "Ini early warning sistemnya ada di OJK. OJK tolong dong ponzi (MLM) kayak begini warning agak keras dari sekarang. Bahwa nggak ada yang namnya investasi gila-gilaan. Jangan pakai jin berbisnis. Bisnis itu rasional untung rugi," tegas Fahri. Soal First Travel yang enggan mengembalikan uang jamaah, kata Fahri bisa berujung pada pidana. "Ya pertanggungjawabannya mesti pidana semua harus dipanggil. Kalau tidak kembalikan uang, gugatan perdata tidak tercapai, ya pidana, masuk bui semua," tuturnya. Namun yang pasti, dia menyerahkan polemik First Travel itu kepada OJK dan aparat penegak hukum. "Biar OJK yang urusin sama kepolisian yang nyelesain," pungkas legislator asal NTB itu.

Polemik First Travel, Fahri Hamzah Salahkan OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ketika-umrah-dijual-secara-mlm-jamaah-utung-atau-rugi-nih-jawabannya_m_114703.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Regulasi promosi atau penjualan umrah berbasis multilevel marketing (MLM) hingga kini belum ada. Karena itu, praktik MLM dalam penyelenggaraan umrah masih marak. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menyoroti praktik MLM karena rentan menimbulkan masalah.  Komisioner KPHI Agus Priyanto menyatakan, pemerintah harus menaruh perhatian terhadap pola penjualan umrah berbasis MLM lantaran sarat masalah. Misalnya, jamaah haji paling buntut jika tidak mendapat downline baru berpotensi tidak bisa berangkat.  Selama tidak memiliki payung hukum, lanjut Agus, posisi praktik MLM umrah tidak jelas. Tidak ada landasan legalitasnya. Pun demikian disebut praktik ilegal, juga belum ada aturannya. Hanya, jika berujung masalah, baru ber&shy;buntut pelanggaran penyelenggaraan ibadah umrah.  Menurut Agus, praktik MLM dalam penjualan kursi umrah sempat menjadi pembahasan dalam revisi Undang-Undang Haji dan Umrah. Namun, belakangan wacana yang khusus membahas praktik MLM umrah itu menguap.&nbsp;  Penanganan kejahatan umrah sebaiknya mendahulukan aspek pencegahan. Agus tidak ingin penanganan umrah lebih banyak setelah muncul praktik kejahatannya. Dia tidak menghendaki adanya kasus masyarakat yang kecele karena tergiur iming-iming umrah dengan harga miring. Ujungnya, mereka tidak jadi berangkat karena keuangan perusahaan travel sedang limbung.  Agus menegaskan, harus ada pemisahan antara perusahaan pengelola keuangan calon jamaah dan penyelenggara umrah. Dengan demikian, jika ada risiko akibat pengelolaan keuangan, perjalanan umrah tidak sampai terganggu.&nbsp;   Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Jamil menuturkan, masyarakat tidak boleh termakan iming-iming tarif umrah murah. Kemenag juga berharap masyarakat membeli kursi umrah langsung. Tanpa model waiting list yang bertahun-tahun atau bahkan MLM. (wan/c9/oki)&nbsp; &nbsp;

Ketika Umrah Dijual Secara MLM, Jamaah Utung atau Rugi? Nih Jawabannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12865_30649_haji.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Ditjen PHU Kementerian Agama (Kemenag) Muhajirin Yanis, &lrm;meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan investigasi atas aktivitas haji khusus dan umrah melalui Multi level Marketing (MLM)&lrm;. Hal itu dikarenakan maraknya laporan investasi dengan imbal hasil yang menggiurkan menjadikan masyarakat awam tak mengerti sistem keuangan menjadi korban. Bahkan, &lrm;OJK pada November 2014 telah mengidentifikasi 262 penawaran investasi yang terindikasi bermasalah. &quot;OJK perlu melakukan investigatif atas aktivitas haji khusus dan umrah yang melalukan multi level marketing, ini menjaga agar masyarakat terlindungi,&quot; kata Yanis, Selasa (8/12). Menurut Yanis, &lrm;ibadah haji dan umrah merupakan tugas nasional sehingga OJK juga memiliki bagian dalam perlindungan kepada masyarakat. Apalagi OJK merupakan institusi legal pemerintah dalam melakukan pemantauan dan penertiban terkait aktivitas jasa keuangan. &quot;Kami pernah menyurati OJK terkait maraknya MLM haji dan umrah ini. Yah, untuk sharing dan berbagi informasi lah,&quot; ucap mantan Kakanwil Kemenag Gorontalo itu. Yanis mengaku bahwa masalah haji dan umrah banyak masyarakat menjadi korban. Bahkan, hampir 800 orang masyarakat tertipu di Semarang-Jawa Tengah pada bulan lalu. Akibatnya tidak bisa berangkat umrah namun para pelaku sudah ditangkap dan dalam proses hukum di Bareskrim. &quot;Itu baru satu contoh, belum lagi contoh lainnya di berbagai daerah. Tentu banyak lah,&quot; tandas dia. Untuk itu, tambah Yanis, pihaknya kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terkait investasi haji dan umrah&lrm; melalui MLM. (hyt/JPG)

OJK Diminta Investigasi MLM Travel Umrah dan Haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mlm