<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/wCtVavkzR0nmeTtL1aMlqTXTac9wNa14iC9kkgmU-1-1301417041.jpg" alt="Rahayu Saraswati. (istimewa)." width="100%">
<figcaption>Rahayu Saraswati. (istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024&ndash;2029. Keputusan ini diambil setelah adanya proses pembahasan dan penelaahan atas surat pengunduran diri yang sempat diajukan oleh Rahayu Saraswati.</p> <p>&ldquo;MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024&ndash;2029,&rdquo; kata Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam kepada wartawan, Kamis (30/10).</p> <p>Nazaruddin menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 yang berisi keterangan terkait status keanggotaan Rahayu Saraswati di partai.</p> <p>Menurutnya, MKD telah melakukan pembahasan mendalam dengan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD, serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Hasilnya, lembaga etik DPR memutuskan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk menyetujui pengunduran diri Rahayu.</p> <p>&ldquo;MKD menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif,&rdquo; ujar Nazaruddin.</p> <p>Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Anggota DPR RI periode 2024&ndash;2029. Keputusan ini disampaikan melalui sebuah video pernyataan yang diunggah ke dalam media sosial Instagram pribadinya, pada Rabu malam (10/9).</p> <p>Sara, sapaan akrabnya, menegaskan pengunduran dirinya dilatarbelakangi oleh kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.</p> <p>Podcast itu berjudul &ldquo;Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif&rdquo; yang tayang di kanal Antara TV. Dalam acara berdurasi 42 menit lebih itu, ia membahas beragam isu, termasuk peran perempuan, tantangan dunia usaha, hingga prospek ekonomi kreatif.&nbsp;</p> <p>Namun, sebuah potongan pernyataan dari menit ke-25:37 hingga menit ke-27:40 menjadi kontroversi, karena dianggap merendahkan perjuangan masyarakat kecil.</p> <p>&ldquo;Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,&rdquo; ucap Sara saat itu.</p>

MKD menolak pengunduran diri Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo, tetap sebagai Anggota DPR periode 2024-2029.

Alasan MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo Tetap jadi Anggota DPR

<div id="m#msg-f:1826483791668882706" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Ahmad-Dhani-Prasetya-Dery-Ridwansah-3JPG-4220807541.jpg" alt="Pasangan artis sekaligus anggota DPR terpilih masa bakti 2024-2029 dari Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetya dan Mulan Jameela duduk mengikuti rapat paripurna perdana di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridw" width="100%">
<figcaption>Pasangan artis sekaligus anggota DPR terpilih masa bakti 2024-2029 dari Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetya dan Mulan Jameela duduk mengikuti rapat paripurna perdana di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridw</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826483791668882706-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bakal memanggil Anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani, pada pekan depan. Upaya pemanggilan itu setelah MKD menerima surat dari Komnas Perempuan lantaran pernyataannya terkait naturalisasi dinilai seksis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Surat dari Komnas Perempuan sudah ada di MKD. Ya, kita akan panggil Ahmad Dhani untuk mencoba klarifikasi tersebut," kata Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, kepada wartawan, Kamis (13/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dek Gam mengungkapkan, Komnas Perempuan baru sekadar mengirim surat, belum mengirim perwakilan ke DPR. Ia tak menampik, Ahmad Dhani dipermasalahkan lantaran pernyataan yang viral belakangan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, terkait itu yang viral sekarang. Iya (seksis), perempuan-perempuan gitu lah ya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Komnas Perempuan menilai, Ahmad Dhani melecehkan perempuan dengan menganggap bahwa perempuan hanya mesin reproduksi anak. Ahmad Dhani sempat menyinggung agar pemain Timnas sepak bola Indonesia di atas 40 tahun dinikahkan dengan perempuan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan beralibi 'out of the box' dan intonasi bercanda, AD mengusulkan agar naturalisasi diperluas bagi pemain bola 'di atas 40 tahun dan mungkin yang duda' untuk dinikahkan dengan perempuan agar menghasilkan keturunan 'Indonesian born' yang dinilainya akan bisa memiliki kualitas keterampilan sepakbola yang lebih baik," Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Rabu (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernyataan AD dinilai melecehkan karena menempatkan perempuan sekadar mesin reproduksi anak, pelayan seksual suami," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komnas Perempuan menganggap, pernyataan Ahmad Dhani terkesan mengeksploitasi perempuan. Bahkan, Dhani juga dinilai merendahkan martabat bangsa dengan kalimat yang rasis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernyataan ini juga merendahkan martabat Indonesia dengan rasisme karena seolah kualitas laki-laki pesepakbola dari luar negeri memiliki sifat genetik yang lebih baik daripada dari Indonesia. Kalimat rasis tampak dalam penekanan agar naturalisasi tidak kepada yang 'bule' karena ras Eropa yang berbeda," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Surat dari Komnas Perempuan sudah ada di MKD. Ya, kita akan panggil Ahmad Dhani untuk mencoba klarifikasi tersebut," kata Ketua MKD DPR.

Pernyataannya soal Nikahkan Wanita Indonesia dengan Pemain Naturalisasi Dinilai Seksis, Ahmad Dhani Bakal Dipanggil MKD

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/JKT_Sidang-MKD-DPR-Terkait-Pernyataan-Yulius-Setiarto_Salman-Toyibi-1JPG-2333038297.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi PDIP Yulius Setiarto menjalani sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi PDIP Yulius Setiarto menjalani sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto. Yulius terbukti melakukan pelanggaran etik buntut pernyataannya yang menyinggung netralitas aparat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika MKD memutuskan bahwa teradu Yth Yulius Setyanto Nomor Anggota A-234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis," kata Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yulius dijatuhkan sanksi pelanggaran etik usai dilaporkan seorang individu bernama Ali Hakim Lubis lantaran membuat unggahan terkait dugaan netralitas aparat kepolisian pada Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Yulius menegaskan bahwa dirinya tidak merasa melanggar kode etik terkait menyinggung netralitas kepolisian pada Pilkada Serentak 2024. Ia menekankan, dirinya hanya ingin meminta klarifikasi atas dugaan yang muncul terkait persoalan netralitas aparat kepolisian pada Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang saya lakukan saya parafrase kan sehingga jadi pendek gitu. Inti dari podcast Bocor Alus itu seperti ini, kan gitu. Lalu saya akan meminta kepada polisi klarifikasi, ini bener atau nggak. Karena kalau tidak ada klarifikasi yang jelas, problemnya itu akan berlarut-larut gitu loh," ucap Yulius di Gedung DPR, Senin (2/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Lantas siapa sosok Yulius Setiarto?</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah 16 Juli 1978 ini merupakan aktivis dan praktisi hukum, sebelum berhasil duduk di parlemen. Yulius adalah deklarator dan pengurus sekaligus pendiri Barisan Pendukung Megawati (BPM) Kabupaten Wonogiri yang memperjuangkan Pengakuan PDIP di bawah Megawati Soekarnoputri sebagai partai yang sah pada 1998.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yulius merupakan Anggota DPR fraksi PDIP dari daerah pemilihan (Dapil) Banten III. Dia menggantikan Rano Karno yang mengundurkan diri, untuk maju pada gelaran Pilkada Jakarta 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peraih gelar Master Trade Investment and Competition Law (MTIC) dari Universities Pelita Harapan ini pun mendirikan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SNP Law Firm. Selain itu, Yulius tercatat sebagai pendiri dan koordinator umum Sanggar Kesenian dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Muda, Jogjakarta 1997.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Yulius dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman&nbsp;<a href="https://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1733370256526000&amp;usg=AOvVaw1fVAyS-NnY23w_-G35lPe2">elhkpn.kpk.go.id</a>, pada Rabu (4/12), memiliki total kekayaan senilai Rp 16.014.000.000 atau Rp 16 miliar. LHKPN itu dilaporkan pada 10 Oktober 2024 untuk laporan awal menjabat sebagai Anggota DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harta kekayaan Yulius terdiri atas bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi dan Kediri. Semua tanah dan bangunan itu tercatat dari hasil sendiri Rp 9.700.000.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yulius juga tercatat memiliki alat transportasi berupa, Toyota Alphard tahun 2016, Toyota Fortuner tahun 2017, Mercedes Benz tahun 2013 dan Toyota Sienta tahun 2017. Harta bergerak milik Yulius itu sejumlah Rp 1.340.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harta bergerak lainnya senilai Rp 124.000.000, surat berharga Rp 2 miliar, kas dan setara kas senilai Rp 3 miliar. Namun, Yulius tercatat memiliki utang sebesar Rp 150.000.000. Sehingga total harta kekayaannya mencapai Rp 16.014.000.000.</div>

Yulius menegaskan bahwa dirinya tidak merasa melanggar kode etik terkait menyinggung netralitas kepolisian pada Pilkada Serentak 2024.

Berikut Profil Legislator PDIP Yulius Setiarto yang Dijatuhi Sanksi Pelanggaran Etik usai Unggah Dugaan Netralitas Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/nazarudin-2183701501.jpeg" alt="Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR dari Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam ditunjuk menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Nazarudin berkomitmen melakukan kerja-kerja terbaik demi menjaga muruah Legislatif.</p> <p>"Nanti kami akan gaspol lakukan kerja-kerja menegakkan dan menjaga kehormatan DPR," kata Nazarudin, di Jakarta, dikutip <em>RM.id (Jawa Pos Group)</em>, Selasa (22/10).</p> <p>Nazaruddin mengatakan, ada dua hal yang menjadi prioritasnya dalam mengemban tugas sebagai Ketua MKD. Pertama, membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat laporan atau memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR.</p> <p>"Kami akan menindaklanjuti setiap laporan secara hati-hati, profesional dan serius," kata Nazaruddin.</p> <p>Dia berjanji akan menjatuhkan sanksi yang sesuai ketentuan jika menemukan bukti pelanggaran dari anggota Dewan. Sebaliknya, jika tidak tidak terbukti, MKD akan melakukan segala upaya untuk memulihkan nama baik anggota DPR sebagai terlapor.</p> <p>"Jika terjadi pelanggaran, kami akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Tapi, jika tidak terbukti terjadi pelanggaran, kami akan merehabilitasi nama baik anggota DPR yang dilaporkan," kata Nazaruddin.</p> <p>Kedua, mengingatkan kepada seluruh fraksi agar menertibkan anggotanya. Khususnya, terkait tingkat kehadiran dalam rapat rapat di DPR.</p> <p>"Kami menargetkan tingkat kehadiran anggota DPR meningkat dari periode sebelumnya," ucap Nazaruddin.</p> <p>DPR menggelar Rapat Paripurna penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) meliputi Komisi dan Badan-badan DPR, Selasa (22/10/2024). Para Pimpinan hingga anggota Komisi dan Badan di DPR diumumkan oleh para Pimpinan Fraksi DPR dalam rapat itu.</p>

Anggota DPR dari Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam ditunjuk menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Sah! Nazarudin Dek Gam Terpilih Sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/imagepsd-949817473.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk membuka identitas dua anggota legislatif yang terlibat bermain judi online. Hal itu sebagai bentuk pelajaran sosial bagi anggota lainnya agar tidak bermain judi.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, kalau memang itu ada ya sebutin namanya," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MKD DPR RI sebelumnya mengungkap hanya dua anggota legislatif yang diduga bermain judi online. Lalu, 58 lainnya merupakan mereka yang bekerja di lingkungan gedung parlemen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Menkopolhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online yang diserahkan ke MKD DPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu berdasarkan surat resmi yang diterima dari Menkopolhukam selaku Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring," ucap Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun di gedung DPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adang memastikan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil kedua anggota DPR RI tersebut untuk meminta klarifikasi atas dugaan tersebut. Selain dua orang itu, ada 58 orang lainnya di lingkungan DPR RI yang juga dilaporkan oleh Satgas Judi Online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, politikus PKS itu enggan menjelaskan ke publik ihwal identitasnya, karena mereka statusnya masih sebagai terduga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, penegasannya gitu ya, dua anggota dewan memang betul dilaporkan, kami akan klarifikasi terlebih dahulu," pungkas Adang.</div> <p>&nbsp;</p>

MKD DPR RI sebelumnya mengungkap hanya dua anggota legislatif yang diduga bermain judi online. Lalu, 58 lainnya bukan anggota tapi staf.

Puan Minta MKD Ungkap Identitas 2 Anggota DPR yang Doyan Main Judi Online 

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Ivan Yustiavandana memastikan bakal melaporkan Anggota DPR RI yang terlibat permainan judi online ke Makamah Kehormatan Dewan (MKD). Sebab, Ivan memyatakan ada lebih dari 1.000 Anggota DPR dan DPRD yang bermain judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya nanti akan saya sampaikan kepada MKD sesuai dengan arahan tadi," kata Ivan usai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ivan masih enggan mengungkap secara rinci siapa saja anggota legislatif yang bermain judi online. Ia meminta menanyakan ke MKD setelah PPATK melaporkannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti tanya ke MKD ya," tegas Ivan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Ivan menyebut&nbsp;PPATK menemukan lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan anggota DPR dan DPRD. Bahkan, nilainya mencapai Rp 25 miliar. Permainan judi online itu melibatkan lebih dari 1.000 anggota legislatif tingkat pusat dan daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar," ujar Ivan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengusulkan MKD DPR segera memanggil PPATK untuk menyerahkan detail data anggota DPR RI yang terlibat judi online. Pasalnya, PPATK mengakui sudah mengantongi nama dan alamat lengkap anggota DPR yang diduga terlibat judi online.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai anggota MKD, saya akan mengusulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK dan meminta data tersebut terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat main judi online," ucap Habiburokhman di gedung DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habiburokhman mengakui dirinya selaku anggota MKD tidak bisa mengambil keputusan sepihak dalam memanggil PPATK. Hal tersebut, harus dibahas pada level pimpinan MKD DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya akan usulkan, kan saya bukan pimpinan di MKD yah, saya gak bisa mengatasnamakan MKD karena memang belum ada rapat pleno di MKD," urai Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Habiburokhman, data PPATK tersebut menarik untuk ditindaklanjuti oleh MKD DPR. Sebab, judi online tak hanya bisa dikenakan sanksi pidana, juga bisa kena sanksi etik, mulai dari yang ringan hingga sanksi etik berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan kalau di pedoman tata beracara sanksi itu kan bermacam-macam, sanksi pelanggaran. Kalau kode etik kan jelas, Pasal 3 ayat (2), anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian itu di kode etik. Nah sanksinya bisa sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat tergantung materi perbuatannya masing-masing," pungkas Habiburokhman.</div> </div>

Ivan masih enggan mengungkap secara rinci siapa saja anggota legislatif yang bermain judi online. Ia meminta menanyakan ke MKD.

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR RI yang Main Judi Online ke MKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220207-WA0034-1.jpg" alt="Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Credit: istimewa" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Credit: istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengaku sudah berusaha menghubungi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk minta maaf. Namun, menurutnya, hanya Andika yang merespon, sedangkan Dudung tidak.<br /> <br /> Menanggapi itu, Dudung mengaku tak menerima panggilan maupun pesan dari Effendi. Sehingga dia tidak memberikan respon apapun.<br /> <br /> "Di Hp saya belum ada SMS, belum ada telepon. Kalau beliau mau datang, ya saya terima dengan baik, enggak masalah," kata Dudung di Mabesad, Jakarta, Jumat (16/9).<br /> <br /> Dudung mengatakan, pihaknya sudah memaafkan pernyataan Effendi. Dia bahkan siap dipertemukan dengan Effendi, atau menghadiri panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.<br /> <br /> "Saya kapan saja mau ketemu boleh saja. Pak Effendi Simbolon mau datang silakan. Kita nggak ada masalah, mau dipanggil MKD juga saya nggak ada masalah," jelasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Effendi Simbolon menyampaikan permintaan maaf kepada institusi TNI. Hal ini setelah dirinya menyebut lembaga militer tersebut seperti gerombolan. Permintaan maaf ini dilakukan, menyusul banyaknya sejumlah prajurit TNI AD tak terima dengan ucapan Effendi yang menyatakan mereka seperti gerombolan.<br /> <br /> “Saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyingggung, yang tidak nyaman para prajurit siapapun dengan perkataan yang mungkin diartikan lain,” kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9).<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto yang mendampingi Effendi mengatakan, koleganya sudau mengambil langkah yang baik dengan meminta maaf. Dia menegaskan, pernyataan Effendi tidak mempunyai niat lain.<br /> <br /> “Effendi tidak ada niat yang tidak baik. Saya memastikan Effendi tidak punya niat tidak baik,” tegasnya.

Soal Effendi Simbolon, Jenderal Dudung Tak Takut Dipanggil MKD DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/harvey.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan pelanggaran etik anggota Komisi IX DPR, Harvey Malaihollo yang diduga menonton video porno ketika sedang rapat. Keputusan tersebut diambil setelah MKD meminta klarifikasi dari legislator berlatar belakang artisnya penyanyi itu.<br /> <br /> "Kami sampaikan bahwa untuk perkara Pak Harvey kami nyatakan sudah selesai tanpa memeriksa pokok perkara," kata Anggota MKD DPR RI Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).<br /> <br /> Junimart menjelaskan, MKD menilai tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus dugaan pelanggaran etika. Sebab, berdasarkan klarifikasi, Harvey tidak sengaja membuka video porno itu, lantaran video tersebut dikirimkan nomor tidak dikenal.<br /> <br /> "Oleh karena itu dalam rapat pimpinan dan anggota tadi kami putuskan bahwa tidak ada obyek kesalahan yang harus kami lanjutkan untuk memeriksa aduan terhadap Pak Harvey," ucap Junimart.<br /> <br /> Junimart menambahkan, dalam proses klarifikasi, Harvey juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia melalui MKD DPR.<br /> <br /> "Pak Harvey sudah menyampaikan permintaan maaf dan kami sudah arahkan juga supaya ini menjadi peringatan ke depan karena apa pun yang dilakukan oleh anggota DPR itu selalu akan termonitor oleh rekan-rekan pers dan/atau masyarakat lainya," papar Junimart.<br /> <br /> Sementara itu, Harvey usai menjalani klarifikasi oleh MKD DPR RI memilih irit bicara. Dia hanya mengamini pernyataan Junimart terkait proses klarifikasi yang dijalaninya.<br /> <br /> "Saya dipanggil MKD untuk menghadap kepada MKD dan saya sudah menceritakan kronologi kejadiannya, mengkalarifikasi. Saya pikir apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Junimart itu hasil pembicaraan kita hari ini," tandas Harvey.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, sebuah video heboh viral di media sosial yang memperlihatkan seseorang diduga anggota DPR RI tertangkap kamera sedang menonton video syur saat rapat.<br /> <br /> Dilihat dalam akun twitter @klikkompas, terlihat seorang pria yang diduga anggota DPR sedang memegang telepon genggam. Sesekali tangannya menyentuh layar yang sedang memutar video syur.<br /> <br /> Narasi video menyebutkan jika pria yang menonton video porno itu merupakan Anggota Komisi IX DPR. Terlihat juga ada berkas yang diduga logo dari BPOM RI.

MKD DPR Hentikan Kasus Legislator PDIP yang Nonton Video Porno

MKD DPR RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#MKD DPR RI

Berita Terkini