<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/ppdb-smp-64281066.png" alt="CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah." width="100%">
<figcaption>CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih angkat bicara terkait jumlah siswa di SMP swasta di Surabaya yang minim. Bahkan, hingga hari belajar di sekolah sudah dimulai, masih ada SMP yang masih mengharapkan siswa bisa bertambah. &rdquo;Di Surabaya bagian timur ini, ada SMP Jiwa Nala dan SMP Tenggilis Jaya yang masih kurang siswa, bahkan hanya satu siswa saja,&rdquo; kata Wiwik saat dikonfirmasi JawaPos.com. Wiwik mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengapa ketika jadwal daftar ulang yang seharusnya sudah ditutup tapi masih saja dibuka hingga menjelang ajaran baru dimulai. &rdquo;Permasalahan di PPDB terus saja berulang. Tahun ini lebih parah. Seharusnya, SMP negeri tutup pintu 25 Juni malah buka sampai 17 Juli,&rdquo; papar Wiwik. Dia menyayangkan sikap-sikap sekolah yang demikian. Dia memerinci, berdasar data dari Dispendik Surabaya bahwa tahun ini ada sekitar 38 ribu siswa jenjang SD lulus dan melanjutkan ke SMP. Nah, lanjut Wiwik, dari angka itu 17 ribu untuk SMP negeri. Itu artinya, ada 21 ribu siswa yang siap ditampung SMP swasta di Surabaya. Sayangnya, Wiwik menuturkan, hingga 14 Juli, SMP swasta baru menerima 15 ribu siswa saja. &rdquo;Berarti, ada sekitar 6 ribu siswa Surabaya yang nggak tahu ke mana. Angka gaib. Ada yang sudah daftar dan diterima di SMP swasta tiba-tiba berkas dicabut dan pindah untuk pondok. Masa 6 ribu siswa Surabaya pondok semua,&rdquo; terang Wiwik. Hingga berita ini ditulis, Kepala Dispendik Yusuf Masruf masih belum menjawab konfirmasi. JawaPos.com berusaha menghubungi tapi sayangnya tidak mendapatkan respons.

Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih menyatakan jumlah siswa SMP swasta di Surabaya masih minim

MKKS SMP Swasta Surabaya Tanyakan Angka Gaib di PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/ppdb-smp-64281066.png" alt="CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah." width="100%">
<figcaption>CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Minimnya siswa yang mendaftar di SMP swasta membuat sejumlah sekolah swasta resah. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta sepakat untuk tetap membuka pendaftaran meski tahun ajaran baru 2023&ndash;2024 mulai bergulir pada 17 Juli nanti. MKKS juga meminta dispendik menelusuri 9 ribu siswa yang belum mendaftar sekolah. Ketua MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo mengatakan, sambil menggelar kegiatan belajar-mengajar, sekolah bisa tetap menerima pendaftaran siswa baru. Setidaknya sampai batas waktu pengisian data pokok pendidikan (dapodik) Agustus nanti. &rdquo;Selama pagu yang tersedia belum dipenuhi, kami akan tetap buka. Setidaknya sampai Agustus,&rdquo; kata Erwin, Senin (10/7). Kebijakan itu diambil untuk mengantisipasi adanya siswa yang belum mendapatkan sekolah. Apalagi sampai saat ini diperkirakan 9 ribu lebih lulusan SD belum mendaftar ke jenjang SMP. &rdquo;Tahun-tahun sebelumnya juga banyak siswa yang datang (mendaftar, Red) saat tahun ajaran baru sudah berlangsung. Kan kasihan daripada tidak melanjutkan sekolah,&rdquo; papar Erwin. Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih meminta dinas pendidikan (dispendik) turun tangan mengurai persoalan PPDB SMP swasta. Termasuk menelusuri 9 ribu lebih lulusan SD yang belum mendaftar. &rdquo;Apakah benar mereka belum daftar. Atau ada yang ditunggu. Kemungkinan ada yang menjanjikan masuk sekolah negeri,&rdquo; cetus Wiwik. Dia mengusulkan agar data siswa baru dikroscek ke 63 SMP negeri. Apakah jumlah siswa yang diterima sesuai pagu. Bahwa sekolah maksimal bisa menampung 11 rombel dengan 32 siswa per kelas. &rdquo;Jangan sampai ada data yang disembunyikan,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, rencana perpanjangan pendaftaran SMP swasta didukung wakil rakyat. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo mengatakan, tidak ada salahnya sekolah swasta tetap membuka pendaftaran. &rdquo;Sepanjang siswa baru masih kurang banyak, tidak ada salahnya dibuka (pendaftaran, Red),&rdquo; kata Cahyo.&nbsp;(mar/c6/aph)

Minimnya siswa yang mendaftar di SMP swasta membuat sejumlah sekolah swasta resah. MKKS SMP Swasta minta Dispendik menelusuri.

MKKS SMP Swasta Minta Dispendik Surabaya Telusuri 9 Ribu Siswa yang Belum Daftar Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/09/Berburu-Perlengkapan-Sekolah-Jelang-Tahun-Ajaran-Baru-Dery-Ridwansah-5-26878597.jpg" alt="Sejumlah orang tua dan anak-anak berburu perlengkapan sekolah. Di Surabaya, masih banyak anak yang belum mendaftar sekolah." width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang tua dan anak-anak berburu perlengkapan sekolah. Di Surabaya, masih banyak anak yang belum mendaftar sekolah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sepekan menjelang tahun ajaran baru 2023&ndash;2024, jumlah pendaftar di SMP swasta masih minim. Rata-rata baru mencapai 40 persen dari total pagu yang disediakan. Apabila dihitung berdasar jumlah lulusan SD, ribuan anak di Surabaya belum mendapatkan sekolah. Kepala MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mengatakan, SMP swasta masih kekurangan siswa. &rdquo;Dari pemantauan kami, pergerakan jumlah pendaftar masih lambat di semua sekolah,&rdquo; kata Erwin, Minggu (9/7). Di SMP Kristen YBPK 1 Surabaya, sekolah yang dipimpin Erwin, jumlah muridnya masih kurang. Hingga kini, pendaftarnya baru mencapai 30 anak. Padahal, tahun ini Erwin menargetkan bisa menampung 64 siswa. Pihak sekolah sudah menyiapkan dua rombongan belajar (rombel). &rdquo;Yang jadi pertanyaan kami, ke mana ribuan lulusan SD. Mengapa belum daftar?&rdquo; ujar Erwin. Seretnya pendaftar SMP swasta menimbulkan keganjilan. Sebab, lulusan SD tahun ini mencapai 38.684 anak. Itu belum termasuk lulusan madrasah ibtidaiyah (MI) yang mencapai ribuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.088 siswa sudah masuk SMP negeri. Itu sesuai dengan daya tampung 63 SMP negeri. Artinya, masih tersisa 21.596 anak. Sejauh ini, data MKKS SMP Swasta menyebut jumlah pendaftar di SMP swasta mencapai 12.074 siswa. Tersebar di 262 sekolah. Diperkirakan, masih tersisa 9.522 anak lagi yang belum mendaftar sekolah. &rdquo;Anak-anak ini ke mana. Apakah ya mereka masih menunggu masuk sekolah negeri. Padahal, PPDB SMP negeri kan sudah tutup,&rdquo; ujarnya. Erwin meminta para orang tua siswa tidak mengorbankan putra-putrinya karena tidak kunjung mendaftarkan mereka ke sekolah. Apalagi, tahun ajaran baru segera bergulir. Dia menduga orang tua belum mau mendaftar ke sekolah swasta karena menunggu &rsquo;&rsquo;keajaiban&rsquo;&rsquo; bisa diterima di SMP negeri. Motivasi itu dipicu keinginan memperoleh pendidikan gratis di sekolah negeri. &rdquo;Jangan sampai anak jadi korban karena keegoisan orang tua,&rdquo; imbuhnya. SMP swasta, lanjut Erwin, juga siap menggratiskan biaya pendidikan. Tapi, khusus keluarga miskin dan pramiskin. Mereka yang mampu tetap dikenai biaya untuk menopang pendidikan. &rdquo;Pendidikan itu ada harganya. Nggak bisa gratis begitu saja. Kalau untuk keluarga miskin dan pramiskin nggak apa-apa,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Erwin menyampaikan, PPDB SMP swasta tetap dibuka meski tahun ajaran baru sudah bergulir. Sambil aktivitas belajar-mengajar berjalan, sekolah bisa tetap menerima pendaftaran siswa baru. Setidaknya sampai penutupan data dapodik Agustus nanti. &rdquo;Kami akan tetap buka sampai kuota terpenuhi,&rdquo; papar Erwin. SMP Muhammadiyah 4 Surabaya juga masih kekurangan pendaftar. Dari 90 pagu yang disiapkan, sekolah itu baru mendapat 51 siswa baru. &rdquo;Ini sudah mengambil seragam,&rdquo; kata Kepala SMP Muhammadiyah 4 Surabaya Taufiqur Rohman. Dia berharap target 90 siswa baru bisa terpenuhi tahun ini. Itu setara dengan tiga rombel. Tahun sebelumnya, jumlah rombel yang disediakan selalu terpenuhi. &rdquo;Harapan kami, tidak ada lagi isu pemenuhan pagu di SMP negeri karena PPDB negeri sudah tutup,&rdquo; ujar Taufiq.&nbsp;(mar/c7/aph) KEGELISAHAN SMP SWASTA DALAM PPDB 2023 - Tingkat keterisian SMP swasta baru 40 persen. - Total pendaftar 12.074 siswa di 262 lembaga. - Diperkirakan masih ada 9.522 lulusan SD yang belum mendaftar. - Minta dispendik kroscek data siswa baru ke 63 SMP negeri. - Daya tampung SMPN maksimal 11 rombel yang berisi 32 siswa per kelas. - Minta semua pihak duduk bersama mencari solusi. Sumber: MKKS SMP Swasta

Sepekan menjelang tahun ajaran baru 2023–2024, jumlah pendaftar di SMP swasta masih minim. Ribuan anak di Surabaya belum mendapatkan sekolah

Hasil Pendataan dari MKKS SMP Swasta: Sebanyak 9 Ribu Anak di Surabaya Belum Daftar Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/ppdb-smp-64281066.png" alt="CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah." width="100%">
<figcaption>CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta kembali menerima aduan adanya wali murid yang mencabut berkas pendaftaran anaknya. Hingga&nbsp;Kamis (6/7), sudah ada 10 sekolah yang melapor. Alasannya, siswa tersebut pindah ke sekolah negeri. MKKS SMP Swasta mendata, ada 24 siswa yang berkas pendaftarannya dicabut dan dialihkan ke SMP negeri. Ada pula siswa yang memilih melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mengatakan, persoalan wali murid yang mencabut berkas pendaftaran sudah ditindaklanjuti. Dia sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk mencari solusinya. Salah satu opsinya adalah membatalkan penarikan berkas. &rdquo;Yang cabut berkas mengatakan bahwa anaknya diterima di sekolah negeri. Informasinya, nanti mereka dikembalikan lagi ke swasta,&rdquo; paparnya. Tingkat keterisian sekolah swasta masih minim. Data MKKS SMP Swasta menyebutkan, baru 9.629 pelajar yang masuk ke SMP swasta. Apabila dirata-rata, satu sekolah swasta baru terisi 36 siswa. &rdquo;Lembaga pendidikan swasta di Surabaya, totalnya 262 sekolah. Namun, sampai sekarang jumlah pendaftarnya masih sedikit,&rdquo; tambah Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih. Seharusnya, tambah Wiwik, sekolah swasta tidak kekurangan murid. Sebab, tahun ini ada 38.684 lulusan SD. Yang diterima di SMP negeri sebanyak 17.088 siswa. &rdquo;Nah, yang jadi pertanyaan sisanya itu ke mana? Padahal, hitung-hitungan kami, yang masuk SMP swasta sekitar 12.629 siswa. Sisanya itu ke mana?&rdquo; ucap Wiwik. Seperti diberitakan sebelumnya, 35 murid batal bersekolah di SMP swasta. Sebab, orang tua pelajar itu tiba-tiba menarik berkas pendaftaran, lalu mendaftarkan ke sekolah negeri. Ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa SMP swasta memaksa menambah rombongan belajar (rombel) di luar aturan. Dari 32 siswa menjadi 39 murid. Informasi lain menyebutkan, pencabutan berkas itu dilakukan karena adanya pemenuhan pagu untuk jalur tertentu. Salah satunya, jalur prestasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menegaskan bahwa setelah PPDB SMP negeri ditutup, tidak ada lagi penerimaan siswa. Dia berjanji mengevaluasi sekolah-sekolah yang terindikasi menerima siswa pasca penutupan pendaftaran itu. &rdquo;Tidak ada daftar ulang ke SMP negeri. Yang sudah daftar di swasta ya swasta. Dan, tidak ada cabut berkas,&rdquo; ujarnya. Yusuf sudah bertemu dengan pihak sekolah swasta. Itu dilakukan untuk meluruskan persoalan cabut berkas. Dia berharap segera menemukan solusi terbaik. &rdquo;Tidak ada pemenuhan pagu jalur apa pun. Kami sedang evaluasi dulu seperti apa kondisinya,&rdquo; tegasnya.&nbsp;(gal/c7/aph) DIPICU CABUT BERKAS PENDAFTARAN - Sudah 10 sekolah swasta yang melapor ke MKKS SMP Swasta soal pencabutan berkas. - Total ada 24 siswa yang mencabut berkasnya dan pindah ke sekolah negeri. - Ada pula wali murid yang memindahkan anaknya ke pondok pesantren. - Dispendik memastikan tidak ada siswa lagi yang masuk ke SMP negeri dengan alasan pemenuhan pagu sekalipun. - Dispendik melarang pencabutan berkas dengan alasan pindah ke SMP negeri. Sumber: Reportase Jawa Pos

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta kembali menerima aduan adanya wali murid yang mencabut berkas pendaftaran anaknya.

10 SMP Swasta Lapor MKKS, Dispendik Surabaya Pastikan Tidak Ada Cabut Berkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/WhatsApp-Image-2023-05-19-at-185806-2212292792.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koordinator MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo mengaku sudah menyepakati mengenai pelaksanaan PPDB jenjang SMP di Kota Surabaya. Web PPDB SMP milik Dispendik bukan hanya untuk SMPN, tapi juga SMP swasta. &rdquo;Saat ini, kami sedang mendata SMP swasta mana yang ikut PPDB ini. Sebab, nanti kami membuka jalur reguler dan jalur afirmasi keluarga miskin atau pramiskin. Wali murid harus memastikan kuota masing-masing di SMP swasta,&rdquo; ujar Erwin Darmogo. Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Yuli Purnomo menambahkan, PPDB di Kota Surabaya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Menurut dia, hasil evaluasi PPDB tahun lalu, tahun ini membagi PPDB SMPN jalur zonasi menjadi zonasi 1 dan zonasi 2. Kebijakan itu berdasar masukan dari berbagai masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari SMPN. &rdquo;Kami ingin pemerataan akses yang berprinsip pada keadilan, muncul kebijakan zonasi 1 dan zonasi 2,&rdquo; jelas Yuli Purnomo. Hal yang sama disampaikan Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati. Menurut dia, ada berbagai cerita di masyarakat bahwa masih ada CPDB yang belum bisa masuk SMPN padahal berada satu kecamatan dengan sekolah. &rdquo;Pembagian zonasi ini merupakan keputusan bersama dari berbagai pihak, termasuk PGRI Kota Surabaya,&rdquo; tutur Agnes Warsiati.

Koordinator MKKS SMP Swasta sudah sepakati pelaksanaan PPDB jenjang SMP di Kota Surabaya bukan hanya untuk SMP negeri tapi juga SMP swasta

PPDB Surabaya Adem, Pemkot dengan MKKS SMP Swasta Hingga PGRI Duduk Bareng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Polpem-ilsutrasi-waspada-anak-rentan-tepapar-covid-alfian-rizal_4.jpg" alt="Ilustrasi guru mengajar di kelas. Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru mengajar di kelas. Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP swasta membentuk program peningkatan kompetensi guru. Langkah tersebut agar tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.  Hal itu disampaikan Eri ketika memberikan pengarahan secara virtual dalam Rapat Koordinasi MKKS pada Rabu (16/2). Eri mengajak pengurus MKKS SMP swasta berkolaborasi menjadi bagian perubahan pendidikan di Kota Pahlawan. Yakni, dengan cara memastikan kompetensi guru, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung.  ”Saya berharap ada sumbangsih yang diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sehingga cita-cita saya, tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta bisa terwujud, agar anak-anak kita bisa memulai pendidikan. Ayo kita berkolaborasi untuk membangun pendidikan di kota tercinta ini. Selamat bertugas, kita bahagiakan anak didik kita dan menjadikan mereka calon pemimpin yang hebat,” kata Eri.  Dia juga menyampaikan, agar para pengurus MKKS SMP swasta, segera membuat prioritas terkait sarana dan prasarana di sekolah masing-masing. Sebelum masa jabatannya berakhir, diharapkan semua sarana dan prasarana tersebut sudah terpenuhi.  ”Semua sarana dan prasarana sekolahan, semua kebahagiaan guru, dan semua kompetensi guru harus sudah terpenuhi sebelum 2024,” ucap Eri.  Untuk mewujudkan hal itu, Eri minta dukungan dari semua pengurus MKKS SMP swasta. Guru dan kepala sekolah adalah orang-orang hebat yang telah mendidik anak-anak di Kota Surabaya.  ”Saya butuh kekompakan semua, karena itu akan menjadi amal jariyah saya dan kita semua di kemudian hari,” terang Eri.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh berpesan, agar seluruh kepala sekolah bisa memberikan semangat dan motivasi kepada siswa. Tujuannya, untuk membangun karakter para peserta didik yang hilang selama pandemi Covid-19.  ”Terutama membangun ikatan emosional antara kepala sekolah dengan guru dan siswa. Kepala sekolah harus mampu membangun empati dan sikap humanis kepada siswa,” ujar Yusuf.

Sekolah Swasta Wajib Punya Program Peningkatan Kompetensi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/MKKS-SMP-Swasta.jpg" alt="SAMPAIKAN KONDISI: Kebijakan WFH menuai keluhan dari para guru SMP swasta. Sebab, pengeluaran mereka menjadi bertambah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN KONDISI: Kebijakan WFH menuai keluhan dari para guru SMP swasta. Sebab, pengeluaran mereka menjadi bertambah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Sudah sepekan pemkot meminta seluruh guru bekerja di rumah. Kebijakan work from home (WFH) itu bertujuan untuk memutus mata rantai persebaran virus korona. Namun, ada sejumlah pihak yang terdampak. Salah satunya dirasakan guru sekolah SMP swasta.  Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo memahami pemberlakuan WFH untuk guru. Aturan itu bertujuan untuk melindungi warga. Baik tenaga pendidik maupun siswa. ”Karena virus korona masih menjadi ancaman,” jelasnya saat ditemui kemarin (23/8).  Sayangnya, kebijakan itu masih memiliki kekurangan. Guru swasta sambat. MKKS menampung keluhan tersebut. Erwin mencatat ada empat keluhan yang disampaikan guru. Pertama, terkait kuota internet.  Sebelum WFH berjalan, pengajar tetap bekerja. Menyampaikan ilmu di sekolah lewat pembelajaran daring.  Di sekolah, guru memanfaatkan wifi. Hal itu meringankan tenaga pendidik. Sebab, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian paket pulsa. Dengan kebijakan WFH, dompet guru semakin tipis. Pengeluaran bertambah. Pasalnya, kebutuhan pulsa harus dicukupi.  Keluhan kedua adalah koordinasi. Erwin menuturkan, ketika bekerja di kantor, guru bisa berdiskusi terkait materi yang disampaikan. Mereka bisa saling mengisi. ”Kalau di rumah sulit berdiskusi,” ucapnya.  Menurut Erwin, WFH membutuhkan peran serta wali murid. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang materi pelajaran yang diberikan. Nah, terkadang orang tua tidak memiliki kemampuan itu. ”Sehingga sekarang muncul guyonan orang tua lebih galak daripada guru,” tuturnya.  Tak sekadar memberikan catatan, MKKS SMP Swasta Surabaya juga menyampaikan solusi. Erwin berharap pemkot segera turun tangan. Mengeluarkan kebijakan. Misalnya, dana BOS bisa digunakan untuk pembelian paket data. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/21/08/2020/pjj-harus-dikreasi-agar-murid-tidak-bosan/">PJJ Harus Dikreasi Agar Murid Tidak Bosan</a></li> </ul> Kebijakan yang dimaksud adalah petunjuk teknis. Kepala Sekolah GIKI II Surabaya Ida Christiana menuturkan, memang ada pemberitahuan. Sekolah bisa memakai dana BOS untuk penyediaan paket internet. Namun, petunjuk itu belum detail. ”Tidak ada petunjuk teknisnya (juknis),” paparnya.  Dia khawatir pemakaian dana itu menjadi masalah di kemudian hari. ”Saya bingung pertanggungjawabannya,” jelasnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Supomo menepis keluhan dari MKKS SMP swasta. Menurut dia, pemerintah sudah memberikan petunjuk pemakaian dana BOS untuk membeli paket internet. Tak sekadar itu, pemkot juga memberikan petunjuk bagi sekolah melalui surat petunjuk teknis. ”Semuanya sudah jelas,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=waDRjERXPHY

MKKS SMP Swasta Surabaya Sambat Pembelajaran Daring

MKKS SMP Swasta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#MKKS SMP Swasta

Berita Terkini